SALATIGA, KOMPAS.com - Ratusan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga mengikuti khataman Alquran dan zikir bersama dalam rangkaian program Ngaos Al Quran.

Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari berbagai kegiatan ibadah yang diadakan selama bulan Ramadhan.

"Selama bulan Ramadhan, Rutan Salatiga menggelar berbagai macam kegiatan ibadah, salah satunya Ngaos Al Quran. Sudah terlaksana tiga kali khatam bersama warga binaan dan para petugas," ujar Redy Agian, Kepala Rutan Salatiga, pada Selasa (4/3/2025) dalam keterangan tertulis.

Redy menambahkan bahwa tujuan dari program Ngaos Al Quran adalah untuk membentuk jiwa santriwan-santriwati di kalangan warga binaan.

"Sehingga mereka mampu membaca dan menghafal dengan metode Ngaos Al Quran dan menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Redy menyatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai pengingat dalam kehidupan.

"Di bulan penuh berkah ini kami harapkan memberikan manfaat, dan dengan diberikan landasan keimanan dan agama, dapat meminimalisir pengulangan tindak pidana," kata Redy.

Koordinator Kegiatan Bulan Ramadhan Rutan Salatiga, Ruwiyanto, menjelaskan bahwa dalam program Ngaos Al Quran, dilakukan zikir dan shalawat bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

"Selama Ramadhan, berbagai macam kegiatan kami selenggarakan, seperti shalat tarawih, tadarus, dan pada kegiatan Ngaos Al Quran kali ini ada 110 warga binaan yang mengikuti. Mereka dibimbing oleh ustaz Nahrawi Parjono," ucapnya.

Salah satu peserta Ngaos Al Quran, Nurkamim (40), mengaku senang dengan adanya program tersebut.

"Dibilang sedih pasti sedih karena kami menjalani Ramadhan di rutan. Tapi dengan program Ngaos Al Quran dan Khatam Bersama, ini menjadi penguat bagi kami untuk menjadi pribadi yang taat beragama," ungkapnya.

Nurkamim juga menambahkan bahwa program pembinaan ini membuatnya lebih tenang dalam menjalani ibadah di bulan Ramadhan.

"Saya memang sebelumnya sudah bisa membaca Alquran, tetapi dengan program Ngaos Al Quran ini, kami jadi bisa lebih lancar dan mendalami. Tentunya kami di sini berharap dengan belajar agama bisa menjadi lebih istiqomah, dan membaca Alquran membuat hati lebih tenang," kata Nurkamim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International, Agnes Callamard, menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025), untuk membahas berbagai isu hak asasi manusia (HAM).

Pertemuan ini menyoroti masalah mulai dari perubahan iklim, polusi udara, penanganan banjir, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk protes dan demonstrasi.

“Kami menyampaikan beberapa masalah hak asasi manusia, antara lain tentang perubahan iklim, polusi di Jakarta, dan seterusnya,” ucap Agnes kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Agnes sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait perlakuan berlebihan yang sering kali diterima oleh mahasiswa dan aktivis yang melakukan protes di Jakarta.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Jakarta memastikan aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes.

Selain itu, ia juga meminta Pramono untuk berkomunikasi dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar hak-hak warga dalam menyampaikan kritik tetap terlindungi.

“Meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Masalah polusi udara dan penanganan banjir di Jakarta juga sempat dibicarakan oleh Agnes kepada Pramono.

Menurutnya, transparansi dan akurasi dalam pemantauan kualitas udara sangat diperlukan.

Menanggapi hal ini, Pramono mengakui bahwa monitoring kualitas udara di Jakarta memang masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk memanage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan,” kata dia.

Selain itu, masalah banjir dan naiknya permukaan laut juga dibahas.

Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan ‘apakah Anda (Pramono) frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia hanya menjawab dengan senyuman,” ungkap Agnes.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Warga binaan di Lapas Kelas II B Lumajang bisa merasakan buka bersama keluarga pada bulan Ramadhan 2025.

Kalapas Lumajang, Mahendra Sulaksan mengatakan, kegiatan buka bersama keluarga dan warga binaan dilakukan dua kali bulan ini, yakni pada 12 Maret dan 24 Maret 2025.

Untuk bisa mengikuti buka bersama dengan warga binaan, keluarga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Lapas Lumajang.

Pendaftaran sesi 1 mulai dibuka pada 4-10 Maret 2025, sedangkan untuk sesi 2 dibuka pada 17-22 Maret 2025.

"Diadakan 2 sesi buka bersama dengan warga binaan, masing-masing sesi kuotanya dibatasi hanya 50 warga binaan," kata Mahendra melalui pesan singkat, Rabu (5/3/2025).

Selain membatasi kuota warga binaan yang boleh mengikuti buka puasa bersama di setiap sesi, Mahendra menyampaikan jumlah keluarga yang boleh hadir juga dibatasi menjadi 2 orang untuk setiap warga binaan.

Makanan yang boleh dibawa keluarga ke dalam Lapas Lumajang juga dibatasi hanya untuk 2 porsi.

"Pengunjung maksimal 2 orang dewasa atau 1 dewasa dan 1 anak, makanan maksimal hanya untuk 2 porsi nasi dan lauk goreng," katanya.

Untuk memperbanyak kesempatan, warga binaan yang sudah mengikuti buka bersama dengan keluarga di sesi pertama tidak boleh lagi ikut di sesi kedua.

Selain itu, keluarga yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta buka bersama dilarang menggunakan layanan kunjungan pada siang harinya.

"Supaya lebih banyak yang dapat kesempatan, jadi 1 warga binaan hanya boleh sekali ikut buka bersama," ujar dia.

Lebih lanjut, keluarga yang ikut buka puasa bersama juga dilarang membawa beberapa barang ke dalam Lapas Lumajang, seperti uang tunai, dompet, rokok, korek api, jam tangan, sabuk, masker, pisau, dan kunci kendaraan.

Barang-barang tersebut, apabila tetap dibawa, harus dititipkan ke petugas yang berjaga sebelum memasuki area lapas.

"Ada beberapa barang yang kami larang untuk dibawa masuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dalam aspek penegakan hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi mengatakan, jangan sampai perkara korupsi dengan dugaan kerugian negara menurut Kejagung mencapai triliunan itu berdampak pada bisnis Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah.

"Yang kita ingatkan adalah ini harus murni penegakan hukum, jangan sampai kemudian penegakan hukum ini menjadikan Pertamina hancur. Pertamina itu kan aset, ya, kita jaga lah Pertamina," kata Pujiyono saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Komjak berpandangan, kasus korupsi yang diusut Kejagung bukan tidak mungkin berimbas kepada bisnis Pertamina.

Pujiyono bilang, dugaan bensin Pertamax oplosan yang disebut Kejagung dalam perkara itu membuat publik tidak percaya kepada Pertamina.

"Pasti juga berimbas nih pada bisnis Pertamina, entah itu investor, entah itu investasi-investasi yang melibatkan pihak ketiga bisa kemudian menjadikan distrust," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

"Oleh karena itu, penegakan hukum itu harus direlasikan dengan upaya agar Pertamina ini terus tumbuh dan berkembang, jangan sampai kemudian menjadikan Pertamina ini hancur lebur," ucapnya.

Di sisi lain, Komjak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang sudah membongkar dugaan korupsi di Pertamina.

Menurut Komjak, pengungkapan kasus ini mendapatkan dukungan kuat dari Presiden hingga masyarakat.

"Kita melihatnya kan Kejaksaan mendapatkan dua daya dukung yang menurut saya bagus. Pertama, daya dukung dari Pak Presiden, karena bagaimana pun kan penting bagian dari visi beliau, Astacita kan salah satunya pemberantasan korupsi," kata Pujiyono.

"Kedua adalah daya dukung publik karena bahan bakar ini termasuk hajat hidup sekarang. Daya dukung publik luar biasa. Dengan dua daya dukung ini, kita berharap Kejaksaan paripurna dalam penegakan hukum," ucapnya.

Diberitakan, masyarakat menjadi ragu membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax setelah Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.

Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

“BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 25 Februari 2025.

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa tidak ada praktik pengoplosan Pertamax.

Ia menegaskan, kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” kata Heppy dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (26 Februari 2025).

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bakal menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan kasus korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada standardisasi di KPK, kita hormati seluruh proses hukum itu," ujarnya kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (5/3/2025).

Dedi menegaskan, dengan mundurnya Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama BJB, tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB kepada nasabahnya.

Selain itu, ia juga berharap dengan adanya proses penyidikan oleh KPK terkait dugaan kasus tersebut tidak berdampak pada seluruh aspek yang ada di BJB.

"Tetapi harapan saya bahwa aspek proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak mempengaruhi aspek regulasi yang ada di BJB," kata Dedi.

Dia menyebut, kabar mundurnya Yuddy Renaldi sebagai Dirut BJB mendapatkan sentimen positif dari pasar saham.

Per hari ini, saham BJB kembali menguat dan diharapkan bisa terus naik.

"Nah, kalau dilihat kan sentimen pasar juga positif. Hari ini harga sahamnya kembali naik, mudah-mudahan lah setelah saya hari ini bicara, besok naik lagi dan kepercayaan publiknya tumbuh," tutur Dedi.

Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Yuddy Renaldi diapresiasi oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Menurutnya, itu adalah keputusan personal, berbeda dengan urusan kelembagaan.

Namun demikian, Dedi tidak mengetahui perihal alasan pasti dari pengunduran diri Yuddy Renaldi dari jabatannya.

Saat ini, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan BJB.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Setyo mengatakan, KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

"Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu, nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasatgas untuk melakukan koordinasi," tuturnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cikarang mengevakuasi 36 warga binaan imbas banjir yang merendam sejumlah sel tahanan pada Selasa (4/3/2025).

Kepala Lapas Cikarang, Urip Dharma Yoga merinci, dari 36 warga binaan, 13 warga binaan perempuan dititipkan ke Polres Metro Bekasi serta delapan orang dimutasi ke Lapas Perempuan Bandung.

"Dan 15 laki-laki dievakuasi ke Lapas Bulakapal," kata Urip saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Di Lapas Cikarang, total terdapat 1.451 warga binaan. Beberapa di antaranya masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Urip mengatakan, beberapa warga binaan yang selnya terdampak banjir dievakuasi ke sel lain yang notabene aman dari banjir.

"Kalau yang dievakuasi di dalam karena kondisinya memang aman," jelas dia.

Urip menjelaskan, Lapas Cikarang terendam banjir sejak Selasa pukul 10.30 WIB.

Sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

Sedangkan penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

Akibatnya, sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

"Pada pukul 10.30 WIB, Lapas Kelas IIA Cikarang digenangi air masuk mulai area parkir, sampai area blok hunian," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Di lapas Lapas Cikarang, total terdapat 1.461 narapidana yang menghuni sejumlah blok sel.

Namun, Kompas.com belum mendapat konfirmasi berapa total jumlah narapidana yang dievakuasi.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KARENA melimpahkan perkara Hasto ketika tim hukum mengajukan ahli meringankan.

Protes ini disampaikan melalui surat yang dibawa tim hukum Hasto ke KPK setelah mendapatkan informasi melalui WhatsApp bahwa perkara Sekjen PDI-P bakal dilimpahkan dari penyidik ke jaksa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

“Kami tadi siang mendapatkan WhatsApp dari bagian informasi KPK, yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

“Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin, kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan,” ucapnya.

Ronny menjelaskan bahwa ahli yang meringankan yang diajukan tim hukum Hasto telah sesuai dengan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia bilang, seorang tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang meringankan.

“Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami nilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata Ronny.

“Hari ini kami masukkan surat, teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa hak tersangka itu dilindungi oleh undang-undang, oleh KUHAP,” ucap ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

Ronny pun menegaskan bahwa tim hukum keberatan dengan langkah penyidik KPK yang langsung melimpahkan berkas perkara ke jaksa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap ahli meringankan.

Padahal, tim hukum telah menyampaikan surat yang memohon KPK memeriksa ahli a de charge dalam perkara yang menjerat Hasto Kristiyanto di KPK.

“Kami mengajukan saksi a de charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap dua, pelimpahan tersangka dan alat bukti,” kata Ronny.

“Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK,” imbuh dia.

Diketahui, Hasto merupakan tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Hasto diduga ikut menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar eks caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR melalui proses PAW.

Selain itu, ia juga disangka menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang sudah berstatus buron sejak tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Alvon Kurnia Palma membantah kliennya, Paula Verhoeven, menangis dalam persidangan.

Sebagai informasi, Paula Verhoeven kembali menjalani sidang cerai dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

"Enggak, enggak ada dia nangis kok, siapa yang bilang dia nangis? Enggak ada," kata Alvon saat ditemui usai sidang.

Alvon Kurnia Palma menjelaskan bahwa sidang berlangsung dengan alot, namun tertib.

Kedua pihak saling beradu argumentasi yang difasilitasi oleh majelis hakim.

"Majelis hakim itu kan fungsinya untuk ada tata tertib persidangan, satu ngomong, satu enggak, satu ngomong, satu enggak, gitu aja sebenarnya," kata Alvon.

Sidang sendiri beragendakan pemeriksaan saksi ahli dari tergugat.

Paula Verhoeven membawa saksi teman baik Baim Wong.

Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan untuk pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Kebumen, Kompas.com — Suasana Ramadhan di Rutan Polres Kebumen pada Selasa (4/3/2025) terasa hangat meskipun berada di balik jeruji besi.

Sebanyak 31 tahanan yang beragama Islam berkumpul bersama aparat kepolisian untuk berbuka puasa, menciptakan momen yang tidak biasa di mana tahanan dan petugas makan bersama dalam sel tahanan.

Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pihak kepolisian dengan para tahanan, serta menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan.

“Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk berbagi, bukan hanya berbagi makanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan kedamaian, termasuk dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalani proses hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).

Acara dimulai dengan tausiah singkat yang menyentuh hati, mengajak semua yang hadir untuk saling menghormati dan memaafkan.

Suasana khidmat tercipta saat doa bersama dilantunkan, membawa ketenangan meskipun dalam keterbatasan.

Setelah doa, semua menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan, tanpa ada sekat antara petugas dan tahanan.

Percakapan ringan mengalir, menciptakan suasana kekeluargaan yang jarang terjadi.

“Ini menjadi momen penting untuk membangun hubungan yang lebih humanis antara polisi dan masyarakat. Kami ingin menumbuhkan empati dan solidaritas, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” tambah Iptu Tantowi.

Bagi para tahanan, kegiatan ini merupakan pengingat akan makna kehidupan dan kesempatan untuk introspeksi diri.

Melalui tausiah dan pesan Kamtibmas yang disampaikan, mereka diajak untuk mengambil hikmah dari kasus hukum yang tengah dihadapi.

“Kami berharap, setelah bebas nanti, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami juga mengajak mereka menjaga komunikasi baik antar sesama penghuni rutan dan petugas, sehingga tercipta suasana harmonis,” jelasnya.

Iptu Tantowi menekankan bahwa tradisi buka bersama ini bukan sekadar rutinitas.

Ada pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh Polres Kebumen:nilai kebersamaan, kasih sayang, dan saling memahami.

“Meskipun mereka berada dalam tahanan, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan rasa hormat. Ramadhan mengajarkan kita untuk peduli pada sesama, tanpa memandang status,” ungkap salah satu petugas yang terlibat.

Di balik jeruji, hangatnya Ramadhan terasa lebih dekat.

Senyum para tahanan dan petugas yang saling bertegur sapa menjadi bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan di tempat yang penuh keterbatasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Maqdir Ismail mengusulkan agar penahanan tersangka sebaiknya dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan.

Salah satunya adalah agar rumah tahanan tidak penuh.

Maqdir mengusulkan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ada pengecualian, misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya dan tidak jelas pekerjaannya," kata Maqdir.

Sementara itu, bagi tersangka yang jelas alamat rumahnya, sebaiknya tidak perlu ditahan, apalagi jika bukti yang menjerat orang tersebut belum kuat.

"Orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan, apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan," ucap dia.

Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan dalam RUU KUHAP agar rumah tahanan (rutan) tidak penuh.

"Kan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa orang disusun seperti sarden. Ini menurut hemat saya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan," ucap dia.

Selain itu, ia merujuk kepada negara Belanda.

Maqdir menyebut seseorang baru ditahan setelah masa persidangan atau mendapatkan vonis.

"Kalau saya tidak keliru, salah satu yang cukup menarik dari Belanda itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di prapersidangan," ujar dia.

Poin lainnya, Maqdir menyoroti soal penetapan tersangka yang berdasarkan dua alat bukti.

Dia menilai, alat bukti dimaksud harus mencakup bukti perbuatan dari pasal yang dipersangkakan.

Maqdir mencontohkan dalam kasus tindak pidana korupsi, banyak tersangka ditetapkan berdasarkan bukti keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Sekarang perkara korupsi itu cukup, apakah yang dilakukan KPK atau Kejaksaan Agung, cukup ada saksi dan ada ahli. Ahli ini bukan ahli keuangan negara, tapi ahli manajemen misalnya," ujar Maqdir.

"Ahli manajemen ini hanya ditanya apakah menurut dia kalau transaksi seperti ini akan merugikan atau tidak. Manajemen ini bisa saja bilang, 'Ya, ini kemungkinan rugi akan terjadi,'" ucap dia lagi.

Padahal, menurutnya, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti.

Dengan demikian, bukti keterangan saksi dan ahli saja belum cukup kuat.

"Ini yang juga saya kira harus kita coba lihat, makanya saya di banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa bukti permulaan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus substansial dan juga relevan dengan unsur pasal yang dipersangkakan," ujar dia.

KOMPAS.com – Ketua Yayasan Pendidikan Kiprah Pamor (YPKP) dan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PGL, Prof. Gayus Lumbuun mengingatkan dunia akademik dan profesional bidang hukum terus memperbarui ilmu dan mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini untuk menjawab dinamika pidana atau kriminalitas di Indonesia yang sangat tinggi dan coraknya yang terus berubah-ubah.

“Sekarang kita mengenal ada kejahatan bidang IT. Yang terbaru soal pengoplosan minyak yang dilakukan oleh lembaga negara yang mengurus perminyakan. Itu salah satu bentuk kejahatan baru,” kata Prof. Gayus Lumbuun (3/3/2025).

Bentuk kejahatan lain yang juga membutuhkan perhatian professional dibidang hukum adalah kejahatan terorisme. Sebagai dosen mata kuliah terorisme di UI, Gayus menemukan fakta mencenangkan terkait pendanaan.

“Sekarang sedang tiarap, tetapi kalau diteliti, ini bergerak terus termasuk di luar negeri. Ini juga menjadi bagian dari bagaimana orang hukum mengatasinya,” tambahnya.

Prof. Gayus menekankan, persoalan hukum itu sangat dinamis sesuai perkembangan kehidupan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan atau kejadian apapun yang terjadi di tengah masyarakat, sebenarnya hukum sudah bekerja di situ.

Lebih lanjut Prof Gayus, menjelaskan STIH-PGL yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia (STIHI) telah melahirkan puluhan praktisi bidang hukum. Mereka kini telah berkiprah di tengah masyarakat baik sebagai hakim, jaksa maupun pengacara.

“Kami memang baru meluluskan sarjana hukum angkatan pertama. Namun sebagai sekolah tinggi, lulusan STIH-PGL sudah diarahkan menjadi praktisi hukum dan bukan periset sebagaimana sarjana hukum yang dihasilkan universitas,” tambahnya.

Prof. Gayus menyampaikan, dengan peringkat akreditasi Sangat Baik, lulusan STIH-PGL diakui setara dengan lulusan universitas negeri baik dalam hal jenjang kepangkatan atau keilmuan.
Kampus Merah Putih yang berlokasi di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut memiliki dukungan sarana dan prasarana memadai.

Bermitra dengan Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mahasiswa STIH-PGL juga mendapatkan tim pengajar para ahli hukum dari Unkris termasuk menggunakan laboratorium ruang sidang yang dimiliki Unkris.

STIH PGL itu sendiri merupakan perubahan STIHI yang digagas Mien Sugandhi, Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden Soeharto pada 2002. Terhitung 16 Desember 2021, STIHI berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun (STIH PGL) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 559/E/202.

Saat ini, STIH PGL baru memiliki satu Program Studi yakni Prodi Ilmu Hukum (S1). Namun tidak menutup kemungkinan dibukanya fakultas dan prodi lain dibidang teknik dan ekonomi.

“Rencananya, kami akan mengurus ijin membentuk fakultas lain dan aturan Kemendiktisaintek, kalau punya tiga fakultas dan prodi, maka saya bisa mengubahnya menjadi universitas. Dan soal nama, nantinya tidak harus Prof Gayus Lumbuun, bisa nama lain yang diusulkan,” tutup Prof Gayus.