JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap enam orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, lima orang di antaranya adalah anggota keluarga korban Vina. Para terlindung LPSK itu akan mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis.

“Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu Inisial VO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis,” ujar Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Senin (22/7/2024).

Sedangkan untuk 1 orang lain yang mendapatkan perlindungan LPSK adalah Saka Tatal, eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Terkait Permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis,” kata Achmadi.

Untuk proses rehabilitasi psikologis, lanjut Achmadi, LPSK akan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

“Ini kita kerja samakan dengan Pemprov Provinsi Jawa Barat melalui UPTD-PPA Provinsi Jawa Barat,” jelas Achmadi.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Namun, Pegi Setiawan kembali bebas setelah mengajukan sidang praperadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada lima keluarga Afif Maulana, remaja 13 tahun yang diduga dianiaya hingga tewas oleh anggota Sabhara Polsek Kuranji, Padang, Sumatera Barat.

"Adapun lima orang keluarga korban tersebut adalah Ayah, Ibu, Paman, Kakek dan Nenek dari AM," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Achmadi mengatakan, keputusan LPSK memberikan perlindungan berdasarkan hasil investigasi dan penelaahan pemrohonan perlindungan yang diajukan LBH Padang pada 26 Juni 2024.

Setelah mendalami 28 orang saksi dan korban, LPKS akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan.

LPSK memastikan terpenuhinya syarat sifat penting keterangan saksi, tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis psikologi terhadap saksi dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi.

"Selain lima permohonan yang sudah diputus, saat ini LPSK juga masih menelaah 15 permohonan perlindungan dari 28 saksi dan korban lainnya," imbuh dia.

Achmadi juga menyebut, program perlindungan yang diberikan kepada lima keluarga Afif adalah pemenuhan hak prosedural dalam bentuk pendampingan.

Pendampingan ini diberikan agar para saksi dan juga keluarga korban bisa memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Afif ditemukan meninggal dunia di Sungai Kuranji, 9 Juni 2024.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan pengakuan kepada NKRI sekaligus pembubaran organisasi yang bertanggung jawab atas peristiwa Bom Bali I dan II itu diketahui melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI.

Lantas, bubarnya JI apakah Indonesia terbebas dari aksi teror bom atau paham radikal?

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar mengatakan, bubarnya JI memang merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi wahabi jihadi atau yang lebih fokus kepada jihad dan melawan setiap kebijakan pemerintah.

Wahabi sendiri sebenarnya adalah paham bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang pada mengembalikan Islam ke bentuk asli sesuai dengan teks Al quran dan hadis.

Namun, Al Chaidar menegaskan bahwa masih ada organisasi yang berideologi wahabi takfiri (mengkafirkan siapa saja termasuk sesama umat muslim) yang belum menyatakan membubarkan diri, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Pembubaran JI ini merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi Wahabi Jihadi. Sementara JAD yang berideologi Wahabi Takfiri belum menyatakan membubarkan diri,” kata Al Chaidar kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Kemudian, masih ada mereka yang menjadi anggota dan simpatisan dari Kelompok Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS).

Al Chaidar menyebut bahwa anggota hingga simpatisan ISIS tersebut cukup sulit diredakalisasi karena masih banyak menolak.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar, Indonesia belum bisa dikatakan benar-benar terbebas dari paham radikal.

"ISIS masih sulit untuk dideradikalisasikan. Banyak resistensi dari mereka. Mungkin karena pendekatan nya masih perlu diubah. (Jadi belum bebas) Masih ada JAD yang berafiliasi dengan ISIS yang berideologi Wahabi Takfiri,” ujarnya.

Apresiasi Densus 88 dan program deradikalisasi

Namun, Al Chaidar mengapresiasi upaya pemberantasan terorisme yang selama ini dilakukan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri.

Dia juga memuji program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak terkait karena berhasil membantu para petinggi JI untuk kembali mengakui NKRI.

"Ini merupakan keberhasilan Densus 88 dalam program Deradikalisasi. Proses pembubaran JI ini disponsori oleh Densus 88 sebagai inisiator,” kata Al Chaidar.

Jejak Jamaah Islamiyah

Sebagaimana diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sedang melakukan proses penelaahan permohonan perlindungan enam orang saksi dalam kasus dugaan penyiksaan yang menewaskan Afif Maulana (13).

"Kami masih proses penelaahan. Sejauh ini masih enam orang (yang mengajukan) yang kami telaah," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2024).

Susi mengatakan, LPSK melakukan penelaahan termasuk sempat mengunjungi lokasi rumah Afif.

LPSK, kata dia, belum bisa memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan enam orang yang telah meminta perlindungan tersebut.

"Karena permohonannya juga baru masuk minggu lalu, kami butuh waktu juga untuk melakukan penelaahan," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebutkan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana di sungai Batang Kuranji Padang dianggap sudah selesai.

Kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ada bukti baru. Suharyono mengatakan pihaknya menduga Afif tewas jatuh ke sungai dan berbenturan dengan benda keras yang menyebabkan tulang iganya patah.

Hasil otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, hasil investigasi LBH Padang menduga Afif dianiaya sebelum tewas dengan bukti luka-luka lebam di tubuh korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa kliennya merasa dijebak oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kusandi adalah staf Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang tiba-tiba digeledah oleh penyidik ketika mendampingi Hasto diperiksa sebagai saksi kasus suap eks caleg PDI-P Harun Masuki pada Senin (10/6/2024) lalu.

"Kami melihat bahwa proses dari Saudara Kusnadi dijebak oleh penyidik ini merupakan pelanggaran. Jadi berdasarkan hal tersebut kita ingin supaya LPSK mendampingi saudara Kusnadi," kata Ronny di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Ronny mengatakan, Kusnadi merasa dijebak karena penyidik KPK merampas properti milik kliennya tersebut.

Ia pun menilai Kusnadi seolah menjadi tumbal politik melalui tangan-tangan oknum penyidik KPK karena Kusnadi tidak ada hubungannya dengan kasus Harun Masiku.

"Dia datang dengan tujuan baik mendampingi Sekjen PDI-P Mas Hasto, tapi diperlakukan menurut kami dengan hal-hal yang melanggar hukum. Dijebak, dan dipaksa untuk menyerahkan properti milik pribadi dan juga buku milik PDI-P," ujar Ronny.

Ronny pun berharap, LPSK dapat mendampingi Kusnadi bila kliennya itu kembali dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

"Kita ingin LPSK mendampingi saudara Kusnadi untuk dapat menjamin hak-haknya yang sudah dijadikan KPK sebagai saksi," ujar Ronny.

Seperti diketahui, Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK pada Jumat (28/6/2024).

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus menuturkan, permohonan perlindungan yang dilakukan Kusnadi, adalah bagian dari upaya seorang warga negara yang taat hukum.

Dengan meminta perlindungan LPSK ini, kata Petrus, Kusnadi menunjukkan dirinya orang yang taat hukum dan siap jika memang kembali dipanggil KPK, meskipun belum diketahui apakah KPK akan kembali memanggil Kusnadi atau tidak.

"Ya kita belum tahu (apakah Kusnadi akan dipanggil KPK lagi atau tidak), tapi dia (Kusnadi) siap, karena dia siap maka dia mencadangkan beberapa upaya ini," ujar Petrus, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menyetujui permohonan perlindungan saksi dan keluarga korban kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Ketua LPSK Brigjen (Purn) Achmadi menjelaskan, LPSK sampai saat ini masih dalam pendalaman berkas serta keterangan dari para pemohon.

“Masih dalam proses penelaahan intens, dan perlu pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Achmadi saat dihubungi, Selasa (18/6/2024).

Menurut Achmadi, LPSK masih memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap keterangan pihak saksi dan keluarga korban.

Di samping itu, LPSK juga terus berkoordinasi dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dari kepolisian dalam memproses permohonan yang diajukan.

“Yang jelas intinya itu. Kemarin kami juga ketemu tim Irwasum dan kami akan dalami lagi. Analisis dokumen juga penting,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada 10 permohonan perlindungan dari pihak-pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016.

“Hingga tanggal 10 Juni 2024, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban,” ujar Achmadi dalam konferensi pers, Selasa (11/6/2024).

LPSK sedang menelaah permohonan yang dilakukan dan melakukan asesmen terhadap para pemohon. Hal ini untuk memastikan apakah para pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum selama pengembangan kasus pembunuhan itu berjalan atau tidak.

“Mempertimbangan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait permohonan dalam kasus ini,” kata Achmadi.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para saksi dan anggota keluarga korban pembunuhan kasus Vina dan Muhammad Rizky alias Eki diduga mendapatkan ancaman serta tekanan dari pihak lain.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Terkait dengan adanya ancaman, sampai dengan hari ini ada beberapa dari mereka (yang merasakan), tapi kami masih mendalami,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Gedung LPSK, Selasa (11/6/2024).

Nurherawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman.

Namun, dia menegaskan bahwa pemohon dari pihak saksi dan juga anggota keluarga korban mengaku mendapatkan tindakan tersebut

“Belum diberitahukan lebih detail ya. Karena itu mungkin privasinya daripada mereka. Saksi juga, keluarga korban juga merasa. Ada rasa takut juga,” kata Sri.

Sri menambahkan, LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman.

Sebab, pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampai. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki.

“Mereka memang masih merasakan, tapi kami masih mendalami lagi. Karena itu tadi, keterangan mereka juga masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi kami juga lebih hati-hati untuk memberikan perlindungan,” pungkas Sri.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki. Sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, salah satu saksi yang mengajukan perlindungan berasal dari pihak terpidana pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, permohonan perlindungan yang diajukan satu saksi tersebut sama statusnya dengan sembilan permohonan lain, yakni masih dalam proses penelaahan dan asesmen.

“Lalu yang berkaitan dengan narapidana ada satu cuma masih dalam proses asesmen psikologis. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi,” ucap Suparyati dalam konferensi pers di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2024).

Namun, Suparyati tidak mengungkapkan siapa sosok pemohon perlindungan tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa permohonan itu belum disetujui karena masih dalam proses asesmen.

Ketua LPSK Achmadi menambahkan, target utama LPSK adalah memberikan rasa aman bagi setiap saksi maupun anggota keluarga yang memberikan kesaksian.

Dia berharap, perlindungan yang diberikan nantinya membuat mereka bisa leluasa memberikan keterangan tanpa khawatir mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

“Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan. Sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting,” kata Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar," ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.

Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).

Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;

2. Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;

3. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;

4. Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;

6. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;

7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;

8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.

ENDE, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab. Katanya, seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024).

Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pemimpin tidak pernah lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu berjuang bagi kepentingan bangsanya, dan menjadi suri teladan bagi rakyat yang dipimpinnya," bunyi amanat Megawati.

Dalam amanatnya, Megawati mula-mula bercerita tentang sang ayah, yang tidak lain merupakan Proklamator RI Soekarno, yang menghadapi tantangan berat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Megawati bercerita bahwa Soekarno pernah diasingkan di Ende pada tahun 1934-1938 saat masa penjajahan Belanda.

"Situasinya sungguh sangat berat. Beliau sendiri mengatakan, kalau di Sukamiskin tubuhku di penjara, di Flores ini semangatku di penjara. Aku diasingkan dari manusia, dan diriku bagaikan seekor burung elang yang dipotong sayapnya," demikian disampaikan Mega.

Dalam masa pengasingan itu, Bung Karno sempat ditawari seorang stoker yang bisa membantunya keluar secara diam-diam dari pengasingan di Ende.

Akan tetapi Bung Karno menolak tawaran itu dan memilih tetap di Ende. Bung Karno ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin juga menderita dalam memperjuangkan cita-citanya.

"Bung Karno menolak dan mengatakan, itu bukan cara Bung Karno, kabur dari tempat pembuangan. Oleh rakyat, aku dianggap sebagai lambang dari perjuangan kemerdekaan," ujar Megawati.

"Dengan tetap tinggal di tempat ini, rakyat dapat menilai, bagaimana pemimpin mereka juga menderita untuk cita-cita. Lebih baik bagi Soekarno untuk tetap berada di tempat ini, sebagai pengorbanan dari cita-cita," lanjutnya.

Presiden kelima RI itu menyebutkan, Bung Karno percaya para tokoh kemerdekaan akan menang meski perjuangan dilakukan dari Ende, Flores.

"Suatu hari, betapa pun jua, kita akan menang. Dalam fajar itu kawan, aku tidak akan melarikan diri dari Flores secara diam-diam, tetapi aku akan berbaris keluar dengan kepala tegak," kata Megawati.

Menurut Megawati, langkah Bung Karno untuk tetap berjuang dari Ende menunjukkan nilai penting bahwa pemimpin berjuang bukan untuk kepentingan pribadi.

"Betapa bergetar hati kita melihat semangat pemimpin seperti itu," tutur Ketua Umum PDI-P ini.

ENDE, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-PHasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak mengalami sakit serius hingga tidak harus dibawa ke rumah sakit.

Hal ini disampaikan Hasto merespons pertanyaan soal kondisi kesehatan Megawati yang membuat Megawati tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2024) pagi.

"Oh tidak, Ibu tidak perlu ke rumah sakit, bahkan ini nanti langsung ke Bali. Hanya karena tadi malam beliau kan kurang tidur," kata Hasto, selepas upacara, Sabtu.

Menurut Hasto, Megawati tidak fit karena kurang tidur pada Jumat (31/5/2024) kemarin.

Hasto menyatakan, Megawati kurang tidur karena mengingat memori tentang perjuangan ayahnya, Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada Jumat siang kemarin, Megawati memang sempat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Ende lalu ia merenung dan berkontemplasi di ruang tempat shalat Bung Karno.

"Sehingga tentu saja dari perjumpaan secara khusus kenangan dengan perjuangan Bung Karno yang sangat luar biasa di Ende ini, itu membangun suatu kontemplasi. Sehingga tadi malam, sepanjang malam Ibu berzikir, dan kemudian pagi kondisi beliau kurang begitu fit," ucap Hasto.

Hasto mengatakan, ketidakhadiran Megawati pada upacara pagi hari tadi tidak mengurangi rasa cintanya terhadap Ende.

"Karena ketika Ibu Megawati datang ke sini, pidato pun dipersiapkan dengan khusus, dengan mengingat seluruh perjuangan Bung Karno yang menjadikan Ende itu seperti penjara terbuka," kata Hasto.

MASIH hidupkah Pancasila? Masih bergunakah 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Benarkah Pancasila mendasari sistem dan moral bernegara kita?

Pertanyaan bernada menggugat itu masih bisa diperpanjang. Rasa-rasanya Pancasila hanya digdaya di atas kertas sebagai retorika, tapi terseok-seok di kehidupan nyata sebagai sistem dan moral bernegara.

Refleksi

Mari kita merefleksikan fenomena di beberapa tahun terakhir.

Di satu tahun terakhir saja dua lembaga negara yang menjadi pilar reformasi “roboh”: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MK dan KPK lahir dari rahim reformasi. Dari koreksi atas reduksionisme Pancasila oleh Orde Baru.

MK dan KPK dibuat agar negara tidak digerogoti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit kronis Orde Baru. KKN membuat rakyat tak kunjung menikmati kesejahteraan yang dijanjikan kemerdekaan.

Namun, ironis dan tragis. Dua lembaga negara anak kandung reformasi ambruk hampir bersamaan justru akibat KKN pucuk pimpinannya.

Di MK, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. Ia melakukan pelanggaran etik berat, ikut mengadili norma yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.

Tindakannya dinilai menabrak aturan dan etika. Implikasinya mendalam sekali bagi sistem dan moral bernegara. Tindakan Anwar Usman berujung pada carut-marut Pemilu 2024 dan legitimasinya.

KPK juga “roboh”. Ketuanya, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka.

Aneh bin ajaib. Firli diduga memeras mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Bisa-bisanya pemimpin KPK melakukan pemerasan yang mestinya diberantasnya.

Mari kita ikuti persidangan SYL. Dari persidangan diketahui betapa mantan Menteri Pertanian itu memperlakukan kekuasaan seakan-akan milik keluarga.

Pembelian kacamata, perawatan kulit, renovasi rumah, sunatan cucu, membayar pembantu serta pengeluaran keluarga lainnya seakan menjadi tanggungan Kementerian Pertanian.

Yang juga menjengkelkan publik, dari persidangan SYL terkuak pula tindakan menyimpang seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia disebut meminta uang untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian, karena status WTP Kementerian Pertanian terganjal program “food estate” (Kompas.com, 10/05/2024).

Saat ini, mantan Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, sedang didakwa menerima uang sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (AS), setara Rp 40 miliar.

Uang itu disebut untuk mengondisikan temuan BPK dalam proyek penyediaan infrastruktur “base transceiver station” (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di persidangan tiba-tiba Qosasi mengaku khilaf dan minta maaf (Kompas.com, 28/05/2024).

Status WTP yang seringkali dibangga-banggakan oleh pemimpin pemerintahan ternyata bisa diperjualbelikan. Temuan BPK bisa dikondisikan.

Korupsi SYL lalu menambah panjang deret korupsi menteri yang tertangkap. Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja ada Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial), Idrus Marham (mantan Menteri Sosial), Imam Nahrawi (mantan Menpora), Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), Johnny Gerard Plate (mantan Menkominfo).

Korupsi menteri tentu saja melibatkan para pihak, baik dari pejabat pemerintah maupun swasta. Terkesan ada persekongkolan jahat untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingan sendiri.

Di lembaga kehakiman dan kejaksaan pun demikian, tak bersih dari korupsi. Menyasar pula sejumlah hakim dan jaksa.

Setali tiga uang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Data di KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD.

Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta dan pejabat eselon I-IV (Kompas.com, 19/07/2023).

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia tiga tahun terakhir.

Tahun 2021 tercatat 533 kasus, dengan 1.173 tersangka. Meningkat pada 2022, sebanyak 579 kasus, dengan 1.396 tersangka. Pada 2023 meningkat lagi menjadi 791 kasus, dengan 1.695 tersangka (Kompas.com, 19/05/2024).

Sungguh mengerikan sekaligus memprihatinkan. Korupsi telah menjerat lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.