JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menyatakan bahwa perang tarif dari Amerika Serikat (AS) akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi Indonesia.

Hal itu akan dimulai dengan turunnya permintaan global terhadap berbagai komoditas, salah satunya minyak.

Imbasnya, harga komoditas tersebut pun pasti akan merosot.

Padahal, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada komoditas.

"Kita lihat harga minyak sudah turun, harga timur yang paling parah turunnya, sampai 17 persen hanya dalam waktu satu minggu. Yang naik hanya emas. Kenapa emas naik? Karena dia adalah pengganti, currency safe haven," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

SHUTTERSTOCK Ilustrasi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, hal ini juga dikhawatirkan akan berimbas terhadap tenaga kerja di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi ekonomi.

"Kalau kita tidak cepat lakukan reform, maka kita akan masuk circle down economy," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.

Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi.

Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

Akibat kebijakan baru ini, ekonom memprediksi bahwa RI pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS), dari rencana semula 64 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penganiayaan satpam bernama Sutiyono oleh anak pasien bernama AFET di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Barat, Bekasi, masih terus memanas hingga saat ini, Sabtu (29/3/2025).

Peristiwa itu bermula saat Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Di sisi lain, mobil tersebut parkir sembarangan sehingga menghalangi jalur ambulans.

Namun, saat itu, pelaku bernama AFET justru merasa tak terima saat ditegur. Dia langsung menarik kerah seragam Sutiyono, lalu membanting dan mencekiknya hingga korban kejang dan kritis.

Dalam pernyataan terbaru, kuasa hukum AFET yang bernama M. Syafri Noer membantah bahwa kliennya telah menganiaya Sutiyono.

"Pertanyaannya adalah penganiayaan yang seperti apa? Karena, di dalam kejadian itu, berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) tidak ada kontak fisik yang sifatnya pukul-pukulan, itu enggak ada. Jadi, yang ada cuma saling dorong," kata Syafri saat diwawancarai wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Sebut korban terpeleset dan jatuh

Syafri mengatakan, kondisi Sutiyono yang kritis bukan karena dipukul AFET, melainkan karena terpeleset hingga akhirnya terjatuh.

Bahkan, menurut Syafri, Sutiyono sempat ditahan oleh AFET saat hendak terjatuh.

"Maksud saya, masyarakat harus paham, kita harus paham semua bahwa tidak ada niat dia (AFET) untuk mencelakai orang ini, si korban," jelas Syafri.

Di sisi lain, Syafri juga mengaku, belum mengetahui perawatan apa yang dijalankan Sutiyono dan penyebabnya hingga masuk ICU.

"Karena kalau lihat dari sakitnya tidak akan mungkin bisa segawat itu, akan sekritis itu. Ini jadi pertanyaan kami, yang akan kami ungkap dalam persidangan," ujar Syafri.

Akan hadirkan ahli

Oleh karena itu, Syafri berniat menghadirkan ahli dalam persidangan nantinya.

Ahli tersebut bertugas untuk memastikan apakah posisi jatuh Sutiyono dapat menyebabkan kejang-kejang atau tidak.

Dengan adanya penjelasan ahli tersebut, Syafri berharap agar kronologi yang sebenarnya bisa terungkap.

Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas apakah benar kejang-kejang yang disebabkan oleh Sutiyono karena AFET atau justru faktor lain.

Minta Dirut RS tanggung jawab

Syafri juga sempat menyinggung agar Direktur Utama (Dirut) RS Mitra Keluarga Barat ikut bertanggung jawab.

"Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus, ya, kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang bagus nantinya," kata Syafri.

Menurut Syafri, pihak rumah sakit harus bersikap adil kepada kliennya agar kasus penganiayaan ini bisa diungkap secara terang benderang.

"Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang meng-handle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga kepada kami. Karena kami meminta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan," ujarnya.

Pihak RS Disebut bungkam

Syafri menilai, sejauh ini pihak rumah sakit bungkam dan belum melakukan komunikasi dengan dirinya terkait permasalahan tersebut.

Padahal, menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum sehingga ketika ada permasalahan di area dalamnya maka itu akan menjadi kewenangan direktur utama untuk ikut menyelesaikannya.

Di sisi lain, Sutiyono yang merupakan sekuriti bekerja di bawah naungan RS sehingga sudah seharusnya dirut utama tempat itu ikut buka suara.

"Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit harus terlihat bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Sayfri.

Bantah adanya intimidasi

Terakhir, dalam pernyataannya, Syafri juga membantah tudingan adanya intimidasi ke keluarga korban.

"Enggak ada intimidasi. Emang intimidatif dari siapa?" ujar Syafri.

Dia menegaskan bahwa isu adanya intimidasi dari kliennya ke keluarga korban adalah tidak benar.

Di sisi lain, Syafri juga mempertegas bahwa kliennya tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi ke keluarga korban? Tidak ada," katanya menegaskan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, terlihat lesu dengan tatapan datar saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk pengkondisian perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, Sabtu (12/4/2025).

Arif tampak mengenakan rompi pink saat keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.54 WIB.

Arif yang tak memakai masker itu bungkam saat bertemu awak media. Berbagai celetukan yang dilontarkan awak media tetap membuatnya bergeming.

"Pak Arif, Pak Arif," ujar sejumlah awak media.

"Kata-kata hari ini Pak," celetuk seorang awak media.

Topi putih yang dikenakan Arif tak cukup menutup matanya. Tatapan Arif pun terlihat datar.

Bahkan, cahaya dari flashkamera awak media tak membuatnya terganggu. Kepalanya sedikit tertunduk saat berjalan menuju mobil tahanan.

Saat hendak memasuki mobil tahanan, langkah Arif sempat tertahan awak media. Meski begitu, Arif pun berhasil masuk ke dalam mobil tahanan untuk menuju Rutan Salemba cabang Kejagung.

Selain Arif, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka ini adalah Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG); Kuasa Hukum Korporasi, Marcella Santoso; dan Advokat berinisial Ariyanto.

Para tersangka keluar sendiri-sendiri saat selesai menjalani pemeriksaan.

Keempat tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan pemeriksaan.

Diketahui, Arif diduga telah menerima Rp 60 miliar dari MS dan AR untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan tiga terdakwa korporasi ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag.

Uang Rp 60 miliar ini diserahkan melalui WG kepada Arif. Qohar mengatakan, WG merupakan salah satu orang kepercayaan Arif.

Atas tindakannya, WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum penganiaya Sutiyono, seorang satpam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat, M. Syafri Noer, membantah adanya intimidasi yang dialami oleh korban.

Pernyataan ini disampaikan Syafri saat berada di Polres Metro Bekasi Kota, pada Jumat (11/4/2025).

“Enggak ada (tindakan intimidasi), emang intimidatif dari siapa?” tegas Syafri, menanggapi isu intimidasi yang beredar.

Ia menekankan tuduhan tersebut tidak berdasar. Syafri juga menambahkan, keluarga dari kliennya, AFET, tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

“Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, ayah AFET, remaja yang diduga menganiaya Sutiyono (39), dituduh telah mengintimidasi rekan-rekan korban.

Istri Sutiyono, Ratrichsani (30) mengungkapkan, ayah pelaku mengancam akan mengerahkan massa dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) dan anggota polisi dari Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut.

Intimidasi tersebut terjadi saat mediasi berlangsung antara rekan korban dan pihak keluarga pelaku, sesaat setelah Sutiyono dianiaya oleh AF pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

“Ya, dia bilangnya mau bawa orang Polda ya, sama F*R (ormas)," ujar Ratri saat ditemui di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, pada Senin (7/4/2025).

Selain intimidasi, ayah pelaku juga diduga melakukan penghinaan terhadap rekan-rekan korban dengan menyebut mereka sebagai orang miskin.

“Iya, dia (ayah AF) sempat ngucapin ke seorang sekuriti, salah satu rekannya, 'Kamu itu orang miskin, jangan banyak tingkah'," ungkap Ratri.

Penghinaan dan intimidasi tersebut membuat Ratri memutuskan untuk memviralkan kasus penganiayaan terhadap suaminya di media sosial.

Ia menegaskan, keluarga terduga pelaku tidak menunjukkan iktikad baik, karena hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengecam pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjajaran, terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Dia mengatakan, kejahatan dokter tersebut tidak bisa ditoleransi karena dinilai sebagai tindakan yang sangat keji.

"Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditolerir dan harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran," ucap Munafrizal dalam keterangan pers, Sabtu (12/4/2025).

Dia juga mengingatkan, dunia pendidikan kedokteran pernah menjadi sorotan karena kasus perundungan yang mengakibatkan dokter residen meninggal dunia.

Maka dari itu, Munafrizal mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kemenkes, kata Munafrizal, harus melakukan audit HAM di dunia pendidikan, khususnya di dunia praktik kesehatan, agar selaras dengan prinsip kepatuhan HAM.

"Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen terkait di Kemenkes untuk membahas detail hal ini," ucap dia.

Indonesia memiliki instrumen hukum HAM yang cukup memberikan perlindungan kepada perempuan, termasuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Munafrizal mengatakan, tindakan kekerasan seksual atau perundungan yang terjadi di dunia pendidikan mencoreng ratifikasi dan instrumen hukum yang telah berlaku.

Padahal, profesi dokter adalah profesi kemanusiaan. "Para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan," tandas dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

BEKASI, KOMPAS.com - Proses hukum terkait dugaan penganiayaan yang menimpa Sutiyono, seorang petugas keamanan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terus berlanjut.

Insiden tersebut terjadi pada malam hari, Sabtu (29/3/2025), ketika Sutiyono menegur seorang pengunjung yang parkir sembarangan dengan kendaraan berknalpot bising, sehingga menghalangi akses ambulans di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menyampaikan bahwa pengunjung yang ditegur tersebut tidak terima dan kemudian melakukan tindakan kekerasan.

Rekan kuasa hukum lainnya, Stein Siahaan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap keluarga pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau inisiatif untuk meminta maaf selama korban dirawat di rumah sakit.

Pihak rumah sakit telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti-bukti lain kepada kepolisian.

Saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota tengah menindaklanjuti laporan yang diterima pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Dugaan Penganiayaan Satpam Bantah Kabur

Di tengah proses hukum ini, Tanto Surioto, ayah dari terduga pelaku AF, memberikan klarifikasi.

Ia menolak keras tuduhan yang menyudutkan dirinya dan anaknya, serta menyatakan bahwa banyak informasi yang tidak akurat beredar di publik.

Tanto menegaskan bahwa keluarganya telah menunjukkan niat baik setelah insiden dengan mengadakan mediasi bersama pihak korban, yang dihadiri oleh istri dan kakak korban, komandan satpam rumah sakit, dan anggota Binmaspol.

Dalam mediasi itu, Tanto mengungkapkan kesediaan untuk membantu biaya pengobatan Sutiyono dan memberikan nomor ponsel serta identitas kepada pihak berwenang.

Sayangnya, informasi yang beredar menyatakan sebaliknya.

Tanto juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa anaknya melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan bahwa keberangkatan AF ke Pontianak adalah untuk mengantar jenazah kakeknya yang meninggal dunia.

Lebih lanjut, Tanto menegaskan bahwa insiden tersebut hanya merupakan cekcok biasa tanpa ada tindakan kekerasan.

Ia meyakini bahwa rekaman CCTV di lokasi kejadian akan membuktikan pernyataannya.

Meskipun demikian, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti tambahan dan mendalami kesaksian dari berbagai pihak terkait insiden tersebut.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/12/06094871/disebut-kabur-usai-buat-satpam-rs-mitra-keluarga-bekasi-kritis-ternyata

BEKASI, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat diminta turut bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan satpam.

Kuasa hukum pelaku penganiayaan satpam, M. Syafri Noer, meminta setidaknya pihak rumah sakit berperan menyelesaikan permasalahan.

“Jangan hanya jadi penonton. Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus. Ya kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang baik nanti,” kata Syafri, di Polres Metro Bekasi Kota (12/4/2025).

Syafri merasa permasalahan penganiayaan yang dilakukan kliennya, AFET, harus diungkap secara adil.

“Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang menghandle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga pada kami. Karena kami juga minta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan,” tutur Syafri.

Syafri meminta pihak rumah sakit harus memiliki peran dalam permasalahan ini, terutama tentang tindakan medis.

“Kemudian, rumah sakit harus ada peran, karena ini kan kejadiannya di area rumah sakit. Satpam itu kan di bawah naungan mereka juga kan. Jangan hanya melihat, menonton, yang baik tidak seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum. Saat masuk ke area rumah sakit, permasalahan akan menjadi kewenangan direktur rumah sakit.

Syafri mengaku sampai sekarang pihak rumah sakit belum berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit juga bertanggung jawab atas kejadian ini,” tuturnya.

Diketahui, satpam Sutiyono diduga menjadi korban penganiayaan oleh AFET pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ungkap Subadria dalam keterangannya.

Namun, pelaku tidak terima ditegur oleh Sutiyono.

Ia kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis.

Akibat insiden tersebut, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan rekaman CCTV dan bukti lainnya yang dibutuhkan penyidik.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” tambahnya.

Atas kejadian ini, pihak korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025.

Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

KOMPAS.com - Liga Inggris kini memasuki pekan ke-32 dan akan menyajikan 10 laga yang berlangsung mulai hari Sabtu (12/4) hingga Minggu (13/4).

Tim pemuncak klasemen Liga Inggris, Liverpool, akan bertanding melawan West Ham di Anfield, Merseyside, pada hari Minggu pukul 20.00 WIB.

Liverpool tentu ingin bangkit dari hasil buruk. Sebelumnya pada pekan ke-31, The Reds mengalami kekalahan 2-3 dari Fulham.

Dalam lima laga terakhir, tim yang dilatih oleh Arne Slot ini mencatatkan tiga kekalahan dan hanya meraih dua kemenangan.

Misi Liverpool tampaknya tidak akan mudah, mengingat West Ham datang dengan semangat untuk mengakhiri tren negatif mereka.

West Ham belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, dengan hasil dua seri dan dua kekalahan.

Pada laga lain, Newcastle United akan menghadapi Manchester United di St. James Park, pada hari Minggu pukul 22.30 WIB.

Newcastle bertekad untuk melanjutkan rekor kemenangan mereka. The Magpies meraih empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.

Namun, misi ini akan berat karena tim yang dilatih Eddie Howe kehilangan beberapa pemain kunci yang tidak bisa tampil karena cedera.

Pemain seperti Sven Botman, Lewis Hall, Jamal Lascelles, dan Joe Willock diragukan untuk tampil di laga ini.

Sementara itu, Manchester United juga menghadapi kendala yang sama, dengan pemain seperti Lisandro Martinez, Amad Diallo, Johnny Evans, dan Ayden Heaven juga dalam proses pemulihan cedera.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-32:

Sabtu, 12 April

Manchester City vs Crystal Palace - 18.30 WIB

Brighton vs Leicester - 21.00 WIB

Nottingham Forest vs Everton - 21.00 WIB

Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB

Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April

Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB

Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB

Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB

Newcastle United vs Manchester United - 22.30 WIB

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum pelaku penganiayaan satpam di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Barat, M. Syafri Noer, membantah kliennya menganiaya dan memukul korban.

“Pertanyaannya adalah penganiayaan yang seperti apa? Karena di dalam kejadian itu berdasarkan BAP tidak ada kontak fisik yang sifatnya pukul-pukulan, itu enggak ada. Jadi yang ada hanya saling dorong,” kata Syafri, saat diwawancarai wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Syafri menjelaskan, saat saling dorong, satpam bernama Sutiyono itu terpeleset dan terjatuh. Namun, ketika terjatuh, Sutiyono sempat ditahan oleh pelaku AFET.

“Maksud saya, masyarakat harus paham, kita harus paham semua bahwa tidak ada niat dia (AFET) untuk mencelakai orang ini, si korban,” lanjut dia.

Syafri mengaku sampai saat ini belum mengetahui perawatan yang dijalankan Sutiyono, termasuk penyebabnya ditangani di ICU.

“Karena kalau lihat dari posisi sakitnya, tidak mungkin akan segawat itu, akan sekritis itu. Ini jadi pertanyaan kami yang nanti akan kami ungkap dalam persidangan,” lanjutnya.

Hadirkan ahli di persidangan

Syafri menyebut akan menghadirkan ahli dalam persidangan untuk memastikan apakah posisi jatuh Sutiyono berpotensi menyebabkan kejang-kejang atau tidak.

Syafri menegaskan, semua pihak harus adil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk, RS Mitra Keluarga yang menangani perawatan satpam itu.

“Direktur rumah sakit harus fair juga kepada kami, karena kami juga minta hak-hak kami selaku tersangka, hak-hak klien kami, itu juga harus kami perjuangkan,” ujar dia.

“Artinya harus proporsional, kalau memang dia (AFET) salah, akan salah. Terus sekarang juga sudah menjalani hukuman sementara, kan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Metro Kota Bekasi Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengungkapkan, AFET telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari ini, hari Jumat (11/4/2025), terlapor AFET kami tetapkan status dari terlapor menjadi tersangka,” kata Binsar, saat diwawancarai oleh wartawan di Polres Metro Kota Bekasi, Jumat.

Penetapan status tersangka ini dilakukan usai Polres Metro Kota Bekasi melakukan pemeriksaan.

“Semalam, kami amankan dengan membawa surat perintah. Kemudian, kami periksa semalam,” lanjut Binsar.

Binsar menyampaikan, pelaku penganiayaan tersebut terjerat Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun,” tegas dia.

Kronologi kejadian

Sebelumnya, Sutiyono diduga menjadi korban penganiayaan oleh AFET pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

Kuasa hukum Sutiyono, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” ungkap Subadria dalam keterangannya.

Namun, pelaku tidak terima ditegur oleh Sutiyono.

Ia kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis.

Akibat insiden tersebut, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

“Setelah empat hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf,” ujar Stein Siahaan, kuasa hukum korban, dalam kesempatan yang sama.

DUBAI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya percaya pada hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga sistem berbasis aturan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Jumat (11/4/2025).

"Yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya pada demokrasi. Kami percaya pada hak asasi manusia. Kami percaya pada sistem berbasis aturan," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa terjadi pembantaian di dunia ini.

Dia menyebut banyak anak hingga ibu tak berdosa yang dibantai di depan mata dunia.

"Tapi sekarang, kita menyaksikan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Presiden Erdogan, anak-anak yang tidak bersalah, perempuan, dan pria tak bersenjata dibantai di depan mata dunia," jelasnya.

"Inilah yang saya maksud. Saya tetap percaya bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan, jalan terbaik," sambung Prabowo.

Namun, Prabowo tetap merasa sedih karena setiap negara merasa harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal itu, menurut Prabowo, akan menyita sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

"Sekarang malah harus dialokasikan untuk pertahanan. Karena kita tidak tahu, bulan depan, minggu depan, apa yang akan terjadi. Jadi, ini menyedihkan. Tapi, ya, kalau Anda tanya, saya tetap bilang diplomasi adalah jalan yang harus kita tempuh. Namun, banyak negara sekarang, saya rasa, sedang menilai ulang dan bersiap menghadapi hal terburuk," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga aksi demonstrasi di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat Hasto tengah sidang merupakan kelompok yang dibayar.

"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny, Jumat.

"Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat pagi sebelum sidang digelar, terdapat sejumlah massa yang menggelar aksi di depan pengadilan.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap & Adili Hasto Kristiyanto”.

Di waktu yang sama, kubu pendukung Hasto yang berasal dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap dari PDI-P, juga menggelar aksi di depan Pengadilan.

Ronny berpandangan bahwa kasus yang menimpa Sekjen PDI-P itu merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada 2020.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini juga meyakini bahwa Hasto tidak pernah terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

Terlebih, Komisi Antirasuah sudah menyita ponsel milik staf Hasto, Kusnadi.

Dia mengeklaim, tidak pernah ada komunikasi yang dapat membuktikan keterlibatan Sekjen PDI-P itu dalam perkara Harun Masiku.

"Handphone Kusnadi sudah disita penyidik sejak 10 Juni. Tidak ada penghilangan bukti atau penghalangan. Begitu pula dengan panggilan telepon ke Hasan pada 8 Januari 2020, sudah dibuktikan di persidangan sebelumnya bahwa itu bukan dari Pak Hasto," kata Ronny.

Ia pun menuding mantan penguasa sebagai dalang di balik kasus ini.

Pasalnya, posisi Hasto sebagai Sekjen PDI-P dinilai mengganggu bagi tokoh tertentu.

"Pak Hasto sengaja ditarget karena posisinya sebagai Sekjen PDI-P. Ini upaya sistematis untuk mengganggu partai dan melemahkan perjuangan kami," kata Ronny.

"Hukum tidak boleh ditunggangi kepentingan politik, apalagi oleh mantan penguasa yang masih ingin mengendalikan negara ini," imbuhnya.