JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong menegaskan, tidak terjadi surplus gula dalam negeri saat kliennya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015.

Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan, produksi nasional gula pada tahun 2015 hanya sebesar 2,53 juta ton.

Sementara, beberapa data menunjukkan konsumsi gula dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional, sehingga terjadi defisit ketersediaan gula.

"Dengan demikian pernyataan (Kejagung) dalam siaran pers tanggal 29 Oktober 2024 yang menyatakan terjadi surplus gula pada tahun 2015, demi hukum terbantahkan," ujar Zaid dalam sidang praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

Tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir menambahkan bahwa Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan yang menjabat setelahnya juga harus diperiksa dalam perkara ini.

"Bahwa fakanya, Tom Lembong dilantik menjadi Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachman Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015," jelas Dodi.

Setelah Tom Lembong, posisi Mendag ditempati oleh Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022) dan Zulkifli Hasan (2022-2024).

Kuasa hukum menyebut bahwa Surat penetapan Thomas Lembong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.

Maka sudah seharusnya Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 mendag lainnya yang menjabat sebelum dan setelah Tom Lembong.

"Namun pada faktanya sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Mendag lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media, tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Mendag lainnya," tegas Dodi.

Dodi menegaskan, dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap 5 Mendag lain, menunjukkan adanya tindakan kesewenang – wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

"Seharusnya dalam perkara a quo, Kejagung juga memeriksa Mendag lainnya yang menjabat selama tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan Tom Lembong sebagai tersanka adalah tidak sah," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai, ada lima kesalahan Kejaksaan Agung yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

"Pertama, terkait ketidaksahan penetapan tersangka, di mana Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali," kata Ari saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Selanjutnya, menurut dia, penetapan tersangka Tom Lembong dilakukan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Selain itu, ia menambahkan, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Mendag sejak 27 Juli 2016. Semestinya, menteri yang menjabat setelahnya juga harus diperiksa dalam perkara ini.

"Bahwa faktanya, Tom Lembong dilantik menjadi Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachmat Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014-12 Agustus 2015," jelas tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir.

Dodi juga turut menyoroti soal penahanan kliennya yang menurutnya tidak sah karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Selain itu, dia menganggap penahanan tersebut tidak memenuhi syarat obyektif ataupun subyektif penyidik, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Hal lain yang disorotinya adalah penetapan tersangka Tom Lembong tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

"Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam hukum. Ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka, (dua alat bukti) adalah suatu kewajiban yang mandatori, yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka," jelas Dodi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai, ada lima kesalahan Kejaksaan Agung yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

"Pertama, terkait ketidaksahan penetapan tersangka, di mana Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali," kata Ari saat membacakan berkas permohonan pembatalan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Selanjutnya, menurut dia, penetapan tersangka Tom Lembong dilakukan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Selain itu, ia menambahkan, Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Mendag sejak 27 Juli 2016. Semestinya, menteri yang menjabat setelahnya juga harus diperiksa dalam perkara ini.

"Bahwa faktanya, Tom Lembong dilantik menjadi Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachmat Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014-12 Agustus 2015," jelas tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir.

Dodi juga turut menyoroti soal penahanan kliennya yang menurutnya tidak sah karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Selain itu, dia menganggap penahanan tersebut tidak memenuhi syarat obyektif ataupun subyektif penyidik, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Hal lain yang disorotinya adalah penetapan tersangka Tom Lembong tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

"Mengenai dua alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam hukum. Ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka, (dua alat bukti) adalah suatu kewajiban yang mandatori, yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka," jelas Dodi.

KOMPAS.com - Petani asal China bernama Wang Enlin rela belajar hukum secara otodidak selama 16 tahun meski sudah berusia lanjut.

Diberitakan The Straits Times (12/11/2017), tekad kuat itu dilakukan Wang Enlin untuk menggugat perusahaan kimia milik negara yang diduga mencemari lingkungannya.

Padahal, Wang Enlin yang pada 2017 lalu berusia 64 tahun, sudah meninggalkan bangku sekolah sejak ia berumur 10 tahun.

Walau hanya mempelajari hukum dari buku teks dan kamus, niat Wang Enlin bulat untuk mencari keadilan dari perusahaan besar yang mencemari dan merusak lahan pertaniannya.

Kasus petani sederhana tamatan SD yang getol belajar hukum demi mencari keadilan di China ini memang sudah cukup lama.

Tapi kisahnya belakangan ramai diperbincangkan dan menuai respons positif di media sosial, seperti Tiktok, Instagram, dan X. Berikut ceritanya.

Awal mula Wang Enlin belajar hukum demi tuntut keadilan

Dikutip dari SCMP (3/2/2017), Wang Enlin meninggalkan bangku sekolah sejak usia 10 tahun, ketika ia masih duduk di kelas 3 pendidikan dasar.

"Saat itu tidak masalah apakah Anda memperoleh pendidikan atau tidak. Itu tidak akan mengubah nasib Anda," ujar dia.

Saat dewasa, dia lalu membuka lahan pertanian di Desa Yushutun, sebelah timur laut Provinsi Heilongjiang, China. Dia tinggal di rumah sederhana dengan biaya hidup yang sangat kecil.

Namun pada 2001, komite desa menyewakan lahan seluas 28,5 hektar kepada perusahaan Qihua untuk menjadi tempat pembuangan limbah kimia tanpa persetujuan penduduk desa.

Qihua merupakan anak perusahaan milik negara ChemChina. Perusahaan kimia terbesar di China ini bergerak di bidang pemrosesan minyak mentah dan produk minyak bumi.

Masalah datang pada Tahun Baru Imlek 2001. Kala itu pembuangan limbah kimia pabrik tersebut sangat berlebihan. Akibatnya, limbah kimia membanjiri rumah Wang dan penduduk desa.

Aliran limbah juga mencemari lahan pertanian desa membuat warga setempat tidak dapat bercocok tanam. Penduduk desa mengeklaim perusahaan itu gagal mengendalikan polusinya.

Limbah kimia juga mencemari air di danau terdekat. Kondisi ini menghilangkan kehidupan di danau. Penduduk desa lalu mengajukan petisi kepada pihak berwenang, namun upaya mereka tidak berhasil.

Sejak itu, Wang merasa perlu belajar hukum secara otodidak setelah sadar tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya cukup untuk menggugat perusahaan besar itu.

"Saya tahu saya benar, tetapi saya tidak tahu hukum apa yang dilanggar pihak lain atau apakah ada bukti atau tidak," katanya, dilansir dari The Independent (7/2/2017).

Wang lalu pelan-pelan mempelajari buku teks hukum yang ada di toko buku setempat. Hasil pengetahuannya tersebut, ia catat ulang dengan tulisan tangan.

Karena bahasa hukum acapkali tidak dipahami awam, dia juga menggunakan kamus untuk memahami buku atau literatur hukum.

Lantaran uang milik petani ini juga pas-pasan, untuk mengakses pengetahuan Wang membayar pemilik toko buku dengan jagung hasil kebunnya.

Setengah dekade belajar sendiri, dia akhirnya dapat bimbingan dan bantuan dari Pusat Bantuan Hukum untuk Korban Polusi pada 2007.

Tak hanya itu, lembaga bantuan itu menolong Wang menyusun gugatan hukum kepada Qihua menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan.

Perjalanan kasus pencemaran desa Wang Enlin

Wikimedia/Fghjhj Wang Enlin tinggal di Desa Yushutun, Heilongjiang, China yang alami pencemaran lahan dari limbah perusahaan kimia milik negara

Perusahaan tersebut juga membuat 71 hektar lahan tidak dapat digunakan dengan membuang kalsium karbida dan mencemari kolam seluas 478 hektar dengan limbah cair

Demi menuntut keadilan, Wang menyiapkan gugatan hukum sendiri. Dia menyelenggarakan pertemuan harian di rumahnya untuk penduduk desa, dengan harapan dia bisa mempelajari hak-hak warga yang dilanggar para pencemar lingkungan.

Namun, perjuangan Wang yang kala itu menderita masalah paru-paru dan membutuhkan obat bantuan untuk bernapas tidak mudah.

Dia kerap didatangi polisi yang mendesak menghentikan kasus tersebut dan berhenti berbicara ke media.

Pada 2013, akhirnya ada secercah harapan dari lembaga nirlaba Green Beagle Institute. Mereka mengambil sampel merkuri di desa Wang.

Hasil penelitian menunjukkan, tanah tersebut tidak cocok untuk pertanian karena teruji tercemar limbah berbahaya.

Mengetahui kejadian ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup China akhirnya memasukkan kasus Qihua dalam daftar kasus lingkungan "berat" pada 2014.

Kasus ini juga jadi cikal-bakal dorongan untuk merevisi undang-undang perlindungan lingkungan nasional pada 2015.

Undang-undang tersebut mengadili perusahaan atau siapa saja yang terbukti merusak dan mencemari lingkungan, terlebih yang digunakan untuk beraktivitas warga.

Perjuangan Wang Enlin terus berlanjut

Pada Februari 2017, Wang Enlin dan "Tim Perlindungan Lingkungan Warga Senior" memperoleh kemenangan ketika pengadilan setempat memerintahkan Qihua membersihkan pembuangan limbah kimia yang berdekatan dengan lahan petani di desanya.

Qihua pun harus membayar total 820.000 yuan ( Rp 1.795.861.500) sebagai kompensasi atas gagal panen di 55 rumah tangga petani di desa setempat yang terkena dampak pencemaran lingkungan.

Sayangnya, putusan yang jadi angin segar bagi Wang Enlin dkk. itu dibatalkan saat banding.

Pada September 2017, Pengadilan Menengah Rakyat Qiqihar menerima permintaan Wang untuk mengajukan banding atas kasus tersebut.

"Kami pasti menang. Hukum ada di pihak kami," kata Wang yakin.

Wang kala itu harus menghadapi pertarungan lebih lanjut. Pasalnya, kasus pencemaran lingkungan seperti yang mereka hadapi bisa berlangsung dalam waktu lama.

Wang Enlin meninggal dunia

Di tengah perjuangannya mendapatkan keadilan, Wang Enlin meninggal dunia karena sakit pada 8 Agustus 2018 saat berusia 65 tahun.

Diberitakan The Paper (9/8/2018), sebelum meninggal, Wang Enlin mendapat Penghargaan Pahlawan Lingkungan Sipil 2017 atas jasanya membela keadilan di Desa Yushutun, Distrik Angxi, Kota Qiqihar, Provinsi Heilongjiang, China.

Semasa hidup, dia memimpin lebih dari sepuluh petani untuk membentuk tim perlindungan lingkungan. Wang bahkan berkali-kali masuk penjara untuk melindungi lahannya.

Meski telah tiada, kasus dugaan pencemaran lahan desanya terus bergulir. Tindakannya mendorong banyak petani ikut bersikap aktif melindungi tanah mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).

Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).

Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

KOMPAS.com - Sejumlah pemimpin dunia dan ilmuwan iklim ternama menyerukan reformasi proses pertemuan conference of the parties (COP) melalui surat terbuka.

Pada hari kelima, Jumat (16/11/2024), KTT Iklim COP29 menyelenggarakan panel tingkat tinggi tentang iklim dan perdamaian.

Namun, perdebatan seputar perlunya reformasi proses COP telah menjadi pusat perhatian di Baku.

Dalam surat terbuka, lebih dari 20 pakar termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres mengatakan bahwa meskipun telah mencapai banyak kemajuan, proses COP perlu dirombak.

Surat tersebut menyerukan tujuh reformasi utama mulai dari pelacakan pendanaan iklim yang kuat, integrasi bukti ilmiah terbaru, hingga pertemuan yang lebih kecil dan lebih sering.

Selain itu, mereka juga mendesak kriteria kelayakan yang ketat bagi negara tuan rumah COP.

Di sisi lain, Presiden COP29 Mukhtar Babayev mengatakan, KTT tersebut berjalan dengan baik.

Dia menyanjung kesepakatan awal mengenai Pasal 6.4 dalam Perjanjian Paris tentang pasar karbon internasional yang sudah disepakati dalam COP29.

"Pekerjaan awal 6.4 memberi kita motivasi tambahan untuk memenuhi semua kewajiban atau pokok bahasan lainnya," kata Babayev, sebagaimana dilansir Euronews.

Rumit

Babayev berujar, pembicaraan difokuskan pada tujuan kolektif terukur baru yang akan menggantikan target pendanaan iklim sebelumnya sebesar 100 miliar dollar AS per tahun yang ditetapkan pada tahun 2009.

Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk menetapkan target pendanaan iklim baru pada tahun 2025.

"Kami mengadakan banyak pertemuan di sini dan sekarang suhu diskusi sedang sangat panas," kata Babayev.

Kemajuan dalam perjanjian untuk tujuan pendanaan iklim baru sedang terjadi. Namun, Babayev mengakui situasinya masih rumit.

"Kami telah menerima sinyal positif dari lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan kontribusi mereka selama dua tahun ke depan. Dan saya pikir itu sinyal yang bagus."

Dia menambahkan, semua kekuatan benar-benar terkonsolidasi untuk mencapai kesepakatan pendanaan iklim di COP29 Baku.

"Tetapi ini benar-benar rumit dan kami masih berusaha berbicara dengan para pihak untuk menavigasi proses ini," papar Babayev

Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Pekan kedua akan menjadi pekan yang krusial dalam menentukan seberapa besar pencapaian COP ini dan tingkat komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

KOMPAS.com - Nama jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab sudah banyak dikenal masyarakat melalui hasil liputan hingga acara yang ia pandu.

Kiprahnya di dunia jurnalistik juga sudah diakui berbagai pihak melalui banyaknya prestasi yang sudah diraih. Salah satunya adalah penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat atas laporannya pasca-bencana tsunami di Aceh pada 2004 silam.

Najwa juga beberapa kali masuk dalam ajang penghargaan nasional Panasonic Award sebagai Pembaca Berita Terbaik.

Pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri karena dia juga masuk nominasi lima besar ajang Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs/Talkshow Presenter.

Najwa Shihab ternyata lulusan FH UI

Namun siapa sangka bahwa sebenarnya Najwa Shihab tidak pernah bercita-cita jadi jurnalis

Najwa bercerita, bahwa ia kuliah di Fakultas HukumUniversitas Indonesia (UI) dan sudah merencakan untuk bekerja di bidang hukum seperti menjadi pengacara, hakim ataupun jaksa.

"Saking pengennya aku jadi jaksa aku sampai milih program khusus beracara, hukum acara. Jadi aku dilatih gimana bertanya pada saksi di pengadilan, menulis surat dakwaan, membuat pembelaan," kata Najwa di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).

"Udah mantep banget pokoknya lulus saya mau jadi pengacara, hakim. Pokoknya ngurusin keadilan. I have that passion in me," lanjut dia.

Namun pada semester akhir Najwa sengaja mencari tempat magang untuk mengisi waktu luang sebelum akhirnya mengerjakan skripsi.

Najwa kemudian melihat ada lowongan magang di salah satu televisi swasta yakni RCTI.

"Kayaknya seru aja (magang di TV) enggak akan kebayang mau ngapain," ujarnya.

Jatuh cinta dengan pekerjaan sebagai jurnalis

Setelah magang selama tiga bulan di RCTI, anak mantan Menteri Agama Quraish Shihab ini merasa jatuh cinta dengan pekerjaan sebagai jurnalis.

"Tiga bulan jadi wartawan, mengubah hidup saya yang tadinya sudah mantap saya akan berprofesi di bidang hukum. Dan itu 25 tahun yang lalu dan sampai sekarang saya masih jadi wartawan," ungkapnya.

Kendati demikian, Najwa tidak pernah merasa ia salah mengambil jurusan kuliah karena kontribusinya selama ini tetap berkaitan dengan bidang hukum.

Apapun yang ia kerjakan di dunia jurnalistik juga tetap menerapkan semua hal pelajaran yang di dapat selama kuliah jurusan hukum.

"Jadi saya tidak pernah merasa salah jurusan," ucap dia.

Najwa juga masih merawat idelalismenya sama seperti semasa kuliah jurusan hukum baik di dalam ataupun ketika sedang berorganisasi di UI.

Ia pun menegaskan kontribusinya terhadap penegakkan hukum di Indonesia masih tetap sama. Seperti rencananya saat lulus kuliah, meski profesinya berbeda.

"Saya bukan orang salah jurusan. Saya orang yang masih memegang idelisme saat jadi mahasiswa 25 tahun yang lalu," pungkas Najwa.

KOMPAS.com - Seorang petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Robby Adriansyah merekam narapidana pesta, viral di media sosial.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah napi berpesta sambil mendengarkan musik remix.

Akibat kejadian ini, Robby dimutasi dari jabatannya karena diduga positif narkoba dan disebut sengaja merekam untuk mendapatkan keuntungan dari napi.

Klarifikasi Robby

Disebut mengonsumsi narkoba, Robby muncul mengklarifikasi pernyataan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel yang menyebutnya masih kecanduan narkoba saat tugas di Rupbasan.

Dalam video klarifikasinya, Robby meminta bukti dirinya disebut positif narkoba.

"Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media, berikan info, apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby.

Benzo adalah obat penenang yang biasanya digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik.

"Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dr. Abdullah Shahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar," ungkap Robby.

"Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan (menyudutkan) saya, merugikan nama baik saya."

Dia menyesalkan tuduhan terhadap dirinya dan terungkap riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi, namun ia mengaku itu semua masa lalu ya dan kini sudah berubah.

"Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat (untuk penyembuhan) psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan (sumbangsih) pada negara," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah.

Namun, ia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi menjelaskan, Robby terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah dua kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor.