JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Albert Aries menepis pandangan Mahfud MD yang menyebut pemindahan tahanan ke negara lain melanggar konstitusi.

Menurut Albert, pendapat mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bahwa transfer of prisoners atau pemindahan tahanan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 itu kaku dan berlebihan.

Albert mengatakan, dalam literatur hukum pidana internasional disebutkan, dua negara bisa bersepakat saling memindahkan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing.

“Berdasarkan hubungan baik yang berlaku secara timbal balik (resiprositas),” kata Albert dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Oleh karena itu, kata Albert, pemindahan pelaksanaan hukuman terhadap narapidana asing tidak harus berupa perjanjian internasional, bilateral, atau multilateral yang harus disetujui DPR RI.

Di sisi lain, Pasal 45 Undan-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan, “Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.”

“Dengan belum adanya UU Transfer of Prisoner yang dimiliki Indonesia, maka tindakan dan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto,” tutur Albert.

Albert memandang, pemindahan narapidana asing ke negara asalnya sama sekali tidak melanggar asas legalitas. Tindakan ini juga sudah biasa dan diakui dunia internasional.

Namun demikian, kata Albert, masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah tidak mentolerir terhadap tindak pidana narkotika.

Presiden bahkan tidak memberikan grasi sebagai bentuk ampunan bagi terpidana narkotika seperti halnya narapidana asal Filipina, Mary Jane.

“Artinya, Pemerintah Filipina pun dipastikan tetap menghormati Putusan Pengadilan Indonesia, sesuai prinsip kejahatan ganda (double criminality), tutur Albert.

Mengutip Kompas.id, Mahfud menyebut kebijakan pemerintah memindahkan narapidana asing ke negara mereka harus mengantongi persetujuan DPR.

Ia menyebut, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan. bahwa kebijakan memulangkan narapidana merupakan bagian perjanjian internasional dan harus diatur oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang.

Mahfud berpendapat, pemindahan narapidana itu tidak cukup hanya berdasar pada mutual legal assistance (MLA) atau perjanjian timbal balik.

“Tetapi, harus diatur di perjanjian internasional yang disetujui di UU atau diratifikasi,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2024) sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

KOMPAS.com - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadilan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pada 2024, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Melalui tema tersebut, peringatan HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, terutama untuk anak-anak.

Sayangnya, masih banyak anak-anak yang kekurangan hak dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Berdasarkan laporan tahunan UNICEF pada 2023, lebih dari setengah juta anak Indonesia belum menerima imunisasi dasar. Masih dari laporan yang sama, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuat stunting masih menjadi masalah utama dalam permasalahan gizi anak.

Selain itu, Kementerian Kesehatan pada awal 2024 melaporkan bahwa lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan dosis imunisasi sepanjang 2011-2023. Jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah setengah juta anak pada 2023.

Isu tersebut menjadi perhatian utama APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau.

Melalui program APRIL2030, APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Inisiatif tersebut dilakukan dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di desa sekitar area operasional di Riau serta dukungan bagi pendidikan bermutu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, APRIL Group menyelenggarakan bakti sosial dalam rangkaian acara RGE Founder’s Day 2024 di Estate Pelalawan, Provinsi Riau, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL yang diluncurkan pada 2022.

Sebagai bagian dari komitmennya, APRIL melakukan Human Rights Impact Assessment (HRIA) pada September 2022, Inisiatif ini mengidentifikasi dua isu penting, yakni terkait perlindungan anak dan potensi pekerja anak.

Dalam acara tersebut, APRIL memberikan bantuan imunisasi dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak serta keluarga kontraktor yang bekerja di area konsesi APRIL dan mitranya. Sebelumnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan untuk anak pekerja APRIL.

Legal Compliance, Conservation, and Human Rights Head RAPP Inra Gunawan mengatakan, APRIL Group berkomitmen memberikan akses kesehatan dan pendidikan kepada pekerja dan keluarganya dengan menjunjung prinsip “Tidak Ada Anak yang Tertinggal”.

“Melalui kegiatan tersebut, kami memperluas komitmen dengan melibatkan kontraktor dan keluarga kontraktor,” ujar Inra dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Imunisasi dan pemberian makanan tambahan

Salah satu kegiatan utama dalam RGE Founder’s Day 2024 adalah imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Kegiatan ini penting dilakukan mengingat banyaknya anak-anak tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, perusahaan melakukan imunisasi kejar serentak di 27 estate di Riau. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi semua anak.

Selain imunisasi, kegiatan tersebut juga meliputi PMT untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia 0-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya pengendalian stunting di Provinsi Riau.

DOK. APRIL Group. APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Pada RGE Founder’s Day 2024, APRIL Group juga meresmikan pembangunan daycare untuk estate Pelalawan North. Pembangunan daycare ini bertujuan untuk menyediakan tempat perawatan yang aman bagi anak-anak pekerja ketika orang tuanya bekerja di area konsesi.

Sepanjang 2024, APRIL telah membangun 3 daycare permanen, 7 mobile daycare, serta 7 mobile classroom yang tersebar di sejumlah estate APRIL, mulai dari Pelalawan, Teso, Pulau Padang, Meranti, hingga mitra.

Pemberian imunisasi dan PMT mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan capaian imunisasi serta pencegahan dan pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan Drg Aulia Rachman Khalid mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinkes Pelawan mengapresiasi unit bisnis APRIL Group, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang telah menggelar imunisasi bagi anak-anak para kontraktor pada kegiatan RGE Founder’s Day.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menambah capaian imunisasi di Provinsi Riau.

“Selain imunisasi, PMT juga sangat baik untuk mencegah kekurangan nutrisi dan stunting,” kata Drg Aulia.

Dukungan terhadap pendidikan

Selain membangun daycare untuk anak usia dini, APRIL juga mendukung program wajib belajar bagi anak usia 6-15 tahun dengan mendirikan sekolah non-formal berijazah.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan dasar sebelum mereka melanjutkan pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, APRIL juga meresmikan sekolah asrama SMP Global Andalan (kelas jauh) untuk anak-anak kontraktor yang berada di area operasional perusahaan pada Founder’s Day 2024.

Sistem boarding tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan sekolah formal tanpa harus mengkhawatirkan jarak.

Salah satu siswa sekolah tersebut, Rain Jerrih Nababan, mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah karena rumahnya jauh. Untuk mencapai sekolah terdekat, ia harus naik speedboat sekitar 40 menit kemudian dilanjutkan dengan bus.

“Kalau tidak ada sekolah asrama itu, saya kesulitan untuk menuju lokasi sekolah,” kata Rain.

DOK. APRIL Group. APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rain mengaku, fasilitas di SMP Global Andalan mampu menunjang aktivitas belajar. Selain fasilitas, sekolah asrama ini juga memberikan life skill yang melatih siswa untuk lebih mandiri, seperti berkebun, memelihara ikan hingga memasak.

“Saya berharap, bantuan ini dapat mewujudkan cita-cita saya untuk sekolah lebih tinggi dan bekerja sebagai karyawan RAPP,” ujarnya.

Melalui program SMP boarding, APRIL berencana mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kehutanan dan pertanian. Program ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak kontraktor yang telah berkontribusi pada operasional APRIL.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satu dekade APRIL2030 dalam pilar Kemajuan Inklusif.

Komitmen tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat melalui prakarsa transformatif. Salah satunya, dengan mendukung pendidikan berkualitas di sekitar area operasional untuk membangun masa depan yang lebih baik.

KOMPAS.com - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadilan dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pada 2024, Hari HAM Sedunia mengusung tema “Hak-Hak Kita, Masa Depan Kita, Saat Ini".

Melalui tema tersebut, peringatan HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, terutama untuk anak-anak.

Sayangnya, masih banyak anak-anak yang kekurangan hak dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

Berdasarkan laporan tahunan UNICEF pada 2023, lebih dari setengah juta anak Indonesia belum menerima imunisasi dasar. Masih dari laporan yang sama, satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuat stunting masih menjadi masalah utama dalam permasalahan gizi anak.

Selain itu, Kementerian Kesehatan pada awal 2024 melaporkan bahwa lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan dosis imunisasi sepanjang 2011-2023. Jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah setengah juta anak pada 2023.

Isu tersebut menjadi perhatian utama APRIL Group, produsen pulp dan kertas yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau.

Melalui program APRIL2030, APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Inisiatif tersebut dilakukan dengan meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di desa sekitar area operasional di Riau serta dukungan bagi pendidikan bermutu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, APRIL Group menyelenggarakan bakti sosial dalam rangkaian acara RGE Founder’s Day 2024 di Estate Pelalawan, Provinsi Riau, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL yang diluncurkan pada 2022.

Sebagai bagian dari komitmennya, APRIL melakukan Human Rights Impact Assessment (HRIA) pada September 2022, Inisiatif ini mengidentifikasi dua isu penting, yakni terkait perlindungan anak dan potensi pekerja anak.

Dalam acara tersebut, APRIL memberikan bantuan imunisasi dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak serta keluarga kontraktor yang bekerja di area konsesi APRIL dan mitranya. Sebelumnya, kegiatan serupa rutin dilaksanakan untuk anak pekerja APRIL.

Legal Compliance, Conservation, and Human Rights Head RAPP Inra Gunawan mengatakan, APRIL Group berkomitmen memberikan akses kesehatan dan pendidikan kepada pekerja dan keluarganya dengan menjunjung prinsip “Tidak Ada Anak yang Tertinggal”.

“Melalui kegiatan tersebut, kami memperluas komitmen dengan melibatkan kontraktor dan keluarga kontraktor,” ujar Inra dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Imunisasi dan pemberian makanan tambahan

Salah satu kegiatan utama dalam RGE Founder’s Day 2024 adalah imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia 0-2 tahun. Kegiatan ini penting dilakukan mengingat banyaknya anak-anak tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, perusahaan melakukan imunisasi kejar serentak di 27 estate di Riau. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara bagi semua anak.

Selain imunisasi, kegiatan tersebut juga meliputi PMT untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia 0-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya pengendalian stunting di Provinsi Riau.

DOK. APRIL Group. APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Pada RGE Founder’s Day 2024, APRIL Group juga meresmikan pembangunan daycare untuk estate Pelalawan North. Pembangunan daycare ini bertujuan untuk menyediakan tempat perawatan yang aman bagi anak-anak pekerja ketika orang tuanya bekerja di area konsesi.

Sepanjang 2024, APRIL telah membangun 3 daycare permanen, 7 mobile daycare, serta 7 mobile classroom yang tersebar di sejumlah estate APRIL, mulai dari Pelalawan, Teso, Pulau Padang, Meranti, hingga mitra.

Pemberian imunisasi dan PMT mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan capaian imunisasi serta pencegahan dan pengendalian stunting di Provinsi Riau.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan Drg Aulia Rachman Khalid mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinkes Pelawan mengapresiasi unit bisnis APRIL Group, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang telah menggelar imunisasi bagi anak-anak para kontraktor pada kegiatan RGE Founder’s Day.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menambah capaian imunisasi di Provinsi Riau.

“Selain imunisasi, PMT juga sangat baik untuk mencegah kekurangan nutrisi dan stunting,” kata Drg Aulia.

Dukungan terhadap pendidikan

Selain membangun daycare untuk anak usia dini, APRIL juga mendukung program wajib belajar bagi anak usia 6-15 tahun dengan mendirikan sekolah non-formal berijazah.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan dasar sebelum mereka melanjutkan pendidikan formal di jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, APRIL juga meresmikan sekolah asrama SMP Global Andalan (kelas jauh) untuk anak-anak kontraktor yang berada di area operasional perusahaan pada Founder’s Day 2024.

Sistem boarding tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat melanjutkan sekolah formal tanpa harus mengkhawatirkan jarak.

Salah satu siswa sekolah tersebut, Rain Jerrih Nababan, mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah karena rumahnya jauh. Untuk mencapai sekolah terdekat, ia harus naik speedboat sekitar 40 menit kemudian dilanjutkan dengan bus.

“Kalau tidak ada sekolah asrama itu, saya kesulitan untuk menuju lokasi sekolah,” kata Rain.

DOK. APRIL Group. APRIL Group mendukung pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rain mengaku, fasilitas di SMP Global Andalan mampu menunjang aktivitas belajar. Selain fasilitas, sekolah asrama ini juga memberikan life skill yang melatih siswa untuk lebih mandiri, seperti berkebun, memelihara ikan hingga memasak.

“Saya berharap, bantuan ini dapat mewujudkan cita-cita saya untuk sekolah lebih tinggi dan bekerja sebagai karyawan RAPP,” ujarnya.

Melalui program SMP boarding, APRIL berencana mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kehutanan dan pertanian. Program ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak kontraktor yang telah berkontribusi pada operasional APRIL.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen satu dekade APRIL2030 dalam pilar Kemajuan Inklusif.

Komitmen tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat melalui prakarsa transformatif. Salah satunya, dengan mendukung pendidikan berkualitas di sekitar area operasional untuk membangun masa depan yang lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Ria Agustina (33), pemilik klinik kecantikanRia Beauty, status sebagai tulang punggung keluarga kini berbenturan dengan proses hukum yang sedang dijalani.

Sejak ditahan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus yang masih didalami, Ria harus menghadapi kenyataan pahit.

Tidak hanya berjauhan dengan keluarga dan anak yang masih berusia satu tahun, tetapi juga menanggung beban hukum yang belum menemui titik terang.

“Dan menanggung orangtuanya, iparnya, sampai keluarganya sendiri dan banyaklah. Karena suaminya enggak ada aktivitas, jadi pure, dia tulang punggung keluarga,” ujar kuasa hukum Ria, Raden Ariya saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

Tuntutan hukum

Namun, penyidik Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menolak penangguhan penahanan terhadap tersangka Ria dengan berbagai pertimbangan.

“Untuk sementara saya belum bisa accept,” kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Syarifah Chaira Sukma, di kantornya, Rabu (11/12/2024).

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penyidik menolak penangguhan penahanan. Salah satunya adalah tempat tinggal Ria di Malang, Jawa Timur, yang jauh dari lokasi kasusnya diusut.

Sementara itu, penyidik masih harus mendalami penyidikan perkara yang menjerat Ria.

“Karena ini kasusnya juga baru dan harus banyak pendalaman dan akan bolak-balik. Mengingat juga dia juga tempat tinggalnya di Malang,” jelas Syarifah.

Oleh karena itu, saat ini Ria masih mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Kronologi penangkapan

Ria ditangkap polisi bersama karyawannya, DN (58), saat melayani treatment derma roller kepada tujuh pelanggan di kamar hotel wilayah Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, Ria menggunakan alat derma roller yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, Ria menggunakan krim anestesi dan serum yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa keduanya bukan tenaga kesehatan. Ria diketahui merupakan sarjana perikanan.

Meski begitu, Ria menjalani praktik dengan didukung oleh sejumlah sertifikat ahli kecantikan yang dimilikinya.

Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 4 underpads, 1 alat pelindung diri (APD), 13 handuk, 7 headband, 31 suntikan kecil, 4 suntikan besar, 4 krim anestesi merek Forte Pro, dan 10 derma roller.

Ada juga 1 derma pen, 1 serum jerawat, 1 toples krim anestesi, 15 ampoul obat jerawat, 1 anestesi, 1 ponsel, 27 roller, uang tunai Rp 10,7 juta, dan ATM BCA berisi Rp 57 juta.

RA dan DN dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau Pasal 439 juncto Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Ancaman hukuman terhadap dua tersangka maksimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar Rp 5 miliar.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.

Beberapa aktivis HAM itu di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.

"Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu (12/12/2024).

Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024, 29 di antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.

Dalam rangkaian unjuk rasa #peringatandarurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa.

Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bhayangkara.

"Merespon situasi ini, kami menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini," jelas Eko.

"Kekerasan aparat harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai kebijakan yang diambil oleh petinggi Polri, bukan hanya merupakan kejadian terbatas yang dilakukan oleh aparat di lapangan," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi kini menjadi institusi yang gagal menjadi pelindung, apalagi pelayan masyarakat.

Menurut dia, kegagalan itu bisa disebabkan oleh kepemimpinan hingga budaya institusi.

"Saatnya polisi mulai mengubah diri dengan melakukan perombakan kepemimpinan, termasuk di pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri, yang mesti dilakukan secepatnya mengingat kinerja kepemimpinan selama ini menjauh dari ciri polisi negara demokrasi dan hak asasi," ungkap Eko.

Mereka juga meminta agar aparat kepolisian di semua level untuk memahami, mengerti, bahkan mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan polisi yang terbukti melakukan kekerasan disanksi pidana dengan keras alih-alih hanya sanksi etik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menunda sidang putusan dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono, menyebutkan bahwa salah satu hakim anggota sedang berhalangan sehingga belum bisa melaksanakan musyawarah.

“Hari ini Pak Jaksa dan Penasehat Hukum maupun terdakwa, sedianya hari ini akan dibacakan putusan. Namun, karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai,” kata Hakim Maryono di ruang sidang, Kamis (12/12/2024).

Musyawarah hakim itu perlu digelar untuk memutuskan putusan sidang yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Majelis hakim kemudian sepakat untuk melaksanakan sidang pembacaan putusan pada Jumat (13/12/2024) besok.

“Kita bacakan besok ya. Akan kita bacakan besok Jumat itu tanggal 13 (Desember),” ujar Maryono.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki Tobing.

Kemudian, eks petugas di Rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong berencana untuk melakukan audiensi ke Komisi Yudisial (KY), Kamis (12/12/2024) hari ini.

Ketua tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa mereka datang ke KY untuk melaporkan hakim sidang praperadilan Tom Lembong dan meminta KY mengawasi sidang pokok kasus Tom Lembong kelak.

“Ada dua agenda pokok, yaitu melaporkan hakim praperadilan yang tidak profesional dan meminta pengawasan ketat proses sidang pokok kasus Tom Lembong yang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakpus,” kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/12/2024).

Ari mengeklaim, surat permohonan audiensi yang dikirimkan sudah diterima oleh Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim (KY) Niniek Ariyani.

Menurut rencana, pihak Tom Lembong akan diterima oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito, Kepala Biro Pengawasan Hakim KY Mulyadi, dan Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim KY Niniek Ariyani.

Seperti diketahui, Tom Lembong kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin impor gula.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejaksaan Agung juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi gugatannya ditolak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024), saat memaparkan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama, yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menyampaikan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) akan divonis pada Kamis (12/12/2024).

Kuasa hukum mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, Samuel Aldonero Siahaan membenarkan kliennya akan menghadapi pembacaan putusan.

Ia berharap, kliennya bisa bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK.

"Bebas, sesuai pleidoi kami," kata Samuel saat dihubungi Kompas.com kemarin, Rabu (11/12/2024).

Kuasa hukum mantan perugas Rutan KPK Wardoyo, Karina Mastha juga membenarkan kliennya akan divonis hari ini.

"Jika tidak ada penundaan, maka besok putusan pengadilannya," tutur Karina.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya berharap putusan yang dibacakan hari ini menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi internal KPK dalam mengelola rutan.

"Terlepas dari putusan tersebut. KPK tetap berkomitmen secara transparan, untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran internal yang ada sebagai wujud penegakan integritas," kata Tessa.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

TERNATE, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif mengkritik metode "cocoklogi" yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikatakan ketua tim penasihat hukum Muhaimin Syarif, Febri Diansyah saat memberikan keterangan resminya, di Ternate, Rabu (11/12/2024).

Menurut mantan juru bicara KPK ini, JPU terkesan memaksakan kliennya sebagai pelaku korupsi besar dan bahkan disebut mafia.

Febri merinci sejumlah kelemahan pembuktian JPU KPK, di antaranya dari 24 pihak yang ditulis sebagai penerima suap, hanya enam orang yang diperiksa.

"Penerima dikumpulkan sedemikian rupa agar terkesan banyak, dengan total Rp 4.477.200.000."

"Padahal masing-masing penerimaan berjumlah mulai dari Rp 5 juta, Rp 15 juta. Sementara penerimaan dengan nilai lebih dari Rp 100 juta justru terbukti transaksi yang sah," ungkap Febri.

"Seperti pemberian keluarga, uang tambahan biaya sekolah, pinjaman booking seat pesawat, bantuan umroh dan cicilan speed boat," tambah dia.

Lanjutnya, sementara dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang dituduhkan JPU, sebanyak 12 proyek, namun dalam pembuktian hanya tiga proyek yang disinggung. "Hal ini pun dengan bukti yang lemah," ujar dia.

Demikian juga dengan rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), yang dituduhkan pada terdakwa, sebagai salah satu alasan terdakwa memberikan uang pada eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Padahal, terdakwa diminta bantuan Abdul Ghani Kasuba sebagai konsultan, karena dinilai berpengalaman mengadvokasi isu pertambangan atau melawan praktik mafia tambang.

Abdul Ghani Kasuba menegaskan tidak pernah meminta uang pada terdakwa maupun pihak swasta terkait WIUP.

Seluruh saksi dari unsur pejabat di Maluku Utara hingga swasta juga menegaskan tidak pernah dimintai uang oleh terdakwa.

Febri juga menyinggung fakta di persidangan dan berdasarkan berkas dakwaan di perkara Abdul Ghani Kasuba sebelumnya.

Terdapat 371 pihak dan 461 transaksi dengan pemberian uang pada Ghani Kasuba yang sebagian besar belum diproses oleh KPK.

Apakah perkara ini akan berhenti sampai di sini atau KPK akan serius menegakkan hukum untuk mengusut.

"Wajar jika tim penasihat hukum menyimpulkan, seharusnya dalam perkara ini seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti."

"Dengan kata lain, penuntut umum gagal membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Muhaimin Syarif yang telah dilakukan sejak lama tersebut," kata Febri.

Meski demikian, Febri menyampaikan bahwa kliennya bersedia membantu KPK jika dibutuhkan untuk membongkar kejahatan korupsi lainnya terkait perkara Abdul Ghani Kasuba.

Termasuk di antaranya yang nyata terbukti di persidangan memberikan uang pada Abdul Ghani Kasuba.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum Meita Irianty, Ahmad Suardi, mengaku puas atas vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok terhadap kliennya dalam kasus penganiayaan dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pasalnya, vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Meita.

“Paling enggak ini (hasil vonis) lebih baik dari tuntutan jaksa yang awalnya itu minta 1 tahun 6 bulan,” kata Suardi kepada Kompas.com, Rabu.

Suardi juga mengaku puas atas hukuman restitusi atau biaya ganti rugi yang wajib dibayarkan Meita kepada kedua korban senilai total Rp 300 juta.

Jumlah tersebut lebih rendah dari yang diminta jaksa penuntut umum sebesar lebih dari Rp 600 juta.

"Untuk restitusi tadi ada pengurangan, subsidernya yang tadinya 3 bulan menjadi 5 bulan,” terang Suardi.

Tim kuasa hukum Meita pun mengaku menerima putusan majelis hakim. Namun, kata Suardi, pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan apakah bakal banding atau tidak.

“Setelah ini kan ada waktu yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan acara pidana, tujuh hari dari sejak putusan dibacakan, kita berdiskusi dulu dengan pihak keluarga (Meita), untuk menentukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Suardi.

Sebelumnya diberitakan, Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School Indonesia divonis satu tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap dua balita berinisial MK (2) dan AM (9).

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, Meita dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun,” ucap Hakim Ketua Bambang Setyawan dalam sidang vonis di PN Depok, Rabu (11/12/2024).

Hukuman satu tahun penjara itu dihitung sejak Meita menjalani masa penahanan di Rutan Cilodong, Depok, awal Agustus 2024.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” terang Bambang.

Selain pidana penjara, Meita juga dijatuhkan hukuman tambahan untuk membayar restitusi kepada kedua korban dengan total nilai Rp 300 juta.

“Kepada MK (2) sejumlah Rp 150 juta dan kepada anak korban AM (9 bulan) Rp 150 juta. Dengan ketentuan bahwa bila terdakwa tidak membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan,” jelas Bambang.

Adapun jaksa menuntut Meita dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Oleh jaksa, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada kedua korban. Terhadap korban MK, Meita dituntut membayar restitusi Rp 331.080.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.

Sementara kepada korban AM, terdakwa dituntut membayar sebesar Rp 321.675.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.