JAKARTA - Aktivis perempuan, sosial dan keagamaan Alissa Wahid menyatakan, dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme. Perempuan juga harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Menurutnya, menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan perempuan yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh ideologi-ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.



?Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki,? ujar Alissa di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, lanjutnya, masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional. Sehingga mudah dimanipulasi membuat labeling terhadap perempuan semakin buruk.

Alissa berpendapat jika perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkunganya.

Dia menyebut sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan jika dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan, maka akan mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Bahkan jika terus dikembangkan, maka perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

?Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,? tuturnya.

Oleh karena itu, Alissa menekankan perlunya kembali membumikan semangat RA Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Menurutnya, perempuan harus berdaya, terus mengasah diri dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Alissa berpendapat, hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi.

?Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,? ujar putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur.

?Karena keyakinan ini, banyak perempuan yang merasa dirinya tidak cukup mampu, tidak pintar, dan tidak rasional untuk terlibat di ruang publik,? tambahnya.

Oleh karena itu Alissa menekankan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan. Di antaranya seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

?Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,? tandasnya.

JAKARTA - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Dalam RDPU tersebut, Komisi XIII DPR berkomitmen untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia terhadap para anggotanya pada periode 1970-1990.

NEW DELHI - Pemandangan damai di padang rumput Baisaran di Pahalgam, Jammu & Kashmir, yang kerap dijuluki "Mini Swiss" oleh warga setempat, berubah menjadi medan pembantaian pada Selasa (22/4/2025). Wilayah yang diserang itu di bawah kendali India.

Kelompok militan bersenjata dari The Resistance Front (TRF), yang disebut-sebut sebagai afiliasi Lashkar-e-Taiba (LeT), menembaki rombongan wisatawan Hindu yang tengah berwisata, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya?termasuk perempuan dan anak-anak.

Serangan ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di kawasan pegunungan tanpa jalan raya, yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau menunggang kuda.

Para pelaku, yang diduga berasal dari kelompok yang didukung Pakistan, menyergap para wisatawan yang sedang berpiknik, menembakkan peluru selama 15 hingga 20 menit, sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat melalui jalur perbukitan sempit.

?Kami Disuruh Sampaikan ke Modi?

Pallavi Rao, salah satu korban selamat, menceritakan bagaimana suaminya, Manjunath Rao, ditembak mati di depan putra mereka.

?Saya berkata pada mereka, ?Kalian sudah bunuh suami saya. Bunuh kami juga'. Salah satu dari mereka menjawab, ?Kami tidak akan membunuhmu?pergilah dan sampaikan ini pada Modi,?? ucap Pallavi sambil menangis.

Pesan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dan upaya menyebarkan teror di kalangan wisatawan Hindu.

Meskipun tidak ada pasukan keamanan di padang rumput tersebut?berbeda dengan penjagaan ketat di kota Pahalgam di bawahnya?warga lokal Muslim dilaporkan turut membantu para wisatawan.

?Beberapa warga Kashmir mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kami,? ujar seorang turis dari Mumbai. Mereka membantu membawa korban ke bawah menggunakan tandu darurat karena ambulans tidak bisa mencapai lokasi.

JAKARTA - Yuldi Yusman resmi menjabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi . Yuldi sebelumnya menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Yuldi menjabat Plt Dirjen Imigrasi menggantikan Saffar M. Godam yang menduduki Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Godam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).





Godam telah menjabat sebagai Plt Dirjen Imigrasi selama enam bulan. Sejumlah prestasi telah Godam torehkan, salah satunya kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun.

Terkait pergantian ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengapresiasi kinerja Godam. Menurutnya, kepemimpinan Godam memiliki dampak positif bagi Ditjen Imigrasi.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Agus.

Sejumlah catatan positif juga ditorehkan Yuldi Yusman saat menjabat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Salah satunya, mendeportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals terkait kasus eksploitasi seksual anak.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Pit Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," ucap Agus.

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai aksi yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, duo pengacara yang diduga berada di balik kasus suap hakim senilai Rp60 miliar bukan sekadar manipulasi hukum. Ray berpendapat, hal tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap keadilan publik dan institusi negara.

?Kalau pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara triliunan rupiah dapat dibersihkan dengan biaya kecil, hanya dengan suap kurang dari 1 persen dari total kerugian, maka yang terjadi sebenarnya bukanlah penegakan hukum, melainkan diskon hukum,? kata Ray, Rabu (23/4/2025).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim.

Suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

Ray berharap Kejagung kembali melakukan proses hukum terhadap perkara CPO. Tujuannya agar uang rakyat bisa dikembalikan lagi kepada rakyat.

Seperti diketahui, Kejaksaan menuntut ketiga terdakwa korporasi membayar denda dan uang pengganti dengan nilai mencapai Rp17,7 triliun. Para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup.

?Jadi rakyat kehilangan uang Rp17,7 triliun. Sementara hakim, pengacara dan panitera, mengeruk keuntungan pribadi dari praktik suap Rp60 miliar,? ungkapnya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mengirim utusan yang mewakili Indonesia untuk hadir dalam prosesi pemakaman pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus , di Vatikan, Sabtu mendatang. Utusan yang dikirim antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri pemakaman di Vatikan,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Prasetyo menerangkan, tokoh-tokoh yang diutus oleh Prabowo di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Tommy Djiwandono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ada juga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dia berharap, para tokoh yang diutus oleh Presiden Prabowo bisa mewakili bangsa dan negara dalam menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

Prasetyo menambahkan, rencananya empat tokoh yang diutus akan berangkat pada Kamis atau Jumat besok.

Diberitakan sebelumnya, Misa Pemakaman Paus Fransiskus akan diadakan pada hari Sabtu, 26 April 2025 di Lapangan Santo Petrus.

Jenazah mendiang Paus akan dibawa ke Basilika Santo Petrus dan selanjutnya ke Basilika Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan.



Vatikan telah mengonfirmasi jenazah Paus disemayamkan di dalam Basilika Santo Petrus mulai Rabu pagi. Umat diizinkan memberikan penghormatan terakhir.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini (tengah) bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.

JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

JAKARTA - Advokat/Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners IND & Partners Law Firm M. Andrean Saefudin berpendapat bahwa praktik yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri mencederai profesi Advokat. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil ( CPO ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim sekitar Rp22 miliar. Adapun suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

?Rekan-rekan itu telah mencidrai Profesi Advokat sebagai ?Officium Nobile? dan melanggar Kode Etik Profesi tentunya, ketika hanya mewakili keinginan Klien, jauh dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai Profesi yaitu menegakkan Hukum dan Keadilan yang berpijak pada Kebenaran,? kata Andrean, Selasa (22/4/2025).


M. Andrean Saefudin



Dia menambahkan, praktik lancung tersebut membuktikan maraknya mafia peradilan dan kolusi sistemik. ?Serta memperburuk citra profesi advokat, hal mana Negara utamanya institusi peradilan tidak bisa menegakkan keadilan ketika dihadapkan dengan uang dan koruptor,? ujarnya.

Hasil penelusuran, Marcella dan Ary Bakri merupakan pasangan kekasih. Keduanya kerap menangani klien dengan kasus-kasus besar. Selain itu, gaya hidup yang diperlihatkan keduanya di luar pengadilan juga kerap menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan publik.

Keduanya kerap pamer kekayaan di media sosial. Marcella juga merupakan Partner/CEO dari Ariyanto Arnaldo Law Firm. Marcella disebut berpengalaman dalam aspek transaksional dan komersial perusahaan.

Marcella merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari-April 2022, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group.

Kejagung menduga ada uang suap senilai Rp60 milliar di balik putusan lepas terhadap ketiga korporasi tersebut.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia KH Ikhsan Abdullah menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang pada Sabtu (12/4/2025) malam menangkap sejumlah hakim dan pengacara terkait dugaan pengaturan putusan kasus CPO di PN Tipikor Jakarta Pusat. Menurut Ikhsan, hukuman yang pantas untuk penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Dia menuturkan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terlebih tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, maka hukumannya harus diperberat. Jika perlu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

?Mengapa hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Karena penegak hukum apalagi seorang hakim statusnya menjadi ujung tombak dari penegakan hukum dan keadilan, karena vonisnya dianggap mewakili keadilan Tuhan," ujar Kiai Ikhsan, Selasa (22/4/2025).



Lebih lanjut dia mengatakan, vonis mati atau hukuman seumur hidup saat ini sangat tepat dijatuhkan. Hal itu mengingat kejahatan korupsi sudah sangat darurat dan meresahkan.

Dalam kasus itu, Kejagung turut menahan dua pengacara yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri. Kedua pengacara itu diketahui kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial (medsos).

Keduanya juga kerap menangani klien elite, seperti Arif Rachman Arifin, anak buah Ferdy Sambo dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ada juga Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak yang terlibat dalam kasus gratifikasi.

Nama lainnya adalah Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang terseret dalam kasus korupsi tambang, termasuk Helena Lim yang dikenal sebagai crazy rich PIK, yang sempat viral karena akses vaksinasi Covid-19.

SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng memastikan proses hukum 3 tersangka kasus bullying dan pemerasan yang berujung tewasnya Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi FK Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang, tetap berjalan. Tiga tersangka itu masing-masing Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip dr. Taufik Eko Nugroho dan stafnya dr. Sri Maryani serta residen sekaligus senior korban dr. Zara Yupita Azra (ZYA).

Direktur Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengemukakan berkas perkara 3 tersangka itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan, tapi belum dinyatakan lengkap, dikembalikan ke penyidik.

"Berkasnya sudah dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), kemudian ada petunjuk P-19 dari JPU untuk dilengkapi," kata Kombes Dwi kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (22/4/2025).



Penyidik melengkapi petunjuk dari kejaksaan tersebut. "Dua pekan lalu sudah dikirim lagi ke JPU, saat ini berkas sedang dalam penelitian Kejaksaan," katanya.

Tiga tersangka itu, sebut Kombes Dwi, tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Alasannya, mereka semua kooperatif, sehingga tidak ada hambatan prosesnya. "Para tersangka kooperatif dan alat-alat bukti bisa didapatkan serta proses penyidikan tidak terhambat," katanya.

Di antara 3 tersangka itu, ZYA sempat viral di media sosial beberapa hari ini, dinarasikan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025. Pengumumannya diunggah akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Namun tak lama berselang, Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif yang berkantor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu, mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip pada 18 April 2025.

Berdasar surat no: 0340/KATI/K/IV/2025, disebutkan peserta didik atas nama dr. Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap.

Surat itu ditandatangani Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Kolegium Kesehatan Indonesia Dr. dr. Reza Widianto Sudjud, SpAn-TI, Subsp. An. Kv(K), Subsp.T.I(K). (eka setiawan)