JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Agus Andrianto mengungkapkan dirinya sudah mundur dari posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Agus menegaskan ini setelah resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," ungkap Agus saat ditemui wartawan di Istana Negara.

Agus mengungkapkan mendapat arahan langsung menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Prabowo. Oleh karenanya, ia tak lagi memerlukan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Prabowo meminta jenderal bintang tiga ini menjadi Menteri Imigrasi.

"Arahannya dari bapak presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," tuturnya.

Diketahui, pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Salah satu yang dipanggil adalah Agus Andrianto.

Sehari setelahnya, Prabowo menggelar pelantikan terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Agus Andrianto pun resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Prabowo hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Andrianto dan Purwadi Arianto telah diberhentikan dari Polri karena masuk ke dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Agus Andrianto saat ini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, pria kelahiran Blora 16 Februari 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Sementara, Purwadi Arianto dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Purwadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lemdiklat Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Sementara untuk Purwadi Arianto kata Brigjen Trunoyudo sudah memasuki masa purna tugas per 2 Oktober 2024.

"Keduanya merupakan putra terbaik Polri. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Bhayangkara Polri. Tentunya Polri juga ucapkan selamat mengemban tugas dan amanah baru untuk kemajuan bangsa dan negara," tegas Trunoyudo.

Presiden Prabowo resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Prabowo menunjuk 53 Mentreri dan 56 Wakil Menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Natalius Pigai menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara.

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo akan menduduki jabatan strategis itu yang sebelumnya dijabat oleh orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pratikno.

“Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara” kata Prabowo, Minggu.

Pras diketahui meruapakan anak Prabowo di Partai Gerindra. Di partai berlambang kepala burung garuda itu ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK).

Pras merupakan satu dari beberapa alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) selain Sugiono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Orang dekat Prabowo ini tercatat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan sempat duduk di Komisi IV DPR RI.

Tidak hanya politik, Pras juga banyak menghabiskan perjalanan hidupnya di dunia usaha.

Ia tercatat sebagai Direktur Utama PT Tusen Hutami Lestari hingga hari ini dan Komisaris Sentra Strategis Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kabinet Merah Putih.

"Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Prabowo saat mengumumkan formasi kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Adapun Kementerian HAM dahulunya bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Natalius Pigai lahir pada 28 Juni 1975 di Paniai, Irian Jaya. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Alhilal Hamdi, dan Jacob Nuwa Wea.

Sebelumnya ia juga pernah menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawas dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias pada 2008 sampai 2009.

Tak hanya itu, Pigai pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cinderalas dan Yayasan Sejati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku bakal menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan Yusril saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan jajaran kabinetnya, Minggu (20/10/2024).

“Katanya sih Menko Hukum dan HAM ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan),” kata Yusril saat ditemui di Istana Negara, Minggu malam.

Yusril lantas menegaskan bahwa penegakan hukum sudah menjadi komitmen bersama. Hal ini senada dengan pidato kenegaaan Prabowo usai resmi dilantik menjadi Presiden RI, Minggu siang.

“Insya Allah memang harus begitu, hukum harus ditegakkan itu sudah menjadi komitmen kita bersama,” kata Yusril.

Diketahui, seluruh calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diumumkan ke publik malam ini.

Rencananya, para pembantu Prabowo itu bakal dilantik Senin, esok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman diketahui pada era pemerintahan Presiden Jokowi menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia dilantik pada 19 Agustus 2024 atau jelang Jokowi purnatugas.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu menggantikan posisi Yasonna Laoly sebagai Menkumham.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata sudah malang melintang di dunia hukum. Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Lalu, memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak berhenti sampai di situ, Supratman lantas mendapat doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra, Supratman pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang sebelumnya juga dijabat Supratman.

Saat itu, ia ditunjuk Presiden RI Ke-7 Joko Widodo menduduki jabatan tersebut menggantikan Yasonna H. Laoly.

“Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum,” kata Prabowo di Istana Negara sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM, Supratman duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Ia dipercaya menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Bukan politkus kaleng-kaleng, Supratman merupakan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Ketika menempuh pendidikan strata satu, Supratman termasuk mahasiswa yang mengambul double degree yakni di UMI Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo akan menduduki jabatan strategis itu yang sebelumnya dijabat oleh orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pratikno.

“Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara” kata Prabowo, Minggu.

Pras diketahui meruapakan anak Prabowo di Partai Gerindra. Di partai berlambang kepala burung garuda itu ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK).

Pras merupakan satu dari beberapa alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) selain Sugiono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Orang dekat Prabowo ini tercatat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan sempat duduk di Komisi IV DPR RI.

Tidak hanya politik, Pras juga banyak menghabiskan perjalanan hidupnya di dunia usaha.

Ia tercatat sebagai Direktur Utama PT Tusen Hutami Lestari hingga hari ini dan Komisaris Sentra Strategis Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan publik setelah ditunjuk Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dia didapuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sosok Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Sebagai akademisi, Yusril memulai kariernya sebagai dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almamaternya.

Karier politik Yusril dimulai ketika ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi, sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Presiden Soekarno.

Pada Sidang MPR RI 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Indonesia, setelah berhasil meraih 232 suara, meskipun pada akhirnya Abdurrahman Wahid yang diusung oleh koalisi Poros Tengah berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril sudah dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Setelah reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan terus berkembang. Ia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.

Kemudian, Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza. Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Karier Yusril tidak hanya terbatas di dalam negeri. Ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020, dan terus aktif dalam politik nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatandalam pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan" ujar Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yusril merupakan pria asli Belitung Timur yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier politiknya mumpuni, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga pernah didapuk menjadi kuasa hukum untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sengketa Pilpres 2024.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

KOMPAS.com - Komjen Pol Agus Andrianto ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Agus merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Namanya sempat terdengar ketika dia menangani kasus Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.

Profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dihimpun dari laporan Kompas.com dan Tribatra News, berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Data diri

• Nama lengkap: Agus Andrianto
• Tempat/tanggal lahir: Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967.

Riwayat pendidikan

• Akademi Polisi (lulus 1989)
• Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (lulus 1995)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Seskim Lemdiklat Polri (2012).

Riwayat pekerjaan

• Wakapolri (2023)
• Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2021)
• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (2019)
• Kapolda Sumatera Utara (2018)
• Wakapolda Sumatera Utara (2017)
• Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) (2016)
• Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015)
• Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara (1992).

Penghargaan

• Satya Lencana Pengabdian
• Satya Lencana Bhayangkara Nararya
• Bintang Yudha Dharma Pratama.

Itulah profil Agus Andrianto yang dipercaya menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.