JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," tandasnya.

Butuh orang kepercayaan

Atas langkah tersebut, Prabowo dinilai membutuhkan orang kepercayaannya untuk menangani komunikasi Istana.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Dilihat dari rekam jejaknya, Prasetyo merupakan orang lingkaran terdalam.

Ia adalah kader Gerindra dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi juru bicara Istana, menjadi juru bicara Presiden. Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," tutur dia.

Bentuk kekecewaan?

Di sisi lain, Adi menilai penunjukan Prasetyo turut membuktikan adanya kekecewaan Prabowo terhadap Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja.

Selain saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi, pernyataan Prabowo diulang di beberapa kesempatan saat berbicara di ruang publik.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

Blunder sampai klarifikasi

Tanggapan atas teror kepala babi menjadi salah satu komunikasi Istana yang paling disorot.

Selain meminta dimasak, Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Dia bilang, jika tidak ada yang dihalang-halangi dalam membuat berita, artinya kebebasan pers Istana tetap bagus.

"Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di Istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali," ucap Hasan di Istana, Jumat (21/3/2025) lalu.

Sehari setelahnya, Hasan menyampaikan klarifikasi kepada sejumlah media.

Hasan menilai, tanggapannya justru setuju dengan sikap wartawan Tempo yang menanggapi teror itu dengan candaan pula, yakni mengaku lain kali akan memasak kepala babi tersebut lebih enak.

"Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Hasan, cara merespons dengan candaan termasuk elegan.

Ia lantas mengingat-ingat aksi teror Bom Sarinah pada tahun 2016 silam.

Reaksi yang dikeluarkan publik kala itu relatif sama, yakni tidak menunjukkan ketakutan dengan membanjiri area bekas bom dengan berjualan sate, gorengan, hingga kopi kemasan.

"Itu aktor intelektualnya pasti stres berat. Kan targetnya si peneror bukan soal berapa jumlah korban dan berapa ledakannya, tapi warga Jakarta enggak takut. Jadi KPI-nya enggak kesampaian," jelas dia.

Sejatinya, bukan hanya masalah Hasan saja.

Ada begitu banyak masalah komunikasi Istana yang dinilai perlu diselesaikan.

Termasuk ketika Prabowo menyamakan trading saham sebagai bentuk judi, yang berpotensi menggerus kepercayaan pelaku pasar modal.

Turunnya kepercayaan mereka lantas berimbas pada ketidakstabilan ekonomi, meski pertumbuhan sejauh ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi pemerintah kepada publik menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto di bulan-bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, ketika Kepala Negara mengakui bahwa komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, belum baik.

Ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan lebih terbuka sehingga tidak menimbulkan pandangan yang keliru di masyarakat.

Terlebih, menurut Prabowo, banyak program yang tujuannya baik namun belum tersosialisasi dengan baik.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Teranyar, Prabowo menunjuk seorang juru bicara untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Mensesneg jadi jubir

Adapun yang ditugaskan menjadi juru bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, Prasetyo memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan, mengingat dirinya hanya membantu komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia menyampaikan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bukan karena blunder

Tak hanya itu, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

KOMPAS.com - Seorang oknum polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan tajam.

Ia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan tindak pidana itu dilaporkan langsung oleh korban, PW (21), seorang narapidana kasus perdagangan manusia asal Jawa Tengah.

Laporan tersebut kemudian memicu penyelidikan internal yang cepat dan intensif dari Propam Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jawa Timur.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan di tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, saat memberikan keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Diduga Pemerkosaan Dilakukan Selama Tiga Hari

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan rudapaksa terjadi pada 4 hingga 6 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di dalam ruang tahanan tempat korban menjalani masa penahanan.

Kombes Jules Abraham menjelaskan, Aiptu LC diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang membawahi perawatan tahanan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

"Yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tegasnya.

PW diketahui merupakan tahanan kasus perdagangan manusia yang ditangkap atas dugaan menjadi mucikari dan memperdagangkan anak di bawah umur.

Ia disebut-sebut beroperasi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Langsung Dilaporkan Korban

Kasus ini mulai terungkap setelah korban secara langsung melaporkan tindakan Aiptu LC kepada petugas. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim.

Pihak kepolisian kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan serta menahan Aiptu LC di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

"Proses penahanan terhadap Aiptu LC dilakukan selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung," ujar Abraham.

Jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, Aiptu LC tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga bisa dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," pungkas Abraham.

Pihak Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran hukum dan etika oleh anggota kepolisian, apalagi jika melibatkan kekerasan terhadap tahanan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum di balik jeruji.

Kasus ini kembali mencuatkan sorotan publik terhadap perlakuan terhadap tahanan, khususnya perempuan, di lembaga kepolisian.

Berbagai pihak menuntut agar proses hukum terhadap Aiptu LC dilakukan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sementara itu, PW masih menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam kasus perdagangan manusia, namun kini juga menjadi korban dari kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Penyelidikan terhadap Aiptu LC masih terus berjalan. Polda Jawa Timur menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan dengan profesional dan berkeadilan, tanpa pandang bulu.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim,

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memperketat pembuatan paspor untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasalnya, pengurusan paspor kerap disalahgunakan oleh agen untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, kepada wartawan di Lhokseumawe, Minggu (20/4/2025), menyebutkan bahwa tim Imigrasi memperketat proses wawancara masyarakat yang mengajukan paspor.

“Masyarakat umumnya menyebutkan keperluan paspor untuk digunakan liburan, ibadah, atau lainnya. Kita perketat diwawancara, jika jawabannya terbelit-belit ataupun tidak jelas, langsung kita tolak,” kata Izhar Rizky.

Apalagi, sambungnya, pemohon paspor anak di bawah umur dan perempuan.

Maka, tim Imigrasi akan sangat hati-hati dalam mewawancarai pemohon.

“Apalagi misalnya tujuannya negara yang kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan status korban scammer (penipuan),” terangnya.

Dia mengimbau agar masyarakat jangan tergiur janji manis berpenghasilan tinggi di luar negeri. Terpenting, pastikan pekerjaan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan.

“Jangan langsung menerimanya, pastikan kembali, ini untuk mencegah terjadinya TPPO,” katanya.

Saat ini, kuota pembuatan paspor adalah 60 orang per hari.

“Saat ini rata-rata masyarakat yang membuat paspor pergi ibadah umrah, haji, liburan, dan berobat, sedangkan negara yang banyak dikunjungi yakni Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Seorang oknum polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan tajam.

Ia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan tindak pidana itu dilaporkan langsung oleh korban, PW (21), seorang narapidana kasus perdagangan manusia asal Jawa Tengah.

Laporan tersebut kemudian memicu penyelidikan internal yang cepat dan intensif dari Propam Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jawa Timur.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan di tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, saat memberikan keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Diduga Pemerkosaan Dilakukan Selama Tiga Hari

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan rudapaksa terjadi pada 4 hingga 6 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di dalam ruang tahanan tempat korban menjalani masa penahanan.

Kombes Jules Abraham menjelaskan, Aiptu LC diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang membawahi perawatan tahanan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

"Yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tegasnya.

PW diketahui merupakan tahanan kasus perdagangan manusia yang ditangkap atas dugaan menjadi mucikari dan memperdagangkan anak di bawah umur.

Ia disebut-sebut beroperasi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Langsung Dilaporkan Korban

Kasus ini mulai terungkap setelah korban secara langsung melaporkan tindakan Aiptu LC kepada petugas. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim.

Pihak kepolisian kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan serta menahan Aiptu LC di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

"Proses penahanan terhadap Aiptu LC dilakukan selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung," ujar Abraham.

Jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, Aiptu LC tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga bisa dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," pungkas Abraham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.

KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.

Apa Kata Pihak Taman Safari dan OCI?

Tony Sumampau, pendiri OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, membantah keras tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para pemain sirkus.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (17/4/2025), Tony menyatakan bahwa proses pelatihan memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi tidak sampai melibatkan kekerasan seperti yang dituduhkan.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony.

Ia menilai tuduhan tersebut terlalu sensasional dan tidak masuk akal. Tony juga menduga adanya pihak luar yang memprovokasi mantan pemain untuk membesar-besarkan kasus ini.

"Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Eks Pemain Sirkus Sebut Ada Bunker di Taman Safari, Diduga Tempat Penyiksaan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana memotong gaji karyawan Rp 10.000 jika shalat Jumat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan, aturan perusahaan itu tidak tepat karena setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agamanya.

"Jadi setiap warga negara harus diberi ruang untuk bisa melaksanakan dan menjalankan ajaran agamanya. Ketika ingin melaksanakan shalat Jumat, misalnya, ya harus diberi ruang," imbuh Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025).

Kamaruddin mengatakan, aturan dari UD Sentosa Seal itu merupakan praktik yang melanggar HAM sekaligus melanggar hak warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi.

"Dan ketika itu dilarang, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya," ucapnya.

Sebelumnya, dugaan pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal karena ibadah shalat Jumat lebih dari 20 menit terungkap setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imannuel Ebenezer menggelar sidak ke perusahaan itu.

Temuan ini kembali dia tegaskan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Noel menyebut, memang ada dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang shalat Jumat.

Beberapa mantan karyawan perusahaan itu pun mengaku mengalami pemotongan gaji ketika izin menunaikan shalat Jumat.

Sementara, karyawan bernama Peter Evril Sitorus yang mulai bekerja di UD Sentosa Seal pada akhir Desember 2024 mengungkapkan, ia baru mengetahui ihwal pemotongan gaji tersebut setelah bekerja beberapa minggu.

"Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu shalat Jumat sebesar Rp 10.000 per Jumat. Kalau mau shalat Jumat, dipotong (gajinya)," ujar Peter.

Selain pemotongan gaji, perusahaan ini juga disebut melakukan penahanan ijazah mantan karyawan mereka dan disebut melakukan penyekapan.

KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, seorang anggota Polres Pacitan tersangkut kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Aiptu LC diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Sada saat kejadian, Aiptu LC diketahui sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kasus ini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan Aiptu LC telah resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Aiptu LC ditahan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim selama penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa Polda Jatim proses hukum ini berjalan sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham, Sabtu (19/4/2025).

Ia membenarkan bahwa anggota polisi tersebut diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

"Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tambah dia.

Abraham dengan tegas menekankan akan memberikan hukuman terhadap oknum Aiptu LC jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Salah satunya dengan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), secara kode etik Profesi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," pungkasnya.

Kronologi Terungkapnya Kasus Dugaan Pemerkosaan Tahanan oleh Aiptu LC

Kasus ini mencuat setelah sebelumnya, pihak internal Sie Propam Polres Pacitan bersama dengan Bidang Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan menyusul adanya laporan langsung dari korban.

Korban berinisial PW (21) adalah warga asal Jawa Tengah yang tengah menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan karena terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

PW ditahan setelah ditangkap atas dugaan berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Pacitan.

Tidak hanya sekali, diduga Aiptu LC melakukan tindakan bejat tersebut beberapa kali kepada korban.

Dugaan pemerkosaan disebut-sebut terjadi pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat korban PW ditahan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Polda Jatim Tegaskan Polisi Aiptu LC yang Perkosa Tahanan Wanita Telah Ditahan di Sel Khusus”.

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Peristiwa ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan internal. Aiptu LC kini telah resmi ditahan di tempat khusus di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung selama kurang lebih satu pekan sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Abraham, Sabtu (19/4/2025).

Siapa Korban dalam Kasus Ini?

Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan berinisial PW, berusia 21 tahun, asal Jawa Tengah.

PW diketahui merupakan tahanan yang tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perdagangan manusia.

Ia disebut-sebut berperan sebagai mucikari dalam jaringan eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Saat dugaan pemerkosaan terjadi, Aiptu LC menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Tindak kekerasan seksual tersebut diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dari Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat PW ditahan.

Bagaimana Tindak Lanjut Polda Jatim terhadap Pelaku?

Polda Jawa Timur bergerak cepat dalam menangani laporan yang mencuat dari lingkungan internal kepolisian.

Abraham menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia juga menambahkan bahwa Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), jika terbukti bersalah.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham.

Polda Jatim juga telah menempatkan Aiptu LC dalam ruang tahanan khusus selama proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Jatim Tegaskan Polisi Aiptu LC yang Perkosa Tahanan Wanita Telah Ditahan di Sel Khusus".