KOMPAS.com – Aparat keamanan gabungan berhasil mengendalikan situasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, setelah sempat dikuasai oleh narapidana, Kamis (8/5/2025) pagi.

"Pada pukul 11.00 WIB, lapas sudah berhasil kami kuasai dan sterilkan. Untuk sekarang kami stanby dan cek kerusakan yang terjadi," ujar Kapolres Musi Rawas, AKBP Agung Aditya, dikutip dari tayangan KompasTV.

Agung menjelaskan bahwa kericuhan bermula sekitar pukul 09.45 WIB ketika petugas lapas melakukan razia rutin dan menemukan handphone milik narapidana.

Penemuan itu memicu ketidakpuasan para napi yang kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas.

“Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia,” ujar Agung.

Melihat situasi yang tidak kondusif, pihak Kalapas segera menghubungi Polres Musi Rawas untuk meminta bantuan pengamanan.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Polres Lubuklinggau, Dandim, dan Brimob untuk mengambil alih dan mensterilkan situasi di dalam lapas.

Ia menegaskan, tidak ada napi yang kabur maupun petugas yang disekap dalam insiden tersebut.

Saat ini seluruh narapidana sudah kembali dimasukkan ke dalam blok masing-masing, dan situasi di lapas telah kondusif.

Menurut data, jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Muara Beliti mencapai 1.069 orang, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan petugas yang melakukan razia saat kejadian berlangsung.

Saat ini, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi dan tengah melakukan pengecekan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang Ustaz bernama Abdul Somad mengalami insiden tak terduga saat memberikan ceramah di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Ia tertahan di dalam lapas selama 30 menit akibat kericuhan yang terjadi saat acara berlangsung.

Abdul menjelaskan bahwa kedatangannya ke Lapas adalah untuk memberikan siraman rohani kepada para narapidana.

Namun, situasi berubah tiba-tiba ketika kerusuhan pecah.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas itu, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut," ungkap Abdul, Kamis, dikutip dari Tribunnews.com.

Sekitar pukul 11.30 WIB, petugas keamanan mulai memukul mundur para tahanan, dan polisi memasuki area Lapas untuk mengendalikan situasi.

Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai kronologis kericuhan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa tidak ada tahanan yang melarikan diri.

Akibat kericuhan tersebut, beberapa fasilitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mengalami kerusakan, termasuk pecahnya kaca jendela.

Untuk mengatasi situasi, ratusan personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk berjaga di sekitar Lapas.

Selain itu, kendaraan taktis milik Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau juga dikerahkan, termasuk beberapa mobil ambulans.

Petugas pun menggunakan gas air mata dan air dari mobil water cannon untuk melerai kericuhan.

Setelah beberapa saat, sekitar pukul 11.30 WIB, suasana akhirnya berhasil dikendalikan.

Namun, sebelum itu, para tahanan sempat melempari batu dari dalam sel, dan kepulan asap terlihat dari area dalam lapas.

Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Cerita Ustadz Abdul Somad, Sempat Tertahan di Lapas Muara Beliti yang Ricuh 'Ada Asap, Ribut-ribut'.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ustaz Abdul Somad mengalami insiden tak terduga saat memberikan ceramah di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Ia tertahan di dalam lapas selama 30 menit akibat kericuhan yang terjadi saat acara berlangsung.

Ustaz Abdul Somad menjelaskan bahwa kedatangannya ke Lapas adalah untuk memberikan siraman rohani kepada para narapidana.

Namun, situasi berubah tiba-tiba ketika kerusuhan pecah.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas itu, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut," ungkap Abdul Somad, Kamis, dikutip dari Tribunnews.com.

Sekitar pukul 11.30 WIB, petugas keamanan mulai memukul mundur para tahanan, dan polisi memasuki area Lapas untuk mengendalikan situasi.

Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai kronologis kericuhan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa tidak ada tahanan yang melarikan diri.

Akibat kericuhan tersebut, beberapa fasilitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mengalami kerusakan, termasuk pecahnya kaca jendela.

Untuk mengatasi situasi, ratusan personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk berjaga di sekitar Lapas.

Selain itu, kendaraan taktis milik Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau juga dikerahkan, termasuk beberapa mobil ambulans.

Petugas pun menggunakan gas air mata dan air dari mobil water cannon untuk melerai kericuhan.

Setelah beberapa saat, sekitar pukul 11.30 WIB, suasana akhirnya berhasil dikendalikan.

Namun, sebelum itu, para tahanan sempat melempari batu dari dalam sel, dan kepulan asap terlihat dari area dalam lapas.

Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Cerita Ustadz Abdul Somad, Sempat Tertahan di Lapas Muara Beliti yang Ricuh 'Ada Asap, Ribut-ribut'.

KOMPAS.com – Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana tidak hanya menguasai seluruh ruangan Lapas, tapi juga menyuarakan keluh kesah mereka melalui pengeras suara.

Dikutip dari Antara, berdasarkan pantauan di lokasi, warga binaan terdengar berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam Lapas.

menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Hingga Kamis siang, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih berusaha mengendalikan situasi.

Akibat aksi kerusuhan ini ini, sejumlah fasilitas dalam Lapas mengalami kerusakan, termasuk kaca jendela yang pecah.

Polisi yang berusaha masuk untuk mengendalikan situasi sempat mendapat lemparan batu dari dalam.

Suasana semakin mencekam ketika asap mengepul dari dalam Lapas.

Aparat pun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menurunkan ratusan personel gabungan dari Polri dan TNI, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon.

Gas air mata ditembakkan ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Dalam kejadian ini, Ustad Abdul Somad juga sempat tertahan selama kurang lebih 30 menit di dalam Lapas.

Ia berada di sana dalam rangka memberikan siraman rohani kepada para tahanan.

“Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut,” ujar UAS.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti.

Sementara itu, jalur lalu lintas di depan Lapas sempat ditutup dan dialihkan ke kawasan Agropolitan Center Muara Beliti untuk memudahkan pengamanan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Sripoku dengan judul: Breaking News: Tahanan di Lapas Narkotika Muara Beliti di Musi Rawas Ricuh, Muncul Kepulan Asap

KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025).

Sejumlah narapidana dikabarkan menguasai seluruh ruangan dalam lapas.

Dikutip dari Antara, hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengendalikan situasi.

Ratusan personel Polri dan TNI diterjunkan ke lokasi. Kendaraan taktis milik Brimob, Water Cannon milik Polres Lubuklinggau, dan sejumlah ambulans juga dikerahkan.

Dari pantauan di lokasi, terdengar suara narapidana yang berteriak melalui pengeras suara dari dalam lapas.

Mereka menyampaikan keluhan merasa ditindas selama menjalani hukuman.

Situasi sempat memanas. Para narapidana melempari batu dari dalam dan terlihat kepulan asap dari dalam kompleks lapas.

Beberapa fasilitas, seperti kaca jendela, tampak pecah akibat kerusuhan.

Untuk memperlancar pengamanan, polisi menutup jalan di depan Lapas Narkotika dan mengalihkan lalu lintas ke area perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Salah satu saksi kejadian, Ustaz Abdul Somad, mengaku sempat tertahan di dalam lapas selama sekitar 30 menit.

Saat itu ia tengah bersiap memberikan siraman rohani kepada para narapidana.

“Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih siraman rohani di dalam masjid di dalam Lapas, kemudian ada asap dan langsung ribut-ribut,” ujar UAS.

Kerusuhan akhirnya berhasil dikendalikan. Petugas berhasil memukul mundur para narapidana dan masuk ke dalam area lapas.

Meski tidak ada narapidana yang kabur, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti terkait insiden ini.

Sebagian artikel ini ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul: Breaking News: Tahanan di Lapas Narkotika Muara Beliti di Musi Rawas Ricuh, Muncul Kepulan Asap

KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan mengalami kerusuhan hebat pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Hingga siang hari pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih terus berupaya mengendalikan situasi di dalam lapas.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana mencekam. Dari balik tembok Lapas, terdengar suara seorang warga binaan yang berteriak melalui pengeras suara.

Dalam pernyataannya, narapidana itu menyebut bahwa mereka melakukan perlawanan karena merasa tertindas selama menjalani masa hukuman.

"Kami sudah tidak tahan dengan perlakuan yang kami terima di sini. Ini bukan soal fasilitas, ini soal perlakuan yang tidak adil," teriak salah satu narapidana dikutip dari Antara.

Dari laporan di lapangan, seluruh ruangan di dalam lapas telah dikuasai oleh para narapidana. Aparat masih terus berupaya masuk ke dalam untuk mengamankan situasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Bagaimana Respons Aparat dan Dampaknya bagi Warga Sekitar?

Sebagai langkah cepat, pihak Kepolisian dari Polres Musi Rawas menutup jalan di depan kompleks Lapas Narkotika Muara Beliti.

Arus lalu lintas sementara dialihkan melalui jalur perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti guna menjamin keselamatan warga sipil dan mempermudah mobilisasi aparat keamanan.

Kehadiran aparat bersenjata lengkap tampak berjaga di berbagai titik strategis sekitar lapas. Kendaraan taktis juga dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan yang meluas.

Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti, tuntutan para narapidana yang disuarakan melalui pengeras suara tampaknya berfokus pada perlakuan yang dianggap tidak adil. Mereka menuding adanya tindakan represif selama menjalani masa pidana.

Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah ada korban luka dalam insiden ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Lapas mengenai penyebab kerusuhan maupun jumlah narapidana yang terlibat.

KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis, sekira pukul 09.00 WIB, Kamis (8/5/2025).

Dikutip dari Antara, hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam Lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam Lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan Lapas Narkotika.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpandangan, jika kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun tanpa kepastian hukum, maka sistem hukum yang ada akan jauh dari keadilan.

Pernyataan ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Guntur Romli sesaat setelah Sekjen PDI-P itu masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Menurut Hasto, persoalan serius terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial pasti timbul tanpa supremasi hukum atau upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.

“Berbagai persoalan perekonomian saat ini terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur, Kamis

Hasto pun menilai bahwa perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku merupakan daur ulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dia bilang, dalam empat kali persidangan yang sudah digelar semakin memperkuat fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam memberikan keterangan, ternyata sama.

Keterang-keterangan dalam sidang Hasto sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri pada tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Proses daur ulang ini melanggar azas kepastian hukum, akuntabilitas dan kepentingan umum,” kata Hasto dalam surat tersebut.

“Bayangkan jika setiap persoalan hukum yang telah inkracht, lalu bisa didaur-ulang, maka runtuhlah sistem hukum tersebut,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku merupakan daur ulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Guntur Romli, sesaat setelah Sekjen PDI-P itu masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

“Proses daur ulang ini melanggar asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur, Kamis.

Hasto bilang, dalam empat kali persidangan yang sudah digelar, semakin memperkuat fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan keterangan ternyata sama.

Keterangan-keterangan dalam sidang Hasto sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri pada tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hasto pun menuturkan bahwa ketika kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun tanpa kepastian hukum, maka sistem hukum yang ada dijauhkan dari keadilan.

Menurut dia, tanpa supremasi hukum akan menimbulkan persoalan serius terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

“Berbagai persoalan perekonomian saat ini terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum. Bayangkan jika setiap persoalan hukum yang telah inkrah, lalu bisa didaur ulang, maka runtuhlah sistem hukum tersebut,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi menjadi anggota DPR RI lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak tahun 2020.

Wahyu Setiawan dan sejumlah terdakwa lainnya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka kasus ini pada akhir 2024 lalu.

Sementara, Harun Masiku yang berstatus tersangka juga belum diketahui keberadaannya hingga kini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan karena melanggar izin tinggal.

"NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu (7/5/2025), dikutip dari Antara.

Prihatno mengatakan, NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (6/5/2025) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4/2025). Namun, visa itu ternyata tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

"Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Buntut kejadian ini, WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing diwanti-wanti agar tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan setiap orang asing di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan kekerasan terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) memasuki babak baru setelah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan ada empat dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang Teradu.

Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

Atas pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi tersebut disampaikan Kementerian HAM dalam laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas perkara tersebut.

"(Merekomendasikan Bareskrim) melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," lanjut dia.

Indikasi pelanggaran HAM

Munafrizal mengatakan, berdasarkan hasil penanganan ditemukan beberapa temuan yaitu, OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga Hadi Manangsang atau founder OCI.

Namun, perlu ada pencarian fakta lebih lanjut terkait proses penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses penyerahan anak tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," kata dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," jelas dia.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor KemenHAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Rekomendasi Kementerian HAM

Munafrizal menegaskan bahwa Kementerian HAM membuka ruang penyelesaian secara damai terkait dugaan pelanggaran terhadap mantan pemain OCI. Salah satu opsinya adalah mediasi, sebagai bentuk penyelesaian berbasis kepentingan dan kekeluargaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan kekerasan terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) memasuki babak baru setelah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan ada empat dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang Teradu.

Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

Atas pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi tersebut disampaikan Kementerian HAM dalam laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas perkara tersebut.

"(Merekomendasikan Bareskrim) melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," lanjut dia.

Indikasi pelanggaran HAM

Munafrizal mengatakan, berdasarkan hasil penanganan ditemukan beberapa temuan yaitu, OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga Hadi Manangsang atau founder OCI.

Namun, perlu ada pencarian fakta lebih lanjut terkait proses penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses penyerahan anak tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," kata dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," jelas dia.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor KemenHAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Rekomendasi Kementerian HAM

Munafrizal menegaskan bahwa Kementerian HAM membuka ruang penyelesaian secara damai terkait dugaan pelanggaran terhadap mantan pemain OCI. Salah satu opsinya adalah mediasi, sebagai bentuk penyelesaian berbasis kepentingan dan kekeluargaan.

“Kalau kita mengacu ke hasil rekomendasi Komnas HAM tahun 1997, disebutkan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam konteks sekarang, itu bermakna mediasi,” ujar Munafrizal.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian HAM terbuka untuk menerima dan menjelaskan lebih lanjut kepada para pihak yang ingin mendapatkan klarifikasi terkait laporan maupun pemberitaan yang berkembang.

“Kami terbuka. Karena bisa jadi, apa yang dibaca di berita atau dokumen tertulis perlu dijelaskan secara lisan agar lebih dipahami,” lanjutnya.

Tawaran Rp 150 juta dan penyelesaian polemik

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI), Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa pihaknya telah menawarkan kompensasi sebesar Rp 150 juta kepada para eks pemain sirkus sebagai bentuk penyelesaian kekeluargaan.

Penawaran itu sebelumnya ditawarkan oleh Direktur Taman Safari Aswin Sumampau dalam mediasi tertutup yang digelar pada 5 Mei 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, yang dimediasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hamdan menegaskan, hingga Rabu malam (7/5/2025) sudah ada empat orang yang menerima tawaran tersebut.

“Kami masih sangat terbuka untuk membicarakan itu. Seperti juga kemarin di Bandung, kami sudah tawarkan dan sekarang sudah ada empat orang yang menerima,” ujar Hamdan.

“Pihak OCI menawarkannya ke semua dan kita fair. Siapa pun eks OCI yang merasa dirugikan, kita verifikasi datanya, lalu kita berikan,” jelasnya.

Hamdan menyampaikan bahwa dengan adanya kompensasi ini, pihaknya berharap polemik berkepanjangan terkait kasus eks pemain OCI bisa diakhiri.

“Ya sudah pasti lah. Jangan lagi ada ribut-ribut begini. Kalau sudah selesai, terus ada ribut-ribut lagi yang tidak benar, itu tidak bijak,” lanjut dia.

Selain kompensasi uang tunai, OCI juga menawarkan modal usaha bagi para eks pemain untuk berwirausaha atau menjadi mitra bisnis, seperti supplier di Taman Safari Indonesia.

CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Tawaran kompensasi ditolak

Kuasa Hukum Eks OCI Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh mengatakan, bahwa uang tersebut memiliki jumah yang sangat kecil. Dia menyebut bahwa uang tersebut diberikan dengan syarat langkah pihak eks OCI mencabut gugatan hukum.

“Nah, kalau menawarkan uang segitu, dan kasusnya ditutup, tentu ditolak sama para korban. Logika sederhana, dipisahkan dari orang tua bertahun-tahun mendapatkan penyiksaan, tidak sekolah, tidak terima gaji,” ujar Cak Sholeh.

“Dia menawarkan duit Rp 150 juta untuk korban. Itu tidak manusiawi, menurut para korban. Kondisi para korban juga kan bukan orang berkecukupan dari segi ekonomi. Jadi, betul-betul ya, menurut para korban ini sangat pelit,” tegasnya.

Adapun tuntutan dari eks OCI adalah Rp 700 juta. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan oleh Disnaker Provinsi Jawa Barat.

“Rp 700 juta itu, dihitung oleh Disnaker Jawa Barat. Kalau dihitung 15 tahun berada di sirkus, gaji UMK, ketemunya Rp 700 juta. Jadi, itu hitung-hitungnya dari Disnaker untuk per orang,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa para eks OCI yang tidak digaji selama kurang lebih 15 tahun, seharusnya mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 700 juta. Namun tawaran dari Taman Safari jauh lebih rendah.

“Tawaran ini (Rp 700 juta) ditolak mentah-mentah sama Taman Safari. Maunya mereka ya sudah all in, Rp 150 juta. Ya ditolak,” tegas Sholeh.