JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris DPC GRIB Depok, Mardi, menyampaikan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada anggotanya, TS, yang diketahui terlibat dalam pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.

“Kalau bicara langkah, yang pertama bahwa GRIB Depok tidak akan memberikan bantuan hukum karena perbuatannya sudah melanggar jelas AD/ART GRIB,” kata Mardi kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Mardi berujar, keputusan ini merupakan tindak lanjut setelah GRIB Jaya Depok sepakat untuk memecat TS selaku Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti karena dinilai telah melanggar peraturan organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan), karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan," tutur Mardi.

Mardi menilai, sikap perlawanan TS menjadi bukti pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, terlebih saat mengetahui mobil yang dibakar adalah milik negara.

“Dan ini perbuatan yang kurang bagus, apalagi yang dibakar ini kan kendaraan operasional negara, yang mana milik kepolisian,” ujar Mardi.

Di samping itu, GRIB Jaya Depok juga akan membekukan organisasi ranting Harjamukti imbas kejadian ini.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan tersangka TS yang memerintahkan massa membakar mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).

Saat itu TS diamankan polisi atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Senin (21/4/2025) kemarin.

Farhan menjelaskan, sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Bandung, dia mengaku prihatin tetapi juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gang Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," tuturnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung memahami kejadian tersebut dipicu perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta hingga menyebabkan bentrokan dengan pihak warga Kelurahan Sukahaji.

Pemkot Bandung, lanjut dia, menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi Kota Bandung tetap kondusif dengan menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Farhan juga memastikan hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal, menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tuturnya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kuasa hukum mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari, sebagai tersangka.

Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/4/2025), jaksa KPK menyebut bahwa Mbak Ita bersama suaminya, Alwin Basri, meminta dana melalui skema "iuran kebersamaan" yang melibatkan Indriyasari.

Kuasa hukum terdakwa, Erna Ratnaningsih, menyayangkan KPK belum menetapkan Indriyasari sebagai tersangka, padahal namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses pemberian dana.

"Itu ada seseorang yang memberikan ada diterangkan di situ (surat dakwaan) bersama-sama dengan Indriyasari gitu ya. Dan Indriyasari ini satu-satunya pemberi yang tidak tidak dijadikan tersangka," kata Erna, Selasa (22/4/2025).

Erna menegaskan bahwa Indriyasari tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyetujui dan membiarkan praktik pemotongan insentif pegawai dalam bentuk iuran tersebut.

"Belum, belum dijadikan tersangka. Belum dijadikan tersangka," tegasnya saat dikonfirmasi.

Dana Sudah Dikembalikan Sebelum Penyidikan

Menurut Erna, dana hasil iuran kebersamaan telah dikembalikan ke kas Bapenda sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyidikan. Ia menyebut pengembalian itu sebagai bukti itikad baik dari kliennya, Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri.

Selain itu, Erna menekankan bahwa kebijakan iuran kebersamaan bukan merupakan kebijakan baru yang lahir di era kepemimpinan Mbak Ita, melainkan sudah berlangsung sejak masa wali kota sebelumnya.

"Tuduhan pemerasan atas nama iuran kebersamaan itu bukan kebijakan dari klien kami. Itu sudah berlangsung lama sejak wali kota sebelumnya. Mbak Ita hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada," ujar Erna.

Ia juga mengutip pernyataan Indriyasari yang mengakui bahwa dana iuran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Wali Kota Semarang.

“Iuran kebersamaan ini bahkan sudah dikembalikan ke Bapenda sebelum penyidikan KPK dimulai,” tambahnya.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Indriyasari terkait pernyataan kuasa hukum Mbak Ita ini, namun ia belum merespons.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (21/4/2025).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri.

Keduanya diduga melakukan praktik korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp 9 miliar.

OGAN ILIR, KOMPAS.com – Seorang warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang baru saja menyelesaikan masa hukuman, kembali ditangkap polisi begitu keluar dari gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Raja.

HI (36), warga Perum Mutiara Indah, Kelurahan Indralaya, Kecamatan Indralaya, dicokok anggota Polsek Pemulutan, Senin (22/4/2025), atas dugaan penipuan terkait penggadaian mobil.

Kapolsek Pemulutan IPTU Nugrah Angga Oktari mengatakan, penangkapan HI berdasarkan laporan polisi nomor LP/B-158/IX/2023/Sumsel/Res Ogan Ilir/Sek PML tertanggal 12 September 2023.

“Tersangka menggadaikan sebuah mobil kepada korban senilai Rp 30 juta, namun ternyata mobil tersebut adalah milik perusahaan rental, bukan milik pribadi,” kata Nugrah kepada Kompas.com, Selasa (22/4/2025).

Korban bernama Khaliq (37), warga Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan. Tak lama setelah menerima mobil Toyota Rush yang digadaikan HI, kendaraan itu disita oleh pihak rental karena diketahui masih dalam kontrak sewa.

Kapolsek menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi bahwa HI akan bebas dari lapas, sehingga tim langsung bersiap menangkap tersangka sesaat setelah ia melangkah keluar.

“Saya memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Gandhi Prianata bersama tim Panther untuk bergerak cepat mengamankan tersangka tanpa perlawanan,” ujar Nugrah.

Kini HI diamankan di Mapolsek Pemulutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan memeriksa korban, saksi-saksi, dan melengkapi berkas perkara guna dilimpahkan ke kejaksaan.

“Proses hukum akan terus berlanjut,” tegas Nugrah.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Kasus dugem narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau, bukan sekadar kelalaian petugas, tetapi mencerminkan persoalan lebih dalam soal integritas dan budaya korupsi di balik tembok penjara.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai insiden yang viral itu menunjukkan persoalan sistemik yang sudah lama mengakar di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” ujar Rawa saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh video yang menunjukkan belasan narapidana berpesta musik DJ di dalam rutan.

Dalam rekaman itu, para napi tampak berjoget diiringi musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, bahkan diduga menggunakan alat isap sabu. Video tersebut diduga direkam dan diunggah sendiri oleh salah satu napi ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas gabungan Rutan, kepolisian, dan TNI menggelar razia mendadak. Hasilnya, ditemukan 64 unit ponsel, tujuh modem internet, pemantik api, dan batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi yang terlibat dipindahkan ke Lapas Pekanbaru.

Namun Rawa menilai langkah-langkah tersebut hanya bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya langkah sistematis dari pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk mereformasi lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh.

“Harus ada pembenahan menyeluruh, tidak hanya sekadar mencopot atau memindahkan,” kata Rawa.

Sebelumnya, Ditjenpas menyebut kejadian ini sebagai bentuk kelalaian petugas, dan mengaku tengah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat.

Penulis: Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sejumlah warga dari Kecamatan Samarinda Utara mendatangi Mapolresta Samarinda pada Senin (21/4/2025), untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap siswi SMP yang diduga melibatkan seorang Ketua RT.

Mereka menilai proses hukum yang telah dilaporkan sejak 30 Januari 2025 itu belum menunjukkan kejelasan.

Kasus ini sebelumnya sempat dilaporkan juga pada November 2024 oleh keluarga korban, namun saat itu belum dapat ditindaklanjuti karena kondisi psikologis korban yang masih labil.

“Pihak kepolisian saat itu meminta kami untuk menyiapkan saksi dan pendamping psikolog karena korban saat itu belum stabil. Sekarang korban sudah berada di rumah aman dan kondisinya membaik,” ujar perwakilan warga, La Anti Anggara (47), kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Menurut La Anti, dalam laporan kedua yang dilayangkan oleh pihak keluarga, bukti pendukung seperti visum hingga keterangan saksi sudah dilengkapi. Namun hingga kini, belum ada kepastian hukum terhadap terlapor.

“Kami berharap polisi segera mengambil tindakan. Bukti-bukti sudah ada, keterangan juga sudah disinkronkan. Jangan sampai ada korban lainnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dugaan persetubuhan terjadi pada Januari 2024. Saat itu, korban yang masih berusia 13 tahun diduga dibujuk oleh pelaku untuk masuk ke kebun dengan alasan mencari mangga, lalu dibawa ke sebuah pondok dan terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang berlangsung lebih dari satu kali.

Kasus ini baru terungkap pada November 2024 setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sekolah, yang kemudian disampaikan kepada orang tua teman tersebut dan diteruskan ke keluarga korban.

Terpisah, Pejabat Sementara (PS) Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Ramli P Sianturi, membenarkan bahwa penyelidikan sempat terhambat karena adanya ketidaksesuaian keterangan antara korban dan saksi.

“Keterangan itu berubah-ubah, sehingga tidak sinkron. Makanya penyelidikan sempat terkendala. Tapi saat ini penyidik masih terus mendalami kasus ini dan akan diusut tuntas,” ujar Ramli.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi serius laporan terkait kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) dan merujuk pada penyelidikan yang telah dilakukan sejak tahun 1997.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997, penyelidikan ditujukan kepada FM dan VS yang disangkakan melanggar Pasal 277 dan 335 KUHP.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan bahwa Komnas HAM saat itu menemukan empat indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak OCI.

Empat pelanggaran tersebut mencakup hak anak untuk mengetahui asal-usul dan identitasnya, kebebasan dari eksploitasi ekonomi, hak atas pendidikan yang layak, serta hak atas perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Namun, penyidikan kasus ini dihentikan oleh Kepolisian pada tahun 1999.

"Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Uli pada Jumat (18/4/2025).

Apa Rekomendasi Komnas HAM Saat Ini?

Meskipun sudah lebih dari dua dekade berlalu, Komnas HAM menilai kasus ini belum tuntas dan tetap relevan untuk ditindaklanjuti. Komnas HAM memberikan dua rekomendasi utama.

Pertama, agar kasus ini diselesaikan secara hukum dan ada upaya pemenuhan kompensasi kepada mantan pemain OCI.

Kedua, mendesak penelusuran dan kejelasan asal-usul serta identitas para pemain sirkus yang pernah tergabung dalam OCI.

"Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya," tegas Uli.

Tony Sumampau, pendiri Oriental Circus Indonesia sekaligus Taman Safari Indonesia, menyampaikan penjelasan terkait asal-usul para pemain sirkus.

Ia mengaku bahwa sebagian dari anak-anak yang tampil dalam OCI diasuh oleh keluarganya sejak bayi. Anak-anak itu diambil dari panti asuhan di Kalijodo oleh ayahnya, Hadi Manansang.

"Orang tua itu suka menampung anak, jadi dari bayi, entah anaknya siapa itu. Ternyata, waktu saya tanya ini anak dari mana, katanya anak dari panti asuhan," tutur Tony kepada media pada Kamis (17/4/2025).

Anak-anak tersebut, lanjut Tony, kemudian dibesarkan hingga usia 6-7 tahun, sebelum mulai dilatih untuk menjadi pemain sirkus.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menelusuri asal-usul anak-anak itu dalam penyelidikan tahun 1997.

"Waktu itu tim dari Komnas HAM yang menelusuri, dan ternyata panti asuhannya memang ada di sekitar Kalijodo," ujarnya.

Bagaimana Klarifikasi dari Pihak OCI?

Pihak OCI melalui juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Komnas HAM.

Imam menyatakan bahwa dalam dokumen hasil pemantauan Komnas HAM tahun 1997 tidak ada pernyataan eksplisit yang menyebut adanya pelanggaran HAM oleh OCI.

"Kalau rekan-rekan ikuti Komisi III, sempat dibacakan, hal yang penting dicermati juga di dalam rekomendasi sebenarnya tidak ada satu pun kata atau kalimat yang telah terbukti pelanggaran HAM. Bahasanya adalah cenderung," jelas Imam pada Senin (21/4/2025).

Ia menekankan bahwa istilah yang digunakan dalam dokumen Komnas HAM adalah "indikasi" atau "dugaan", bukan kesimpulan pasti bahwa terjadi pelanggaran HAM.

"Di situ bahasanya juga jelas, dia mereviu ke laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997. Bahasanya di situ disebutkan dugaan pelanggaran HAM," tambah Imam.

Imam juga menyebutkan bahwa siaran pers terbaru Komnas HAM pada April 2025 konsisten menggunakan diksi yang sama, yaitu "indikasi" dan "dugaan".

Diketahui, kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali mencuat ke publik setelah sejumlah mantan pemain sirkus melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mengaku telah mengalami kekerasan dan penganiayaan selama menjadi bagian dari OCI.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Pernyataan Komnas HAM dan Pendiri Taman Safari Indonesia soal Dugaan Eksploitasi Pemain OCI.

SURABAYA, KOMPAS.com - Aiptu LC dicopot dari jabatannya sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Pacitan karena diduga memerkosa tahanan wanita.

Aiptu LC juga ditahan di ruang tahanan Gedung Bidang Propam Mapolda Jatim.

Aiptu LC diduga memerkosa tahanan wanita asal Jateng berinisial PW (21) di Ruang Tahanan Mapolres Pacitan. Pemerkosaan itu berlangsung tiga hari berturut-turut pada Jumat-Minggu (4-6/4/2025).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, Aiptu LC ditahan dan dicopot dari jabatannya setelah kasus pemerkosaan itu ditangani oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak awal pekan April 2025.

"Saat ini yang bersangkutan sendiri telah dinonaktifkan sejak seminggu ke belakang yang lalu sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan dan yang bersangkutan saat ini berada di tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ujar di Mapolda Jatim, pada Senin (21/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Menurut Abraham, Aiptu LC bisa dikenai sanksi PTDH atau dipecat dari institusi kepolisian jika terbukti bersalah. Aiptu LC juga bakal dikenai hukum pidana.

"Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa PTDH," katanya.

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi momen evaluasi di kalangan Polri. Kasus ini juga menjadi atensi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto supaya segera ditindak dengan tegas.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami khususnya Polda Jatim dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jatim untuk segera memproses," katanya.

"Dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jatim," pungkasnya.