JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya merapatkan barisan.

Prabowo, kata Prasetyo, selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai tim, sehingga mereka harus merapatkan barisan.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menuturkan, ketika Prabowo meminta agar merapatkan barisan, itu tidak berarti selalu sedang ada sesuatu.

Dia mengeklaim pesan Prabowo itu hanya untuk menjaga semangat para menterinya.

"Enggak ada kerenggangan," ucap dia.

Prasetyo menyebut, menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Menurut dia, semua menteri sedang bekerja keras sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan kepada Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), melalui sambungan telepon, Minggu (20/4/2025) malam.

Ketika Prabowo menelepon, Cak Imin sedang menggelar acara halal bihalal, di mana sejumlah menteri dan wamen Prabowo hadir.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin, di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.

"Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo pun mengaku akan mempelajari gugatan di Mahkamah Agung yang mempersoalkan Pepres PCO karena dianggap tumpang tindih dengan KSP.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Prasetyo melanjutkan, PCO juga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa setelah ia ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu pekerjaan PCO.

"Itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

SERANG, KOMPAS.com - Keluarga Siti Amelia (19), korban pembunuhan dan mutilasi di Serang, Banten, mendesak penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, Mulyana (28).

Paman korban, Fahmi Sahab (31), menegaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku yang telah menghilangkan nyawa keponakannya dengan cara yang sangat kejam adalah hukuman mati.

"Hukuman mati atau seumur hidup itu harapannya, harapannya seberat-beratnya. Ini sangat sadis, ini sangat-sangat biadab, tidak memanusiakan manusia," ujar Fahmi saat berbincang dengan wartawan di RS Bhayangkara Polda Banten, Senin (21/4/2024).

Fahmi menjelaskan bahwa Siti Amelia adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan dikenal sebagai sosok perempuan yang periang.

Kedua orangtuanya, Samsiah dan Masturah, yang bekerja sebagai petani, sangat merasa kehilangan putri mereka.

"Tentu orangtuanya merasa kehilangan, sedih, dan tak percaya meninggal dengan cara seperti ini. Apalagi, korban ini anak perempuan satu-satunya," tambah Fahmi.

Sebelumnya, Mulyana (23) diduga membunuh kekasihnya, SA (19), dan kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Tindakan keji tersebut dilakukan Mulyana karena emosi setelah korban meminta untuk ditinggalkan setelah mengetahui bahwa ia sedang hamil.

Saat ini, Mulyana telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun.

BIMA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berencana mengambil langkah hukum terkait insiden perusakan mobil dinasWakil Bupati Bima, Irfan, oleh sekelompok mahasiswa pada Senin (21/4/2025).

Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa wakil bupati.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bima, Suryadin, mengonfirmasi rencana tersebut.

"Iya, kami akan ada upaya hukum supaya hal seperti ini tidak terulang," ujarnya saat dikonfirmasi.

Suryadin menyesalkan aksi perusakan yang dilakukan oleh kalangan terdidik seperti mahasiswa.

Menurutnya, seharusnya mereka dapat menggunakan cara dialogis untuk menyampaikan aspirasi.

"Kalau mau dialog ada langkah dialogis, tidak tiba-tiba naik mobil dan injak-injak seperti itu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mobil dinas yang digunakan wakil bupati merupakan aset negara yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, proses hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Suryadin juga khawatir jika masalah ini dibiarkan, insiden serupa bisa terulang dan berpotensi membahayakan kepala daerah saat bertugas di lapangan.

"Karena kaitannya perusakan aset, nanti bagian umum yang akan melapor. Kami mengimbau kalau ada aspirasi itu dilakukan dengan cara-cara dialogis," tambah Suryadin.

Sebelumnya, insiden tersebut terjadi ketika mobil dinas wakil Bupati Bima dengan nomor polisi EA 2 Y, dicegat dan dirusak sejumlah mahasiswa di depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima.

Mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bemper akibat diinjak dan dihantam menggunakan kayu.

Suryadin menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat Irfan, yang didampingi anggota Satuan Pol PP, berangkat dari kediamannya menuju Kantor Bupati Bima.

Saat melintas di jalan raya Palibelo, tepatnya di depan kampus, sekelompok mahasiswa tiba-tiba muncul dengan membawa kayu dan bambu.

Mereka kemudian mencegat dan naik ke kabin mobil, serta menghantamnya.

"Mahasiswa tiba-tiba datang langsung naik ke kap mobil tanpa ada upaya untuk meminta dialog dan sebagainya," kata Suryadin menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu alasan TNI marak masuk ke kampus dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, perlu dilihat secara jernih konteks TNI masuk ke kampus tersebut.

"Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?" ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Masuk kampus apa bentuknya itu," sambungnya.

Sebagai informasi, kehadiran TNI di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru (Orba).

Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.

Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.

Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.

"Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an," kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu alasan TNI marak masuk ke kampus dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, perlu dilihat secara jernih konteks TNI masuk ke kampus tersebut.

"Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?" ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Masuk kampus apa bentuknya itu," sambungnya.

Sebagai informasi, kehadiran TNI di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai fenomena ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru (Orba).

Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan.

Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan, fenomena militer masuk ke kampus pernah terjadi di era Orde Baru saat Soeharto berkuasa.

Hal ini dia ungkapkan setelah fenomena militer masuk kampus di acara mahasiswa yang terus berulang belakangan ini.

"Militer masuk di wilayah kampus pernah terjadi pada era 1970-1980, pada waktu itu peristiwa masuknya tentara ke kampus ITB itu tahun 70-80an," kata Araf saat dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden, Prasetyo Hadi menyebut, pihaknya akan mempelajari gugatan terhadap Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hanya saja, Prasetyo mengaku belum melihat isi gugatan tersebut.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, sejak awal, lembaga seperti PCO hingga Kantor Staf Presiden (KSP) sudah memiliki tugasnya masing-masing.

Sehingga, kata dia, tidak ada lembaga yang tugasnya tumpang tindih.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut meskipun pihaknya memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD).

Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” kata dia.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi.

Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025.

“Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4).

Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah.

Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

TSI maupun OCI, keduanya merupakan perusahaan keluarga.

Namun, keduanya adalah entitas bisnis yang berbeda.

Founder OCI sekaligus Komisaris TSI Tony Sumampau mengatakan, dirinya mendirikan kerajaan bisnis konservasi satwa TSI bersama kedua saudaranya, Jansen Manangsang dan Frans Manangsang, serta ayahnya, Hadi Manangsang.

Meski ada hubungan keluarga di balik kepemilikan OCI dan TSI, keduanya merupakan entitas berbeda yang tidak saling berkaitan secara bisnis maupun hukum.

Adapun OCI secara entitas, menurut Tony, sudah tidak ada.

Ia mengaku ada sosok yang memiliki peran penting di balik gugatan tersebut sehingga berupaya memeras TSI, lantaran OCI sudah tidak ada.

“Kalau mereka mengajukan sesuatu ke OCI, ya OCI sudah tidak ada. Jadi mereka berusaha mengaitkan ke Taman Safari, pasti ada maksud lain di balik itu,” kata Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).