JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan yang kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, terlibat dalam kasus berbeda, yakni prostitusi dan pencurian.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo, menjelaskan, salah satu tahanan yang berhasil kabur merupakan seorang muncikari.

"Kalau engak salah, tadi kasus muncikari," kata Tommy kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, satu tahanan lainnya yang telah ditangkap terlibat dalam kasus pencurian.

"Satu sudah tertangkap," ujar Tommy.

Tahanan yang berhasil ditangkap diketahui gagal melarikan diri karena diringkus tak jauh dari area Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utama," tegas dia.

Sejauh ini, polisi masih berupaya mencari keberadaan satu tahanan yang berhasil melarikan diri.

Untuk diketahui, dua tahanan titipan ini kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Abdullah menyorot tindakan premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam peristiwa penyegelan pabrik di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Menurutnya, tindakan ormas yang menyegel PT Bumi Asri Pasaman (BAP) sudah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.

Tegasnya, kepolisian harus menindak Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang sudah melampaui batas dan merasa punya kekuasaan.

"Kami minta polisi untuk menangkap ormas yang menyegel pabrik atau tempat usaha. Mereka jelas melanggar hukum," ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Arogansi ormas tersebut semakin disorot Abdullah ketika memasang spanduk dan meminta uang sebesar Rp 1,4 miliar.

"Ini tentu tidak boleh dibiarkan. Ormas itu mengaku membela klien, sehingga seenaknya bertindak atas nama hukum. Bahkan melakukan penyegelan pabrik," ujar Abdullah.

Menurutnya, penyegelan pabrik oleh ormas sudah kerap terjadi di banyak daerah. Bahkan penyegelan dilakukan karena pabrik dinilai tak memenuhi keinginan mereka.

Ia menegaskan, premanisme berkedok ormas akan sangat sangat merugikan pemilik usaha dan masyarakat. Hal tersebut tentu akan membuat investor khawatir untuk datang ke Indonesia.

"Maka, ormas yang bertindak seperti preman itu harus ditindak, ditangkap, dan diproses hukum. Polisi harus tegas dan bertindak cepat," ujar Abdullah.

Diketahui, ormas GRIB Jaya yang menyegel pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalteng.

Alasannya, penyegelan dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur yang menuntut sebuah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah dijatuhi hukuman karena wanprestasi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku sudah tidak bisa mentoleransi yang dilakukan Jan Hwa Diana dan CV Sentoso Seal.

Gudang Sentoso Seal sudah disegel tapi ternyata diketahui beroperasi diam-diam.

Dengan demikian, kata Armuji, Diana sudah seharusnya bisa segera dijerat hukum.

"Saya kira memang sudah enggak bisa ditoleransi, proses hukum (Diana) harus berjalan cepat itu," kata Armuji, Selasa (6/6/2025).

Selain itu, Armuji juga setuju dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan ultimatum kepada Diana apabila diketahui membuka kembali gudangnya usai disegel Satpol PP.

"Pasti (mendukung sikap Eri), justru segera dipercepat biar kapok," ujar dia.

Armuji mengaku mengetahui kabar beroperasinya kembali Gudang Sentoso Seal tersebut dari mantan karyawan yang ijazahnya masih belum dikembalikan sampai sekarang.

"Tak (saya) pikir-pikir kok nekat, sudah berurusan sama polisi kok enggak ada jeranya, orang nekat ini," kata Armuji.

Armuji mengatakan, awalnya sejumlah mantan karyawan Jan Hwa Diana berinisiatif untuk mengecek situasi yang terjadi di gudang yang terletak di kawasan Margomulyo, Surabaya tersebut.

"Waktu itu hari Rabu (30/5/2025), kalau enggak salah ya. Ada anak-anak datang ke sana, anak yang mantan kerja di situ, akhirnya melihat segelnya terlepas," kata Armuji.

Kemudian, sejumlah mantan karyawan tersebut melihat lampu gudang Sentoso Seal dalam keadaan menyala.

Akhirnya, mereka pun mendekatinya untuk memastikan situasi yang terjadi.

"Dia (mantan karyawan) semakin curiga lagi, karena lampunya di dalam menyala, dan ada kresek-kresek (berisik). Lebih dekat lagi ada pekerja yang di dalam itu dijemput suaminya," ujarnya.

Selanjutnya, mereka menangkap basah adanya sebuah aktivitas di dalam Gudang Sentoso Seal.

Sejumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar.

"Dari situ timbul kecurigaan ada orang lagi kerja, setelah itu disanggong (ditunggu di pintu keluar gudang) sama anak-anak, ternyata betul (ada aktivitas)," ucapnya.

"Malamnya keluar semua orang 8, kalau enggak salah itu, terus divideo sama anak-anak, kejadian intinya seperti itu," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang tahanan titipan yang sempat kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah ditangkap saat sedang melarikan diri.

"Satu sudah tertangkap," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, satu orang lainnya masih dalam pencarian oleh Polsek Tanjung Priok dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.

"Info (kabur) sekitar 19.00 WIB, itu info daei staff pengadilan," ujar dia.

Setelah menerima informasi, polisi segera menerbangkan drone sebagai salah satu upaya pencarian.

Namun, sejauh ini baru satu tahanan yang berhasil ditangkap.

"Kalau enggak salah kasusnya kasus mucikari," ungkap dia.

Polisi masih mengumpulkan kronologi lengkap terkait kaburnya dua tahanan titipan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu.

"Mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara," ungkap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur pada Selasa (6/5/2025) malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Ia mengatakan, satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara, sementara satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," ujar Tommy.

Tommy mengatakan, polisi mengerahkan drone untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, polisi dan petugas pengadilan telah menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," ucap dia.

Para tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan melompati pagar yang ada di kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga sebelumnya telah mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara.

Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," ujar keterangan pemilik rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab, kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

KOMPAS.com - Pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayahnya menuai pro dan kontra.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Apa Kata Komnas HAM Soal Pendidikan Militer untuk Siswa?

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pendekatan ini. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Bagaimana Penerapan Program Ini di Jawa Barat?

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung. Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Efektifkah Pendidikan Militer dalam Membentuk Karakter Siswa?

Hingga saat ini, efektivitas program pendidikan militer dalam konteks pembinaan siswa bermasalah masih menjadi perdebatan.

Pendukung kebijakan ini melihat pendekatan disipliner ala militer sebagai solusi jangka pendek yang efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah metode ini benar-benar menyasar akar permasalahan perilaku siswa atau justru berisiko menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.

Program ini juga menuai sorotan dari kalangan pendidik dan pemerhati anak yang menganggap pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan pedagogis yang seharusnya menjadi bagian dari dunia pendidikan.

Pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peran guru, orang tua, dan lingkungan sosial.

Penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah dinilai bisa menjadi salah satu alternatif, tapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka hukum, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Natalius Pigai dan Komnas HAM Sikapi Pendidikan Militer di Jabar".

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, tokoh-tokoh TNI dan Polri berperan besar dalam menyukseskan reformasi 1998.

Ia menegaskan bahwa justru para purnawirawan TNI-Polri yang rela mundur dari kekuasaan demi mendorong perubahan di Indonesia.

"TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," kata Prabowo, dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, keputusan para tokoh militer untuk meninggalkan kekuasaan tidak lepas dari semangat pengabdian dan rasa cinta Tanah Air yang tidak pernah padam, meskipun masa dinas militer telah usai.

"Begitu pensiun, rasa cinta Tanah Air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai," kata dia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra.

Ia menyebut bahwa langkah tersebut lahir dari rasa tanggung jawab besar kepada bangsa, seperti yang ditanamkan oleh generasi pejuang kemerdekaan.

"Saya terjun ke medan politik karena Angkatan '45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita," kata dia.

Ia menyebut, keterlibatan tokoh militer dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

"Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata," kata dia.

Ia menyinggung tentang pentingnya memastikan kekayaan bangsa Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat.

Ia menyebut, perjuangan di ranah politik adalah cara untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

KOMPAS.com - Gol Lautaro Martinez membawa Inter Milan unggul pada menit ke-22 laga leg kedua semifinal Liga Champions kontra Barcelona, Rabu (7/5) dini hari WIB.

Partai semifinal leg kedua Liga Champions Inter vs Barcelona bergulir di Giuseppe Meazza. Berkat gol Lautaro Martinez tersebut, Inter unggul 4-3 secara agregat atas raksasa Catalonia tersebut.

Lautaro Martinez mencetak gol usai Inter Milan memenangkan bola kembali dari Dani Olmo di area sentral lapangan.

Dalam sekejap, bola langsung diolah ke Denzel Dumfries yang lolos dari jebakan offside ke belakang pertahanan garis tinggi Barcelona.

Dumfries kemudian tinggal mengoper ke Lautaro di sisi kirinya untuk mencetak gol ke gawang Barcelona.

Ini adalah gol kesembilan Lautaro Martinez di Liga Champions musim ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.

Natalius mengatakan, sejak Indonesia merdeka, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat.

Padahal, Pasal-pasal dalam konstitusi secara tegas sudah mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

"Dalam kerangka itulah, Kementerian HAM konsisten mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai atau dijiwai, disemangati, oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu sikap dari Kementerian Asasi Manusia," kata Natalius di kantor Kemenham, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius yakin DPR tak memiliki kesulitan dalam mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat.

Dia mengatakan, RUU yang disahkan harus bersifat substantif seperti memenuhi nilai-nilai HAM dan penghormatan terhadap nilai masyarakat adat.

"Pengesahan itu kalau sudah menjadi hak inisiatif DPR, saya meyakini, apalagi saya pasti akan menyurati, saya meyakini tidak akan mengalami kesulitan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, Abdon Nababan mengatakan, Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.

Karenanya, ia meminta adanya pembahasan sampai dengan pengesahan RUU Masyarakat Adat terus dikawal.

“Oleh karena itu tadi kami minta kementerian supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan Pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi," kata Abdon.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak tiga kali.

Meski sudah diajukan sejak 2009, RUU Masyarakat Adat masih tak kunjung disahkan sampai hari ini.

Pakar hukum dan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Ismala Dewi mengatakan, pengesahan RUU tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keadilan dan memenuhi hak masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan Ismala dalam diskusi daring pada Selasa (22/4/2025), sebagaimana dilansir Antara.

"Sudah 15 tahun, artinya sudah lama sekali. Artinya belum sampai ini keadilan karena untuk menjamin kepastian masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan itu belum terealisasi," jelas Ismala.

Masyarakat adat memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya, termasuk atas sumber daya alam seperti air yang dijaga dengan penerapan hukum adat.

Dalam kesempatan tersebut, dia meminta pasal-pasal dalam RUU Masyarakat Adat tidak bertentangan, sebaliknya dapat memperbaiki aturan lama.

"Sehingga substansi UU Masyarakat Adat menjadi lebih lengkap sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya atau bahkan dapat memperbaiki aturan sebelumnya apabila dianggap peraturan lama tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," jelasnya.

Dia juga mendorong agar pasal yang mengatur mengenai sumber daya alam dalam RUU itu memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 yang lebih jelas narasinya dan lebih lengkap substansinya.

KOMPAS.com – Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi santai kritik dari Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Bagi Dedi, perdebatan itu justru menunjukkan bahwa kebijakannya mendapat perhatian publik.

“Bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan,” ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Kritik terhadap program ini datang lantaran dikhawatirkan para siswa akan mendapat perlakuan keras dengan pendekatan militer. Namun, Dedi menyatakan kekhawatiran itu tidak beralasan.

Menurutnya, peran TNI dalam program tersebut hanya sebatas pembinaan kedisiplinan.

“Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja,” ucap Dedi.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan militer dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Ia mencontohkan keberadaan sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara dan yayasan pendidikan di bawah TNI, serta kegiatan pelatihan Paskibraka yang kerap melibatkan tentara.

“Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara,” jelasnya.

Dedi pun mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut terlibat membina siswa bermasalah sesuai pendekatan mereka masing-masing. Ia menilai lebih baik saling bekerja sama ketimbang terus berpolemik.

“Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama,” ajaknya.

Ia juga membuka pintu bagi Komisi X DPR RI, KPAI, dan Komnas HAM untuk datang langsung melihat barak tempat pelatihan.

Terkait perizinan, Dedi memastikan program ini telah mengantongi persetujuan dari jajaran TNI, yang menurutnya mencerminkan dukungan dari Presiden Prabowo.

“Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa siswa tetap akan mendapatkan hak pendidikan formal meskipun mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka tetap belajar dan tidak kehilangan akses ke pendidikan.

“Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus,” tegasnya.

Kritik dari Komnas HAM, DPR, dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara. Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Sumber: Kompas.com

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).

"Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun," bebernya.

Tahun Lalu Harus Impor 3,6 Juta Ton Beras

Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.

"Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.

Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.

Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.

"Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman orde baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani," jelasnya.

Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Ekonomi Desa

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.

"Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes," tandasnya.