JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis anggapan bahwa penunjukan dirinya sebagai menteri menggantikan politikus PDI-P Yasonna Laoly bernuansa politis.

Sebagaimana diketahui, PDI-P dan Presiden Joko Widodo telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pemilihan Presiden 2024.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden," ujar Supratman setelah pelantikannya sebagai Menkumham di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu," kata dia.

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya," kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim akan bertindak adil jika menghadapi dualisme kepengurusan partai politik.

Posisi Menkumham sangat strategis dalam hal ini karena pengesahan kepengurusan partai politik ada pada tanda tangannya.

"Intinya semua harus kita lakukan secara objektif, mana yang objektif kita lihat, dari semua aspek legalitas yang cukup, dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang," kata Supratman.

"Kita akan berlaku adil," ujar dia menambahkan.

Isu pecah-belah partai politik semakin menguat belakangan ini, seiring Presiden Joko Widodo bakal segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara mendadak meletakkan jabatannya, ditengarai karena perbedaan prinsip dalam hal menentukan kandidat kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan jajaran elite lain partai juga mulai mengembuskan isu bahwa partai berlogo banteng itu sedang dibidik untuk diambil alih.

Pernyataan sejenis juga dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belum lama ini, yang menganggap ada kekuatan yang ingin mengambil alih partainya.

Saat ini, PKB sedang berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang dekat dengan Jokowi, yang secara terbuka berniat mengambil-alih PKB.

"Pembegalan" partai politik dan kursi ketua umum bukan berita baru pada rezim pemerintahan Joko Widodo.

Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, pernah nyaris dibegal oleh kepengurusan yang diklaim oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada 2023.

Namun, upaya Moeldoko akhirnya gagal meskipun telah menempuh peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku hanya dititipi Presiden Joko Widodo untuk menyempurnakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam jabatan barunya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang-tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain," kata Supratman selepas prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Bapak Presiden mengingingkan itu dilakukan harmonisasi dan itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan tumpang tindihnya suatu peraturan perundangan-undangan," kata dia menjelaskan.

Supratman tak menjawab dengan tegas apakah akan segera melakukan bersih-bersih di internal Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Ia hanya mengatakan bahwa sebagai bagian dari birokrasi, ia bakal melanjutkan warisan yang dianggap sudah baik dan menyempurnakan yang belum baik.

Supratman menepis anggapan bahwa pergantian posisi ini bernuansa politis karena ia menggantikan Yasonna Laoly yang merupakan kader PDI-P.

Sebagaimana diketahui, PDI-P-Jokowi telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pilpres 2024.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden," kata Supratman.

"Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu," ujar dia..

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya," kata mantan ketua Badan Legislasi DPR itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang pembentukan Kantor Komunikasi Presiden menjelang purnatugas pada Oktober mendatang.

Salinan Perpres pembentukan Kantor Komunikasi Presiden ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024, dan diketahui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Terdapat 11 bab yang terdiri dari 53 pasal dalam perpres tersebut.

Bab I menjelaskan soal Kantor Komunikasi Presiden yang merupakan “lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden”. Lembaga itu akan dipimpin oleh Kepala Komunikasi Presiden.

Beralih ke Bab III, dijelaskan bahwa Kantor Komunikasi Presiden memiliki susunan organisasi sebagai berikut: Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Dalam bab itu juga dijelaskan tugas masing-masing.

“Juru Bicara Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala,” bunyi Pasal 16 ayat 1 pada Bab III.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas, Kepala Komunikasi Presiden juga berperan sebagai Koordinator Juru Bicara Presiden.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan, juga dibentuk Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Adapun di lingkungan Kantor Komunikasi Presiden, juga akan memiliki tiga staf khusus yang bertanggung jawab kepada Kepala.

“Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala sesuai penugasan Kepala,” bunyi Pasal 27.

Terkait pengangkatan atau pemberhentian, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian, Juru Bicara Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sedangkan, Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. Lalu, Staf Khusus dan Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

“Masa jabatan Kepala, Juru Bicara Presiden, Deputi, dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa bakti Presiden. Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala,” bunyi Pasal 31 pada ayat 1 dan 2.

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kompas.com mencoba mengonfirmasi perpres ini ke Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, terutama soal kelanjutan Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, hingga berita ini ditulis, Grace belum merespons.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/8/2024).

Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama.

“BPIP justru jangan mempelopori sekularisasi di Indonesia,” kata dia.

Saat ditanyakan perihal tuntutan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) agar Yudian Wahyudi dicopot dari Ketua BPIP, Haedar bilang, ini kewenangan ‘atasannya’.

“Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan,” ujar dia.

Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Sehingga, BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Minta maaf

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri yang biasa menggunakan jilbab tiba-tiba tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian, Rabu (14/8/2024).

Yudian pun membantah BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujar dia.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas menyatakan bakal mengikuti perintah partai terkait kemungkinan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Supratman merespons kesiapannya apabila menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku baru tahu ia diisukan menjadi Menkumham berdasarkan pemberitaan media massa.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Presiden Joko Widodo belum memintanya untuk menjadi Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau ada ya pasti saya bilang. Karena saya belum tahu, apanya yang harus saya kasih tahu," ujar Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas mengaku tidak tahu-menahu soal isu yang menyebutnya akan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengatakan, kabar soal potensi perombakan kabinet tersebut baru ia dengar dari pemberitaan media massa.

"Saya belum tahu, saya bukan enggak tahu, maksudnya, hanya dengar dari media. Tapi menyangkut diri saya, saya belum tahu apa apa," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku belum pernah membahas kemungkinan menjadi Menkumham bersama Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa akan mengikuti perintah partai apabila diminta untuk masuk kabinet.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

KOMPAS.com - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 belakangan ini menarik perhatian masyarakat karena ada belasan anggotanya yang membuka jilbab saat pengukuhan.

Mereka membuka jilbab karena mematuhi aturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah ditandatangani dengan materai Rp 10.000.

Meski demikian, pihak BPIP telah menjelaskan, bahwa sebenarnya aturan lepas jilbab itu hanya berlaku pada saat pengukuhan dan pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 berlangsung.

Sementara pada saat latihan ataupun setelah upacara kenegaraan Paskibraka diperbolehkan untuk menggunakan jilbab kembali.

Penjelasan BPIP

Lantas apa sebenarnya BPIP itu?

Sebelum mengetahui apa itu BPIP, perlu diketahui bahwa awalnya Paskibraka setiap tahunnya di bawahi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun kini, Paskibraka berada dinaungan BPIP.

Dikutip dari laman resminya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Sehingga BPIP menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sejarah terbentuknya BPIP

Terbentuknya BPIP dimulai dari pemerintah yang memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Kemudian pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Melalui revitalisasi ini, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi disorot usai 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab saat menjalani pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024).

Yudian mengatakan, BPIP tidak memaksa para anggota paskibraka untuk melepas jilbab.

"Penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Para anggota paskibraka putri juga menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa anggota paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Atas kejadian ini, Yudian pun meminta maaf kepada masyarakat.

Berikut profil Yudian Wahyudi yang tuai sorotan publik.

Siapa itu Yudian Wahyudi?

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 5 Februari 2020.

BPIP adalah lembaga di bawah presiden yang bertugas membantu merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Yudian ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala BPIP menggantikan Yudi Latief yang mundur.

Sebelum menjadi kepala BPIP, Yudian merupakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.

Dilansir dari laman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia menyelesaikan studi S1 jurusan Peradilan Agama pada 1987.

Yudian kemudian melanjutkan kuliah ke jenjang magister di kampus yang sama jurusan Islamic Studies pada 1993. Gelar doktoralnya didapat dari McGill University pada 2002.

Kontroversi Yudian Wahyudi

Bukan kali ini saja, Yudian sebelumnya juga sempat menuai sorotan setelah minta tambahan anggaran BPIP untuk influencer.

Tak tanggung-tanggung, tambahan anggaran yang diminta untuk influencer itu mencapai Rp 45 miliar.

Pada Juni 2024, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 100 miliar.

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," ujar Yudian, diberitakan Kompas.com (11/6/2024).

Anggaran 2025 paling banyak ditujukan untuk sosialisasi Pancasila. Sementara dana senilai Rp 18 miliar untuk penguatan jaringan relawan Pancasila. Dana Rp 10 miliar untuk pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka.

Sementara itu, pagu anggaran yang dimiliki BPIP pada 2024 mencapai Rp 342 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dianggap tidak memperlihatkan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terkait aturan yang mengharuskan anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 melepas jilbab.

Aturan itu diberlakukan saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (13/8/2024) lalu.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut larangan itu dilakukan sesuai peraturan BPIP dan sudah ada perjanjian di atas materai 10 ribu saat mendaftar.

Menurut Halili, dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab.

Kendati demikian dalam peraturan itu terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual, salah satunya anggota Paskibraka putri tidak berjilbab.

Halili menyebut, hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, menurutnya BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP, kata Halili, juga harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," ujar Halili.

SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (15/8/2024).

Gugatan tersebut berkaitan dengan polemik 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Penggugat yakni Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Arif Sahudi, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Boyamin, dan Pengurus dan atau Anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono.

Meminta agar Kepala BPIP dicopot

DOK. Humas Pertamina Kepala BPIP Yudian Wahyudi Asmi bersama VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan, dan jajaran pemerintah berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers kepada awak media nasional saat acara konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 ?Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Mewujudkan Kedaulatan DAN Kemandirian Energi? di Dumai, Riau, Kamis (30/5/2024).

Seperti diketahui, lepas jilbab Paskibraka ini, karena adanya surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Aturan itu, melanggar aturan Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan," kata Arif Sahudi, Kamis (15/7/2024).

Dalam tuntutannya, pertama, menuntut ganti rugi sekitar Rp 100 juta, yang akan diberikan kepada anak-anak Paskibraka yang melepas jilbab. Sebagai, biaya penyembuhan psikologis.

"Kedua, kita ingin kepala BPIP dicopot Presiden. Karena ini ceroboh, membuat pelanggaran HAM," jelasnya.

Ketiga, tertulis pula dalam tuntunannya, mengingatkan Presiden Jokowi dan Kepala BPIP minta maaf secara terbuka.

"Karena ini mau 17 Agustus, era mau merdeka malah ada polemik ini. Kalau aturan baik, ndak akan menimbulkan polemik. Kalau menimbulkan polemik, jadi kan tidak baik. Katanya toleran," jelasnya.

Dia juga membandingkan dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti, seperti anggota kepolisian hingga TNI yang berhijab tetap menggunakan hijab mereka.

"Masak orang sipil tidak boleh kan aneh. Kami meminta aturam tetap pada tahun kemarin. Yang pakai ya pakai jilbab," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan maaf Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) soal adanya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang melepas jilbab menjadi artikel populer di Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Artikel populer lainnya terkait dikabulkannya gugatan Anwar Usman oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membuat pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terancam dicabut.

Pemberitaan populer selanjutnya mengenai Megawati Soekarnoputri yang batal pensiun setelah mendengar kabar ada upaya mengambil alih PDI Perjuangan (PDI-P).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. BPIP Minta Maaf soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.

Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Baca selengkapnya: BPIP Minta Maaf soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi

2. Dampak PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Pengangkatan Suhartoyo Jadi Ketua MK Terancam Dicabut

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dibatalkan.

"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," seperti dikutip dari putusan tersebut, Selasa (13/8/2024).

Dalam putusannya, PTUN Jakarta juga memerintahkan MK sebagai pihak termohon untuk segera mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya sebagai salah satu Hakim Konstitusi dipulihkan.

Meski begitu, PTUN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya.

"Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula," seperti dikutip dari putusan PTUN Jakarta.

Baca selengkapnya: Dampak PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Pengangkatan Suhartoyo Jadi Ketua MK Terancam Dicabut

3. Megawati Batal Pensiun Usai Dengar Ada Upaya Ambil Alih PDI-P

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya akan kembali menjadi ketua umum PDI-P pada periode yang akan datang.

Hal ini ia sampaikan usai menyatakan mendengar ada upaya pengambilalihan PDI-P.

Mulanya Megawati berkelakar bahwa ia seperti barang antik. Jika dilihat dari segi usia, ia harusnya sudah purnatugas dan melepas jabatan ketua umum partai.

"Saya ini barang antik tahu enggak. Lho benar lah. Umur 77 kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu," kata Megawati dalam pidato sambutannya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Setelah itu, Megawati cerita jika ada yang memintanya untuk kembali menjadi ketua umum PDI-P.

Ia awalnya ragu memenuhi permintaan itu. Ia bahkan sudah bicara dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali jadi ketua umum atau memutuskan pensiun.

Namun usai mendengar ada upaya yang ingin mengambil alih PDI-P, maka Megawati memutuskannya saat ini.

"Eh begitu dengar, ini akan diambil nih kayanya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Hahahaha. Keren apa enggak?" kata presiden kelima RI ini.

Baca selengkapnya: Megawati Batal Pensiun Usai Dengar Ada Upaya Ambil Alih PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian dilansir siaran pers BPIP pada Selasa.

Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab.

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.

Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.

Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi soal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

"Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia meminta pada saat Upacara Hari Kemerdekaan nanti semua Paskibraka yang memang mengenakan jilbab tidak lagi diminta melepaskan jilbabnya.