KOMPAS.com - Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur pada Minggu (27/4/2025) setelah menjebol dinding sel mereka dengan obeng.

Kejadian ini terungkap setelah petugas menyadari bahwa sejumlah tahanan telah menghilang dari ruang tahanan.

Setelah mendapati pelarian tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dan berhasil menangkap tiga dari delapan tahanan yang melarikan diri.

Tiga tahanan yang tertangkap adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Namun, lima tahanan lainnya, yakni Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29), masih dalam pengejaran.

Kronologi Tahanan Polres Lahat Kabur

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menjelaskan bahwa para tahanan tersebut berhasil menjebol dinding sel menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

“Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi,” ujar Novi pada Senin (28/4/2025).

Setelah berhasil melarikan diri, para tahanan ini melarikan diri ke arah hutan dan lereng gunung yang terletak di kawasan Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, dan Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

Dengan informasi yang diperoleh, petugas segera bergerak untuk menangkap tiga tersangka yang berusaha bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya.

"Penangkapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan kerja tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," tambah Kapolres.

Proses Pengejaran Tahanan yang Kabur Dilanjutkan

Kapolres Novi Edyanto juga mengimbau masyarakat dan keluarga tersangka yang masih buron untuk memberikan informasi terkait keberadaan mereka.

Ia menekankan bahwa para tahanan yang kabur diharapkan segera menyerahkan diri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, upaya pengejaran terhadap lima tahanan yang masih buron terus dilakukan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jebol Dinding Pakai Obeng, 8 Tahanan Polres Lahat Kabur, 3 Ditangkap".

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dialihkan menjadi tahanan kota karena riwayat penyakit jantung, kolesterol, hingga masalah pernapasan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, Tian sempat mengeluarkan darah dari mulut dan matanya selama ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung.

“Sejak tanggal 23 April 2024, sudah dilakukan observasi pada hari Rabu. Ternyata yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah," kata Harli di Kantor Kejagung, Senin (28/4/2025).

"Sehingga kalau tidak salah, sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata,” imbuh dia.

Harli menyebutkan, jantung Tian juga sudah dipasangi 8 ring akibat penyakit jantung yang diderita.

Oleh sebab itu, setelah berkonsultasi dengan tim dokter, penyidik memutuskan untuk mengalihkan penahanan Tian menjadi tahanan kota.

“Setelah berkonsultasi dengan dokter, diperiksa, diobservasi, diperiksa, dan sesuai dengan permintaan atau surat permohonan dari kuasa hukum yang bersangkutan, maka penyidik berketetapan untuk mengalihkan penahanannya dari rutan menjadi kota,” kata Harli.

Selama berstatus tahanan kota, Tian diwajibkan untuk lapor setiap hari Senin dan istrinya dijadikan jaminan.

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” kata Harli.

Kejagung juga memasang sebuah alat pemantau elektronik pada tubuh Tian untuk mengawasi pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

Tian ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan bersama dua orang advokat, yakni Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.

Ketiganya disangka merintangi penyidikan dengan membuat berita-berita yang menyudutkan Kejagung dan memberikan opini negatif terkait penanganan perkara oleh Kejagung.

Modusnya, Marcella dan Junaedi menggelar unjuk rasa, seminar, hingga talkshow dengan narasi-narasi yang menyudutkan Kejagung, lalu diliput dan dimuat menjadi berita oleh Tian.

Kejagung menyebutkan, Tian mendapatkan uang Rp 487.500.000 dari Marcella dan Junaedi untuk memuat berita-berita tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memasang alat elektronik di tubuh Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, yang kini berstatus tahanan kota di Bekasi.

Kepala Pusat Penernagan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatkaan, alat tersebut dipasang untuk memantau pergerakan Tian.

“Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” kata Harli di Kejagung, Senin (28/4/2025).

Tian merupakan tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap perkara-perkara yang ditagani oleh Kejagung.

Tian yang sempat mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung kini dialihkan menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/4/2025) lalu.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum dengan alasan medis.

Penyidik bersama tim dokter pun menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

“Alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan,” tegas dia.

Terkait pengalihan penahanan, Harli mengatakan bahwa Tian dibebankan wajib lapor dan jaminan orang, yakni istri Tian.

“Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan,” kata Harli.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” ujar dia.

Tian ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan bersama dua orang advokat, yakni Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.

Ketiganya disangka merintangi penyidikan dengan membuat berita-berita yang menyudutkan Kejagung dan memberikan opini negatif terkait penanganan perkara oleh Kejagung.

Modusnya, Marcella dan Junaedi menggelar unjuk rasa, seminar, hingga talkshow dengan narasi-narasi yang menyudutkan Kejagung, lalu diliput dan dimuat menjadi berita oleh Tian.

Kejagung menyebutkan, Tian mendapatkan uang Rp 487.500.000 dari Marcella dan Junaedi untuk memuat berita-berita tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung mengatakan, istri Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dijadikan jaminan terkait pengalihan penahanan suaminya dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

Selain itu, Kejaksaan juga memasang alat elektronik di tubuh Tian.

“Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ungkap dia.

Usai dilakukan pemindahan tahanan, Tian juga dikenakan wajib lapor, sepekan sekali setiap hari Senin.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” jelas dia.

Harli menyampaikan, pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

“Alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan,” tegas dia.

SAMBAS, KOMPAS.com - Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, berinisial WH (44) ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri di dalam kamar mandi masjid pada Minggu (27/4/2025).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas, AKP Rahmad Kartono, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan sejumlah warga binaan, korban diduga mengalami tekanan emosional yang berat setelah menghadapi proses hukum, serta dicerai dan ditinggalkan oleh istrinya yang kembali ke Jawa.

“Sekitar pukul 22.00 WIB, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/4/2025).

Peristiwa ini diketahui pada Minggu sore, sekitar pukul 16.40 WIB, ketika petugas melakukan pengecekan setelah kegiatan olahraga dan shalat.

Menurut keterangan petugas rutan, warga binaan dikeluarkan untuk berolahraga dan beribadah sekitar pukul 14.00 WIB

Kemudian pada pukul 16.30 WIB, mereka kembali dimasukkan ke dalam sel.

Saat pengecekan, petugas mendapati satu warga binaan tidak kembali ke selnya.

Pencarian dilakukan di sekitar kantin dan ruang pangkas rambut, hingga akhirnya korban ditemukan tergantung di dalam kamar mandi masjid dengan menggunakan potongan kain sarung.

“Petugas segera menurunkan korban dan membawanya ke klinik rutan,” jelas Rahmad.

Saat olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang-barang seperti ember, kantong plastik hitam, dan potongan kain yang diduga digunakan oleh korban.

Dari hasil visum di RSUD Sambas, korban dinyatakan meninggal dunia dengan bekas jeratan di leher dan lebam di bagian punggung, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan lain di tubuhnya.

Rahmad menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban tanpa pemeriksaan forensik lebih lanjut.

“Pihak keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan tidak menuntut secara hukum,” tutup Rahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung menetapkan wajib lapor usai mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” tambah dia.

Harli menyampaikan bahwa pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pengalihan ini juga disertai jaminan dari istri Tian sebagai pihak penjamin.

Untuk memastikan pengawasan, Tian telah dipasangi alat pemantau elektronik (electronic monitoring device) guna mengawasi setiap pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

"Jadi, sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ujar dia.

“Penanganan perkara ini terus dilanjutkan untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung menetapkan wajib lapor usai mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” tambah dia.

Harli menyampaikan bahwa pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pengalihan ini juga disertai jaminan dari istri Tian sebagai pihak penjamin.

Untuk memastikan pengawasan, Tian telah dipasangi alat pemantau elektronik (electronic monitoring device) guna mengawasi setiap pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

"Jadi, sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ujar dia.

“Penanganan perkara ini terus dilanjutkan untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

LAHAT, KOMPAS.com - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan, melarikan diri setelah menjebol dinding sel menggunakan obeng.

Aksi pelarian ini terungkap pada Minggu (27/8/2025) ketika petugas menyadari bahwa beberapa tahanan telah kabur.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dan menangkap tiga dari delapan tahanan yang melarikan diri.

Tiga tahanan yang berhasil ditangkap adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Sementara itu, lima tahanan lainnya yang masih dalam pengejaran adalah Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29).

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menjelaskan bahwa para tahanan tersebut menjebol dinding ruang sel dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Setelah membuat lubang, mereka melarikan diri dari belakang ruang tahanan agar tidak terdeteksi oleh petugas.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," kata Novi, Senin (28/4/2025).

Para tahanan yang kabur melarikan diri ke arah hutan dan lereng gunung yang terletak di kawasan Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, serta Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyian mereka, petugas segera melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang melarikan diri.

"Penangkapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan kerja tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," tambah Kapolres.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi mengenai keberadaan tahanan yang masih buron.

Ia meminta agar lima tahanan yang kabur segera menyerahkan diri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali menjadi pembicaraan.

Kebijakan ini belum diimplementasikan karena menunggu payung hukum.

Penerapan ERP sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PPLE).

Kurnia Sari Aziza/Kompas.com Uji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Namun, rancangan tersebut belum juga disahkan atau ditandatangani.

Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan bahwa ERP sebagai satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa direalisasikan secepatnya.

"Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," ujar Susilo, saat ditemui dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, belum lama ini.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pendapatan dari jalan berbayar elektronik ERP jadi subsidi transportasi umum.

"Namun, itu pun tergantung lagi bahwa payung hukum atau ketentuan yang dibahas dalam Perda itu sudah tercantum dan dapat diterbitkan Perda-nya. Sehingga, menjadi cantolan bagi langkah-langkah selanjutnya bagi eksekutif atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan lanjutannya," kata Susilo.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta yang sekarang sudah setuju, tinggal bagaimana komunikasinya dengan DPRD.

"Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa, 2025," ujar Zulkifli kepada Kompas.com, saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Menurut Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), penerapan ERP akan berdampak juga pada peningkatan kualitas layanan dan jumlah pengguna transportasi publik.

Waktu tempuh kendaraan diyakini akan lebih cepat dari 10-30 persen di wilayah pusat kota karena turunnya volume lalu lintas kendaraan bermotor pribadi.

Selain itu, penggunaan transportasi umum juga diprediksi akan meningkat hingga 20 persen.

Sebab, masyarakat berpindah dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi umum.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun di pesisir Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat terus berlanjut.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan sempat ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Minggu (27/4/2025).

Penembakan terjadi saat Frits ikut melakukan pencarian terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun.

Saat itu, Frits bersama rombongan menginap di sebuah kamp yang berada tak jauh dari Sungai Rawara, lokasi Iptu Tomi Marbun diduga hilang dan tenggelam.

Sekitar pukul 07.10 WIT, Frits bersama empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara.

Tiba-tiba, dia bersama empat anggota polisi ditembaki oleh KKB dari arah seberang sungai.

“Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut,” kata Frits saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menambahkan, kehadiran dan keterlibatan Komnas HAM Papua dalam tim adalah ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah memasuki 4 bulan ini.

Dari penembakan itu, tim pengamanan Brimob yang tak jauh dari lokasi langsung melakukan penembakan balasan.

Alhasil, Frits dan keempat rekannya bisa lari dan menyelamatkan diri dari KKB yang melakukan penyerangan tersebut.

Usai penembakan itu, Frits bersama rekan-rekannya dievakuasi oleh tim Brimob ke lokasi yang lebih aman guna menghindari adanya tembakan dari KKB.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” ujarnya.

Pencarian Tomi Marbun Perlu diketahui bahwa Ketua Komnas HAM Papua sejak Senin (21/4/2025) sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan lanjut ke Distrik Moskona serta Mayerga.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki satu hari dan tiba di lokasi kejadian, di mana Iptu Tomi Marbun diduga mengalami musibah dan hilang.

Frits bersama tim pencarian Iptu Tomi Marbun berada di lokasi kejadian dari Selasa (22/4/2025) untuk melakukan pencarian dan rekonstruksi hingga Minggu (27/4/2025).

Diberitakan sebelumnya bahwa Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberang Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Kini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 07.10 WIT.

Penembakan terjadi saat Frits dan rombongan hendak mandi di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits terlibat dalam operasi pencarian dan rekonstruksi hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang sebelumnya dinyatakan hilang pada 18 Desember 2024 saat operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Frits menceritakan, sekitar pukul 06.00 WIT, ia bersama empat anggota kepolisian turun dari camp tempat mereka menginap menuju Sungai Rawara.

“Pada pagi hari Minggu, saya ditemani oleh empat anggota polisi turun dari camp ke Sungai Rawara untuk MCK (mandi, cuci, kakus), karena mau persiapan ibadah pagi di camp,” jelasnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu malam.

Setelah selesai, Frits sempat mengambil gambar aliran Sungai Rawara yang deras.

“Setelah saya mengambil gambar, tepatnya jam 07.10 WIT, lalu dari seberang sungai kami ditembak dari seberang sungai,” ungkapnya.

“Kami ada lima orang, yakni saya dan empat orang anggota kepolisian, sebanyak empat kali,” sambung dia.

Serangan mendadak itu membuat Frits dan keempat anggota kepolisian refleks berlari menyelamatkan diri.

“Setelah itu, anggota Brimob yang ada di sekitar langsung melakukan tembakan balasan guna melindungi kami, sehingga bisa lari menyelamatkan diri,” ujarnya.

Frits menambahkan, dirinya segera kembali ke camp untuk mengamankan diri.

“Di camp tidak hanya saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Jhonny Isir, yang juga ada di sekitar lokasi camp,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, pada 18 Desember 2024, saat operasi penangkapan terhadap KKB.

Operasi pencarian Iptu Tomi Marbun kini dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, dengan melibatkan ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut melakukan pencarian terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ikut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun yang hilang pada 18 Desember 2024.

Saat itu, Frits bersama rombongan menginap di sebuah kamp yang berada tak jauh dari Sungai Rawara, lokasi Iptu Tomi Marbun diduga hilang dan tenggelam.

Sekitar pukul 07.10 WIT, Frits bersama empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara.

Tiba-tiba, dia bersama empat anggota polisi ditembaki oleh KKB dari arah seberang sungai.

“Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menambahkan, kehadiran dan keterlibatan Komnas HAM Papua dalam tim adalah ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah memasuki 4 bulan ini.

Dari penembakan itu, tim pengamanan Brimob yang tak jauh dari lokasi langsung melakukan penembakan balasan.

Alhasil, Frits dan keempat rekannya bisa lari dan menyelamatkan diri dari KKB yang melakukan penyerangan tersebut.

Pasca penembakan itu, Frits bersama rekan-rekannya dievakuasi oleh tim Brimob ke lokasi yang lebih aman guna menghindari adanya tembakan dari KKB.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” ujarnya.

Pencarian Tomi Marbun

Perlu diketahui bahwa Ketua Komnas HAM Papua sejak Senin (21/4/2025) sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan lanjut ke Distrik Moskona serta Mayerga.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki satu hari dan tiba di lokasi kejadian, di mana Iptu Tomi Marbun diduga mengalami musibah dan hilang.

Frits bersama tim pencarian Iptu Tomi Marbun berada di lokasi kejadian dari Selasa (22/4/2025) untuk melakukan pencarian dan rekonstruksi hingga Minggu (27/4/2025).

Diberitakan sebelumnya bahwa Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberang Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Kini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.