JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengecam pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo sebagai bentuk teror yang ditujukan kepada pembela HAM.

Anis menegaskan, tindakan tersebut merupakan serangan terhadap jurnalis yang juga berperan sebagai pembela hak asasi manusia.

“Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM,” ujar Anis dalam konferensi pers, Kamis (27/3/2025).

Dia menambahkan, jurnalis seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, mengingat peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

“Karena jurnalis juga merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara,” jelasnya.

Anis juga mengingatkan bahwa tindakan teror terhadap jurnalis dan media seperti Tempo dapat mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang HAM.

Dia menekankan pentingnya hak atas keadilan bagi semua orang, termasuk jurnalis.

“Jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan baik dan memberikan keputusan tak adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan dilanggar,” tuturnya.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai menilai, teror kepala babi kepada jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana alias Cica, karena dia seorang perempuan yang dianggap rentan.

"Sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena menjadi jurnalis perempuan sehingga dianggap paling rentan dan dijadikan sasaran?" kata Haris, di Kantor Komnas HAM, Kamis (27/3/2025).

Haris juga menambahkan, pengiriman kepala babi tersebut mungkin berkaitan dengan gender Cica.

"Apakah karena perempuannya dia dijadikan salah? Itu juga mungkin perlu kaji lebih lanjut, tetapi kelihatannya seperti itu," ujar Haris.

Sebelumnya, kantor Tempo menerima kiriman paket berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025) sore.

Wakil Pimpinan Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menjelaskan bahwa paket tersebut diterima oleh sekuriti kantor sekitar pukul 16.15 WIB.

Pada kardus paket tertulis nama penerima Cica, yang merupakan panggilan akrab untuk jurnalis Tempo yang juga menjadi host siniar "Bocor Alus".

Paket tersebut baru dibuka pada Kamis (20/3/2025) setelah Cica pulang dari tugas liputan bersama rekan jurnalis, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Saat menerima paket, Cica segera membawanya ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Menurut pengakuan Hussein, paket yang ditujukan kepada Cica sudah mengeluarkan aroma busuk yang menyengat serta terdapat darah.

Karena menimbulkan bau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya untuk dibuka.

Setelah paket mencurigakan itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat potongan kepala babi yang terbungkus dalam kardus, styrofoam, dan plastik.

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDI-P), Hasto Kristiyanto, resmi mencabut permohonan pemindahan rumah tahanan yang sebelumnya diajukan kepada majelis hakim.

Keputusan ini diungkapkan pada sidang yang berlangsung pada Jumat (21/3/2025).

Sebelumnya, Hasto melalui tim hukum yang mewakilinya telah mengajukan surat permohonan untuk pindah dari Rutan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Salemba.

Namun, di tengah sidang, Politikus PDI-P, Guntur Romli, membacakan surat tangan Hasto yang berisi pencabutan permohonan tersebut saat pembacaan jawaban dari KPK mengenai eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

"Ada pesan dari Bapak Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto yang saat ini masih mengikuti proses persidangan bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Mas Hasto," ujar Guntur Romli saat membacakan surat tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (27/3/2025).

Apa Alasan Hasto Mencabut Permohonan Pindah Rutan?

Guntur Romli menjelaskan bahwa keputusan Hasto untuk tidak melanjutkan pemindahan rutan disebabkan oleh kenyamanan yang dirasakannya di Rutan KPK.

"Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah," tambahnya.

Dalam surat yang dibacakan, Hasto mengungkapkan bahwa ia telah membangun hubungan yang baik dengan sesama tahanan di Rutan KPK.

Tradisi keakraban ini terbentuk melalui berbagai kegiatan rutin yang dilakukan bersama tahanan lainnya.

"Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga," ungkap Guntur Romli.

Selain itu, Hasto dan tahanan lainnya sering terlibat dalam diskusi mengenai tokoh bangsa dan isu politik yang berkembang di dalam tahanan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto Cabut Permohonan Pindah Rutan, Kenapa?".

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mendorong semua pihak untuk merespons teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo disikapi secara serius.

“Kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, terutama yang berkaitan dengan statement kantor komunikasi presiden,” kata Anis, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Kamis (27/3/2025).

Bagi Anis, teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo merupakan serangan kepada kebebasan pers di Indonesia.

“Tentu ini mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” lanjut dia.

Komnas HAM meminta pemerintah dan semua pihak untuk tidak menjadikan teror kepala babi ke kantor Tempo sebagai sebuah lelucon.

“Kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini,” ungkap dia.

Tanggapan yang tak serius itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan kurangnya empati terhadap korban teror.

“Sikap itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan empati yang kurang kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman,” tutur Anis.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi, memberikan komentar mengenai teror kepala babi ke kantor Tempo dengan nada bercanda.

“Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja," ucap Hasan Nasbi saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (22/3/2025).

Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintah berkomitmen terhadap kebebasan pers.

"Cica tidak dihalangi untuk melanjutkan perannya sebagai host di program 'Bocor Alus'," ujar Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengungkapkan sejumlah rekomendasi terkait penanganan teror pengiriman yang ditujukan kepada media Tempo.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (27/3/2025), Anis mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Anis dalam keterangannya, Kamis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka dalam proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai. Ia meminta agar kasus teror pengiriman ke Tempo dapat diproses dengan segera.

“Kami mendorong pihak kepolisian untuk kasus ini bisa dibongkar segera,” tegas Abdul Haris.

Selain itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang terlibat dalam peristiwa teror tersebut.

Anis menambahkan, pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis, juga menjadi salah satu fokus dari rekomendasi tersebut.

“Rekomendasi yang terakhir adalah pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sekaligus pilar keempat demokrasi,” tuturnya.

Anis menegaskan, rekomendasi Komnas HAM ini disampaikan dengan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengekspresikan kekecewaan mereka setelah pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang.

Melalui stiker dan poster yang dipasang di area gerbang gedung, mereka berharap suara ketidakpuasan ini dapat didengar oleh para pembuat undang-undang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, salah satu stiker yang menarik perhatian menyinggung soal Sapta Marga, yang merupakan kode kehormatan dan pedoman bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

"Negara ini asanya Pancasila, bukan Sapta Marga," bunyi salah satu stiker berwarna biru yang ditempelkan pada barrier beton.

Untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/3/2025).

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Selain itu, pengarahan arus lalu lintas di depan gedung tersebut bersifat situasional.

"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi mengungkap peran seorang mahasiswi dalam kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban, terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan saudari F, di antaranya dengan mengungkap peran penting Saudara Fika selaku perantara dan perantara lainnya yang belum terungkap," kata Uli dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Ia pun meminta kepolisian menerapkan UU Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka.

Adapun untuk keluarga korban, Komnas HAM meminta kepolisian memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik.

Tak cuma itu, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang, agar memberikan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis.

Caranya kata Uli, melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Kemudian, melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya terbatas selama proses hukum saja," ucap Uli.

Lalu, memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, memberikan pendampingan psikologis kepada keluarganya.

"Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban," sebut Uli.

Sebagai informasi, Eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak.

Ia juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Bukan hanya satu, korbannya mencapai tiga orang dari yang terungkap sejauh ini.

Ketiga masih berada di bawah umur saat kejadian.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1 huruf e, g, c, i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak menjadikan teror kepala babi yang dikirim kepada Jurnalis Tempo, Francisca atau Cica, sebagai lelucon.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, teror tersebut tidak bisa dianggap sederhana.

Hal ini disampaikan Anis menyusul adanya tanggapan Kantor Komunikasi Kepresidenan yang meminta kepala babi tersebut dimasak saja, alih-alih mengecam pelaku.

"Kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan, atau tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini," kata Anis, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Anis menyampaikan, penyederhanaan teror justru menunjukkan pemerintah tidak serius dan tidak empati kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman.

Ia pun meminta pemerintah lebih serius menangani teror kepala babi.

"Tentu kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, karena sesungguhnya kasus ini merupakan tidak hanya serangan kepada Tempo tetapi adalah serangan kepada kebebasan pers di Indonesia, dan ini tentu mengancam demokrasi dan HAM," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," ujar Anis.

Sebelumnya diberitakan, Redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.

Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik.

Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata "Cica" — mengacu pada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian untuk menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan teror terhadap jurnalis Tempo secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan, hal itu merupakan salah satu dari lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM atas insiden teror tersebut.

"Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk memberikan perlindungan lebih kepada korban dan keluarga korban," kata Anis dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Adapun rekomendasi lainnya, Komnas mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan akses perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

Lalu, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers agar kejadian yang sama dapat diminimalisasi.

"Pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik dan psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, maupun hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tandas Anis.

KOMPAS.com - Keluarga Juwita (23), seorang jurnalis perempuan yang ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), menuntut keadilan atas kematian tragisnya.

Kakak kandung korban, Praja Ardinata, secara tegas meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya.

"Kalau keluarga minta hukuman yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya sesuai apa yang diperbuat yang bersangkutan, bahkan hukuman mati," ujar Praja kepada wartawan pada Kamis (27/3/2025).

Selain itu, keluarga juga menuntut agar persidangan terhadap pelaku dilakukan di pengadilan sipil, bukan melalui pengadilan militer. Mereka berharap proses hukum bisa berlangsung lebih transparan dan adil.

"Untuk sementara ini keluarga ikuti prosesnya, tapi kalau secara pribadi kalau bisa diadili di pengadilan sipil," tambahnya.

Bagaimana Respons dari Pihak TNI?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang terlibat dalam kasus hukum, terutama dalam kasus pembunuhan.

Pernyataan ini disampaikan setelah muncul dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI AL dalam kasus pembunuhan Juwita.

"Kalau memang terbukti dia (prajurit AL) memang pelakunya, ya enggak ada ampun. Tadi yang saya sebutkan tadi, hukum seberat-beratnya," ujar Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Namun, hingga saat ini, pihak TNI masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sebelum mengambil sikap tegas.

Kristomei juga menyebut bahwa informasi terakhir yang diterima menunjukkan bahwa terduga pelaku merupakan pacar dari korban.

"Masalah di Banjarbaru ini, informasi terakhir yang kami dapat, bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul Kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban. Nanti kita lihat apakah betul," ungkap Kristomei.

Kristomei juga menambahkan bahwa Kelasi J sejak 17 Maret hingga saat ini berada di satuannya di Balikpapan.

"Jadi mohon bersabar, jangan artinya kita bertumpu pada opini, bahwa si A yang bersalah kan belum tentu. Kasihan dia kalau enggak bersalah nanti," katanya.

Bagaimana Kronologi Kejadian?

Kasus ini bermula ketika Juwita ditemukan tewas di tepi jalan menuju Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (22/3/2025).

Warga menemukan jasadnya sekitar pukul 14.57 WITA di perbatasan wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, tepatnya di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka.

Sebelumnya, pada pukul 09.00 WITA, Juwita sempat berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke arah Guntung Payung tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Namun, beberapa jam kemudian, ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Dugaan awal mengarah pada seorang anggota TNI AL berinisial Kelasi Satu J (23), yang diduga memiliki hubungan dekat dengan korban.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keluarga Jurnalis Juwita Tuntut Prajurit TNI AL Dihukum Mati".

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa serangan teror kepada Redaksi Tempo bersifat sistematis.

Tidak hanya mengirim kepala babi dan enam ekor bangkai tikus, serangan juga termasuk peretasan hingga penyampaian kalimat ancaman melalui media sosial.

"Kami mendapatkan data dan informasi bahwa serangan bersifat sistematis dan tidak hanya dua ini saja, bukan hanya paket pengiriman kepala babi, (tapi) ada peretasan HP, ada juga mengirim pesan di IG, dan lain sebagainya. Jadi, melalui medsos," kata Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa teror tersebut berhubungan dengan demo terhadap Tempo.

Namun, korelasi antara keduanya perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dia menuturkan, kejadian ini diduga untuk mengancam dan mengintimidasi Tempo agar tidak lagi mau bersuara.

"Temuan kami juga melihat bahwa teror tersebut sengaja untuk menimbulkan rasa takut kepada jurnalis dan berpengaruh pada kebebasan pers. Wartawan tidak berani bicara kebenaran dan terhadap hal-hal yang sensitif," ucap dia.

Ia mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah melakukan berbagai langkah untuk menangani kasus tersebut.

Pada Senin pekan ini, misalnya, pihaknya menerima audiensi dari Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia dan Redaksi Tempo.

Dalam momen ini, Tempo juga menyampaikan laporan terkait dua teror, yakni teror pengiriman kepala babi pada tanggal 19 Maret 2025 dan pengiriman bangkai tikus pada 22 Maret.

Setelahnya, Komnas HAM melakukan permintaan keterangan dan peninjauan di lokasi kejadian, yakni Kantor Redaksi Tempo.

"Setelah kami bertemu dengan jurnalis Tempo tersebut, dan kunjungan ke kantor redaksi, kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan perlindungan dari LPSK. Maka, kami pun datang ke LPSK dan diterima oleh LPSK untuk mendiskusikan pemberian kemungkinan perlindungan salah satu jurnalis Tempo beserta keluarga yang membutuhkan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.

Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik.

Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata "Cica" — mengacu pada seorang jurnalis dan host Sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

Adapun paket diterima pihak keamanan kantor pada Rabu (19/3/2025) dan baru diterima Cica pada Kamis (20/3/2025) sore, sekembalinya dari liputan.

Saat dibuka, bau busuk menguar.

Redaksi Tempo lantas membawanya ke luar ruangan karena khawatir membahayakan.

Setelah dibuka, tampak kepala babi yang terbungkus plastik lekat-lekat.

"Nah, di kantor dibuka, baunya menyengat. Sehingga itu dibawa ke luar, lalu dibuka. Ya itu isinya kepala babi," kata Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan kepada jurnalis Tempo yang menjadi korban teror kepala babi dan bangkai tikus.

Program perlindungan tersebut diberikan usai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar audiensi dengan redaksi Tempo dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.

“Kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK. Dan, permintaan (perlindungan) itu diterima oleh pembinaan LPSK,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Abdul menerangkan, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui aksi teror tersebut serta meninjau tempat kejadian perkara (TKP) di kantor Tempo.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk membahas perihal ini.

Setelahnya, barulah Komnas HAM meminta LPSK memberikan program perlindungan ke korban.

“Hasil diskusi tersebut adalah pemberian pelindungan kepada Francisca (korban teror) beserta keluarganya yang membutuhkan,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, perlindungan yang akan diberikan ke korban bukan hanya meliputi fisik, tetapi juga psikologi.

"Kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu untuk rehabilitasi psikologis apa pun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban teror. Kemungkinan, total ada enam orang yang mendapat perlindungan.

"Tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu," kata dia.

Teror bangkai hewan

Sebelumnya, kantor Tempo mendapatkan kirim paket berisikan kepala babi, Kamis (20/3/2025) sore.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menjelaskan, kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

“Diterimanya kemarin (Rabu) jam 16.15 WIB, dibukanya jam 16.00 WIB hari ini. Jadi kardus, di dalamnya itu ada styrofoam di dalamnya dibungkus plastik lagi kepalanya (babi)," kata Bagja saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Bagja mengatakan, paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu. Ketika menerima paket tersebut, Cica segera membawa paket itu ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Namun, karena berbau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya.

Ketika dibuka, Bagja mengatakan, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

“Enggak ada sih (kalimat ancaman). Jadi telinganya terpotong, tulisan sih nama Cica aja," kata dia.

Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Petugas kebersihan yang menemukan paket tersebut langsung melapor kepada petugas keamanan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara dari manajemen gedung, paket bangkai tikus itu dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo.

Petugas keamanan menduga bahwa kotak tersebut sempat mengenai sebuah mobil yang terparkir sebelum jatuh ke aspal. Akibatnya, mobil tersebut mengalami baret.