JAKARTA, KOMPAS.com - Mary Jane Veloso, perempuan Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba heroin pada 2010 direncanakan akan dipulangkan ke negaranya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner, setelah melalui pembahasan lintas kementerian.

Keputusan ini diambil atas permohonan resmi pemerintah Filipina, yang terus melakukan diplomasi panjang untuk menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan permohonan pemulangan Mary Jane diajukan oleh Menteri Kehakiman Filipina dan Duta Besar Filipina di Jakarta, Gina Jamoralin.

Upaya pemulangan ini menandai babak baru dalam perjalanan panjang kasus Mary Jane yang selama ini penuh kontroversi.

Akan tetapi, Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mendorong supaya status hukum Mary Jane sebagai terpidana mati segera diubah oleh pemerintah Indonesia, sebelum proses pemulangannya.

Sebab menurut Julius, dari fakta hukum yang ada ibu 2 anak itu adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang, bukan pelaku kejahatan narkotika.

“Mary Jane Veloso itu dalam konteks kebenaran material merupakan korban human trafficking, tindak pidana perdagangan orang,” kata Julius saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Kasus Mary Jane Veloso itu sudah ada fakta hukum baru yang diajukan oleh pemerintah (Filipina) ke pemerintah (Indonesia)," sambung Julius.

Julius mengatakan, Mary Jane juga mengalami ketidakadilan dalam menghadapi proses hukum di Indonesia, mulai dari interogasi yang tidak didampingi penerjemah dan kuasa hukum mumpuni sampai dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim.

Dia menilai sistem hukum Indonesia gagal menggali fakta material dalam kasus ini, termasuk pengakuan perekrut Mary Jane yang menyerahkan diri.

Menurut Julius yang turut mengawal advokasi perkara itu, Mary Jane bukan tokoh utama sindikat narkoba lintas negara.

“Mary Jane Veloso, seorang yang miskin, pekerja kasar dari Filipina, yang tidak mampu membeli tiket pesawat, bagaimana bisa dia memiliki barang yang nilainya belasan miliar itu? Itu sudah tidak dimungkinkan secara logika,” tegas Julius.

Maka dari itu, Julius berharap pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan transfer of prisoner berbekal fakta baru tersebut, dan memulihkan status Mary Jane sebelum dipulangkan ke Filipina.

"Jadi ini bukan soal kerja-kerja seperti travel ataupun kargo barang mindahin dari ke sini ke sana," ucap Julius.

Keputusan pemulangan Mary Jane ke Filipina bukan sekadar transfer narapidana. Julius mengingatkan pemerintah untuk tidak melihat kasus ini hanya sebagai urusan administrasi diplomasi.

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 setelah petugas menemukan 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati pada Oktober 2010.

Akan tetapi, eksekusi yang dijadwalkan pada April 2015 ditunda setelah Maria Cristina Sergio, perekrut Mary Jane, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina, dan memberikan pengakuan Mary Jane hanya dijebak menjadi kurir narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis peran Baim Wong yang diwakili kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, membantah tentang pengajuan perdamaian oleh kliennya.

Saat ini Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

"Sangat keliru karena supaya tidak menjadi sesuatu yang bias, mediasi itu wajib. Tidak ada keinginan Baim untuk berdamai. Jadi yang mengajukan perdamaian itu Baim tidak ada," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Justru kata Fahmi, kliennya dan Paula hanya mengupayakan mediasi namun gagal.

"Yang ada wajib mediasi. Kalau wajib mediasi kedua belah pihak dipanggil diberikan saran oleh hakim. Mereka memutuskan apakah tetap lanjut perkaranya atau tidak," ucap Fahmi.

"Jadi tidak ada yang mempunyai inisiatif. Jadi jangan diblurkan agar tidak bias. Mediasi itu wajib," tambah Fahmi.

Saat ini Baim telah mengajukan bukti berupa tertulis dan elektronik untuk menunjang permohonan cerai.

"Kita membawa bukti, terdiri dari bukti tertulis dan ada beberapa bukti elektronik, berupa percakapan yang seperti apa buktinya, silahkan tanya di dalam," ungkap Fahmi.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menuding Paula berselingkuh.

Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu teregister dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Namun belakangan Paula membantah ia berselingkuh dari Baim Wong.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Rektono Seto, mengonfirmasi bahwa terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso, masih berada di Lapas Perempuan Yogyakarta.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjadi tahanan di Lapas Perempuan Yogyakarta, dan tidak ataupun belum dibebaskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kanwil DIY pada Rabu (20/11/2024).

Agung menjelaskan bahwa status Mary Jane adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," kata dia.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemindahan Mary Jane.

"Belum ada, masih di sana. Masih di Lapas Perempuan," tegasnya.

Agung melanjutkan bahwa sampai saat ini, Mary Jane belum melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah Filipina, meskipun ia sempat beberapa kali berkomunikasi dengan keluarganya.

"Tidak ada, tidak ada. Kalau kunjungan keluarga ada pernah ya. Tapi kalau pemerintah setahu saya tidak ada pertemuan resmi terkait dengan pembebasan Mary Jane," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa Mary Jane Veloso akan segera pulang ke negaranya.

Merespons pengumuman tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi tersebut.

Ia juga menekankan bahwa belum ada petunjuk atau arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon pada hari yang sama.

KOMPAS.com - Imigrasi mengenalkan desain paspor Indonesia terbaru dalam simposium program pelancong ICAO (TRIP) di Montreal, Kanada, yang berlangsung dari Rabu (13/11/2024) sampai Jumat (15/11/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), termasuk Indonesia, untuk membahas isu terkini dalam pengelolaan identitas pelancong.

Anggiat Napitupulu, Direktur Kerja Sama Keimigrasian, menjelaskan fitur paspor elektronik Republik Indonesia (RI) terbaru sebagai dokumen perjalanan, sekaligus representasi identitas dan budaya Indonesia.

“Paspor RI terbaru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih. Jadi penggunaan 33 motif batik tradisional yang dicetak dengan teknologi khusus bukan hanya untuk alasan estetika semata melainkan juga alasan keamanan,” ujar Anggiat dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Sebelumnya, desain paspor RI dirilis bertepatan pada Hari Kemerdekaan RI pada Sabtu (17/8/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Anggiat melanjutkan, chip pada paspor juga terhubung dengan antena radio memungkinkan penyimpanan data biometrik dan tanda tangan digital pemegangnya lebih aman.

“Halaman biodata yang terbuat dari polikarbonat juga membuat paspor ini lebih tahan
lama dan sulit dipalsukan," ujar dia.

Hal ini sejalan dengan pencegahan teknik morphing yang menjadi ancaman keamanan dokumen perjalanan internasional, seperti paspor.

Morphing memungkinkan seseorang menggabungkan wajah dua orang berbeda pada sebuah foto sehingga dapat digunakan untuk memalsukan identitas.

"Untuk mengantisipasi ancaman ini, negara-negara di dunia terus mengembangkan
teknologi dan prosedur keamanan yang lebih canggih, tidak terkecuali Indonesia,” tutur Anggiat.

• Dirjen Imigrasi Belum Berencana Buka Immigration Lounge di Bali
• Imigrasi Gandeng VFS Global Terbitkan Electronic Visa on Arrival, Jangkau Lebih Banyak Turis Asing

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Imigrasi mengenalkan desain paspor Indonesia terbaru dalam simposium program pelancong ICAO (TRIP) di Montreal, Kanada.

Indonesia pun telah bergabung dengan jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO sejak 2019, yang memungkinkan Indonesia bertukar informasi dengan negara lain terkait verifikasi keaslian dokumen perjalanan, sekaligus meningkatkan kerja sama.

PKD merupakan repositori pusat yang dikendalikan oleh ICAO sebagai media otentifikasi dokumen perjalanan setiap negara yang terdaftar dan sesuai dengan format mesin pembaca dokumen perjalanan guna memastikan validitasnya.

"Dengan demikian, paspor kita telah terdaftar dalam sistem informasi perjalanan internasional
dan dengan demikian informasi mengenai dokumen perjalanan tersebut akan dibagikan
ke seluruh perlintasan internasional anggota ICAO yang telah mendaftar PKD," ujar Anggiat.

Lebih lanjut, Anggiat menuturkan, desain baru paspor Indonesia menjadi upaya
dari Imigrasi Indonesia untuk memperkuat paspor RI.

Mengingat penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sudah sesuai dengan standar ICAO.

"Menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara, sekaligus menjadi duta budaya Indonesia dengan desainnya yang indah,” tutup Anggiat.

• Imigrasi Buka Layanan Paspor di Kompas Travel Fair 2024, Kuota 3 Hari Sudah Penuh
• 14 Cara Membuat Paspor Online Pertama Kali, Simak Langkahnya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso disebut akan segera pulang ke negaranya.

Itu disampaikan Presiden Filipina Ferdinan Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024).

Merespons pengumuman itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy, mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait kabar itu.

Ia juga mengungkapkan, belum ada petunjuk dan arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu.

Dikatakannya, hingga kini belum ada komunikasi khusus terkait Mary Jane dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kedutaan Filipina, maupun Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Evi mengatakan, wewenang perihal perkara Mary Jane masih berada di Kejaksaan Tinggi DIY.

"Sampai hari ini Mary Jane dalam kondisi sehat dan sedang beraktivitas," kata dia.

Masih membatik

Evi mengatakan, selama ini Mary Jane beraktivitas sama seperti warga binaan lain, seperti membatik, hingga beribadah.

Terakhir Mary Jane dikunjungi perwakilan Kedutaan Filipina pada Agustus lalu.

"Dari kedutaan Filipina, rutin mengunjungi Mary Jane dalam setahun dua sampai tiga kali datang," kata Evi.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba.

Ia ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 km heroin.

Mary Jane tercatat mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

Kabar Mary Jane dipulangkan ke Filipina turut dibagikan Marcos Jr. di akun Instagram resminya @bongbongmarcos. Dalam postinganya, Marcos menegaskan bahwa Mary Jane akan pulang atas kesepakatan pemerintah Filipina dan RI.

Disetujui Presiden Prabowo

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Yusril menjelaskan, bukan hanya Filipina yang mengajukan transfer of prisoner, melainkan juga Australia dan Prancis.

Dia mengatakan, dalam ajang KTT APEC di Peru, PM Australia Anthony Albanese telah menyampaikan permintaan itu kepada Prabowo langsung.

"Dan beliau menjawab, 'sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu'," ucap Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia akan melakukan pemulangan narapidana ke negara asal, sepanjang pemerintah negara asal itu memohonnya kepada pemerintah Indonesia.

Syaratnya, kata Yusril, negara itu harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Lalu, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemulangan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara asal.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya. Kewenangan memberikan remisi, grasi dan sejenisnya telah menjadi kewenangan kepala negara dari negara tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

Macros Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Ia menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Mary Jane diketahui ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.

• Tanda tangan tidak sesuai

Tanda tangan pada paspor harus identik dengan tanda tangan di dokumen resmi lainnya. Apabila berbeda, akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan penolakan paspor.

• Papor basah atau terbakar

Paspor yang basah atau terbakar dapat menyebabkan kerusakan pada data maupun fisiknya. Paspor dengan kondisi ini kemungkinan besar tidak akan diterima di negara tujuan.

Denda paspor rusak

Achmad mengimbau untuk selalu menjaga dan merawat paspor agar tidak rusak. Sebab, Imigrasi akan mengenakan denda sebesar Rp 500.000 untuk paspor yang rusak.

Denda ini wajib dilunasi saat mengurus pembuatan paspor baru.

Pengenaan denda paspor rusak telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun, ada pengecualian denda apabila paspor rusak karena keadaan kahar (force majure), seperti:

• Banjir
• Gempa bumi
• Kebakaran
• Huru-hara
• Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Ada kalanya, paspor rusak karena kejadian tidak terduga, seperti ketumpahan air. Untuk itu, Achmad menyarankan agar paspor diberi perlindung anti air, sehingga lebih terjamin keamanannya.

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

"Saya arahkan Dirjen Pas (Direktur Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera eksekusi," kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang menarasikan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta sabu sembari mendengarkan musik remix viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @palembang_bedesau dan disebut-sebut direkam oleh petugas Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah.

Namun, dia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui.

"Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. RA juga jarang masuk kerja, pernah diperiksa Inspektorat Jenderal, kena hukuman disiplin berat, dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Baturaja," jelas Mulyadi.

Sementara, Robby lewat videonya, membantah menggunakan narkoba. Robby meminta bukti dirinya disebut positif narkoba.

"Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media, berikan info, apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Imipas Perintahkan Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Buntut Video Viral Napi Pesta Sabu

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Abdul, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Serang, Senin (18/11/2024).

Abdul terpidana kasus pemalsuan surat yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Serang, kini harus menjalani hukuman setelah keputusan kasasi.

Dalam tingkat kasasi, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang berhasil membuktikan bahwa Abdul bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Abdul dijatuhi hukuman 2 tahun penjara berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1215 K/Pid/2024 yang diterbitkan pada 19 September 2024.

"Terpidana dijemput di kediamannya oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang untuk melaksanakan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Serang, M Ichsan, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Ichsan menjelaskan, selama proses penyidikan dan penuntutan, Abdul telah ditahan sejak 30 November 2023 hingga 16 Mei 2024.

Setelah penjemputan oleh jaksa eksekutor, Abdul segera diserahkan ke Lapas Kelas IIA Serang untuk menjalani eksekusi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya.

"Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap oleh jaksa eksekutor telah sesuai dengan Pasal 270 KUHAP dan UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan," tegas Ichsan.

Sebagai informasi tambahan, kasus pemalsuan surat ini terjadi pada tahun 2018, di mana Abdul menyuruh terpidana Sehkolib untuk membuatkan surat pernyataan jual beli sementara tanah antara Duriah dengan Abdul.

Selain itu, Abdul juga terlibat dalam pembuatan surat pernyataan jual beli sementara antara dirinya dengan Madisa.

Dokumen tanah yang dipalsukan tersebut berada di atas tanah milik PT Infinity Triniti Jaya berdasarkan SHM nomor 133, SHM Nomor 122, dan SHM Nomor 149 yang dibeli dari Susilowati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Penny Williams di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama dan rencana penguatan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) antara pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB dengan pemerintah Australia.

Rini menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Australia tersebut berfokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan semoga kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Personel Prospera, lanjut dia, berkolaborasi secara intens dengan Kemenpan-RB dalam membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital.

“Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kemenpan-RB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif guna menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Rini.

Pemerintah Australia mendukung tiga kegiatan pada 2024. Pertama, dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB dan Dubes Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams saat berdiskusi terkait kerja sama Prospera.

Kedua, dukungan pengembangan kompetensi pegawai Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang kebijakan publik, serta pembelajaran kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Ketiga, dukungan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab Public Governance Committee (PGC) mendapat bantuan dari Australia untuk menganalisis berbagai aspek secara akurat dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional.

Adapun dukungan Australia lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain itu, Capability Review juga dilakukan pihak Australia untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lain juga dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

“Kami akan terus follow up kerja sama Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Rini.