JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tidak memiliki kewenangan menentukan nilai kerugian negara akibat korupsi.

“Bahasa hukumnya begini, kalau hasil audit itu sudah di serahkan ke BPK, lembaga lain enggak punya kewenangan, kecuali BPK,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

SEMARANG, KOMPAS.com - Momen penuh haru terjadi di Aula Merdeka Lapas Kelas I Semarang pada Rabu (20/11), ketika empat narapidana kasus terorisme (napiter) secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah berhasil melalui program deradikalisasi, mereka menegaskan lepas dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Acara pengambilan sumpah ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Lapas Kelas I Semarang, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kementerian Agama Kota Semarang, serta instansi terkait lainnya.

Didampingi seorang rohaniwan, para napiter mengucapkan sumpah setia sebelum melakukan penghormatan dan mencium bendera Merah Putih, simbol kembalinya mereka ke pangkuan ibu pertiwi.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, memberikan sambutan yang penuh makna.

Ia menyampaikan selamat kepada para napiter yang telah mengambil langkah besar ini.

"Anda telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, mengakui bahwa NKRI adalah harga mati," kata Usman kepada para napiter tersebut.

Usman menjelaskan bahwa Lapas Kelas I Semarang memiliki program deradikalisasi untuk mempersiapkan para napiter agar siap kembali ke masyarakat.

"Tidak ada lagi tempat untuk ideologi NII. Program deradikalisasi ini kami lakukan demi membantu saudara-saudara kita untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," ujarnya.

Staf Bina Dalam Lapas BNPT, Ance, memuji keberhasilan Lapas Semarang dalam menjalankan program deradikalisasi.

“Kami mengapresiasi koordinasi Lapas Semarang dengan berbagai pihak terkait. Program deradikalisasi ini adalah langkah penting agar para napiter bisa kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik,” kata Ance.

Sementara itu, perwakilan Densus 88, Ghofar menambahkan bahwa ikrar ini juga menjadi langkah awal bagi para napiter untuk mendapatkan remisi, memperbaiki hubungan keluarga, dan hidup mandiri setelah bebas.

“Kami berharap mereka benar-benar meninggalkan jaringan lama dan membangun hidup baru yang lebih positif di tengah masyarakat,” ucap Ghofar.

Dengan ikrar ini, keempat narapidana terorisme tersebut menegaskan komitmen mereka untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan berharap Komjen Setyo Budiyanto yang baru terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, dapat bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum.

Sinergitas ini dianggap penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Bersinergi ya dengan seluruh perangkat aparat penegak hukum. Fokus pada sesuai butir ketujuh Asta Cita presiden, fokus pada pemberantasan korupsi," ujar Budi Gunawan saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menetapkan Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029.

Penetapan ini dilakukan melalui pemungutan suara atau voting setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap sepuluh nama calon pimpinan KPK.

Dalam pantauan Kompas.com di rapat pleno di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024), Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK dengan perolehan 46 suara dari total 48 suara.

Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dan dihadiri oleh empat Wakil Ketua Komisi III, yaitu Ahmad Sahroni, Rano Al Fath, Dede Indra Permana, dan Sari Yuliati.

Rapat tersebut dihadiri oleh 48 anggota Komisi III DPR RI dari delapan fraksi secara langsung di ruang rapat pleno.

Selain menetapkan Setyo Budiyanto, dalam rapat tersebut juga ditetapkan empat komisioner KPK terpilih lainnya, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan perbedaan antara pelaku kriminal umum dan pelaku tindak pidana terorisme kepada jajaran PT Pindad.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Roedy Widodo mengatakan, terorisme berbeda dengan tindak pidana umum. Sebab, pelaku kriminal umum sadar bahwa apa yang dilakukan melanggar peraturan.

“Terorisme beda. Dia tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa benar dan paling benar," ungkapnya.

Dia mengatakan itu dalam Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Lebih lanjut, Roedy menuturkan, akar dari terorisme adalah intoleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman negara.

Pasalnya, kedua perilaku itu tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

Dia menegaskan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme ini tumbuh dari bibit intoleransi.

“Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman," ujarnya dalam siaran pers.

DOK. Humas BNPT Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/11/2024).

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan alasan pentingnya sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif banyak dan tersebar di Pindad Bandung maupun Turen, Malang, tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi yang akan disampaikan," jelasnya.

Adapun sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan ini diikuti jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang dihadiri baik secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan paham radikal terorisme termasuk di PT Pindad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan bahwa Pemerintah Indonesia bukan dalam posisi memberi persetujuan kepada Pemerintah Filipina terkait pemberian grasi bagi terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso.

Diketahui, Pemerintah Indonesia menyetujui pemindahan Mary Jane ke Filipina. Tetapi, tetap sebagai narapidana yang harus menjalani hukumannya.

Menurut Yusril, begitu dipindahkan, pemidanaan hingga pembinaan Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

“Sebenarnya tidak dalam artian persetujuan karena kita akan menyerahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Jadi, narapidana itukan dijatuhi pidana (bukan) supaya untuk digebuki, disiksa, kan enggak. Supaya dibina jadi orang baik kan. Kalau sudah baik kembali lah mereka ke masyarakat,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, Yusril menyebut, kewenangan terkait pembinaan hingga dijalankannya hukuman menjadi tanggung jawab Filipina setelah pemindahan Mary Jane dilakukan.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” katanya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” ujarnya.

Akses pengawasan

Namun, Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia bakal meminta akses untuk memantau perkembangan pemidanaan Mary Jane dalam perjanjian kerja sama dengan Filipina terkait pemindahan atau transfer narapidana tersebut.

“Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” katanya.

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Yusril, hal itu menjadi preseden bahwa kesepakatan dua negara bisa menjadi dasar melakukan kebijakan termasuk pemindahan narapidana ke negara asalnya.

“Jadi sudah ada preseden walaupun tidak dalam konteks transfer of prisioner tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain itu sudah ada presedennya di masa yang lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya pemberantasan judi online dianggap sangat membutuhkan keseriusan dari aparat penegak hukum dan pihak terkait supaya efektif.

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diberantas jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, berkesinambungan, dan tuntas.

“Masalahnya bukan pada proses hukum atau sanksi, melainkan kemauan dan kesungguhan,” kata Adrianus di Jakarta, Rabu (20/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Adrianus juga menilai saat ini belum diperlukan langkah buat menetapkan judi online sebagai kejahatan luar biasa.

Sebab menurut Adrianus, umumnya sebuah aksi kriminal dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa melalui kesepakatan banyak negara yang menghadapi ancaman serupa. Namun, dalam kasus judi online belum tentu menjadi masalah global.

“Bisa jadi tidak semua negara mengalami masalah judi daring seperti Indonesia. Negara-negara lain mungkin tidak sepakat,” ujar Adrianus.

Ia mengingatkan supaya pemberantasan tidak bersifat sementara sehingga terlihat seperti hanya sekadar wacana. Setiap lembaga hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak secara masif agar hasilnya maksimal.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria membeberkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran uang dalam judi online.

Angkanya diprediksi hampir mencapai Rp 400 triliun dan berpotensi melonjak hingga Rp 700 triliun jika intervensi tidak dilakukan.

“Data dari PPATK menunjukkan perputaran uang judi online hampir Rp 400 triliun. Tanpa upaya pencegahan, perputarannya bisa mencapai Rp 700 triliun,” kata Nezar dalam pelantikan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur Periode 2024-2028 di Surabaya, Rabu.

Nezar menyebut, pemerintah telah bergerak memblokir akun-akun judi online yang terus bermunculan setiap hari. Sosialisasi mengenai bahaya judi online juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Kita terus meningkatkan literasi anti judi online di masyarakat,” ucap Nezar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, bakal menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang praperadilan lanjutan hari ini, Kamis (21/11/2024).

Dalam sidang hari keempat ini, Tom Lembong akan dihadirkan pula, meskipun secara daring.

Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan saksi ahli yang akan dihadirkan mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli keuangan negara.

"Kamis akan hadir 5 ahli dari kita, ahli hukum acara pidana, ahli hukum pidana, ahli hukum admnistrasi negara, ahli perdagangan gula, dan ahli keuangan negara," kata Ari saat dikonfirmasi Kompas.com.

Sementara itu, Thomas Lembong dikabarkan juga akan dihadirkan hari ini. Ari mengatakan setiap persidangan pihaknya tak bosan untuk mengajukan permohonan agar Tom Lembong dihadirkan.

"Kami setiap kali persidangan tidak bosan-bosan mengajukan argumentasi agar Pak Tom bisa hadir di persidangan. Tapi JPU keberatan dengan alasan tidak ada urgensinya. Akhirnya setelah beberapa hari, Hakim menetapkan agar bisa di dengar di persidangan. Bisa langsung atau via zoom," ujar Ari kepada Kompas.com, Kamis (21/11/2024).

Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta izin agar kliennya hadir dalam sidang praperadilan. Surat itu dikirimkan langsung usai sidang perdana praperadilan Senin kemarin.

Namun, pihak Kejagung menolak untuk menyetujui permohonan tersebut karena dinilai kesaksian Tom Lembong sudah masuk dalam konteks pembuktian, bukan pada praperadilan.

"Penasihat hukum tadi menyampaikan soal urgensi, betul urgensinya di sana. Tapi kami juga punya kepentingan terkait dengan hal yang sudah disampaikan dalam permohonan ini kan sebetulnya hal-hal yang konteksnya pembuktiannya lagi di situ," balas jaksa.

Ari lantas menjawab bahwa urgen atau tidaknya kehadiran Tom Lembong berada di tangan kuasa hukum, bukan jaksa. Ia pun bersikeras agar Tom Lembong tetap bisa dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

"Kami yang punya kepentingan dan tidak ada larangan," tegas Ari.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara tidak ingin Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dibiarkan kosong selama dua tahun.

Ara mengatakan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Seperti rumah rusun tadi, jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage (manajemen), kami siap," terang Ara.

Soal pemanfaatan Wisma Atlet pun, Ara mengaku telah berbicara dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahkan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena, itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu, pikirannya Presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Basuki Hadimuljono Wisma Atlet Kemayoran yang awalnya diperuntukkan menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komersial.

Hal ini sebagaimana disampaikan Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Wisma Atlet yang 10 tower itu, yang 7 di dalam yang 3 di luar, itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial yang 50 persen untuk ASN," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Sedangkan pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR RI dan ketua umum partai politik agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa dilakukan.

Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, hanya masuk prolegnas 2025-2029.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.

Ia mengeklaim, Prabowo punya keinginan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi sehingga lobi-lobi terus dilakukan

“Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim surpres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra ini mengakui bahwa RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya diterima oleh anggota DPR.

Misalnya, ada usul agar nomenklatur RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Pemulihan Aset.

"Kemudian juga beberapa materi muatan yang ada di dalam itu masih resisten. Nah karena itu sekali lagi, bahwa lebih bagus kami clearkan dulu pembicaraan informal itu, melakukan lobi-lobi, baru kemudian kita lakukan upaya itu,” ujar Supratman.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan buka suara mengenai kabar terpidana mati Mary Jane Veloso yang disebut-sebut bakal dipulangkan ke Filipina.

Ketua Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan bahwa hingga kini belum ada kesepatan antara Indonesia dengan Filipina terkait pemulangan Mary Jane.

"Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," ujar Deddy melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Kasus Mary Jane

Mary Jane Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian pada Oktober 2010, Mary jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Pada tahun 2014, Mary Jane Veloso pernah mengajukan grasi kepada Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo namun ditolak.

Kemudian, Mary Jane pernah pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu
Peninjauan Kembali (PK) pada 2015. Namun, hasilnya juga ditolak.

"Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba," kata Deddy.

Belum ada keputusan pemulangan Mary Jane

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia H.E. Gina Alagon Jamoralin pada 11 November 2024 lalu.

Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis hukuman mati.

Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina.

Meski demikian, hal tersebut harus melewati sejumlah diskusi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Hingga kini, para pihak terkait masih harus merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia.

“Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina,” tutur Deddy.

Kebijakan yang dirumuskan melalui perundingan bilateral itu, bisa berupa penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Namun, Pemerintah Indonesia nantinya akan mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menanggapi adanya kabar perdebatan antara kliennya dan artis Paula Verhoeven di dalam ruang sidang.

Menurut Fahmi, hal itu biasa terjadi dalam proses penyelesaian masalah.

Diketahui, Baim dan Paula menjalani sidang perceraian dengan agenda pembuktian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

"Sidang biasa lah, suasananya santai, tapi kalau terjadi perdebatan itu karena dalam proses menyelesaikan masalah," kata Fahmi saat ditemui usai sidang.

Fahmi enggan membeberkan apa yang menjadi penyebab terjadinya perdebatan tersebut.

"Kalau sudah ada putusan, saya kasih tahu (perdebatannya). Ada di putusan nanti," ungkap Fahmi.

Dalam kesempatan berbeda, mata Paula tampak sembab setelah keluar dari ruang sidang. Paula juga hanya diam dan bergegas pulang.

Sementara, kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma enggan membeberkan penyebab mata kliennya sembab.

"Mungkin teman-teman perempuan paham," ujar Alvon.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menduga Paula berselingkuh.

Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu terdaftar dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Namun, belakangan Paula membantah bahwa dirinya berselingkuh dari Baim Wong.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018 dan keduanya dikaruniai dua anak laki-laki.