KOMPAS.com - Sejak beberapa hari terakhir viral dugaan ijazah ditahan perusahaan yang terungkap di berbagai daerah. Misalnya kasus penahanan ijazah karyawan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya dan Pekanbaru.

Dalam beberapa kasus penerimaan karyawan, ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya menahan ijazahnya dan dititipkan ke HRD atau bagian personalia. Karena sering terjadi, praktik ini pun bahkan sudah dianggap umum di masyarakat.

Hal itu biasanya dilakukan perusahaan dengan dalih untuk menjamin karyawan tidak keluar tanpa sebab sebelum masa kontrak kerja berakhir.

Sebagian orang berpikir lebih baik memilih mundur dari pekerjaan yang dilamarnya ketimbang harus menyerahkan ijazahnya.

Bolehkah ijazah ditahan perusahaan?

Kebijakan perusahaan menahan ijazah karyawan sebetulnya tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun revisinya di UU Cipta Kerja.

Pakar Career Development, Audi Lumbantoruan, menjelaskan kebijakan ijazah ditahan perusahaan memang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga banyak pemberi kerja berdalih .hal itu bukan pelanggaran hukum.

"Memang tidak ada aturannya di Undang-undang. Tapi kalau legalnya, itu boleh kalau ada agreement antara perusahaan dengan pihak employee (karyawan), di mana itu ada kesepakatan kedua belah pihak," jelas Audi kepada Kompas.com, dikutip pada Minggu (27/4/2025).

Kesepakatan kedua belah pihak terkait penahanan ijazah biasanya dicantumkan dalam perjanjian kerja yang ditandatangani kedua belah pihak. Bahkan dalam praktiknya, perusahaan menahan ijazah seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

"Permintaan khusus penahanan ijasah baiknya dikomunikasikan di awal dan tercantum di perjanjian kerja (PKWTT atau PKWT), bukan PKB," ungkap Audi.

"Penahanan ijazah itu sudah terlalu kuno pendekatannya. Zaman sekarang modelnya adalah perjanjian bonding (mengikat) dengan penalti kalau karyawan itu memutuskan keluar," imbuhnya.

Selain itu, praktik menahan ijazah dinilai kurang baik karena dinilai merugikan pekerja, ini karena posisi tawar perusahaan yang lebih tinggi jika karyawan setuju ijazahnya disimpan perusahaan.

Menurut Audi, penahanan ijazah bukan solusi yang bijak sebagai jaminan kontrak kerja atau cara membuat karyawan bertahan lama di perusahaan.

Dalam praktik di lapangan, perjanjian kerja yang dibuat perusahaan banyak yang mensyaratkan karyawan harus membayar penalti atau denda jika keluar sebelum masa kontraknya habis

Sebab, hal itu tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan. Bilamana sewaktu-waktu ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana, maka perusahaan dapat dituntut balik oleh karyawan.

"Kalau saya pribadi, praktik menahan ijazah itu keterlaluan. Itu cara-cara lama yang dipakai perusahaan supaya karyawannya tidak gampang keluar," terang Audi yang juga Head of People and Organization Capability Development Division Siloam Hospital ini.

Lanjut dia, ketimbang menahan ijazah karena tingginya keluar masuk atau turnover, sebaiknya perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terkait SDM.

"Artinya jika angka keluar masuk karyawan tinggi artinya ada masalah yang perlu diperbaiki. Apa ada masalah karyawan banyak resign karena kurang solid, kesalahan di manajemen seperti lingkungan kerja, kompetisi perusahaan, dan sebagainya," kata dia.

Dia menghimbau, bagi para pencari kerja agar lebih teliti dalam membaca perjanjian kerja, termasuk jika ada perusahaan yang masyaratkan menahan ijazah. Tujuannya agar tidak dirugikan di kemudian hari seperti terkena denda.

Ini karena kebijakan menahan ijazah tidak melanggar UU lantaran hal itu diatur dalam perjanjian kedua belah pihak.

Kesepakatan kedua belah pihak

Dikutip dari Intisari, Yulius Setiarto, konsultan hukum dari Setiarto dan Pangestu Law Firm di Jakarta, mengatakan, hak menahan ijazah ditahan perusahaan sebetulnya lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja, bukan peraturan ketenagakerjaan.

Kesepakatan antarkedua belah pihak itulah yang membuat kontrak kerja beberapa perusahaan sering kali melanggar hukum, bahkan merugikan hak-hak karyawan.

Menurut Yulius, penahanan ijazah bukan solusi yang bijak sebagai jaminan kontrak kerja atau cara membuat karyawan bertahan lama di perusahaan.

Sebab, hal itu tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan.

Bilamana sewaktu-waktu ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana, maka perusahaan dapat dituntut balik oleh karyawan.

Oleh sebab itu, Yulius mengingatkan para karyawan agar berhati-hati terhadap kontrak kerja yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Sebab, risikonya jauh lebih besar dan cenderung merugikan karyawan. Selain itu, fenomena ijazah ditahan lazim terjadi pada perusahaan dengan pergantian (turn over) karyawan yang cukup tinggi.

KOMPAS.com —Zaenal Mustofa secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum penggugat ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil Zaenal setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Universitas Surakarta (Unsa).

"Hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim TIPU UGM (Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu) karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya," kata Zaenal, Jumat (25/4/2025), dikutip dari KompasTV.

Zaenal menegaskan, langkah mundur ini diambil agar ia bisa fokus menghadapi persoalan hukum yang kini menjeratnya.

Ia juga tidak ingin perkaranya mengganggu jalannya kerja tim TIPU UGM dalam menggugat ijazah Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Zaenal yang tergabung dalam tim TIPU UGM, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen.

Ia diduga menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik orang lain untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Unsa.

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka hari Jumat tanggal 18 April 2025," ujar Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zaenudin, Rabu (23/4/2025).

Kasus ini bermula dari laporan rekan seprofesinya, Asri Purwanti, pada Oktober 2023.

Asri menyatakan bahwa Zaenal menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), untuk melanjutkan kuliah di Unsa.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW), kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," kata Asri.

Sementara, sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Jokowi, berlangsung terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (24/4/2025).

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, diajukan oleh penggugat Muhammad Taufiq yang mewakili kelompok Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Dalam sidang ini, Jokowi sebagai tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya, Irpan.

Sementara tergugat II, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, serta tergugat III, SMA Negeri 6 Surakarta, hadir bersama kuasa hukum mereka.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Penembakan ini terjadi saat Frits Ramandey bersama rombongan menginap di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Sekitar pukul 7.10 WIT saya bersama dengan empat orang teman turun ke sungai, tetapi tiba-tiba kami ditembaki dari arah seberang sungai oleh KKB," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu sore.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama 4 bulan itu.

"Kami hadir Komnas HAM, untuk melakukan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara," jelasnya.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

"Ia saya sudah dievakuasi," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, saat penembakan yang dilakukan oleh KKB, tim Brimob tidak jauh dari lokasi, sehingga melakukan penembakan balasan.

Diberitakan sebelumnya bahwa kegiatan pencarian ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Jhony Isir, dengan melibatkan ratusan personel gabungan.

Personel gabungan yang dilibatkan ikut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun adalah 60 SAR personel Brimob, 50 personel pengamanan Brimob, dan 10 personel Polres Bintuni.

Seluruh personel ini bergerak dengan berjalan kaki menyelusuri setiap sektor secara menyeluruh, guna mencari Iptu Tomi Marbun yang diduga hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menceritakan pengalamannya saat menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025) lalu.

Natalius mengatakan, tidak menyangka Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai utusan khusus presiden untuk menghadiri momentum langka tersebut.

"Saya terus terang tidak menyangka Bapak Presiden menunjuk saya sebagai salah satu utusan khusus presiden untuk menghadiri upacara kematian Bapa Suci Sri Paus Fransiskus," kata Natalius saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Natalius mengatakan, prosesi pemakaman Sri Paus merupakan momen yang sangat emosional secara batiniah sebagai seorang umat Katolik.

Ia mengatakan, tak akan pernah lupa pengalaman emosional tersebut.

"Ini momentum yang langka dan sangat emosional secara batiniah dan tidak akan pernah saya lupa sebagai seorang penganut Katolik Roma," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025).

Natalius Pigai menyampaikan, kehadiran mereka merupakan bentuk penghormatan dari Pemerintah Indonesia yang diwakili langsung oleh utusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua yang diutus oleh Bapak Presiden sudah berada di Roma sejak hari Jumat kemarin. Saya sendiri tiba di Roma sejak hari Kamis, sementara Pak Jokowi, Pak Thomas, dan Pak Ignasius Jonan tiba pada hari Jumat,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Semua delegasi Indonesia menginap di hotel yang sama dan berada di lantai yang sama di Kota Roma.

Mereka juga telah melakukan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan dan Italia.

“Kami difasilitasi penuh oleh staf dari Kementerian Sekretariat Negara,” kata Pigai.

Pigai mengatakan, dirinya bersama Ignasius Jonan dan Thomas Djiwandono menghadiri Misa di Basilika Santo Petrus pada Jumat (25/4/2025).

Hari ini, agenda utama mereka adalah mengikuti Upacara Penghormatan Terakhir kepada Sri Paus Fransiskus di Vatikan, bersama para pemimpin negara dari seluruh dunia.

Delegasi Indonesia termasuk dalam tamu resmi kenegaraan yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri prosesi tersebut.

Adapun keberangkatan menuju Basilika Santo Petrus dijadwalkan pada pukul 07.30 waktu setempat.

Para pria diwajibkan mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci, sedangkan para wanita mengenakan busana formal.

Misa pemakaman diperkirakan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Eddy Hartono pernah terselamatkan oleh pengakuan dari pelaku teror di Solo.

Ia tidak tahu akan bernasib seperti apa jika pelaku teror yang diringkusnya itu tidak memberi tahu perihal kekuatan serta karakteristik bom yang tersimpan di dalam rumahnya.

Dikisahkan kembali kepada Brigade Podcast, beberapa waktu lalu, Eddy kala itu menjadi salah seorang penyidik di Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Ia dan kawan-kawannya sedang meringkus seorang pelaku teror di Solo.

Saat pelaku teror sudah di dalam penguasaannya, Eddy merasa ada yang janggal dalam proses itu. Ia pun bertanya ke pelaku teror soal apakah ada bahan peledak masih tersimpan di dalam rumah.

“Untungnya kami menanyakan dulu ke tersangka, ‘Kamu masih ada barang buktinya enggak di dalam rumah?’” kenang Eddy.

“Ternyata tersangka jawab, ‘Masih ada, Pak di dalam rumah’,” lanjut dia.

Pelaku teror itu mengaku, menyimpan bahan peledak di dalam sebuah lemari.

Tak hanya itu, pelaku teror juga memberikan informasi yang sangat penting dan belakangan menjadi penyelamat bagi Eddy dan kawan-kawan.

“Menurut tersangka (bahan peledak yang tersimpan di lemari) ini sangat sensitif,” ujar Eddy.

Berbekal informasi dari pelaku teror, Eddy memanggil petugas pemadam kebakaran. Mereka diminta menyemprotkan air ke lemari yang berisi bahan peledak itu.

Saat proses penyemprotan, lemari rupanya tidak terlalu kokoh sehingga jatuh. Ledakan pun tidak terhindarkan.

Bom yang meledak itu diketahui berbahan nitrogliserin. Apabila bahan ini dirangkai secara khusus, daya ledaknya disebut-sebut bisa lebih besar dibandingkan daya ledak Bom Bali 2002.

Nitrogliserin sendiri merupakan komponen utama pada serbuk mesiu nir asap dan digunakan untuk pengisian ulang senjata api.

Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton selengkapnya di video Brigade Podcast berikut ini:

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid bersama band The Blackstone memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di acara yang digelar Badan Sejarah DPP PDIP di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dalam acara bertema “Dari Bandung ke Dunia: Warisan Bung Karno untuk Keadilan Sosial Global” tersebut, Usman meyakini bahwa Indonesia mustahil maju jika pemimpin negaranya tidak mengingat pesan-pesan hak asasi manusia yang pernah diperjuangkan dalam sejarah, seperti KAA.

Sebab itu, Usman dan The Blackstones membawakan lagu-lagu kritik sosial dan memutar rekaman suara Soekarno yang membuka Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

Sayang, kata Usman, para politikus Indonesia justru melupakan sejarah.

Sejarah kelam hak asasi manusia banyak terjadi semasa rezim Suharto yang memerintah dengan tangan besi.

Dok Usman Hamid Usman Hamid and The Blackstones di acara peringatan Konferensi Asia Afrika PDIP. (Dok Usman Hamid)

Usman justru mengkritik politikus saat ini yang hendak menetapkan Suharto sebagai pahlawan nasional, karena salah satu alasannya adalah jasa Suharto melalui ASEAN.

Menurut Usman, jika berefleksi dari KAA, justru Suharto menjadi semakin tidak layak.

Bukan hanya mewariskan era pelanggaran HAM, tetapi juga dengan ASEAN, Suharto berkolaborasi dengan kekuatan barat untuk mengakhiri KAA, setelah banyak pemimpin KAA justru dijatuhkan: Presiden Kongo Patrice Lumumba (1961), Presiden Brasil João Goulart, dan Presiden Soekarno (1965).

Dalam performa di panggung, Usman mengingatkan bahwa pesan anti-rasisme di KAA tecermin dari keragaman delegasi yang hadir, dari kulit berwarna hitam, kuning, sampai cokelat. "Dari Soekarno Indonesia, Nkrumah Ghana, Nehru India, Nasser Mesir, sampai Zhou Enlai China. Dari Muslim, Nasrani, Ateis sampai Konfusian. Dari sosialis, liberal, sampai komunis. Semua bersatu,” kata Usman.

Usman baru saja merilis album berbentuk piringan hitam berjudul “Bumi dan Aku Kini” yang berisi 9 lagu yang seluruhnya membawa pesan kritik sosial tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup.

Vokalis sekaligus politikus PDIP Once Mekel juga menjadi vokal tamu sebanyak 4 lagu dalam album tersebut: lagu Munir, lagu Bumi dan Aku Kini, lagu Sakongsa, dan lagu berjudul Kemanakah yang juga dinyanyikan oleh Fajar Merah, putra penyair Wiji Thukul.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Tiga anggota Polresta Samarinda diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke ruang tahanan. Mereka adalah personel Satuan Samapta berpangkat bintara, masing-masing berinisial EP, FDS, dan AADS.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan, sabu-sabu diselundupkan melalui nasi bungkus untuk seorang tahanan kasus narkoba bernama Angga.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 21.00 Wita.

Kronologi Penyelundupan

Tahanan Angga disebut telah "berkoordinasi" dengan AADS, petugas jaga, untuk memuluskan masuknya paket tanpa pemeriksaan dengan imbalan Rp 1 juta.

Praktik penyelundupan ini terbongkar dalam pemeriksaan rutin oleh petugas lain, yang menemukan sabu-sabu tersembunyi dalam makanan.

Penelusuran internal kemudian mengungkap keterlibatan tiga personel, dengan peran berbeda mulai dari membuka akses hingga mengabaikan prosedur pemeriksaan.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, membenarkan adanya kelalaian anggota dalam menjaga tahanan.

"Betul ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dengan membiarkan adanya narkoba masuk ke rutan Polresta Samarinda," kata Hendri kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2025).

Saat ini, ketiga anggota telah ditempatkan di penempatan khusus (patsus) di Propam Polda Kaltim dan akan menjalani sidang disiplin dan sidang kode etik profesi.

"Kami sampaikan bahwa Polresta Samarinda dan Polda Kaltim sangat serius dan memberi atensi penuh terhadap pemberantasan narkoba, baik terhadap pelaku eksternal maupun internal," tegas Hendri.

Pakar: Ini Bukan Lagi Oknum, Tapi Sindikat

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro), menilai kasus ini sebagai cerminan kegagalan institusi kepolisian dalam membersihkan anggotanya dari praktik kejahatan.

"Selama ini citra polisi memang sudah buruk. Kejadian semacam ini hanya memperburuk citra di mata masyarakat," ujar Castro kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Menurut Castro, keterlibatan tiga anggota sekaligus menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar kelalaian individu.

"Tiga orang itu sulit disebut sekadar oknum. Ini sudah kolektif, artinya ada indikasi sindikat yang bekerja di dalam tubuh kepolisian," katanya.

Ia menilai adanya "pembiaran" di tingkat institusi, serta menekankan bahwa tidak hanya pelaku lapangan yang harus diproses, tetapi juga atasan yang gagal melakukan pengawasan.

"Yang harus bertanggung jawab bukan hanya anggota yang terlibat, tetapi juga pimpinan yang gagal mengawasi bawahan. Kalau tidak, ini hanya akan memperparah kerusakan internal," tegas Castro.

Bahkan, Castro menduga praktik serupa sudah lama terjadi tanpa kontrol efektif.

"Saya menduga ini sudah lama terjadi. Kalau keterlibatan makin banyak, itu bukan lagi oknum, tapi sindikat. Harus ada pembersihan menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap polisi tidak runtuh sepenuhnya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, telah kembali ke rumah setelah penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sejak dialihkan, sudah kembali ke rumah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Kejagung mengalihkan penahanan Tian menjadi tahanan kota karena sakit.

Penangguhan penahanan sudah dilakukan sejak Kamis (24/4/2025) sore.

Namun, Harli belum menjelaskan penyakit yang diderita oleh Tian hingga menyebabkan penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Proses hukum terhadap Tian sempat menimbulkan perdebatan.

Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung mengalihkan atau menangguhkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif untuk mempermudah proses pemeriksaan di ranah etik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, teknis pengalihan penahanan ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Djonan telah tiba melayat di pemakaman Paus Fransiskus.

Duta Besar RI untuk Vatikan, Trias Kuncahyono, menyampaikan potret rombongan Jokowi tiba di Vatikan, Jumat (25/4/2025) waktu setempat atau Sabtu (26/4/2025) waktu Indonesia Barat.

Terlihat Jokowi dan rombongan mengenakan setelan jas dan peci hitam. Jokowi menatap ke depan, berdiri di antara Thomas dan Pigai.

Ignasius Jonan selaku Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia mengenakan kaca mata hitam.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

Mereka berada di Basilika Santo Petrus di Vatikan, tempat jenazah Paus Fransiskus disemayamkan.

Massa pelayat menyemut di alun-alun lokasi ini. Di atas gedung yang berpatung, para fotografer membidikkan kamera mengabadikan momen ini.

Ada kursi-kursi merah disediakan di halaman terbuka dekat Basilika Santo Petrus. Terlihat pula sejumlah pelayat dan biarawati yang berkursi roda. Sebagian pelayat mengenakan busana umat Sikh.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

Misa diselenggarakan di Basilika Santo Petrus setiap pukul 17.00, kecuali Misa pada Hari Kerahiman Ilahi, 27 April, yang akan diadakan pada pukul 10.30 pagi di Lapangan Santo Petrus.

Misa Pemakaman akan disusul dengan masa berkabung selama sembilan hari, yang disebut "Novemdiales".

Masa berduka sembilan hari adalah sebuah tradisi kuno. Selama sembilan hari tersebut, akan diselenggarakan Misa untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus.

Dok. KBRI untuk Takhta Suci Vatikan Momen Jokowi dan rombongan utusan Presiden Prabowo tiba di Vatikan melayat Paus Fransiskus, 25 April 2025.

“Paus yang sangat mengagumi Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, yang berjarak 5,6 km dari Basilika Santo Petrus,” tulis pernyataan resmi KBRI Takhta Suci Vatikan dalam siaran persnya, Jumat (25/4/2025).

Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maggiore. Dia akan menjadi Paus ke-8 yang dimakamkan di tempat yang mulai dibangun pada tahun 432 itu.

KOMPAS.com - Proses penyelidikan terhadap dugaan kasus terorisme di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, masih terus berlanjut hingga Sabtu (26/4/2025) dini hari.

Penanganan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Polres Pacitan, tetapi juga melibatkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dari Mabes Polri.

Pantauan di Mapolres Pacitan menunjukkan bahwa Densus 88 turut melakukan pendalaman terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Saat ini, terduga pelaku masih menjalani proses interogasi secara intensif oleh tim gabungan di salah satu ruangan Polres Pacitan.

Densus 88 Tengah Lakukan Pendalaman Kasus Terorisme

Dilansir Kompas com (26/04/2025), Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, menjelaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat.

“Kami masih melakukan interogasi mendalam terhadap terduga. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan segera setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Mapolres Pacitan, Sabtu (26/4/2025).

Sebelumnya, situasi di Mapolres Pacitan sempat memanas pada Jumat pagi (25/4/2025), saat terjadi mediasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas.

Salah satu pihak yang terlibat dalam insiden tersebut, yang belakangan diketahui merupakan narapidana kasus terorisme, diduga melontarkan ancaman terhadap anggota kepolisian.

“Saya meminta kesabaran dari teman-teman media, yang jelas saat ini kita bersama Densus 88 masih melakukan pendalaman kasus ini,” kata Ayub Diponegoro.

Dalam penggeledahan lanjutan, aparat berhasil menyita satu pucuk senjata api jenis airsoft gun dari tangan terduga pelaku terorisme.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dugaan Ancaman Teroris di Mapolres Pacitan, Densus 88 Ikut Dalami, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

PACITAN, KOMPAS.com - Proses penyelidikan terhadap dugaan kasus terorisme di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terus berlangsung hingga Sabtu (26/04/2025) dini hari.

Tidak hanya ditangani oleh jajaran Polres Pacitan, penanganan kasus ini juga melibatkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri, Sabtu (26/04/2026).

Dari situasi di Mapolres Pacitan, terlihat keterlibatan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap terduga keterlibatan dalam aksi terorisme.

Terduga pelaku saat ini masih menjalani proses interogasi intensif oleh aparat gabungan, di salah satu ruangan Polres Pacitan, Jawa Timur.

Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan bahwa proses pendalaman masih berlangsung dan perkembangan informasi akan disampaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Kami masih melakukan interogasi mendalam terhadap terduga. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan segera setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Mapolres Pacitan, Sabtu (26/04/205).

Dari berbagai berita yang beredar, situasi sempat mencekam di Mapolres Pacitan saat terjadi mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada Jumat (25/04/2025) pagi.

Salah satu pihak yang terlibat, yang belakangan disinyalir merupakan narapidana terorisme, diduga melakukan ancaman kepada anggota Polres Pacitan.

"Saya meminta kesabaran dari teman-teman media, yang jelas saat ini kita bersama Densus 88 masih melakukan pendalaman kasus ini," kata Ayub Diponegoro.

Dalam penggeledahan lanjutan, petugas menemukan satu pucuk senjata api jenis airsoft gun dari tangan terduga pelaku terorisme.

KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang.

Penangguhan dilakukan karena masa penahanan para tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai KUHAP.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Dalam KUHAP, masa penahanan tahap penyidikan dibatasi maksimal 60 hari. Arsin bersama tiga tersangka lainnya—yakni UK selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa—telah menjalani masa penahanan penuh sejak awal penangkapan.

Warga Tak Menyangka: “Hah, Masa Sudah Bebas?”

Kabar penangguhan penahanan Kades Kohod cukup mengejutkan warga desa. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa Arsin sudah tidak lagi ditahan. Salah seorang warga bahkan mengaku baru tahu saat diberitahu awak media.

“Hah masa sih (Arsin) sudah bebas? Saya enggak tahu kabarnya, soalnya dari kemarin rumahnya masih sepi, enggak ada aktivitas atau keramaian apa-apa,” ucapnya kepada TribunTangerang.com, Kamis (24/4/2025).

Warga sebelumnya hanya mengetahui bahwa Arsin ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Sejak saat itu, rumahnya pun tampak lengang.

Masih Tunggu Proses Dugaan Korupsi

Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, menyatakan bahwa secara hukum penangguhan penahanan dimungkinkan karena pasal yang dikenakan, yakni Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” jelas Henri.

Namun, kasus ini belum berhenti sampai di sana. Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, namun dikembalikan pada 16 April 2025 lalu dengan catatan agar penyidik mendalami dugaan unsur korupsi dalam kasus tersebut.

Jika unsur korupsi terbukti, maka penyidik bisa kembali melakukan penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri pun menegaskan bahwa warga masih percaya penuh pada kinerja Bareskrim dan Kejagung.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam,” ujarnya.

Diduga Palsukan 263 Surat Tanah

Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah pagar laut Tangerang. Arsin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat 263 surat palsu atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka.

Aksi ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Dalam prosesnya, para tersangka bahkan diduga mencatut nama warga Desa Kohod untuk memperkuat legitimasi surat-surat tersebut. Hal inilah yang membuat warga ikut merasa dirugikan dan berharap proses hukum tetap berjalan hingga tuntas.

Sumber: Kompas.com