"Lebih baik 60 tahun dengan Polisi jelek, daripada semalam tanpa Polisi. Semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang."- Ibnu Taimiyah.

KALIMAT di atas datang dari seorang cendekiawan Islam Ibnu Taimiyah. Ia sering berbicara tentang pentingnya sistem pemerintahan yang adil dan menjaga keamanan untuk kelangsungan kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sebenarnya ingin menunjukkan dua sisi, yaitu pentingnya keberadaan polisi dan sindiran untuk Kepolisian yang dituntut bisa lebih baik.

Kalimat Ibnu Taimiyah itu juga pernah dikutip oleh Mahfud MD (saat menjabat Menko Polhukam) dalam Rapat Bersama Komisi III DPR membahas kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bagaimanapun keberadaan Polisi tetap dibutuhkan.

Sampai saat ini Kepolisian masih terus berjuang memperbaiki citranya. Ulah dan tingkah laku dari segelintir oknum masih terus merusak citra institusi.

Mulai dari arogansi aparat, ketidakadilan, hingga tindak pidana, baik dilakukan aparat bawah hingga petinggi Polri. Semuanya menjadi sorotan publik mulai dari level daerah hingga nasional.

Tentu menjadi pertanyaan kepada aparat Polri, apakah mereka benar-benar mengabdikan diri sebagai ‘abdi negara’?

Jika mereka adalah Polisi yang mengabdi untuk negara, maka seharusnya menunjukkan sebagai pelayan masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Teori Sistem Struktural Fungsionalisme oleh Émile Durkheim, kekuasaan didistribusi kepada institusi-institusi negara untuk menjamin ketertiban dan kestabilan.

Berkaca dari teori ini, kekuasaan yang dimiliki Kepolisian seharusnya digunakan untuk menjamin ketertiban sosial atau kepentingan umum.

Banyaknya oknum polisi tidak lepas dari adanya ‘power yang lebih’, yang akhirnya memicu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketika kekuasaan negara tidak difungsikan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak lagi dipandang secara adil.

Keadilan dan pelayanan kepada masyarakat akhirnya menjadi hal yang sifatnya transaksional, tebang pilih sesuai bayaran, hingga hubungan mutualisme lainnya.

Pada 22 November 2024, tragedi kelam kembali mencoreng institusi Kepolisian. Polisi menembak polisi, kejadian untuk kesekian kali.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tetap akan dipantau pemerintah Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Kewenangan bagi pemerintah Indonesia ini bakal diatur dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

Pemantauannya nantinya bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Menurut Yusril, Mary Jane tidak bisa melenggang bebas usai dipindah dari Indonesia ke negara asalnya. Di sana, dia akan menjalani sisa masa hukuman.

Pemerintah Filipina disebut mengakui putusan pengadilan di Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Nantinya, perempuan itu akan mendekam di penjara di Kota Manila.

Meski demikian, pemerintah Filipina juga berhak memberikan grasi kepada Mary Jane tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Skema MLA

Dalam keterangan terpisah, Yusril menyebut, pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) di Indonesia ke negara asal bisa menggunakan mutual legal assistance (MLA).

Yusril mengakui, sampai hari ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril.

Guru besar hukum tata negara itu juga mengungkapkan, negara lain pernah mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di wilayah mereka.

Di antaranya terkait kerja sama Indonesia dengan Australia ketika menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang terjerat penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Saat itu, Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams. Mereka kemudian sepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meskipun kesepakatan itu tidak menyangkut pemindahan tahanan, namun menjadi preseden putusan pengadilan Indonesia pernah dilaksanakan negara lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso tetap akan dipantau pemerintah Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Kewenangan bagi pemerintah Indonesia ini bakal diatur dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

Pemantauannya nantinya bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Menurut Yusril, Mary Jane tidak bisa melenggang bebas usai dipindah dari Indonesia ke negara asalnya. Di sana, dia akan menjalani sisa masa hukuman.

Pemerintah Filipina disebut mengakui putusan pengadilan di Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Nantinya, perempuan itu akan mendekam di penjara di Kota Manila.

Meski demikian, pemerintah Filipina juga berhak memberikan grasi kepada Mary Jane tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Skema MLA

Dalam keterangan terpisah, Yusril menyebut, pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) di Indonesia ke negara asal bisa menggunakan mutual legal assistance (MLA).

Yusril mengakui, sampai hari ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril.

Guru besar hukum tata negara itu juga mengungkapkan, negara lain pernah mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di wilayah mereka.

Di antaranya terkait kerja sama Indonesia dengan Australia ketika menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang terjerat penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Saat itu, Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams. Mereka kemudian sepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meskipun kesepakatan itu tidak menyangkut pemindahan tahanan, namun menjadi preseden putusan pengadilan Indonesia pernah dilaksanakan negara lain.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Sebelumnya, kabar pemulangan Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Terpidana itu disebut akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM yang mendapati dugaan kecurangan dalam proses seleksi diminta untuk melapor melalui hotline yang telah disediakan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan nomor WhatsApp untuk menampung berbagai laporan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi CPNS.

Supratman mengatakan, penyediaan hotline ini merupakan bentuk komitmen Kemenkumham dalam melakukan seleksi yang transparan. Masyarakat diminta untuk mengawal seleksi CPNS, memantau praktik suap dan kecurangan, dan melaporkannya ke nomor +6287840302006

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor Whatsapp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

Supratman menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penerimaan CPNS.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seleksi yang adil untuk menghasilkan pegawai berkualitas.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengeklaim dapat membantu meloloskan peserta dalam seleksi.

"Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan, karena itu penipuan," tegasnya.

Saat ini, seleksi CPNS telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang mencakup berbagai tes.

Semua peserta, tanpa terkecuali, akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, psikotes, SKB Wawancara, hingga SKB Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga prinsip netralitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa permintaan tersebut bertujuan agar Pilkada dapat berjalan dengan baik.

"Komnas HAM RI menekankan bahwa ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Pemerintah serta Penyelenggara Pemilu akan menimbulkan dampak sistemik yang serius terhadap demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia," ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat (22/11/2024).

Anis juga mengungkapkan bahwa ketidaknetralan aparatur negara dapat menciptakan ketidaksetaraan akses bagi kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang ramah HAM.

"Melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil," imbuh Anis.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya pengawasan yang intensif terhadap aparatur negara selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Anis menyatakan bahwa lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, serta organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran selama Pilkada.

Di akhir pernyataannya, Anis mengingatkan pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian, serta isu SARA dan bias gender yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Sebagai informasi, pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dengan 545 daerah yang akan melaksanakan pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan terpidana mati Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke Filipina.

Hal ini akan diatur dalam kesepakatan yang akan dirumuskan bersama Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan bahwa Mary Jane tidak akan dibebaskan begitu saja setelah pemindahan.

"Tidak bisa misalnya kita katakan ini kita serahkan, kita transfer ke Filipina terus ke sana orangnya dibebas saja, itu tidak bisa dia tetap menjalani sisa hukuman," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Filipina tetap mengakui dan tak akan mempersoalkan vonis hukuman mati Mary Jane yang dijatuhkan di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa Mary Jane akan ditempatkan di sebuah penjara di Kota Manila.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Mary Jane tanpa perlu persetujuan dari pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Filipina akan terus memantau perkembangan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses perkembangan ini, kita punya kedutaan di Manila memantau perkembangan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

"Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril kemudian mencontohkan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penyitaan aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja.

Ia terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Menurut Yusril, pemerintah Australia kemudian mau menindaklanjuti vonis yang diputuskan pengadilan Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas menceritakan, ketika itu, ia menjabat Menteri Kehakiman dan bertemu dengan Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Otoritas Australia kemudian bersepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Peristiwa itu, menurutnya, menjadi satu bentuk preseden bahwa negara lain bisa melaksanakan putusan pengadilan Indonesia, meskipun tidak dalam, konteks transfer of prisoners.

Lebih lanjut, Yusril berharap pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang terkait pemindahan dan pertukaran narapidana.

Sebab, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tahanan di negara lain seperti Malaysia dan Saudi Arabia.

"Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," tutur Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan, ada tiga langkah prioritas yang akan segera ditindaklanjuti Desk Pemberantasan JudiOnline. Salah satunya, melakukan koordinasi hukum lintas negara.

Menurut Budi Gunawan, koordinasi lintas negara ini penting untuk menelusuri aliran dana dan mengejar aktivitas pencucian uang terkait judionline.

“Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat pada Kamis (21/11/2024).

Selain melakukan koordinasi hukum lintas negara, Desk Pemberantasan Perjudian Online akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis terkait situs yang disinyalir terkait dengan judi online.

Terakhir, Budi Gunawan menyebut, desk gabungan akan memasifkan kampanye dan edukasi kepada publik tentang bahaya judi online. Dia bahkan menyebut bakal mengkampanyekan bahwa publik ditipu oleh operator judi online.

“Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyakarat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang padahal program judi online itu sudah di-setting agar masyarakat ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” ujarnya.

Senada dengan Budi Gunawan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada mengatakan, Desk Pemberantasan Perjudian Online akan melakukan langkah lebih lanjut terkait kasus judi online, yakni dengan melakukan penelusuran aset atau asset tracing.

Tujuannya adalah menelusuri dugaan pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online, termasuk indikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui, terbaru Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap satu orang buron dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus judi online.

Wahyu mengungkapkan, pelaku judi online yang ditangkap di Filipina adalah HS alias A. Dia adalah pengelola salah satu situs judi online.

Menurut Wahyu, situs tersebut beroperasi di Filipina dengan perputaran uang pada periode 2024 mencapai Rp 1 triliun.

"Sekarang ada pelaku yang akan kita kembalikan, akan kita handing over dari Filipina atas nama tersangka HS alias A,” kata Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi pers yang sama.

Wahyu mengungkapkan peran HS dalam jaringan salah satu situs judi online adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain.

“Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan embedding untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kamboja,” ungkap dia.

“Ini yang kita kejar dan kita bisa tangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut langkah pemerintah Australia menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS), Hendra Rahardja, menjadi preseden bahwa putusan pengadilan Indonesia dilaksanakan oleh negara lain.

Pernyataan itu disampaikan Yusril ketika menjelaskan persoalan pemindahan warga negara Filipina, Mary Jane, yang divonis mati oleh pengadilan Indonesia ke negara asalnya.

Adapun Hendra Rahardja terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Menurut Yusril, meskipun langkah pemerintah Australia itu tidak dalam konteks pemindahan tahanan (transfer of prisoners), tindakan mereka menjadi catatan.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Yusril mengatakan, ketika ia menjabat Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Ia dan Williams kemudian meneken kesepakatan bahwa pemerintah Australia akan menindaklanjuti vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," tutur Yusril.

Menurut Yusril, meskipun langkah pemerintah Australia itu tidak terkait dengan transfer of prisoners maupun exchanges of prisoners (pertukaran tahanan), hal ini menjadi bukti bahwa negara lain bisa mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia.

Dasar hukum transfer tahanan ini bisa merujuk pada perjanjian kerja sama Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut.

Sebelumnya, kabar pemulangan Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Terpidana itu disebut akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr. menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP.

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengatakan, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase pertama telah memasuki tahap akhir.

"Terhitung dari 135 aksi RAN PE, telah terlaksana 132 aksi. Ini capaian yang sangat bagus,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Eddy mengatakan, kegiatan itu menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat sekaligus menjadi bukti hadirnya negara dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018,” katanya dalam siaran pers.

Ketua Sekretariat Bersama RAN PE itu juga menjelaskan, salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah adalah kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan itu menghasilkan penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE,” sebutnya.

Eddy memaparkan, sejauh ini ada delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

“Bahkan, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai. Inilah yang menunjang aksi -aksi yang dilakukan di daerah," jelasnya.

DOK. Humas BNPT Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Pada kesempatan itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap ada keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

"Untuk RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropi, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," harapnya.

Sebagai informasi, RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE tahun 2025-2029.

Koordinasi itu dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE.

Adapun RAN PE selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara.

Lebih spesifik lagi, adalah pada upaya memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan terpidana mati Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke Filipina.

Hal ini akan diatur dalam kesepakatan yang akan dirumuskan bersama Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan bahwa Mary Jane tidak akan dibebaskan begitu saja setelah pemindahan.

"Tidak bisa misalnya kita katakan ini kita serahkan, kita transfer ke Filipina terus ke sana orangnya dibebas saja, itu tidak bisa dia tetap menjalani sisa hukuman," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Filipina tetap mengakui dan tak akan mempersoalkan vonis hukuman mati Mary Jane yang dijatuhkan di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa Mary Jane akan ditempatkan di sebuah penjara di Kota Manila.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Mary Jane tanpa perlu persetujuan dari pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Filipina akan terus memantau perkembangan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses perkembangan ini, kita punya kedutaan di Manila memantau perkembangan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

"Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril kemudian mencontohkan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penyitaan aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja.

Ia terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Menurut Yusril, pemerintah Australia kemudian mau menindaklanjuti vonis yang diputuskan pengadilan Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas menceritakan, ketika itu, ia menjabat Menteri Kehakiman dan bertemu dengan Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Otoritas Australia kemudian bersepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Peristiwa itu, menurutnya, menjadi satu bentuk preseden bahwa negara lain bisa melaksanakan putusan pengadilan Indonesia, meskipun tidak dalam, konteks transfer of prisoners.

Lebih lanjut, Yusril berharap pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang terkait pemindahan dan pertukaran narapidana.

Sebab, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tahanan di negara lain seperti Malaysia dan Saudi Arabia.

“Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," tutur Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisoners yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu, salah satunya, adalah mutual legal assistance (MLA) in criminal matters.

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa poster yang menginformasikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka lowongan kerja.

Unggahan itu beredar pada November 2024, terutama di media sosial Instagram.

Namun, setelah ditelusuri unggahan tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Poster yang mengeklaim Kemensetneg membuka lowongan kerja pada bulan November 2024 dibagikan oleh akun Instagram ini.

Akun tersebut membagikan poster lowongan kerja yang menawarkan beberapa posisi dengan gaji pokok Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per bulan.

Akun Instagram Tangakapan layar Instagram, lowongan kerja yang diklaim berasal dari Kemensetneg

Penelusuran Kompas.com

Diberitakan Kompas.com, Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

Kemensetneg RI tidak pernah membuka lowongan kerja di Instagram seperti dalam unggahan yang beredar.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede Selasa (19/11/2024).

Ia mengatakan, lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Dede menjelaskan, saat ini proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung. Sehingga, poster dalam unggahan bisa dipastikan berisi informasi keliru.

"CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November," ucap Dede.

Ia menambahkan, lowongan untuk PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) di internal Kemensetneg.

Hal itu sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kesimpulan

Poster lowongan kerja Kemensetneg yang beredar pada November 2024 merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong.

Lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi CPNS dan PPPK, pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, tidak melalui Instagram.

Waspada, jangan sampai terjerat modus penipuan. Pastikan kita selalu mengecek informasi dari sumber yang valid dan benar.