JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Supratman mengatakan, ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani Prabowo sehingga membutuhkan waktu.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Sekretariat Negara," kata Supratman, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, revisi UU TNI secara otomatis berlaku meski belum ditandatangani presiden.

Meski demikian, ia yakin Presiden Prabowo akan segera menandatangani revisi UU TNI.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," ujar dia.

Supratman meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku.

"Itu tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal 2 penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui belum meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3/2025).

Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

Artinya, Prabowo sebagai Presiden harus menandatangani RUU TNI yang sudah disahkan DPR sebelum 20 April 2025, terhitung setelah pengesahannya pada 20 Maret lalu.

"Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden," bunyi Pasal 73 Ayat (2) UU 13/2022.

Namun, meskipun RUU TNI tidak ditandatangani oleh Prabowo setelah 30 hari pengesahannya, RUU TNI masih tetap sah dan wajib diundangkan.

"Dalam hal sahnya rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi Pasal 73 Ayat (4) UU 13/2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, Otoritas Singapura meminta dokumen tambahan kepada Pemerintah Indonesia untuk memulangkan atau ekstradisi buron, kasus E-KTP Paulus Tannos.

"Sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh Otoritas Singapura," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Tim Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi dokumen tersebut.

Dia mengatakan, dokumen tersebut akan dikirim ke Otoritas Singapura sebelum 30 April 2025.

"Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. OPHI dalam hal ini itu tetap setiap saat berkomunikasi dengan KPK," ujarnya.

"Dokumennya seperti apa? Tanyakan ke KPK," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej atau biasa disapa Eddy mengatakan, Kementerian Hukum sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi buron, kasus E-KTP Paulus Tannos kepada Otoritas Singapura pada pekan lalu.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura masih mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Itu (dokumen) sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan ini kan mempelajari dulu," kata Eddy saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Eddy berharap sejumlah dokumen yang telah diserahkan tidak memiliki kekurangan sehingga pemulangan Paulus Tannos dapat segera dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kurang," ujarnya.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura akan memutuskan proses ekstradisi pada bulan Maret setelah memeriksa dokumen.

"Iya betul (bulan Maret ekstradisi), tergantung dia (Singapura) periksa dulu baru dia putuskan. Nanti yang kurang akan sampaikan kepada kita," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos sudah dikirim ke Otoritas Singapura pada pekan lalu.

"Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dihubungi, Senin (24/2/2024).

Setyo mengatakan, sejumlah dokumen yang diminta dalam proses ekstradisi di antaranya, surat permintaan dari Menteri Hukum, sertifikat legalisasi, aturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, dan surat dari Kejaksaan Agung.

"Kemudian identitas, resume, dan affidavit," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, seluruh syarat ekstradisi Paulus Tannos sudah dilengkapi.

Ia mengatakan, KPK dan aparat penegak hukum yang terlibat menunggu kabar baik dari Singapura dalam waktu dekat.

"Syarat sudah kita lengkapi, tinggal nunggu hasil dari pihak Singapura, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada info positif," kata Fitroh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.

"Dugaan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik masyarakat adat tersebut berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup mereka," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan pengajuan hak paten tertinggi di dunia.

Supratman menyebutkan, jumlah hak paten yang diajukan oleh Indonesia bahkan melampaui Amerika Serikat dan China yang dikenal sebagai negara besar di bidang industri.

"Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran, baik itu paten maupun merek. Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, dan negara-negara industri," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman membeberkan, lima negara di dunia dengan jumlah permohonan hak paten tertinggi adalah Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (375), dan Korea Selatan (178).

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dalam mendaftarkan mereknya.

"Ini berita yang sangat baik ya. Dan itu bisa diakses, teman-teman bisa mengakses untuk mendapatkan bukti bahwa Indonesia mengalahkan yang lain," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Supratman mengatakan, kementeriannya terus melakukan inovasi agar layanan perpanjangan merek dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

"Inovasi Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP merek) mempersingkat waktu layanan dari berhari-hari menjadi hanya sekitar 10 menit," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

“Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, Supratman kembali menegaskan bahwa dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman menyebut bahwa draf UU TNI yang akan disahkan sudah ada di meja Presiden dan menunggu ditandatangani.

Menurut dia, Presiden belum meneken RUU TNI karena banyak tugas yang lainnya.

“Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang, semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak, ya. Bukan hanya satu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hingga 15 April 2025, Presiden Prabowo belum meneken atau menandatangani Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Padahal, RUU itu sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada 20 Maret 2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

"Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden,” demikian bunyi Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2022.

Namun, UU TNI akan tetap sah dan wajib diundangkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden setelah 30 hari pengesahannya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi, "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

"Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2022.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim, rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, menurut dia, rencana evakuasi tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, Pigai mengaku siap mengikuti sikap Prabowo soal rencana evakuasi warga Gaza.

Pigai menyebutkan, rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah setelah Prabowo menyelesaikan lawatan internasional.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa (sekarang), ‘kan kita semua belum tahu,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Prabowo menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ucap Prabowo.

Prabowo memastikan, evakuasi tersebut bersifat sementara karena warga Gaza akan dibawa kembali ke tanah air mereka setelah situasi kondusif.

Prabowo pun mengaku masih mengkonsultasikan rencana tersebut dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas.

Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

“Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," tuturnya.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

Salah satunya dengan membuat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran dana yang mencurigakan, utamanya di antara para hakim.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, bersama tiga hakim lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap vonis untuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Ketiga hakim itu adalah majelis hakim yang menangani sidang perkara CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang suap diduga mengalir melalui pengacara dan pejabat pengadilan.

Pada saat kasus itu terjadi, Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.

MEDAN, KOMPAS.com - Wings Air menanggapi masalah video anggota DPRD Sumut, MZ, yang diduga mencekik pramugari.

Kini, Wings Air akan menempuh langkah hukum untuk menyikapi persoalan itu.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Selasa (15/4/2025).

"Ini sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman serta profesional bagi semua pihak," katanya.

Sebelumnya, dia menerangkan bahwa insiden itu terjadi pada 13 April 2025.

Kala itu, pesawat hendak berangkat dari Gunungsitoli menuju Kualanamu Internasional.

MZ duduk di kursi 19F dan membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, lanjut Danang, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

"Namun, pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," kata Danang.

"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan (MZ) justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," katanya.

Danang menyebutkan tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp—tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara.

Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

Pihaknya menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.

Ia mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin.

"Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tuturnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus pungutan liar (pungli) di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah semakin terkuak.

Tiga anggota kepolisian berinisial Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU telah ditetapkan sebagai terduga pelaku pungli.

Ketiga oknum tersebut merupakan petugas jaga yang diduga telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menjalankan tugas di rutan.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa aliran dana pungli tersebut tidak mengalir ke atasan.

"Untuk mereka gunakan secara pribadi," kata Artanto saat dikonfirmasi pada Selasa (15/4/2025).

Artanto mengaku belum mengetahui secara pasti apa motif di balik tindakan pungli yang dilakukan oleh ketiga terduga.

"Kalau motif saya belum 86 (belum dimengerti)," ujarnya.

Pengakuan mantan tahanan di Rutan Polda Jateng

Selanjutnya, ketiga oknum tersebut akan menjalani sidang disiplin atas perbuatannya.

"Saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani patsus selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin. Yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," terangnya.

Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan oleh pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video singkat yang beredar luas di TikTok dan X, pria tersebut membongkar dugaan praktik pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan fisik selama ia mendekam di balik jeruji.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video berdurasi kurang dari satu menit itu langsung viral dan telah ditonton ratusan ribu kali.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria tersebut mengisahkan pahitnya pengalaman ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024 lalu.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membicarakan aturan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima kuota rumah subsidi antara Rabu (16/4/2025) atau Kamis (17/4/2025).

"Diluar itu saya mau sampaikan dalam beberapa hari ini, hari Rabu atau Kamis saya akan ketemu dengan Menteri Hukum," jelas Ara usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Nantinya, Peraturan Menteri (Permen) terkait penerima kuota rumah subsidi akan dirilis pada Hari Kartini, 21 April 2025 mendatang.

Dikatakan Ara sebelumnya, dirinya akan berkoordinasi dengan Supratman dan juga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Yassierli, yang sudah merespon dengan sangat cepat, dengan betul-betul penuh semangat. Saya merasakan betul Bapak punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita," ungkapnya.

Ara pun telah menyepakati perubahan syarat gaji penerima rumah subsidi tersebut yang semula Rp 13 juta per bulan bagi yang sudah menikah, kini menjadi Rp 14 juta per bulan.

Dirinya resmi memberikan 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Alokasi ini diwujudkan Ara melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Ara dengan Menaker Yassierli dan Kepala BPS Amalia.

"Saya tidak mengunci dengan groundbreaking (peletakan batu pertama). Karena, banyak groundbreaking enggak tau ujungnya kapan. Jadi, kita mulai dengan penyerahan kunci, dari 20.000 (kuota rumah subsidi)," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.

"Dugaan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik masyarakat adat tersebut berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup mereka," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.