JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional HAM.

Ia menyebutkan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM, berbeda dengan Komnas HAM yang bertugas mengawasi HAM di Indonesia.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yakni penyelamatan HAM melalui regulasi, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Ia mengatakan, ketiga tugas tersebut adalah bagian dari pembangunan HAM sehingga penyusunan program dan anggaran harus mengarah ke pembangunan HAM.

"Misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Anggarannya tidak bisa kecil," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pigai mengatakan, jumlah anggaran di Kementerian HAM tidak bisa kecil. Ia meminta ada perombakan anggaran.

"Kenapa Presiden mau bikin kementrian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap dia.

Untuk diketahui, Kementerian HAM adalah kementerian baru yang dibentuk pada Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakah salah satu pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Kementerian HAM, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Natalius saat tiba di Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan menteriKabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Pembangunan berbasis HAM itu sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan di bidang A, B, C, D, E, F tentu harus berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi nilai keadilan dan nilai perdamaian," kata Natalius sesaat sebelum dilantik.

Ia mengatakan, setelah pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, akan ada agenda pengenalan di Kementerian Hukum dan HAM bersama Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Nanti akan ada agenda perkenalan ramah tamah, mungkin setelah itu saya akan melakukan langsung kerja," ujarnya.

Natalius mengatakan, bekerja dalam pemerintahan bukan hal baru lantaran memiliki pengalaman selama 18 tahun bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu kementerian.

"Jadi sistem kerja birokrasi saya tahu HAM, semua saya tidak perlu belajar. Para staf akan beri support dan tidak alami kesulitan di sana di Direktorat HAM," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serah terima jabatan (sertijab) empat menteri dan empat wakil menteri di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan dilaksanakan di Gedung Kemenhum, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pantauan Kompas.com, acara sertijab ini dihadiri menteri dan wakil menteri, yaitu Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan.

Kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Selanjutnya, Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memecah Kemenkumham RI menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia mengatakan, tiga kementerian akan membuat pekerjaan di bidang hukum, HAM, Imigrasi, dan pemasyarakatan menjadi lebih fokus.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus terungkap," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Kemenkumham di bidang pemasyarakatan pernah mengalami kesulitan pada 1999 lantaran beban tugas yang harus dituntaskan paling berat.

Ia mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, yakni saat program-program terkoordinasi di Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ujarnya.

Yusril berharap kerja sama di Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak akan sulit mengingat seluruh menteri dan wakil menteri sudah saling mengenal satu sama lain.

"Karena semua kita (menteri dan wamen) ini, bukan orang asing dan biasa dengan Pak Otto Hasibuan ini dia ini bos saya. Saya yakin dengan Beliau dapat bekerja sama-sama secara strategis," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro bakal mendampingi yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Lantas, siapa Juri Ardiantoro dan rekam jejaknya?

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini mengawali kariernya di bidang kepemiluan. Dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Lalu, tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

Tak berhenti di situ, Juri lantas terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013.

Hingga akhirnya, terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Tetapi, pada 7 Juli 2016, Juri Ardiantoro terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Kemudian, pada 22 Juni 2020, Juri Ardiantoro dilantik menjadi Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Namun, pada 6 November 2023, pria yang menempuh pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia ini memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut dilakukan Juri bergabung sebagai tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata Juri dalam keterangan tertulisnya pada 6 November 2023.

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres,” ujarnya lagi.

Saat itu, Juri memang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai salah satu wakil ketua.

Namun, selepas Pilpres 2024, Presiden Jokowi kembali menunjuk Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada 15 Mei 2024.

Selain Juri, Jokowi juga mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi Stafsus Presiden.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per 15 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, yang akan mendampingi AM Putranto dalam menjalankan tugas-tugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dengan ini mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan,” bunyi Keputusan Presiden, sebagaimana dibacakan Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Ninik Purwanti.

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur, yang merupakan tamatan taruna di Akabri Magelang dan menjadi salah satu taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri. Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022.

Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, yang akan mendampingi AM Putranto dalam menjalankan tugas-tugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dengan ini mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan,” bunyi Keputusan Presiden, sebagaimana dibacakan Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Ninik Purwanti.

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur, yang merupakan tamatan taruna di Akabri Magelang dan menjadi salah satu taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri. Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022.

Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kabinet tersebut, terdapat dua sekretaris yang bakal membantu Prabowo, yakni sekretaris negara dan sekretaris kabinet.

Posisi Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Prasetyo Hadi, sedangkan Sekretaris Kabinet diemban oleh Teddy Indra Wijaya yang merupakan ajudan Prabowo.

Dua sekretaris dalam kabinet pemerintahan tersebut sudah ada sejak lama.

Dalam nomenklatur Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo (2019-2024), misalnya, ada dua sekretaris pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Meski ada dua sekretaris dalam pemerintahan, terdapat perbedaan di antara keduanya.

Lantas, apa saja perbedaan dua posisi sekretaris tersebut?

Perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet

Dikutip dari Kompas.id (22/10/2019), pada awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet.

Rangkap jabatan ini terjadi pada Kabinet Reformasi Pembangunan era BJ Habibie dan Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri.

Sebutan “menteri” bagi sekretaris negara baru digunakan pada Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara jabatan sekretaris kabinet lebih konsisten dalam hal penamaan. Namun, pada Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, disebut sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.

Baik Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet, keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Meski memiliki kesamaan dalam bidang kesekretariatan, terdapat perbedaan mendasar pada fungsi kedua lembaga tersebut.

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara lebih banyak memberi dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta memberi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden.

Sementara, fungsi Sekretariat Kabinet berfokus pada pengkajian dan rekomendasi kebijakan hingga dapat diimplementasikan, serta pengelolaan persidangan kabinet.

Lebih rinci, berikut fungsi lengkap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Dilansir dari laman resminya, fungsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden
• Pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara
• Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat Kabinet

Dikutip dari laman resmi, berikut ini fungsi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum akan membawahi tiga Direktorat Jenderal yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ketiga Direktorat Jenderal tersebut adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

"Kementerian Hukum akan lebih fokus kepada tiga Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," kata Supratman sebelum dilantik menjadi menteri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (21/10/2024).

Supratman menambahkan, pemecahan Kemenkumham menjadi tiga bagian telah dikoordinasikan dengan baik oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, bersama para menteri baru.

Oleh karena itu, Politikus Partai Gerindra ini meyakini bahwa transisi pemecahan Kemenkumham menjadi tiga kementerian dapat berjalan dengan lancar.

"Karena Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi tiga Kementerian dan kebetulan Menko-nya adalah Prof Yusril, maka kami sudah berkomunikasi juga dengan semua menteri-menteri baru," tambah Supratman.

Diketahui, Supratman ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam.

Dalam menjalankan tugasnya, Supratman akan dibantu oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiariej.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Dikutip dari Kompas.id, selepas pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin, Yusril mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Namun, ia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap.

”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” kata Yusril, Minggu malam.

Menurut Yusril, pengalaman masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini

”Dan, kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum, konstitusi, demokrasi dan juga penegakan HAM itu sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menunjuk pengganti Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

Seperti diketahui, Agus mundur dari Korps Bhayangkara usai didapuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri),” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Adapun posisi Wakapolri akan diemban oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun demikian, belum diketahui sosok yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu.

Dedi menambahkan, Kapolri yang nantinya akan menentukan siapa Pati Polri yang pantas mengemban jabatan sebagai Wakapolri.

“Iya masih menunggu dulu dari Kapolri,” tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Komjen Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri ditunjuk untuk menempati jabatan sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prabowo telah melantik Agus di Istana Kepresidenan, pada Senin (21/10/2024) bersama dengan 47 menteri dan enam pejabat setingkat menteri.