JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 6 tahun menikah, Baim Wong Paula Verhoeven cerai secara resmi pada Rabu (16/4/2024).

Selain keputusan bercerai, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan juga menetapkan hak asuh kedua anak mereka secara bersama.

Kiano dan Kenzo akan diasuh Baim Wong selama 2 minggu dan Paula Verhoeven selama 2 minggu berikutnya.

Terkait keputusan hak asuh anak Baim Wong tersebut, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma mengatakan kliennya sudah mengetahui.

Namun untuk saat ini, tim kuasa hukum Paula masih mempelajari berkas perkara putusan hak asuh anak Baim Wong Paula Verhoeven tersebut.

Alvon juga masih akan berkonsultasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Paula.

"Visinya sama untuk kebaikan anak. Kalau semisalnya ada perbedaan pandangan orangtua, itu yang dirugikan anak," ucap Alvon.

Pihaknya juga menekankan bahwa yang paling penting dari keputusan hak asuh anak setelah Baim Wong Paula Verhoeven cerai adalah bagaimana bisa memberikan hal yang paling baik kepada anak-anaknya.

Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 22 November 2018.

Anak pertama mereka, Kiano Tiger Wong lahir pada 27 Desember 2019.

Sedangkan anak kedua mereka, Kenzo Eldrago Wong lahir 2 tahun setelahnya pada 9 Oktober 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya belum kunjung selesai.

Isu ini kembali mencuat ke media sosial setelah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sejumlah pihak turut berkomentar, tak terkecuali Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

Mahfud bilang wajar publik mempertanyakan

Menurut Mahfud MD, masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

Sebab, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang.

“Enggak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi,” ujar Mahfud, Rabu (16/4/2025), seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Keputusan Jokowi presiden tetap sah

Kendati begitu, Mahfud menekankan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum, meski jika ijazahnya nanti terbukti palsu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkapkan bahwa Jokowi boleh saja tidak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jika ijazah yang digunakan adalah palsu.

Namun, keputusannya selama menjadi Presiden tetap sah, sebab dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepastian hukum.

"Yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi Presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu. Di dalam hukum administrasi negara tidak begitu," kata Mahfud.

Ia lantas mencontohkan langkah yang diambil Presiden RI ke-1 Soekarno saat melawan penjajahan Belanda.

Mahfud bilang, langkah Bung Karno yang mengambil kekuasaan dari tangan Belanda sejatinya melanggar konstitusi.

Sebab, Belanda saat itu memiliki konstitusi yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Indonesia bagian dari Netherland.

"Tapi Bung Karno melawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat," ucap Mahfud.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Belasan tahanan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Aksi tahanan berpesta ria ini terjadi akibat kelalaian petugas sipir yang melaksanakan penjagaan.

Dari video yang viral di media sosial, tahanan terlihat menggunakan handphone.

Padahal, handphone adalah barang yang dilarang berada di dalam tahanan.

Selain itu, ada botol yang dibuat seperti alat isap sabu atau bong, yang memunculkan adanya dugaan pesta narkoba.

Mereka juga bisa menyetel musik keras, seolah-olah sedang dugem.

Terkait kelalaian petugas jaga tahanan rutan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, mengaku sedang melakukan investigasi.

"Saya sedang melakukan investigasi, baik kepada napi maupun petugas. Nanti kalau sudah selesai investigasi, kami sampaikan," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/4/2025).

Sementara itu, saat ditanya mengenai 14 orang tahanan ini, Maizar mengaku akan mengecek terlebih dahulu.

Dugaan sementara, belasan tahanan ini terlibat dalam kasus narkotika.

"Nanti saya cek dulu," kata Maizar.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih seperti alat isap sabu atau bong.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, memunculkan dugaan para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

KOMPAS.com - Sebanyak 14 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, diduga terlibat dalam pesta narkoba dan dugem di dalam sel tahanan.

Aksi mereka terekam dalam video yang viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, tampak sekelompok pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Beberapa di antaranya terlihat duduk sambil menggoyangkan kepala, sedangkan lainnya berdiri dan menari.

Botol minuman berserakan di sekitar mereka, termasuk botol bekas yang diberi sedotan putih. Beberapa pria juga tampak mengisap rokok elektrik dan menggunakan ponsel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Riau, Maizar, memastikan peristiwa itu terjadi di Rutan Pekanbaru.

"Ya, betul," ujar Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi para napi dan petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Apabila dugaan pelanggaran tersebut ada, kami akan menindak tegas terhadap warga binaan (napi), termasuk kepada petugasnya apabila ada keterlibatan di dalamnya," kata Maizar.

Menurut Maizar, 14 napi yang terlibat telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"Narapidana yang terbukti bersalah sudah pasti kami isolasi dan ditempatkan di ruang tahanan dengan pengamanan ekstra ketat," tuturnya.

Selain itu, mereka juga dipastikan tidak akan mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dicopot

Imbas dari kejadian ini, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, dicopot dari jabatannya. Keduanya kini sedang menjalani pemeriksaan internal di Kantor Wilayah Ditjenpas Riau.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Posisi Kepala Rutan kini dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Nimrot Sihotang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran informasi dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Ia juga menyebutkan bahwa timnya, termasuk dirinya sendiri, telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru pasca-viral video tersebut.

"Saya datang ke sini untuk menarik 14 orang warga binaan ini dan memindahkan mereka ke Lapas Pekanbaru. Ini untuk memudahkan proses pemeriksaan," ujar Maizar.

Ia juga memerintahkan razia gabungan di seluruh lapas dan rutan se-Riau, bekerja sama dengan TNI dan kepolisian setempat.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa timnya juga sedang menuju Rutan Pekanbaru untuk menyelidiki kejadian tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Idon Tanjung, Haryanti Puspa Sari | Editor: Krisiandi, Dani Prabowo)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memindahkan 14 tahanan ke Lapas Pekanbaru.

"Mereka kami pindahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan," kata Maizar saat diwawancarai wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan.

Jika terbukti bersalah, Maizar memastikan tahanan tersebut diisolasi dan ditempatkan di tahanan ekstra ketat serta tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Maizar mengatakan, tahanan melakukan dugem pada Senin (14/4/2025), sekitar pukul 10 malam.

Saat dugem, salah satu tahanan merekam video.

"Video direkam sama napi," kata Maizar.

Lalu, video itu dibuat status di WhatsApp oleh tahanan hingga ada yang merekam layar dan viral di media sosial.

Sejauh ini, Maizar mengaku masih menyelidiki dari mana masuknya barang-barang terlarang ke dalam ruang tahanan Rutan Pekanbaru.

Menurutnya, hal itu bisa dari pengunjung atau ada keterlibatan petugas rutan.

Ia juga belum bisa memastikan apa saja barang-barang yang digunakan tahanan saat dugem.

"Masih dilakukan penyelidikan dari mana barang itu didapat," kata Maizar.

Dua Pejabat Dicopot

Buntut dari kasus tahanan dugem, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, langsung dicopot.

Kedua pejabat ini dicopot setelah Maizar turun ke Rutan Pekanbaru.

"Keduanya sudah dibebastugaskan," ucap Maizar.

Dia menyebut, Bastian Manalu digantikan oleh Nimrot Sihotang, sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru.

Nimrot sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar menegaskan bahwa Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyikapi maraknya rokok ilegal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemberantasan rokok ilegal di Indonesia.

Pasalnya, menurut Misbakhun, peredaran rokok ilegal dapat merusak penerimaan negara dari cukai.

"Rokok ilegal merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Bea Cukai. Rokok ilegal jelas merusak penerimaan negara. Kita perlu mempelajari secara mendalam penyebabnya," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok.

Misbakhun menuturkan, rokok ilegal muncul karena tingginya tarif cukai dan aturan harga jual eceran (HJE) yang menekan kelas rokok tertentu, sehingga mendorong praktik ilegal.

Dengan demikian, persoalan rokok ilegal tidak bisa dianggap sepele. Karena banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab memanipulasi klasifikasi produk. Bahkan ada yang menjual rokok polos tanpa pita cukai. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus pikirkan strategi keluar (exit strategy) yang tepat.

"Tarif cukai yang terus meningkat dan aturan HJE yang sangat ketat, justru mendorong pelaku industri kecil melakukan praktik-praktik ilegal, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pengklasifikasian produk yang tidak sesuai, hingga produksi rokok polos," jelasnya.

Ia menegaskan, fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan tidak boleh mengabaikan akar masalahnya. Cukai adalah tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp 200 triliun setiap tahun.

"Maka, pengawasan dan kebijakan yang adil sangat diperlukan agar sektor ini tetap sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama mencari solusi. Para pelaku rokok ilegal perlu dibina agar tertib, karena bagaimanapun juga mereka turut menyerap tenaga kerja dan menyediakan alat produksi tembakau.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

"Jika tidak disertai dengan kebijakan yang adil, maka industri kecil akan semakin terdesak dan berpotensi masuk dalam kategori ilegal. Ini tentu tidak kita harapkan," katanya.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said, turut menyuarakan kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan industri rokok nasional yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Penurunan ini tidak hanya berdampak pada sisi produksi dan profitabilitas, tetapi juga mengancam ekosistem tenaga kerja yang bergantung pada industri tembakau.

Muhidin mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kampanye kesehatan dan perlindungan terhadap industri rokok yang legal dan mematuhi peraturan.

“Kementerian Kesehatan terus mengampanyekan larangan merokok, tapi di sisi lain, industri rokok memberikan dampak ekonomi besar. Dari petani tembakau hingga pekerja pabrik, semua bergantung pada sektor ini. Jadi, tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesehatan saja,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa negara juga sangat bergantung pada penerimaan dari sektor cukai. Maka itu, perlunya koordinasi lintas kementerian dalam merumuskan kebijakan terkait industri tembakau.

“Kebijakan jangan dibuat sektoral. Harus ada sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. Jangan sampai kampanye kesehatan yang terlalu agresif justru mematikan industri tembakau yang legal dan patuh,” kata dia.

Adapun anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto menanggapi persoalan turunnya penjualan rokok. Komisi XI, imbuhnya, akan menyerap masukan dari para pengusaha dan mitra kerja lainnya terkait keluhan-keluhan mengenai turunnya penjualan rokok.

Pasalnya, sektor ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan negara melalui cukai.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Penelitian terbaru menemukan, satu batang rokok dapat mengurnagi umur harapan hidup hingga 22 menit

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah tegas sangat diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil.

“Harus ada ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kita harus melihat seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok. Bahkan, bisa jadi ada produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Semua ini akan kita dalami,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan hasil pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal selama ini yang menyebutkan bahwa rokok polos mendominasi rokok tanpa pita cukai.

Hal itu disampaikan Askolani saat mendampingi kunker Komisi XI DPR RI di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul rokok palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen.

Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau membenarkan video viral yang memperlihatkan tahanan berpesta layaknya dugem di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Maizar mengatakan, video tersebut direkam oleh sesama tahanan dan terjadi pada Senin (14/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Direkam sama napi. Itu kejadiannya pada Senin (14/4/2025) sekitar jam 10 malam," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan, setelah direkam, video tersebut dibagikan melalui status WhatsApp, lalu seseorang merekam ulang tampilan layar (screen recording) dan menyebarkannya ke media sosial.

"Tahanan yang berada di dalam video viral itu sebanyak 14 orang," ujarnya.

Dalam video tersebut tampak sejumlah pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kepala, dan lainnya berdiri serta bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka terlihat botol minuman berserakan serta benda menyerupai alat isap sabu (bong), yang memunculkan dugaan pesta narkoba.

Maizar menegaskan, pihaknya masih menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba dalam kejadian tersebut.

"Masih kami selidiki. 14 tahanan sedang dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Penyelidikan juga dilakukan untuk menelusuri bagaimana barang-barang terlarang seperti alat isap sabu, handphone, dan rokok bisa masuk ke dalam ruang tahanan.

"Kita lihat nanti hasil pemeriksaan. Apakah barang-barang itu dari kunjungan atau ada oknum petugas yang terlibat," ujar Maizar.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa ini, dua pejabat di lingkungan Rutan Pekanbaru dicopot dari jabatannya, yakni Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri.

"Keduanya sudah dibebastugaskan. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Keduanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Maizar.

Sebelumnya, video viral yang beredar pada Selasa (15/4/2025) memperlihatkan belasan tahanan di sebuah ruangan tengah berjoget seperti sedang dugem. Dalam video itu juga tampak adanya benda menyerupai alat isap sabu, botol minuman, serta seorang tahanan yang memegang handphone.

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono memastikan, program deradikalisasi akan terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi.

"Deradikalisasi ini instrumen penting untuk memutus rantai terorisme. Apapun kondisinya akan terus dilakukan, termasuk di tengah kebijakan efisiensi, program ini tak boleh berhenti. Ini amanat konstitusi," katanya di Surabaya, Rabu (16/4/2025) sore.

Karena itu, pihaknya terus melakukan terobosan agar program deradikalisasi tetap berjalan, salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Deradikalisasi adalah treatment khusus bagi napiter usai menjalani proses hukum, bagi napiter atau biasa disebut Mitra Derad, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.

Dia mencontohkan, deradikalisasi untuk Mitra Derad di Jawa Timur melibatkan Badan Amil Zakat (Baznas) Jatim dalam hal pengembangan kewirausahaan.

Minat kewirausahaan Mitra Derad memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang dan memilih bertani, atau sebaliknya.

"Kami terus dampingi agar mereka bisa menekuni bidang yang sesuai," ujarnya.

Program kewirausahaan telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Seperti diketahui, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Menurut Eddy, setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

Namun, kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

“Dulu Bu Fifi pernah melaporkan ke Mabes Polri tentang penghilangan asal-usul, tapi akhirnya SP3 dikeluarkan. Alasannya, bukti tidak ada,” kata Soleh usai melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).

Fifi, salah satu korban yang melapor sejak tahun 1997, mengaku kecewa atas hasil penanganan kasusnya di kepolisian.

Ia bahkan tidak memahami prosedur hukum saat pertama kali membuat laporan, termasuk ketika polisi memintanya melakukan visum.

“Saya pernah melaporkan kekerasan dan penghilangan asal-usul. Polisi waktu itu minta visum, tapi saya tidak tahu harus seperti apa. Saya kecewa, karena saya disiksa dan sakit, tapi tidak ada yang bisa membela saya,” ujar Fifi.

Respons Taman Safari

Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia mengeklaim tidak punya keterkaitan dengan para mantan pemain sirkus yang mengaku mengalami kekerasan.

Manajemen Taman Safari mengatakan bahwa masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” tulis Manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan resmi.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” ujar mereka.

Taman Safari Indonesia meminta agar kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut tidak disangkutpautkan dengan pihak mereka.

"Hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami," tuls Taman Safari Indonesia.

"Terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum," ujar mereka.

Taman Safari Indonesia mengeklaim berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab.

Taman Safari Indonesia juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.

"Dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tulis Taman Safari Indonesia.

SERANG, KOMPAS.com – Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, berinisial TAKP, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 senilai Rp 75,9 miliar. TAKP saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Pandeglang.

"Tim penyidik kembali melakukan penahanan terhadap tersangka TAKP yang menjabat KPA dan merangkap PPK dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Menurut Rangga, sejak tahap awal pemilihan penyedia jasa, TAKP dinilai telah menyalahi aturan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tersangka sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak disusun secara profesional dan tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, TAKP tidak melakukan klarifikasi teknis maupun evaluasi fungsi dan kinerja produk pada katalog elektronik kepada PT EPP selaku penyedia.

“Rancangan kontrak yang disahkan oleh tersangka dan dijadikan dokumen kontrak juga tidak disusun dengan benar. Tidak mengatur tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan PT EPP,” ujar Rangga.

Pada tahap pelaksanaan, TAKP disebut mengetahui bahwa PT EPP tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya, namun tetap membiarkan kondisi tersebut. Tersangka juga tidak melakukan pengawasan maupun monitoring terhadap lokasi pembuangan sampah.

“Faktanya, PT EPP tidak membuang sampah ke lokasi yang sesuai kriteria tempat pemrosesan akhir sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Meski PT EPP tidak melengkapi persyaratan administrasi, TAKP tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pembayaran 100 persen.

“Akibat perbuatannya, TAKP dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP,” tandas Rangga.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Kejati Banten telah lebih dulu menetapkan dan menahan Kepala DLHK Tangsel berinisial WL dan Direktur Utama PT EPP berinisial SYM.