JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (bansos) bisa melanggar hak privasi.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial.

Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," ucapnya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM," ujarnya lagi.

Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan bansos dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

Acara itu dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

Hal itu mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak," ucap Dedi.

"Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun," lanjutnya.

"Akhirnya, saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata, sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Kasus dugaan penahanan ijazah mantan karyawan oleh perusahaan di Pekanbaru, Riau, terus menjadi sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

"Pihak yang menahan ijazah bisa terkena tuntutan perdata. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum," ujar Rawa saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Jumat (2/5/2025).

Menurut Rawa, penahanan ijazah menghambat hak dasar pemiliknya, termasuk akses terhadap pekerjaan, dan dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial.

"Pasal ini memperkuat posisi pemilik ijazah yang kehilangan hak perlindungan harta pribadinya. Sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 36 ayat (2) UU HAM, tentang perampasan hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Begitu juga pada Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perlakuan diskriminatif dan tidak adil," jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut belum ada aturan hukum secara eksplisit yang melarang penahanan ijazah oleh perusahaan, sehingga regulasi daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Seharusnya diisi kekosongan Undang-Undang tersebut oleh peraturan daerah kota dan kabupaten. Seperti di Jawa Timur, yang mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, tentang pelarangan menahan ijazah bagi pekerja," katanya.

Rawa mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar segera membuat atau merevisi peraturan daerah terkait ketenagakerjaan.

"Pemerintah provinsi harus segera membuat atau merevisi perda tenagakerja, yang salah satu pasalnya berisi larangan jaminan ijazah bagi tenaga kerja, dan larangan menahan ijazah bagi perusahaan dengan sanksi pidana dan perdata," tegas Rawa.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah 12 mantan karyawan perusahaan ekspedisi Sanel Tour and Travel Pekanbaru melapor ke Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, karena ijazah mereka ditahan perusahaan.

Mereka juga telah membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, lantaran kesulitan mencari pekerjaan.

Kasus ini turut menjadi perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Para mantan karyawan akhirnya melaporkan perusahaan ke Polda Riau atas dugaan penggelapan ijazah.

AUSTIN, KOMPAS.com — Seorang hakim federal di Texas memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melanggar hukum karena menggunakan undang-undang era perang untuk mendeportasi imigran.

Ironisnya, keputusan ini berasal dari hakim yang dulunya ditunjuk secara langsung oleh Trump, Fernando Rodriguez.

Menurut Rodriguez, penggunaan undang-undang Alien Enemies Act (AEA) oleh Trump untuk menahan dan mendeportasi anggota geng Venezuela Tren de Aragua (TdA) melampaui batas kewenangan hukum.

Trump diketahui mulai menggunakan undang-undang langka dari tahun 1798 tersebut pada 15 Maret lalu.

Ia juga mengirim dua pesawat berisi para tersangka ke penjara di El Salvador.

Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut geng TdA sebagai ancaman nyata dan telah melakukan hal yang sebanding dengan “invasi” terhadap wilayah AS.

Trump juga menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang di balik kegiatan geng tersebut.

Namun, Hakim Rodriguez menegaskan bahwa seorang presiden tidak bisa secara sepihak menyatakan adanya invasi atau ancaman dari negara asing untuk mengaktifkan AEA.

“Membiarkan presiden mendefinisikan sendiri kondisi untuk menggunakan AEA, lalu menyatakan kondisi itu telah terpenuhi, berarti memberikan kekuasaan tanpa batas pada cabang eksekutif,” tulis Rodriguez dalam putusan setebal 36 halaman itu.

Ia juga menambahkan, pemerintahan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk menahan, memindahkan, ataupun mendeportasi warga Venezuela berdasarkan AEA.

Keputusan hakim federal ini disambut baik oleh American Civil Liberties Union (ACLU), organisasi hak sipil yang mengajukan gugatan untuk menghentikan deportasi.

“Pengadilan menegaskan bahwa presiden tidak bisa sembarangan mendeklarasikan invasi dan menggunakan hukum perang di masa damai,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU.

“Undang-undang dari abad ke-18 ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Ini adalah keputusan yang sangat penting,” imbuhnya.

ACLU turut mengkritik pengiriman para tersangka ke penjara El Salvador, yang dikenal memiliki kondisi yang keras dan penuh pelanggaran HAM.

Selain itu, para pengacara menyebut bahwa beberapa warga Venezuela yang telah dideportasi ditangkap hanya berdasarkan penampilan fisik, seperti tato, tanpa bukti keanggotaan geng yang jelas.

Kasus yang paling disorot adalah Kilmar Abrego Garcia, warga negara bagian Maryland, yang dideportasi ke penjara El Salvador.

Hingga kini, ia belum dibebaskan meskipun pemerintah telah mengakui penangkapan tersebut sebagai kesalahan administratif.

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

Menurut Eddy, kehadiran Prabowo mencatatkan sejarah tersendiri karena menjadi presiden pertama di era reformasi yang turun langsung dalam aksi May Day.

"Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi Mayday setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (1/5/2025).

Ia menilai, partisipasi Prabowo dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar, merangkul, dan memperjuangkan aspirasi para buruh.

Eddy menyebut hal ini sebagai simbol kuat keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja.

Dalam momentum peringatan Hari Buruh, Eddy juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja dan menekankan peran vital buruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Momentum 1 Mei harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari terciptanya ekosistem usaha dan investasi yang sehat," tutur dia.

Anggota DPR RI Komisi XII ini menegaskan bahwa keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui jaminan iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Secara khusus, Eddy menyoroti maraknya praktik premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) sebagai ancaman serius bagi dunia usaha dan investasi.

"Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi," tegas dia.

Dia menyerukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi.

"Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri," tutur dia.

PADANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, mengumumkan bahwa pihaknya, bersama Polresta Bukittinggi, akan membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan yang mengakibatkan dua warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi meninggal dunia.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," ujar Marselina kepada wartawan pada Kamis (1/5/2025) di Bukittinggi.

Dari pemeriksaan awal, Marselina menjelaskan bahwa keracunan tersebut diduga disebabkan oleh alkohol oplosan yang digunakan untuk pembuatan parfum, yang dicampurkan dengan minuman sachet, batu es, dan air.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelasnya.

Marselina menegaskan bahwa jika ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus ini, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. "Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi minuman alkohol oplosan.

Salah satu warga binaan dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, saat dihubungi Kompas.com pada hari yang sama.

Yessy juga mengonfirmasi bahwa satu di antara warga binaan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, dan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Dengan demikian, total korban meninggal akibat insiden ini menjadi dua orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum aktor Baim Wong, Fahmi Bachmid, mengatakan tudingan KDRT dari kliennya tidak terbukti di sidang cerai.

Rangkaian sidang perceraian Baim dan Paula telah mencapai ujung pada 16 April lalu.

"Jadi berdasarkan putusan dalam pertimbangan itu tidak terbukti adanya KDRT," kata Fahmi dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/4/2025).

"Tidak ada fakta-fakta, dalam fakta-fakta persidangan tidak ada itu KDRT," lanjut Fahmi.

Sebelumnya, tudingan KDRT ini diungkapkan oleh kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, setelah mengadu ke Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Siti mengungkapkan Paula mengalami empat bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

KDRT tersebut terjadi dua tahun belakangan ini dan kemudian dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Paula baru mengadukan hal tersebut karena selama ini mempertimbangkan kepentingan kedua putranya.

Meskipun gugatan cerai Baim telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula kini sedang mengajukan banding.

Lalu, Baim juga berniat mengajukan banding.

KOMPAS.com - Dua warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi tewas usai pesta miras oplosan.

Selain itu, sekitar 23 warga binaan mengalami keracunan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, mengonfirmasi bahwa penyebab keracunan adalah alkohol oplosan.

Marselina menjelaskan, alkohol tersebut berasal dari sisa kegiatan kemandirian pembuatan parfum yang dilakukan oleh para warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk mereka menghapus tato," ungkap Marselina kepada wartawan pada Kamis (30/5/2025) di Bukittinggi.

Ia menjelaskan bahwa alkohol tersebut disalahgunakan dengan dicampurkan bersama minuman sachet, batu es, dan air, yang kemudian dikonsumsi oleh warga binaan, sehingga menyebabkan keracunan.

Sebelumnya, diberitakan bahwa puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah menggelar pesta minuman alkohol oplosan.

Dari insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Yessy menambahkan bahwa satu di antara mereka dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sementara itu, 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, dan satu orang lagi juga dilaporkan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal menjadi dua orang.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan di dalam lapas serta potensi penyalahgunaan barang-barang yang diperuntukkan bagi kegiatan kemandirian warga binaan.

KOMPAS.com - Dua warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi tewas usai pesta miras oplosan.

Selain itu, sekitar 23 warga binaan mengalami keracunan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, mengonfirmasi bahwa penyebab keracunan adalah alkohol oplosan.

Marselina menjelaskan, alkohol tersebut berasal dari sisa kegiatan kemandirian pembuatan parfum yang dilakukan oleh para warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk mereka menghapus tato," ungkap Marselina kepada wartawan pada Kamis (30/5/2025) di Bukittinggi.

Ia menjelaskan bahwa alkohol tersebut disalahgunakan dengan dicampurkan bersama minuman sachet, batu es, dan air, yang kemudian dikonsumsi oleh warga binaan, sehingga menyebabkan keracunan.

Sebelumnya, diberitakan bahwa puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah menggelar pesta minuman alkohol oplosan.

Dari insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Yessy menambahkan bahwa satu di antara mereka dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sementara itu, 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, dan satu orang lagi juga dilaporkan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal menjadi dua orang.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan di dalam lapas serta potensi penyalahgunaan barang-barang yang diperuntukkan bagi kegiatan kemandirian warga binaan.

PADANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, mengonfirmasi bahwa penyebab keracunan yang menimpa 23 warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi adalah alkohol oplosan.

Menurut Marselina, alkohol tersebut berasal dari sisa kegiatan kemandirian pembuatan parfum yang dilakukan oleh para warga binaan.

"Sekitar 200 mililiter diambil oleh tamping atau warga binaan kepercayaan untuk penghapus tato," ungkap Marselina kepada wartawan pada Kamis (30/5/2025) di Bukittinggi.

Ia menjelaskan bahwa alkohol tersebut disalahgunakan dengan dicampurkan bersama minuman sachet, batu es, dan air, yang kemudian dikonsumsi oleh warga binaan, sehingga menyebabkan keracunan.

Sebelumnya, diberitakan bahwa puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah menggelar pesta minuman alkohol oplosan.

Dari insiden tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 22 lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessy Kurniati, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Yessy menambahkan bahwa satu di antara mereka dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sementara itu, 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, dan satu orang lagi juga dilaporkan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal menjadi dua orang.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan di dalam lapas serta potensi penyalahgunaan barang-barang yang diperuntukkan bagi kegiatan kemandirian warga binaan.

Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

PAGAR ALAM, KOMPAS.com –Sapani bin Baruni, tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam, yang kabur setelah melompat dari mobil usai menjalani sidang, akhirnya menyerahkan diri ke polisi.

Penyerahan diri tersebut terjadi pada Rabu (30/4/2025), dengan diantarkan langsung oleh keluarganya ke Polres Pagar Alam.

Kabag Ops Polres Pagar Alam, Kompol Herry Widodo, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya melakukan pencarian terhadap Sapani setelah menerima informasi mengenai kaburnya tiga tahanan yang mengikuti sidang pada Selasa (29/4/2025).

Dalam pencarian tersebut, satu tahanan bernama Aryo Dimas berhasil ditangkap beberapa jam setelah kejadian saat berada di Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam.

Sementara itu, Sapani menyerahkan diri dengan bantuan keluarganya.

“Hari ini, tahanan tersebut sudah diserahkan kembali ke jaksa dan ditahan di Lapas. Total sudah dua yang tertangkap, yakni Aryo Dimas dan Sapani. Satu lagi, Sulhadinata, masih dalam pengejaran,” kata Herry pada Kamis (1/5/2025).

Herry menambahkan bahwa pihaknya terus memburu Sulhadinata yang diduga menjadi otak dari pelarian tahanan Kejari Pagar Alam.

Petugas pun meminta Sulhadinata untuk menyerahkan diri sebelum tindakan tegas diambil.

“Kami imbau lebih baik Sulhadinata menyerahkan diri seperti dua orang rekannya, atau kami akan mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Kasi Pidum Kejari Pagar Alam, Fahmi, menjelaskan bahwa terdakwa Aryo Dimas terlibat dalam kasus peredaran ganja dan telah ditahan selama empat bulan.

Sementara itu, Sapani bin Baruni baru menjalani enam bulan penahanan, dan Sulhadinata bin Samari alias Dadi telah menjalani tujuh bulan penahanan.

Ketiga tahanan ini masih menjalani proses hukum lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam.

"Untuk Aryo dan Sapani, tuntutannya di atas lima tahun, dan yang paling tinggi kami berikan kepada terdakwa Sulhadinata, yakni 12 setengah tahun. Akibat perbuatan mereka melarikan diri ini, tuntutan kami di sidang berikutnya akan lebih berat bagi mereka," ujar Fahmi.

Sebelumnya, diberitakan bahwa tiga orang tahanan Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang terlibat dalam kasus narkoba melarikan diri setelah melompat dari pintu belakang mobil tahanan.

Kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (29/4/2025), saat ketiga tahanan, yaitu Aryo Dimas bin Nasib Kasyanto, Sulhadinata bin Samari, dan Sapani bin Baruni, baru saja usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam.

"Mereka kabur tak lama setelah mobil tahanan tiba di dekat Lapas," kataxKepala Seksi Intelijen Kejari Pagar Alam, Muhammad Arief.

Setelah kaburnya ketiga tahanan tersebut, pihak berwenang langsung melakukan pengejaran.

Hasilnya, Aryo Dimas berhasil ditangkap, sementara Sulhadinata dan Sapani masih dalam pengejaran.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Seorang narapidana berinisial F (39) yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Kasus ini terungkap setelah petugas rutan melakukan razia rutin di kamar hunian narapidana dan menemukan puluhan paket sabu pada Rabu (30/4/2025) siang.

“Berdasarkan kronologis kejadian, kasus ini terungkap berawal dari razia petugas rutan sekitar pukul 12.00 WIB pada kamar sel para narapidana, yang kemudian ditemukanlah puluhan paket diduga sabu dari kamar sel tersangka,” ujar AKP Agung Wijaya Kusuma, Kasat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya, Kamis (1/5/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya langsung diterjunkan untuk mengamankan tersangka di dalam rutan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 24 paket sabu dengan total berat 15,31 gram, yang disimpan di kantong celana sebelah kiri milik F.

“Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan guna menghimpun kronologi lengkap pengungkapan kasus. Tersangka beserta barang bukti pun diserahkan oleh pihak rutan kepada Satresnarkoba untuk diamankan dan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku,” lanjut Agung.

Hingga kini, tersangka telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan mendalami lebih jauh bagaimana peredaran sabu tersebut bisa terjadi di dalam lingkungan rutan.

PADANG, KOMPAS.com - Korban meninggal akibat pesta alkohol oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi dua orang.

Sebelumnya, satu warga binaan dilaporkan meninggal dunia.

Pada malam hari, satu orang lagi meninggal di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Tadi malam ada satu orang warga binaan yang dirawat di ICU meninggal dunia," ujar Direktur RSAM Bukittinggi, Busril, saat dihubungi Kompas.com.

Busril menjelaskan bahwa korban didiagnosis mengalami keracunan alkohol yang menyebabkan gagal napas.

"Diagnosanya keracunan alkohol dan gagal napas ya," tambahnya.

Saat ini, masih ada tiga orang narapidana yang dirawat intensif di ICU, sementara delapan orang lainnya dirawat di ruangan rawat inap.

"Awalnya ada 22 orang. Sebanyak 10 orang kemarin itu diperbolehkan rawat jalan, sisanya 4 di ICU dan 8 di rawat inap. Tadi di ICU meninggal satu dan sekarang jadi 3 orang," jelas Busril.

Puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah pesta minuman alkohol oplosan yang dicampur dengan parfum.

Satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia, dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com.

Yessy menyebutkan bahwa satu di antaranya meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol di dalam tubuhnya.

Peristiwa ini terjadi saat perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan pada Rabu (30/4/2025) sore, di mana warga binaan diduga melakukan pesta minuman alkohol oplosan.