JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras keberadaan grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang diduga mengandung unsur eksploitasi seksual dan menormalisasi tindakan hubungan sedarah atau inses.

Grup tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan keselamatan perempuan dan anak-anak di ruang digital.

"Kemen PPPA sangat prihatin dan mengecam keras keberadaan grup Facebook yang menormalisasi tindakan inses yang sangat membahayakan terutama bagi perempuan dan anak," kata Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu dalam keterangan yang diterima, Minggu (18/5/2025).

Titi mendesak para pelaku yang terlibat di grup tersebut diproses hukum jika ada bukti pelanggaran pidana.

Adanya proses hukum, menurutnya demi memberi efek jera dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari dampak buruk konten menyimpang.

Saat ini, Kemen PPA telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti keberadaan grup tersebut.

“Kami sangat berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber agar dapat segera diselidiki pembuat, pengelola, dan anggota aktif grup tersebut," ungkapnya.

"Jika ada bukti pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan," tambah dia.

Menurut Titi, diskusi dan konten yang tersebar dalam grup tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena mengandung penyebaran konten seksual yang melibatkan inses dan eksploitasi seksual anak.

Hal itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Keberadaan grup semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral sekaligus mengancam keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Fantasi seksual yang melibatkan inses bukan hanya tidak pantas, akan tetapi juga dapat merusak persepsi publik terhadap hubungan keluarga yang sehat," jelas dia.

Kemen PPPA juga mendesak Facebook sebagai penyedia platform digital untuk segera menindak tegas konten-konten yang mengandung eksploitasi seksual dan membahayakan perempuan serta anak-anak.

Menurut Titi, platform digital memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam menjaga ruang siber yang aman.

“Ada tanggung jawab etis dan hukum dari penyedia platform untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bersih," katanya.

Lebih lanjut, Kemen PPPA menyoroti pentingnya penguatan literasi digital serta edukasi mengenai seksualitas yang sehat, khususnya di tingkat keluarga.

Menurut Titi, peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan nilai moral anak di tengah kemajuan teknologi.

“Kemen PPPA dengan menggandeng pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, Dinas PPPA di daerah dan para relawan sering melakukan kampanye literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih bijak dan waspada dalam penggunaan media sosial," tutur Titi.

"Untuk itu, tidak henti-hentinya kami mendorong dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya mendiskusikan aturan penggunaan internet dan mengenalkan anak pada cara melaporkan konten yang tidak sesuai," sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA juga mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa dan kelurahan.

RBI berfungsi sebagai forum kolaboratif antara keluarga, aparat, tokoh masyarakat, dan unsur lokal lainnya dalam menangani anak dengan perilaku menyimpang secara terpadu.

Selain itu, Kemen PPPA juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak perempuan dan anak, atau aktivitas mencurigakan di ruang digital.

Layanan dapat diakses melalui call center SAPA 129 dan WhatsApp: 08111-129-129.

Masyarakat diimbau aktif melaporkan agar penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengetahui, ada aparat penegak hukum yang mendapat ancaman ketika memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo saat penutupan Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari perjuangan menegakkan keadilan dan hukum di Tanah Air.

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya di hadapan para kader Tidar.

Prabowo menambahkan bahwa di sisa hidupnya, ia hanya ingin meninggalkan nama baik dan warisan kepemimpinan yang adil bagi bangsa Indonesia.

“Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik,” kata dia.

“Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini. Tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia pun meminta dukungan masyarakat agar bersama-sama menjaga integritas dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak-pihak yang ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan waktu yang singkat, kita buktikan,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

NEW ORLEANS, KOMPAS.com - Sebanyak 10 narapidana (napi) melarikan diri dari Penjara Orleans Parish di New Orleans, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (16/5/2025) dini hari.

Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan berat seperti pembunuhan. Satu orang berhasil ditangkap kembali, sementara sembilan lainnya masih buron dan dianggap bersenjata serta berbahaya.

Aksi pelarian diketahui saat petugas melakukan penghitungan narapidana pada pukul 08.30 waktu setempat. Para tahanan diduga kabur sekitar pukul 00.23 waktu setempat, dengan cara menjebol sel mereka dan memanfaatkan lubang pipa untuk meloloskan diri.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” ujar Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, dalam konferensi pers terkait napi kabur dari penjara New Orleans.

Bongkar toilet dan panjat dinding

Menurut keterangan kantor sheriff, para narapidana awalnya merusak pintu geser sel hingga terlepas dari rel.

Mereka kemudian mencopot toilet dari dinding dan mematahkan jeruji besi di sekeliling lubang pipa. Setelah keluar dari sel, mereka memanjat dinding dan melintasi jalan raya di dekat penjara.

Foto-foto dari dalam penjara menunjukkan lubang di dinding dengan potongan jeruji yang bersih, memudahkan akses keluar.

Beberapa pesan juga ditemukan ditinggalkan oleh para tahanan, termasuk tulisan “To Easy LoL” disertai gambar wajah tersenyum menjulurkan lidah dan tanda panah mengarah ke lubang pelarian.

Dapat bantuan dari dalam?

Pihak berwenang menduga para pelaku mendapat bantuan dari dalam penjara. Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut pelarian ini sebagai situasi serius dan meminta warga melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya, dikutip dari BBC pada Sabtu (17/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu pelarian akan dikenai tuntutan hukum.

Tersangka ditangkap sembunyi di bawah mobil

Satu narapidana yang berhasil ditangkap adalah Kendall Myles. Ia ditemukan di pusat kota New Orleans setelah terekam kamera pengawas dan dikenali melalui teknologi pengenalan wajah. Polisi menangkapnya saat ia bersembunyi di bawah sebuah mobil di garasi parkir.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan kembali di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” kata pernyataan resmi Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan narapidana lainnya masih dalam pencarian. FBI dan US Marshals turut dilibatkan dalam perburuan.

Nama dan foto disebarkan

Polisi New Orleans telah merilis nama-nama dan foto para buronan melalui media sosial X. Penjara Orleans Parish sendiri berada sekitar 3 kilometer dari kawasan wisata French Quarter, pusat kota New Orleans.

Sheriff Huston sebelumnya menyebutkan jumlah tahanan yang kabur mencapai 11 orang. Namun, angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi 10.

Beberapa korban dari para tahanan yang melarikan diri telah diberi informasi mengenai perkembangan situasi.

Sejumlah narapidana tersebut diketahui menghadapi dakwaan kekerasan berat termasuk pembunuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, aparat penegak hukum kerap menghadapi ancaman ketika membongkar kasus-kasus korupsi.

“Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu,” ungkap Prabowo saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya.

Ketika disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, ia berjanji akan menegakkan seluruh aturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dan saya akan melaksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (akan saya tindak),” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang dimiliki Indonesia harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

“Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekat saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat,” pungkasnya.

MEDAN, KOMPAS.com - Polda Sumatera Utara membantah bahwa dua pejabat di Polres Asahan diduga melecehkan tahanan narkoba inisial LS (23).

Dua pejabat yang dimaksud adalah Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) AKP S dan Kanit Satres Narkoba Ipda S.

"Hasil pendalaman dari Bid Propam Polda Sumut, berita (dugaan pelecehan) tersebut tidak benar," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan saat diwawancarai di Komplek Tasbih, Kota Medan pada Sabtu (17/5/2025).

"Jadi, tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pejabat maupun perwira kami di Polres Asahan," tambahnya.

Dia menyampaikan bahwa Propam Polda Sumut telah memeriksa AKP S dan Ipda S.

Selain itu, petugas juga telah memeriksa CCTV dan ponsel yang berkaitan.

Sementara itu, pihaknya masih mendalami apakah benar AKP S memberikan LS ponsel untuk berkomunikasi.

Jika terbukti benar, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu sedang didalami ada pelanggaran atau tidak. Jika terbukti, kami akan melakukan tindakan sesuai kode etik profesi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, LS melaporkan AKP S dan Ipda S ke Polda Sumut atas dugaan pelecehan seksual pada Kamis (15/5/2025).

Kuasa hukum korban, Alamsyah, mengatakan dugaan pelecehan terjadi sejak LS menjadi tahanan kasus narkoba pada Februari 2025.

"Awalnya, Kasat Tahti meminjamkan handphone kepada klien kami. Setelah itu, dia terus menghubungi dan mengajak video call saat klien kami sedang mandi," ujar Alamsyah kepada wartawan usai membuat laporan di Polda Sumut.

Menurut Alamsyah, dalam komunikasi itu AKP S diduga menggunakan bahasa yang tidak sopan, meskipun LS telah menjelaskan bahwa dirinya merupakan istri sah dari seorang pria bernama Chandra.

"(Ternyata) Ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang. Tapi ternyata juga Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," kata Alamsyah.

Sementara itu, dugaan pelecehan oleh Kanit Satres Narkoba, Ipda S, disebut dilakukan dengan modus pemeriksaan.

Ipda S diduga membawa LS ke ruangannya, tetapi bukan untuk pemeriksaan resmi.

"Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa, melainka, dalam dua kejadian berbeda, klien kami diciumi. Itulah menurut keterangan klien kami," kata Alamsyah.

Saat ditanya soal bukti, Alamsyah mengaku telah melampirkan bukti berupa percakapan chat dari AKP S.

Namun, untuk dugaan pelecehan oleh Ipda S, tidak ada saksi lain.

"Kalau bukti, saya lampirkan chat-chat-an dari AKP S. Kalau untuk Ipda S, yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan," ujarnya.

Meski begitu, LS tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan terjadi pada tahanan lain.

"Dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," tutur Alamsyah.

Menanggapi laporan ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya masih akan mengecek informasi tersebut ke Divisi Propam.

"Saya cek dulu ke Propam ya," ujar Siti saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/5/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim menyatakan, organisasi akan memberikan bantuan hukum kepada anggota yang ditangkap polisi dalam Operasi Berantas Jaya.

“Sebagai anggota, mereka punya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum,” ujar Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Namun, Lutfi menegaskan, pemberian bantuan hukum bukan berarti membenarkan aksi premanisme yang diduga dilakukan anggota FBR.

“Tapi setidaknya kami bisa memberikan hak-hak mereka selaku yang diduga melakukan tindakan melawan hukum,” tegas dia.

Kejadian penangkapan anggota FBR dalam operasi ini juga menjadi momen bagi organisasi untuk bercermin dan memperbaiki diri.

“Peristiwa ini membuat kami harus bercermin agar bisa menata diri menjadi lebih baik,” ucap Lutfi.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria dalam kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat pelaku tersebut adalah Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal AK alias W, serta dua anggota ormas, NN dan RS.

Satu anggota lain berinisial IM alias P masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi pemberian uang dari korban, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas.

Saat ini, para pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan penyelidikan.

Mereka dijerat Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial menampilkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo memakai rompi tahanan.

Dengan demikian, muncul kesan bahwa Roy Suryo saat ini sedang terjerat kasus hukum. Sebagai konteks, nama Roy Suryo memang dalam perbincangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, setelah ditelusuri unggahan itu perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Narasi yang beredar

Unggahan yang menampilkan Roy Suryo mengenakan rompi tahanan dibagikan akun Facebook ini pada 30 April 2025.

Berikut keterangan teks yang disampaikan:

Selamat Siang Indonesia

Selamat siang semuanya..

Kecuali Roy Suro 'selamat kembali'

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook foto Roy Suryo mengenakan rompi tahanan yang diklaim pada 2025

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan foto itu identik dengan yang ada di laman Kompas.comini.

Foto itu adalah momen Roy Suryo meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menuju Rutan Salemba pada 29 September 2022.

Saat itu, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi.

Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang mengarah pada kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA).

Diberitakan Kompas.comsebelumnya, pada 30 April 2025 Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.

Salah satu terlapor yang diadukan Jokowi adalah Roy Suryo. Namun hingga kini tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan.

Unggahan itu tidak memberikan konteks peristiwa yang utuh sehingga berpotensi menjadi gangguan informasi.

Kesimpulan

Foto yang menampilkan Roy Suryo memakai rompi tahanan dibagikan dengan narasi keliru.

Adapun foto itu diambil pada 2022 ketika Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi. Hingga artikel itu dibuat, tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan aparat pada 2025.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, isu adanya permainan calo tiket menghembus dari sejumlah calon penumpang dan warganet pengguna jasa kereta api rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan).

Isu ini mencuat setelah seorang konten kreator menggugah video di akun Instagram-nya, @emak_jiehh.

Dalam video tersebut, sang konten kreator menyebut ada keanehan saat dia hendak membeli tiket KA Kuala Stabas dari Stasiun Martapura pada tanggal 22 April 2025.

Saat memesan tiket secara online di situs perjalanan, tiket kereta tersebut sudah habis terpesan.

"Di Traveloka nggak ada pemberangkatan. Tapi secara offline ada tiket," kata Adli Irawan, sang pemilik akun saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyerahkan proses hukum kepada kepolisian usai anggotanya ditangkap atas kasus pemerasan di Bojongsari, Kota Depok.

Lutfi meyakini, aksi kriminal merupakan tindakan pribadi seseorang, bukan mewakili kelompok atau organisasinya.

“Biarkan proses hukum yang berbicara, sebab tindak kriminal itu soal manusianya, bukan etnis, agama atau organisasinya,” kata Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Meski begitu, FBR tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Lutfi mengaku akan mengevaluasi anggotanya dengan cara pembinaan, pembangunan karakter, dan jati diri.

“Jelas punya (mekanisme internal untuk menindak anggota yang nakal), seperti pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) sementara hingga pemberhentian,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria atas kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat orang yang terjerat kasus pemerasan itu terdiri atas Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal berinisial AK alias W, serta dua anggota ormas, yakni NN dan RS.

Sementara, satu anggota ormas berinisial IM alias P berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi dari korban sebagai bukti pemberian uang, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik para pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas tersebut.

Kini, para pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIB Farel Mahardika Putra seharusnya tidak perlu dibanding-bandingkan dengan Farel Prayoga, yang terkenal karena menyanyikan lagu “Ojo Dibandingke”.

Ironisnya, nama Farel yang disebut pertama justru populer saat hendak menjual ginjalnya guna membebaskan ibunya yang ditahan penegak hukum, karena diduga menggelapkan uang kerabatnya.

Setelah mendapat atensi dari Komisi III DPR, penahanan ibunda Farel ditangguhkan dan kasusnya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun dihentikannya kasus itu belum menyelesaikan masalah struktural dari penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan aturan penahanan sebagai salah satu upaya paksa.

Fenomena yang kerap dijumpai dalam penegakan hukum yang sepi dari pemberitaan dan kurang menarik perhatian publik adalah penahanan yang dapat dilakukan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu yang secara objektif dapat dilakukan penahanan.

Subjektifitas aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam menerjemahkan kata “dapat” ketika melakukan penahanan terbilang cukup tinggi.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan keadaan yang menimbulkan “kekhawatiran” tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Ikhtiar DPR dan Pemerintah untuk memperbarui hukum acara pidana melalui RUU KUHAP perlu disambut dengan semangat menjunjung hak asasi yang bertanggungjawab, mencegah penyalahgunaan wewenang aparat, serta meminimalkan terjadinya praktik suap dan pemerasan, sebagaimana postulat, “leges bonae ex malis moribus procreantur”, artinya hukum yang baik lahir dari praktik yang buruk.

Rekonstruksi Penahanan

Pasal 9 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12/2005 tidak serta-merta menjadi self executing treaty.

Namun, ICCPR bisa menjadi panduan untuk merekonstruksi aturan penahanan, tentunya dengan memperhatikan keseimbangan pengendalian kejahatan (crime control model) dan proses hukum yang adil (due process of law), yang paling cocok penerapannya untuk Indonesia.

Pertama, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.

Kedua, bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan. Pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

Kita juga dapat menggali beberapa pemikiran legenda advokat dan pejuang HAM, Yap Thiam Hien dalam tiga tulisan klasiknya di Harian Kompas tanggal 2 Maret 1966, 10 Maret 1966, dan 18 Juni 1968.

Pertama, penahanan merupakan upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan sementara yang bersifat terbatas dan seminimal mungkin.

Kedua, tersangka atau advokatnya dapat menguji atau mempersoalkan alasan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan di hadapan hakim.

Ketiga, hak untuk penangguhan penahanan dengan penyetoran jaminan uang atau jaminan orang, kecuali untuk kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana.

Menurut penulis, beberapa pemikiran Yap tersebut dapat meminimalkan praktik transaksional dalam penahanan, sebagaimana postulat, “Accipere quid ut justitiam facias non est tam accipere quam extorquere”, artinya menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan justru lebih condong pada tindakan pemerasan.

Jaminan penangguhan

Upaya RUU KUHAP untuk meminimalkan subjektifitas penahanan dengan “memperbanyak” alasan-alasan penahanan dalam Pasal 93 ayat (5) RUU KUHAP patut diapresiasi.

Namun, penulis merasa perlu memberikan catatan kritis atas rancangan tersebut.

Pertama, mengenai alasan “memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan”. Hal ini bertentangan dengan hak ingkar yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Kedua, mengenai alasan “tidak bekerja sama dalam pemeriksaan”, hal ini terlalu terlalu sumir karena prinsipnya tidak ada seorangpun yang sebenarnya mau menjalani proses hukum secara sukarela.

Ketiga, “menghambat proses pemeriksaan”, ketentuan ini terlalu elastis dan subjektif, apalagi sudah ada pasal tindak pidana mengganggu dan merintangi proses peradilan dalam KUHP Baru.

Selain itu, mengenai ketentuan penangguhan penahanan dalam Pasal 103 RUU KUHAP yang dapat dilakukan dengan atau tanpa Jaminan Uang atau Jaminan Orang, berdasarkan syarat yang ditentukan perlu diatur secara expressis verbis dan lebih rinci dalam RUU KUHAP, serta jangan didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sebagaimana KUHAP saat ini.

Menurut penulis, Jaminan Orang seharusnya lebih diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi dalam kasus probono, karena merupakan suatu contradictio in terminis bagi mereka yang tergolong tidak mampu dan bahkan tidak bisa menunjuk advokatnya sendiri, justru “memperoleh” Jaminan Uang dari pihak ketiga.

Selanjutnya mengenai Jaminan Uang, perlu diatur mekanisme besaran jumlah uang jaminan berdasarkan beberapa kategori.

Misalnya, tingkat kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kualifikasi korban (individu, korporasi, pemerintah), tingkat ketercelaan tindak pidana, dan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi.

Namun demikian, Jaminan Uang untuk penangguhan penahanan masih dapat dikesampingkan penerapannya untuk Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, tindak pidana serius yang diancam dengan pidana 9 tahun penjara, dan 5 (lima) tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab XXXV KUHP Baru, yaitu Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Narkotika (Pengedar), Pencucian Uang, dan Terorisme.

Selain itu, yang terpenting perlu adanya perubahan paradigma lama dari aparat penegak hukum bahwa penahanan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan melalui perampasan kemerdekaan dari tersangka/terdakwa, apabila memang tidak ada upaya lain dapat ditempuh.

Mengingat setiap orang, termasuk pula aparat sewaktu-waktu juga bisa berhadapan dengan hukum dan mengalami ketidakadilan.

Paradigma baru

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penahanan, memang belum tentu ada indikasi pemerasan dari aparat maupun pemberian suap dari tersangka atau terdakwa agar tidak ditahan.

Namun, saat ini masih terdapat kecenderungan seolah-olah tersangka atau terdakwa sedapat mungkin ditahan, sebagai suatu “SOP tidak tertulis”, yaitu agar mudah dihadirkan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Kemungkinan tidak dipilihnya model hakim komisaris/hakim pemeriksaan pendahuluan untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial (judicial scrutiny), maka satu-satunya fungsi kontrol eksternal terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan hanyalah melalui praperadilan sebagai habeas corpus ad subjiciendum, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi dalam proses pidana.

Untuk itu, perlu ada penegasan bahwa kewenangan praperadilan dalam Pasal 149 RUU KUHAP dapat menguji keabsahan dan alasan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, tentunya dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian yang penulis uraikan sebelumnya.

Rekonstruksi aturan penahanan ini diharapkan dapat mengosongkan ruang tahanan dari penahanan yang sebenarnya tidak perlu, mengurangi kemungkinan terjadinya praktik suap / pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum, serta menghargai insan manusia sebagai pribadi yang berharga di mata Sang Pencipta.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Tiga tahanan yang kabur dari Polres Kampar berhasil ditangkap. Dua di antaranya dilumpuhkan dengan tembakan.

Hingga Sabtu (17/5/2024), total sudah sembilan dari sebelas pelaku kabur diamankan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto mengatakan, saat ini tersisa 2 tahanan kabur yang masih diburu.

"3 orang tahanan kabur berhasil ditangkap kembali. Total sudah 9 orang dari 11 tersangka yang melarikan diri," kata Anom saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/5/2025).

Tiga tersangka yang tertangkap yakni Hafiz Zulhakim, Marianto Damanik, dan Nederlansen.

Sedangkan 2 orang masih dikejar, bernama Joni dan Asep.

Anom belum menjelaskan detail di mana ditangkapnya ketiga tahanan kabur tersebut.

Namun, para pelaku dilumpuhkan petugas karena melawan saat ditangkap. Kedua kaki para pelaku ditembak.

"Ya, diberikan tindakan tegas karena melawan petugas ketika dilakukan penangkapan," akui Anom.

Anom menambahkan, tim gabungan terus berupaya memburu 2 pelaku lagi.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, apabila melihat pelaku agar melaporkan ke kepolisian.

"Dan kami juga mengimbau, jangan sampai ada pihak yang mencoba menyembunyikan, membantu atau menghalangi penangkapan pelaku. Jika terbukti akan kami tindak secara hukum," terang Anom.

Diberitakan sebelumnya, 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, kabur dari penjara, Selasa (14/5/2025).

Para tahanan yang kabur ini, merupakan kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan kabur sekitar pukul 01.45 WIB.

Mereka kabur dengan membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.