KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

“Jadi enggak ada korelasinya sama Imigrasi Indonesia,” ungkap Achmad kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Tanggapan Ditjen Dukcapil

Tribunnews Ilustrasi akta kelahiran. Cara mengganti nama.

“Cuma kalau mengurus paspor, terkendala-terkendala (terus) juga, sebaiknya ganti nama saja,” tuturnya kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Meski demikian, seseorang perlu memahami sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengganti namanya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.

Mengajukan permohonan ke pengadilan dahulu

Perlu diingat, proses penggantian nama ini didahulukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Setelah mendapatkan surat penetapan penggantian nama dari pengadilan, kemudian mengurusnya ke Dukcapil.

“Pergi ke pengadilan, bermohon bahwa mau beralih nama,” ungkap Handayani.

“Nah berdasarkan surat penetapan pengadilan itu nanti, pergi ke Dukcapil kemudian diganti semuanya, mulai dari akta lahir, semuanya diganti. Dan itu resmi,” imbuhnya.

Perlu ada dasar untuk mengganti nama

Proses penggantian nama ini bisa dilakukan di pengadilan dan Dukcapil setempat, namun seseorang perlu mempunyai dasar untuk mengganti namanya.

Misalnya, surat dari Imigrasi yang menyatakan bahwa perlu mengganti nama karena terkendala dalam mengurus visa. Surat ini kemudian dibawa ke pengadilan.

“Kalau misalnya dapat dari luar (surat pernyataan dari pihak imigrasi negara tujuan), juga tidak apa-apa,” ucap Handayani .

“Bagi Dukcapil atau bagi pengadilan itu yang penting ada dasar suratnya. Jangan kemudian ini (karena) keinginan-keinginan liar,” lanjutnya.

Apabila seseorang tidak mendapatkan surat pernyataan dari imigrasi, maka bisa membuat surat permohonan sendiri.

Surat ini berisi permohonan untuk mengganti nama atas pertimbangan karena kesulitan mengurus visa yang bisa menghambat izin masuk ke negara tujuan.

“Untuk itu, ‘saya berkeyakinan dan berkeinginan untuk mengganti nama. Dengan demikian, saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya’,” ujar Handayani.

“Bagusnya (surat penyataan) pakai meterai, supaya berkekuatan hukum,” tambahnya.

Sebaiknya nama terdiri dari 2 kata

Namun perlu diingat bahwa saat mengganti nama tersebut, disarankan minimal terdiri dari dua kata.

Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan penulisan nama di paspor harus lebih dari satu kata.

“Tapi konsekuensinya sekali ganti, jangan bolak balik. Itu saja terus, semua dokumen kependudukannya nanti akan diganti,” kata Handayani.

“Nanti ada catatan pinggir di akta kelahiran, akan ada ini, akan ada itu. Jadi dengan demikian, namanya yang resmi adalah nama yang baru itu,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (21), mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kalau saat ini dua yang kami sampaikan dan permohonan. Saksi itu inisial, tetap kami jaga rahasianya bahwa adik-adik itu minta, kalau ada apa-apa dengan kami tolong selamatkan kami supaya kami juga bisa mengatakan yang benar adalah benar," ucap kuasa hukum keluarga Kenzha, Samuel Parasian Sinambela, di Kantor LPSK, Senin (28/4/2025).

Samuel menjelaskan, permohonan perlindungan bisa bertambah, mengingat ada saksi lain yang telah memberikan keterangan, tetapi juga menginginkan perlindungan.

"(Soal) Kasus pengeroyokan terhadap Kenzha yang dihentikan oleh Kapolres Jakarta Timur, pihak keluarga sudah melaporkan juga sebelumnya di Polda Metro Jaya dan melaporkan Kapolres tersebut atas SP3-nya di Divisi Propam Mabes Polri. Maka saksi-saksi yang sebetulnya melihat, mengetahui akan speakup, namun mereka minta dilindungi," ucap Samuel.

Samuel mengungkapkan, saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan telah menerima ancaman verbal.

"Saksi secara ancaman mungkin melalui WA dan sebagainya nah ini artinya secara psikis (ancaman) sudah dilakukan nah tinggal bagaimana mereka mengatakan seperti apa," ungkapnya.

Kedua saksi tersebut, kata Samuel, meminta perlindungan fisik karena khawatir akan adanya intimidasi berlebihan ketika mereka sedang beraktivitas.

"Jenis perlindungan saat ini adalah perlindungan terhadap fisik tubuhnya jika kalau nanti mereka diintimidasi atau ditakut-takuti untuk di-drop out ataupun sanksi apa pun," ucapnya.

Diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

"Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan," ujar Nicolas, Kamis.

Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam, Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.

Dengan demikian, kata Nicolas, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.

"Bukanlah merupakan suatu tindak pidana, untuk itu penyelidikan akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyidikan," kata Nicolas.

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.

“Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” tegas mantan Kapolri itu.

Tito mengatakan Undang-Undang Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil.

Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

“Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.

“Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.

Untuk itu, dirinya mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi.

Ia mencontohkan kasus pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindakan pidana yang harus diproses sesuai hukum.

“Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Elita Budiati mendesak pembentukancoast guard untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, pembentukan coast guard makin penting lantaran Indonesia belum memiliki coast guard, sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.

Terlebih, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang saat ini menjaga keamanan laut tidak memiliki fungsi penegakan hukum.

"Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai coast guard. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan coast guard. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum," kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.

Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.

"Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan," tuturnya.

Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.

Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.

"Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali," bebernya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya coast guard.

Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.

"Memang bentuknya coast guard-nya macam-macam. Di Australia itu ada maritime border coast protection, itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," bebernya.

"Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," imbuh dia.

SUKOHARJO, KOMPAS.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Zaenal Mustofa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas dugaan penggunaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik mahasiswa UMS.

Kepala Bagian Hukum, Layanan Persyarikatan, dan Umum Biro Rektorat UMS, Bambang Sukoco, menyatakan pihaknya telah dimintai keterangan oleh kepolisian.

"Kami terus melakukan kajian itu. Tapi belum melakukan langkah-langkah karena ini wilayah dari kepolisian. Sebagai institusi yang taat hukum ketika diminta keterangan kita kasihkan data-data yang kita miliki," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, NIM dan transkrip nilai yang diduga digunakan Zaenal milik mahasiswa UMS yang saat itu sudah tidak aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan didata kami data NIM itu data mahasiswa lain pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak aktif," ungkap dia.

Zaenal Mustofa Tersangka Pemalsuan NIM

Zaenal Mustofa merupakan anggota tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Belakangan, Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik. Ia diduga menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa UMS, untuk mendaftar dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Surakarta (Unsa).

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, membenarkan bahwa Zaenal telah resmi menjadi tersangka sejak Jumat (18/4/2025).

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Zaenudin.

Kasus Dilaporkan Sejak 2023

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi pada Oktober 2023 oleh sesama pengacara, Asri Purwanti.

Asri menuturkan, ia bersama AW sempat mengecek ke UMS untuk memastikan keaslian data akademik yang digunakan Zaenal.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW) kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," ujar Asri.

KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan, menjadi sasaran tembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (27/4/2025).

Penembakan terjadi saat ia melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat,

Penembakan terjadi ketika Frits dan empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara sekitar pukul 07.10 WIT. Dari seberang sungai, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan yang mengarah ke rombongan mereka.

"Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut," ujar Frits saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menjelaskan, dirinya bersama rombongan Komnas HAM Papua ikut bergabung dalam tim pencarian untuk melakukan penyelidikan dan rekonstruksi terkait hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah hampir empat bulan tidak ditemukan.

Setelah penembakan terjadi, tim pengamanan Brimob yang berada tak jauh dari lokasi langsung memberikan tembakan balasan. Hal ini memungkinkan Frits dan keempat anggota polisi melarikan diri dan menyelamatkan diri dari serangan KKB.

Pasca-insiden, Frits bersama rombongan segera dievakuasi ke lokasi yang lebih aman oleh tim Brimob.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” katanya.

Kronologi Penembakan

Frits menceritakan, pada Minggu pagi, sekitar pukul 06.00 WIT, ia dan empat anggota polisi turun dari camp menuju Sungai Rawara untuk mandi, mencuci, dan buang air, sebagai persiapan ibadah pagi.

"Pada pagi hari Minggu, saya ditemani oleh empat anggota polisi turun dari camp ke Sungai Rawara untuk MCK (mandi, cuci, kakus), karena mau persiapan ibadah pagi di camp," jelasnya.

Setelah selesai, Frits sempat mengabadikan foto aliran deras Sungai Rawara. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 07.10 WIT, tembakan dari seberang sungai tiba-tiba mengarah ke mereka.

"Setelah saya mengambil gambar, tepatnya jam 07.10 WIT, lalu dari seberang sungai kami ditembak," ungkap Frits.

"Kami ada lima orang, yakni saya dan empat orang anggota kepolisian, sebanyak empat kali," tambahnya.

Serangan mendadak itu membuat Frits dan rombongannya refleks berlari untuk menyelamatkan diri. Tim Brimob yang berada di sekitar lokasi segera melakukan tembakan balasan untuk melindungi mereka.

"Setelah itu, anggota Brimob yang ada di sekitar langsung melakukan tembakan balasan guna melindungi kami, sehingga bisa lari menyelamatkan diri," ujarnya.

Frits kemudian segera kembali ke camp untuk mengamankan diri. Ia juga mengungkapkan bahwa saat itu di camp juga terdapat Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir.

"Di camp tidak hanya saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Jhonny Isir, yang juga ada di sekitar lokasi camp," tutupnya.

Pencarian Iptu Tomi Marbun

Sebagai informasi, Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang pada 18 Desember 2024, saat melakukan operasi penangkapan terhadap KKB di wilayah Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

Diduga, Tomi Marbun hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara yang memiliki arus deras.

Sejak saat itu, operasi pencarian terus dilakukan dan kini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel SAR Brimob, pengamanan Brimob, serta Polres Teluk Bintuni.

Frits bersama tim pencarian sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni sejak Senin (21/4/2025) dan melanjutkan perjalanan menuju Distrik Moskona serta Mayerga.

Mereka kemudian berjalan kaki selama satu hari untuk sampai ke lokasi kejadian, dan melakukan pencarian serta rekonstruksi sejak Selasa (22/4/2025) hingga insiden penembakan terjadi pada Minggu (27/4/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Roberthus Yewen | Editor: Farid Assifa, David Oliver Purba, Bilal Ramadhan)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota kepolisian selamat dari tembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat berada di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Frits berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, di Sungai Rawara.

Pencarian dan rekonstruksi kasus itu dilakukan oleh ratusan personel gabungan dari Brimob Polda Papua dan Polres Bintuni.

Frits tampak tiarap di salah satu kamp sambil merekam video terjadinya tembakan balasan yang dilakukan oleh personel pengamanan Brimob Polda Papua ke arah seberang Sungai Rawara, lokasi KKB melakukan penembakan pertama kali.

Dalam posisi tertidur di dalam kamp, Frits mengatakan, dirinya bersama rombongan harus berlindung karena adanya penembakan yang dilakukan oleh KKB ke arah kamp lokasi pencarian Iptu Marbun.

“Harus berlindung, karena bunyi tembakan ke arah kami, sehingga harus berlindung,” kata Frits dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dalam video itu juga terdengar beberapa kali tembakan balasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Brimob guna memberikan perlindungan terhadap rombongan pencarian Iptu Marbun yang dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

“Tahan tembakan, tahan tembakan dulu. Tahan tembakan, tahan tembakan,” perintah salah satu komandan dari rombongan untuk menginstruksikan anggota menahan tembakan.

“Tuhan tolong kami,” kata Frits dalam video tersebut.

Pasca-penembakan ini, Ketua Komnas HAM Papua bersama Kapolda Papua Barat dan beberapa warga sipil yang ikut melakukan pencarian dievakuasi menggunakan helikopter milik Polda ke Distrik Moskona.

Diberitakan sebelumnya bahwa Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberang Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Kini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan bahwa anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Diketahui, LPSK terkena efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Sehingga, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Menurut Achmadi, LPSK pasti akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi anggaran untuk pengobatan saksi dan korban tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu,” ujarnya.

Achmadi menambahkan, LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran HAM berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," katanya.

Lebih lanjut, Achmadi mengatakan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas soal evaluasi kinerja dan anggaran.

Namun, dia enggan membeberkan apakah nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban turut dibahas dalam rapat tersebut.

“(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu,” ujar Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran pemeirntah.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR pada 13 Februari 2025.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar profesional dan berkualitas.

Pengaturan tersebut penting jika melihat sejumlah kejadian yang melibatkan ormas dan meresahkan masyarakat.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujar Pigai lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2025).

Ia mengatakan, wacana revisi UU Ormas perlu dipandang dari sisi positif dan tidak dilihat sebagai alat untuk pembatasan berserikat atau union busting.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai.

Ia pun menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang waktu itu dibuat untuk membubarkan sejumlah ormas.

Pendekatan peraturan ini perlu dilakukan untuk menertibkan ormas, tetapi tetap dalam tujuan memajukan demokrasi di Indonesia.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ujar Pigai.

13 Larangan Ormas

Dalam UU Ormas sendiri diatur 13 larangan untuk ormas. Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.

Larangan untuk ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ormas dijelaskan lima larangan, yakni:

1. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
2. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
3. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas;
4. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
5. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ormas, diatur lima larangan lainnya:

1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
5. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mengatur dua larangan, yakni sebagai berikut:

1. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Terakhir dalam Pasal 59 ayat (4), ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pembubaran

Pemerintah pusat atau daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar Pasal 59 UU Ormas. Salah satunya adalah pembubaran atau pencabutan status hukum ormas.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi administratif terdiri dari empat hal yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian bantuan dan/atau hibah;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Diketahui, ormas menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (21), mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kalau saat ini dua yang kami sampaikan dan permohonan. Saksi itu inisial, tetap kami jaga rahasianya bahwa adik-adik itu minta, kalau ada apa-apa dengan kami tolong selamatkan kami supaya kami juga bisa mengatakan yang benar adalah benar," ucap kuasa hukum keluarga Kenzha, Samuel Parasian Sinambela, di Kantor LPSK, Senin (28/4/2025).

Samuel menjelaskan, permohonan perlindungan bisa bertambah, mengingat ada saksi lain yang telah memberikan keterangan, tetapi juga menginginkan perlindungan.

"(Soal) Kasus pengeroyokan terhadap Kenzha yang dihentikan oleh Kapolres Jakarta Timur, pihak keluarga sudah melaporkan juga sebelumnya di Polda Metro Jaya dan melaporkan Kapolres tersebut atas SP3-nya di Divisi Propam Mabes Polri. Maka saksi-saksi yang sebetulnya melihat, mengetahui akan speakup, namun mereka minta dilindungi," ucap Samuel.

Samuel mengungkapkan, saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan telah menerima ancaman verbal.

"Saksi secara ancaman mungkin melalui WA dan sebagainya nah ini artinya secara psikis (ancaman) sudah dilakukan nah tinggal bagaimana mereka mengatakan seperti apa," ungkapnya.

Kedua saksi tersebut, kata Samuel, meminta perlindungan fisik karena khawatir akan adanya intimidasi berlebihan ketika mereka sedang beraktivitas.

"Jenis perlindungan saat ini adalah perlindungan terhadap fisik tubuhnya jika kalau nanti mereka diintimidasi atau ditakut-takuti untuk di-drop out ataupun sanksi apa pun," ucapnya.

Diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

"Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan," ujar Nicolas, Kamis.

Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam, Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.

Dengan demikian, kata Nicolas, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.

"Bukanlah merupakan suatu tindak pidana, untuk itu penyelidikan akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyidikan," kata Nicolas.