KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa penegak hukum bakal menindak tegas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Budi Gunawan, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena kerap melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.

"Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan," kata pria yang akrab disapa BG di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antaranews.

BG memastikan bahwa penegak hukum harus mengambil tindakan tegas ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

Lebih lanjut, BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.

Hasil dari rapat tersebut adalah Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

"Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua," ujar BG.

Dia juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

"Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” kata BG.

Diberitakan sebelumnya, aksi premanisme oleh ormas kembali menjadi sorotan setelah terjadi pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat.

Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Prabowo belum mencari pengganti Hasan.

"Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.

Menurut Prasetyo, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025 lalu.

Surat itu dikirimkan ke Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

“Saya suruh istri saya mencari tas yang berisi uang tersebut dari tumpukan barang-barang yang dibawa (dari apartemen) ke Medan,” kata Mangapul.

Dalam perkara ini, Mangapul dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai, Mangapul terbukti menerima suap sebesar 36.000 dollar Singapura untuk membebaskan Ronald Tannur.

Jaksa juga menilai, Mangapul terbukti menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada guru sekaligus pelatih tim futsal yang diduga membanting siswa SD hingga mengalami cedera saat pertandingan.

Eri menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk menangani kasus dugaan kekerasan ini secara menyeluruh.

"Saya sudah memerintahkan Dispendik dan Inspektorat untuk menjadikan kasus ini atensi khusus. Akan diberi sanksi terberat juga sudah laporan ke polisi," ujarnya di Balai Kota pada Selasa (29/4/2025).

Keluarga korban, seorang siswa berinisial BAI (11), melaporkan pelatih yang berinisial BAZ (33) ke Polrestabes Surabaya pada Minggu (27/4/2025).

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/389/IV/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, dengan tuduhan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terkait kekerasan terhadap anak.

Eri menegaskan pentingnya sikap kasih sayang dari para guru dalam proses mendidik siswa.

"Ini soal keselamatan anak-anak kita, melindungi mereka dari ancaman bahaya di sekitar. Pelaku harus diberikan sanksi berat," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa.

"Guru seharusnya digugu (menjadi teladan) dan ditiru (oleh siswa). Terima kasih kepada semua guru di Surabaya yang telah berkinerja baik, yang melanggar ya harus disanksi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan sekelompok anak mengenakan jersey hijau mendatangi tenda biru dan berselebrasi.

Dalam video tersebut, seorang pria berpakaian kemeja dan bertopi hitam tiba-tiba berlari mendekati mereka, mendorong salah satu anak hingga terpental.

Pria tersebut juga terlihat menunjuk anak yang sudah terjatuh, sebelum akhirnya didatangi oleh dua wasit dan beberapa orang lainnya, yang membuat suasana semakin panas.

Menurut akun Instagram @surabayakabarmetro, pertandingan tersebut adalah semifinal antara MI Alhidayah dan SD Simolawang Kip yang berlangsung di SMP Labschool Unesa, JI Kawung.

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI Alhidayah dan pemain MI Alhidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," tulis akun tersebut.

Akun yang sama juga melaporkan bahwa korban mengalami trauma akibat insiden tersebut dan mengalami keretakan pada tulang ekornya.

KOMPAS.com - Endang, pengelola jembatan perahu di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, menilai aksi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memasang spanduk peringatan di jembatan miliknya sebagai tindakan yang tidak produktif.

"Itu gak ada kerjaan. BBWS kan punya pemerintah, kita kan masyarakat, yang penting gak merusak lingkungan," ujar Endang saat dikonfirmasi Kompas.com di lokasi, Selasa (29/4/2025).

Sebelumnya, BBWS Citarum memasang spanduk bertuliskan bahwa jembatan perahu tersebut tidak memiliki izin resmi.

Mereka menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keberadaan jembatan itu melanggar aturan.

Tanpa adanya izin tersebut, pembangunan dan pengoperasian jembatan perahu di atas sungai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Namun, pria yang kerap disapa Haji Endang ini menyatakan bahwa jembatan perahunya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), meski ia tidak mempermasalahkan jika keberadaan jembatan itu dianggap ilegal.

"Walaupun saya izin sebenarnya ada yah, boleh lah anggap saya ilegal, tapi manfaatnya banyak, dibilang dia berbayar, saya kan bukan baru sekarang udah 15 tahun berjalan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp 2.000 bagi pengendara yang melintas tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi digunakan untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan.

"Itu untuk maintenace atau perawatan jembatan, jalan, penerangan, hingga gaji karyawan," jelasnya.

Endang bahkan menyarankan agar BBWS melihat langsung manfaat jembatan bagi masyarakat sekitar ketimbang sekadar mengkritisi aspek legalitas.

Ia juga siap menandatangani pernyataan jika terjadi hal di luar tanggung jawab BBWS. (Kontributor Karawang Farida Farhan|Editor: Eris Eka Jaya)

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum model Paula Verhoeven akan melaporkan akun media sosial yang mengungkapkan rekam medis buruk sang klien.

Sebagai informasi, setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Baim Wong, muncul unggahan detail dokumen putusan di sebuah akun Instagram.

Di dalamnya tertulis bahwa Paula pernah sakit HIV.

"Itu satu hal, nanti memang ada beberapa langkah hukum yang kami lakukan," kata Erwin Natosmal di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin menuturkan bahwa mereka masih mengumpulkan bukti untuk dilaporkan.

"Secepatnya, sedang kami analisis tentang sejauh mana, mana yang bisa masuk ranah Dewan Pers, mana yang tidak bisa," kata Erwin.

Erwin juga mengadukan pemberitaan media massa yang bersumber dari akun Instagram tersebut.

Sebelumnya, pada 24 April, tim kuasa hukum dan Paula telah melaporkan tindakan tidak profesional humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, ke Komisi Yudisial.

Suryana mengungkapkan rincian putusan sidang Paula dan Baim, yakni Paula dinyatakan terbukti berselingkuh dengan seorang pria berinisial NS.

Paula pun telah mengajukan banding tentang hasil putusan cerai tersebut.

KOMPAS.com - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan, melarikan diri setelah menjebol tembok ruang sel menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Aksi pelarian itu diketahui pada Minggu (27/8/2025) ketika petugas mendapati beberapa tahanan tidak berada di tempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto menjelaskan bahwa para tahanan memanfaatkan situasi sepi di sekitar ruang tahanan untuk melancarkan aksi mereka.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," ujarnya, Senin (28/4/2025).

Setelah berhasil menjebol dinding, para tahanan kabur melalui bagian belakang ruang tahanan agar tidak terdeteksi oleh petugas.

Siapa Saja Tahanan yang Kabur dan Sudah Ditangkap?

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Dari delapan tahanan yang melarikan diri, tiga di antaranya berhasil ditangkap kembali oleh tim gabungan kepolisian.

Mereka adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24). Ketiganya ditangkap saat bersembunyi di wilayah perbukitan dan hutan yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.

Lima tahanan lainnya yang masih dalam pengejaran hingga saat ini adalah Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29).

Kapolres Novi menyatakan bahwa pengejaran terus dilakukan dan pihaknya akan bekerja tanpa lelah hingga semua tahanan berhasil ditangkap.

Ia juga mengimbau keluarga dan masyarakat agar memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para buronan tersebut.

Apa Sanksi bagi Petugas yang Lalai?

Sebagai langkah awal dalam penegakan disiplin internal, tiga anggota polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan saat kejadian telah dikenakan sanksi berupa penempatan di tempat khusus (Patsus). Ketiganya juga tengah diperiksa oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lahat.

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," ujar Kapolres Novi Edyanto, Selasa (29/4/2025).

Pemeriksaan oleh Propam ini bertujuan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam pengawasan tahanan.

Jika terbukti, mereka akan dikenakan sanksi administratif maupun disiplin sesuai aturan internal Polri.

Kapolres Novi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran prosedur, baik oleh tahanan maupun petugas jaga.

Ia juga memastikan bahwa Polres Lahat terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengamanan tahanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan, baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," tambahnya.

Kepolisian juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi hingga penangkapan tiga tahanan berhasil dilakukan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "8 Tahanan Kabur Jebol Dinding Sel, 3 Polisi Lahat Kena Sanksi Patsus".

LAHAT, KOMPAS.com - Tiga polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan Polres Lahat dikenakan sanksi berupa penahanan di Tempat Khusus (Patsus) pasca kaburnya delapan orang tahanan dengan menjebol tembok sel.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto mengatakan, selain dilakukan patsus, ketiga personel itu pun kini telah diperiksa oleh Propam Polres Lahat karena diduga adanya kelalaian mereka dalam bertugas.

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," kata Novi Edyanto, Selasa (29/4/2025).

Menurut Novi, Propam Polres Lahat saat ini masih melakukan pendalaman untuk menyelidiki kaburnya delapan tahanan tersebut setelah berhasil menjebol tembok sel dengan menggunakan obeng.

Selain itu, mereka juga masih terus mengejar lima orang tahanan yang belum tertangkap.

Sementara, tiga di antaranya telah lebih dulu tertangkap saat bersembunyi di hutan lereng gunung kawasan Kabupaten Muara Enim dan Lahat.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan tahanan di Polres Lahat melarikan diri setelah menjebol dinding dengan menggunakan obeng.

Aksi pelarian delapan tahanan ini diketahui pada Minggu (27/8/2025).

Petugas yang mengetahui tahanan kabur langsung melakukan pencarian.

Sehingga, tiga orang di antaranya kini telah tertangkap.

Para tahanan yang kabur dan tertangkap tersebut diketahui bernama Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Sementara, lima tahanan lainnya yakni Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29) kini masih dalam pengejaran.

Modus menjebol dinding ruang sel

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto mengatakan, para tahanan itu menjebol dinding ruang sel dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Setelah terbuat lubang, mereka kemudian kabur dari belakang ruang tahanan agar tidak diketahui petugas.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," kata Novi, Senin (28/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mengadu ke Dewan Pers pada Selasa (29/4/2025) terkait pemberitaan perceraian sang model dengan aktor Baim Wong.

Erwin Natosmal dan Ainul Yaqin mendatangi Dewan Pers lantaran merasa data pribadi Paula tersebar ke publik.

"Ada 2 poin untuk audensi kita hari ini. Yang pertama kita beraudensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespons tentang data pribadi, terutama yang spesifik seperti data rekam medis," ujar Erwin di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Erwin menuturkan ada media massa yang tidak menghargai data pribadi Paula.

"Soal bagaimana data pribadi ditulis di sana. Misalnya, apakah rekam medis bisa tidak untuk ditulis sebagai data mereka di sana?" tutur Erwin.

Menurut Erwin, Dewan Pers menyambut baik kedatangan mereka.

"Bahkan mengusulkan tim kuasa hukum Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang, tanda kutip, kurang bisa merespons data pribadi," ucap Erwin.

Erwin menambahkan, pihaknya bukan mau memberi hukuman, tetapi sebagai bagian untuk menjaga kredibilitas.

Paula tak ikut hadir karena waktunya tak pas dengan kegiatannya.

Tim kuasa hukum juga enggan menjawab kondisi Paula sekarang seperti apa.

Seperti diketahui, gugatan cerai Baim terhadap Paula dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu.

Setelah itu, muncul rumor di media sosial bahwa Paula mengidap HIV sejak sebelum menikah, namun tak ada bantahan ataupun klarifikasi lebih lanjut.