JAKARTA, KOMPAS.com - Agensi Gold Medalist mengambil tindakan hukum terkait postingan jahat terhadap aktor Kim Soo Hyun.

Agensi membuat pernyataan tertulis pada Selasa (15/4/2025).

Kata Gold Medalist, baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada Kim Soo Hyun telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," kata Gold Medalist, dilansir Soompi.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng," imbuh Gold Medalist.

Gold Medalist telah membuat laporan hukum berdasarkan bukti yang dikirim penggemar secara aktif dan pemantauan internal mereka sendiri.

"Kami mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada tanggal 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana," tutur Gold Medalist.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (dulu Twitter)," tutur mereka.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Kim Soo Hyun dirundung skandal asmara masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Sae Ron.

Keluarga Kim Sae Ron menyebut Kim Soo Hyun memacari sang aktris saat masih di bawah usia legal dan menagih uang 700 Won (Rp 7,8 miliar).

Tagihan itu membuat Kim Sae Ron stres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wings Air menyatakan akan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang pramugarinya yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) berinisial MZ.

Sebelumnya, viral di media sosial video anggota DPRD Sumut berinisial MZ melakukan penganiayaan kepada pramugari Wings Air karena tak terima kopernya dipindahkan.

Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala menjelaskan kronologinya dimulai ketika MZ yang membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur

keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari.

Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara.

"Saat ini kami sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Danang menambahkan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat adalah prioritas utama perusahaan.

Untuk itu, ia mengimbau semua pelanggan agar mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam kabin dan area bandar udara.

“Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ujarnya.

Danang juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

KOTA JAMBI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Jambi tengah merancang peraturan daerah (Perda) tentang hukum adat sebagai upaya menegakkan aturan adat dan melestarikan budaya leluhur di wilayah tersebut.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan perda hukum adat memiliki potensi untuk ditegakkan secara hukum sebagaimana ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Karena peraturan Kemenkumham itu ada potensi bagi daerah yang memiliki Perda hukum adat bisa ditegakkan. Warisan, leluhur kita raja-raja Jambi kita buat suatu peraturan daerah,” ujar Maulana saat berada di Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, Selasa (15/4/2025).

Ia menyebutkan, peran pemangku adat nantinya akan diberikan kepada seluruh kepala wilayah, mulai dari RT, kelurahan, hingga kecamatan. Dengan demikian, aturan adat bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Maulana menambahkan, keberadaan perda hukum adat diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk mencintai budaya daerahnya.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi, Aswan Hidayat, menyambut positif inisiatif Pemkot Jambi.

“Ini yang kami tunggu, selama ini tidak ada pemimpin daerah yang menyuarakan seperti ini. Kami akan mengajukan rancangan perda ini ke pemerintah dan DPRD,” ungkap Aswan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Jambi, Azhar, menyatakan dukungannya agar perda tersebut dapat segera direalisasikan.

“Supaya persoalan kecil di tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan cara adat, kami upayakan agar perda ini dapat direalisasikan,” kata Azhar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana tak kunjung dibahas bersama DPR karena persoalan politik.

"Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan datang.

"Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan sesegera mungkin kita ajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat Baleg bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 18 November 2024, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, RUU Perampasan Aset hanya dimasukkan dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Doli menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam Prolegnas prioritas karena membutuhkan waktu lebih untuk dikaji dari berbagai sisi.

Dia mencontohkan, RUU itu harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.

Meskipun kini telah dimasukkan dalam Prolegnas 2025-2029, RUU ini masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya adalah ketidakpastian tentang kapan dan bagaimana pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kita Surabaya, Eri Cahyadi menjanjikan, pihaknya akan terus mengawal kasus penahanan ijazah, yang sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Eri mengatakan, telah meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk menemani korban penahanan ijazah, Nila Handiani, saat lapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"Sejak kemarin, saya meminta Kepala Disperinaker mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).

Eri menyebut, pendampingan hukum itu dilakukan agar kasus penahanan ijazah tersebut bisa selesai sampai tuntas.

Dengan harapan, hal ini bisa menemukan kepastian bagi korban.

“Sehingga kasusnya (penahanan ijazah Nila) segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eri berharap, perkara penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dengan demikian, lanjut Eri, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Nila sendiri telah melaporkan, pemilik usaha UD Sentoso Seal perihal ijazahnya yang ditahan ketika keluar dari perusahaan, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Pelaporan perihal) tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja," kata Nila, setelah menyelesaikan laporannya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya (Wakil Wali Kota Surabaya) Bapak Armuji (Jan Hwa Diana), nggeh sampun (iya sudah), matur suwun (terima kasih)," tambahnya.

Diketahui, Nila terlebih dahulu mendatangi Polrestabes Surabaya untuk melaporkan, Jan Hwa Diana.

Namun, polisi menyarankan agar laporan itu dilayangkan sesuai dengan lokasi tempat kerjanya.

"(Terkait pelaporan) sesuai suratnya, sudah ada laporan polisi nggeh (ya), sudah selesai (prosesnya). Sudah mau pulang dulu," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia akan segera memanggil pihak Taman Safari Indonesia, terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh mantan pemain sirkusOriental Circus Indonesia (OCI).

“Kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kami akan lakukan secepatnya,” kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, di Kantor Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).

“Karena salah satu upayanya kan memang mencegah supaya yang praktik yang sekarang terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan itu harus cepat, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan,” tambah dia.

Langkah ini diambil setelah sejumlah mantan pemain sirkus menyampaikan kesaksian langsung mengenai kekerasan, eksploitasi, hingga perbudakan yang mereka alami.

Dia mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk menindaklanjuti laporan para korban.

"Sudah melaporkan juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM,” ujar Mugiyanto.

“Karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakannya," tambahnya.

Mugiyanto menegaskan, pemanggilan ini penting dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan serupa agar tidak terus berulang di masa depan.

"Karena salah satu upayanya memang mencegah supaya yang praktik yang sekarang terjadi itu tidak terjadi lagi. Dan itu harus cepat. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan," tegasnya.

Kasus dugaan pelanggaran HAM ini menyeruak ke publik setelah para mantan pemain sirkus, yang mayoritas adalah perempuan, menceritakan pengalaman pahit mereka, mulai dari kekerasan fisik, perlakuan tidak manusiawi, hingga dipisahkan dari identitas keluarga mereka sejak usia dini.

Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, Finky Santika, mengatakan masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

Dia memastikan pihaknya tidak memiliki keterikatan hubungan bisnis dengan mantan pemain sirkus tersebut.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” kata Finky dalam keterangan resmi.

Dia menegaskan, Taman Safari Indonesia Group merupakan badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya. Namun dia berharap nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan ini.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab,” jelasnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah mantan pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di Taman Safari mengadukan dugaan praktik eksploitasi, kekerasan, hingga perbudakan yang mereka alami selama bertahun-tahun bekerja.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025), mantan pemain yang mayoritas perempuan menyampaikan langsung kesaksian pilu mereka kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

“Jadi memang hari ini kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan,” kata Mugiyanto.

Kata Mugiyanto, mendengarkan suara korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pertemuan itu, para korban diminta menyampaikan testimoni mengenai pengalaman traumatis mereka selama bekerja di sirkus, meski proses itu tidak mudah.

“Kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menyoroti dalam kesaksian para korban, banyak aspek pelanggaran yang terungkap, termasuk pelanggaran atas hak dasar seperti identitas.

Beberapa korban bahkan tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka, sebuah kondisi yang menurut Mugiyanto merupakan persoalan serius.

“Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya,” tegasnya.

Wamen HAM juga memastikan, pihaknya berupaya untuk mencegah praktik serupa agar tidak kembali terjadi.

“Setelah mendengar laporan dari para korban, kami juga akan mencari keterangan dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku. Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang,” tegas Mugiyanto.

Pengacara korban, Muhammad Soleh, mengatakan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia cukup lamban.

Ia berharap pemerintah khususnya Kementerian HAM segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami para korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Muhammad Soleh.

Soleh menegaskan, pengungkapan ini baru permukaan, karena ia meyakini masih banyak korban lain yang hingga kini belum terungkap dan bahkan masih berada di lingkungan Taman Safari.

“Sekarang, para korban harus didengar dan masih banyak korban yang masih ada di Taman Safari. Itu harus diungkap. Mereka pasti punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak,” tambahnya.

Ia juga menyayangkan sikap pihak Taman Safari Indonesia yang menurutnya belum menunjukkan iktikad baik atau pengakuan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Sampai saat ini, Taman Safari Indonesia tidak mengakui kesalahan, seolah tidak ada pelanggaran dan kekejaman yang dilakukan. Menurut saya, ini jelas perlu ada keadilan,” tegas Soleh.

Kata Taman Safari

Terpisah, Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, Finky Santika, mengatakan masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

Dia memastikan, pihaknya tidak memiliki keterikatan hubungan bisnis dengan mantan pemain sirkus tersebut.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” kata Finky dalam keterangan resmi.

Dia menegaskan, Taman Safari Indonesia Group merupakan badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya.

Namun dia berharap nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan itu.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab,” jelasnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tegas dia.

SERANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, menyayangkan ada kadernya yang terjerat kasus dugaan penipuan cek kosong senilai Rp 350 juta.

Diketahui, anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar, inisial RF, telah ditetapkan dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Banten pada Senin (14/4/2025).

"Kami tentunya sangat menyayangkan dan ikut prihatin," kata Tatu kepada wartawan di Serang, Selasa (15/4/2025).

Namun, Tatu tetap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik Polda Banten.

Sebagai bentuk kewajiban partai, Bupati Serang ini mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada RF selama proses penyidikan yang dijalani di kepolisian hingga persidangan.

"Kami jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahapan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk anggota fraksi," ujar Tatu.

"Tentunya kami akan menyiapkan bantuan hukum, karena sudah menjadi kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya," sambung Tatu.

Terkait siapa yang akan menggantikan kursi anggota DPRD Banten, Tatu belum menyiapkannya karena harus menunggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Saya belum tahu informasi lengkapnya, tapi biasanya kalau sudah inkrah keputusan hukumnya, baru ada penggantian. Nanti kita ikuti," tandas Tatu.

Sebelumnya, Polda Banten menetapkan anggota DPRD Provinsi Banten berinisial RF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 350 juta.

Anggota fraksi Partai Golkar itu ditangkap dan ditahan pada Senin (14/4/2025) di Rumah Tahanan Polda Banten.

RF terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan cek kosong satu lembar cek Bank BJB Nomor: DAA02117363 senilai Rp 350 juta kepada pihak PT Sinar Dinamika Beton.

Penyerahan cek itu terkait pemesanan beton ready mix atau beton siap cor yang dilakukan oleh RF selaku Direktur dari CV Prisma Kencana.

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota polisi yang bertugas di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah, Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, akan segera menjalani sidang disiplin.

Ketiganya dituduh melanggar prosedur standar operasional (SOP) dalam tugas penjagaan tahanan dan terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini mencuat ke publik.

Saat ini, ketiga anggota polisi tersebut telah ditempatkan dalam status khusus (patsus) selama 30 hari dan dimutasi ke Yanma (Pelayanan Markas) sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal.

“Selama patsus yang bersangkutan akan menjalani sidang disiplin,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Selasa (15/4/2025).

Artanto menegaskan bahwa dana pungli yang terlibat tidak mengalir kepada pejabat atau atasan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pelaku.

“Untuk mereka gunakan secara pribadi,” katanya.

Meskipun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut mengenai motif di balik praktik pungli tersebut.

“Kalau motif saya belum 86 (belum dimengerti),” tambahnya.

Awal mula pungli terungkap

Kasus ini terungkap setelah viralnya sebuah video pengakuan dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan tahanan Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit yang diunggah melalui akun TikTok @feedgramindo4 dan X @masBRO_back, pria tersebut menyebutkan adanya pungli untuk akses fasilitas khusus di dalam rutan.

“Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00–06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan, di pojok tahanan biar enggak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas,” ungkap pria yang mengenakan topi dan menyembunyikan wajahnya dalam video tersebut.

Video tersebut langsung menyebar luas di media sosial, memicu sorotan publik terhadap praktik penyimpangan yang terjadi di balik jeruji tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025) malam.

Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU).

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh usai empat hakim terlibat kasus dugaan suap dalam mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO.

"Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Sahroni juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas. Ia menyampaikan, Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

Pasalnya, ia mengaku miris dengan kasus suap yang melibatkan empat hakim menjadi tersangka tersebut yang berpotensi merusak lembaga peradilan.

"Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," ujar Sahroni.

Tak cuma itu, ia meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal untuk menindak hakim-hakim nakal.

"Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” sebut Sahroni.

Jual Beli Putusan

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, penetapan empat hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO benar-benar mencoreng institusi peradilan.

Kasus tersebut juga membuktikan adanya praktik jual beli putusan yang masih terjadi di Indonesia.

"Kasus ini jelas membuktikan bahwa praktik jual beli putusan masih terjadi di institusi peradilan kita. Dan selama ini kita sudah mewanti-wanti agar setiap putusan hakim seyogyanya menggali dan menyelami nilai-nilai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto lewat pesan singkat.

Ia mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap siapapun aktor di balik kasus tersebut.

Termasuk jika ada petinggi MA yang memang terlibat dalam kasus ekspor CPO itu.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kejagung adalah langkah penegakan hukum yang tepat atas suatu putusan bebas yang nilai melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Rudianto.

"Benar saja di balik putusan bebas tersebut rupanya ada uang besar mengguyur hakim yang seharusnya bertindak sebagai benteng terakhir pencari keadilan," sambungnya menegaskan.

Terima Suap 22,5 Miliar

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.

Suap senilai Rp 4,5 miliar diberikan Arif dengan pesan agar perkara ekspor CPO diatasi.

"Uang bila dirupiahkan Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AM, dan juga kepada DJU," ujar Qohar dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025) dini hari.

Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.

Djuyamto kemudian membagikan uang tersebut kepada Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom di depan Bank BRI Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dalam pembagian uang suap tersebut, Djuyamto mendapatkan Rp 6 miliar, Agam mendapatkan 4,5 miliar, dan Ali mendapatkan Rp 5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan proyek.

Ini menyusul Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke di Papua Selatan yang disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.

Semua proyek besar, seperti PSN, harus disertai dengan konsultasi publik dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Selain itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melakukan pemetaan tanah ulayat yang transparan dan berbasis hukum, guna menghindari peralihan tanah yang tidak sah dan memastikan pengakuan hak atas tanah mereka.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan juga perlu memperkuat kebijakan yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, dengan menciptakan regulasi lokal yang melindungi hak-hak tersebut.

Hal ini termasuk memperhatikan keputusan terkait penggunaan lahan di kawasan hutan adat dan lahan pertanian.

Proses penetapan kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan Hak Pengguna Lain (HPL) juga harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan, serta menjamin hak mereka atas tanah adat.

"Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang melibatkan penggunaan tanah adat memberikan manfaat yang adil dan menguntungkan masyarakat adat, serta memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi mereka," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/04/2025).

Sementara Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, PSN Merauke diduga belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.

"Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup, tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan," ujarnya.

Indikasi pelanggaran HAM oleh PSN tersebut diperkuat oleh temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa PSN untuk ketahanan pangan dan energi di Merauke, memiliki potensi pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM itu dimuat dalam surat rekomendasi Komnas HAM atas PSN Merauke nomor 189/PM.00/R/III/2025. Surat rekomendasi itu ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke pada 17 Maret 2025.

Surat tersebut merespons pengaduan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei pada 23 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, akibat pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke Papua Selatan.

Lantas, Komnas HAM meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Panglima TNI melalui surat nomor 976/PM.00/SPK.01/XI/2024 pada 18 November 2024.

Dalam surat Komnas HAM disampaikan 13 temuan penting, salah satunya adalah PSN Merauke mencakup lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare yang sebagian besar berada di kawasan hutan dan wilayah adat di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Adapun kawasan hutan dan wilayah adat tersebut termasuk hutan sagu, hutan alam dan rawa-rawa, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa legalitas kepemilikan hak ulayat masih bermasalah karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sementara pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat secara substansial.

Beberapa perusahaan telah mengajukan dan memperoleh Hak Guna Usaha (HGB), seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang bergerak di bidang energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob.

Temuan Komnas HAM menyatakan bahwa masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL. Padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, termasuk pelibatan dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti keterlibatan TNI di Merauke. Di distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI. Juga terdapat 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat.

Meskipun alasan utama penempatan pasukan ini adalah sebagai tenaga pendukung PSN, hal itu justru menimbulkan ketegangan. Penempatan pasukan dalam jumlah besar menambah rasa ketakutan masyarakat adat, yang merasa diawasi, adanya ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga.