JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi judi online (judol).

"Tidak ada indikasi apa pun yang bisa menyeret saya secara hukum," ungkap Budi Arie eksklusif kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Budi Arie mengatakan, tidak ada staf khususnya yang terlibat dalam kasus beking situs judol oleh pegawai Komdigi.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa orang-orang yang dekat dengannya juga tidak terlibat.

"Tidak ada satupun tenaga ahli saya yang terlibat. Tidak ada satu pun orang PROJO (Pro Jokowi) yang terlibat," ujar Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan untuk melindungi judol.

"Tidak pernah ada perintah, baik lisan apalagi tertulis untuk melindungi judol. Tidak ada satupun situs judol yang saya larang di-takedown. Tidak ada aliran dana,"kata Budi Arie.

"Saya menteri yang sangat serius memberantas judol," imbuhnya.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judol agar tidak terblokir.

Padahal, Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf t dan huruf z UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Setelah pengungkapan kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan, pihaknya juga menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus perlindungan ribuan situs judi online (judol).

“Selaras dengan pengungkapan kasus tindak pidana perjudian, kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,“ kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

Eks Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengatakan, kasus ini ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi,” ujar Karyoto.

Pada kasus dugaan korupsi ini, mereka yang terlibat disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi judi online (judol).

"Tidak ada indikasi apa pun yang bisa menyeret saya secara hukum," ungkap Budi Arie eksklusif kepada Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Budi Arie mengatakan, tidak ada staf khususnya yang terlibat dalam kasus beking situs judol oleh pegawai Komdigi.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa orang-orang yang dekat dengannya juga tidak terlibat.

"Tidak ada satupun tenaga ahli saya yang terlibat. Tidak ada satu pun orang PROJO (Pro Jokowi) yang terlibat," ujar Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan untuk melindungi judol.

"Tidak pernah ada perintah, baik lisan apalagi tertulis untuk melindungi judol. Tidak ada satupun situs judol yang saya larang di-takedown. Tidak ada aliran dana,"kata Budi Arie.

"Saya menteri yang sangat serius memberantas judol," imbuhnya.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judol agar tidak terblokir.

Padahal, Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf t dan huruf z UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Setelah pengungkapan kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan, pihaknya juga menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus perlindungan ribuan situs judi online (judol).

“Selaras dengan pengungkapan kasus tindak pidana perjudian, kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,“ kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

Eks Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengatakan, kasus ini ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi,” ujar Karyoto.

Pada kasus dugaan korupsi ini, mereka yang terlibat disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

JAKARTA, KOMPAS.com - Meila, perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan kekecewaannya karena massa aksi yang menolak pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dilarang melakukan longmarch ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg).

“Mungkin kalau teman-teman cek hasilnya tadi siang, ada lebih dari 100.000 orang yang tanda tangan (petisi) dan itu mau kita kasihin. Sudah, se-simple itu, setelah itu kita pulang, selesai, sebenarnya,” ujar Meila di lokasi, Kamis (19/12/2024).

Menurut keterangan kepolisian, larangan longmarch ini diberikan dengan alasan keamanan, sehingga massa tidak diperkenankan mendekati Kantor Setneg.

Sebelumnya, massa yang berkumpul di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, berencana untuk bergerak menuju Setneg, yang berjarak sekitar satu kilometer, untuk menyerahkan petisi penolakan PPN 12 persen yang telah ditandatangani oleh 120.000 orang.

Meila menyatakan bahwa ia tidak menyangka jumlah massa yang hadir melebihi ekspektasi dan menduga kehadiran mereka merupakan bentuk kesadaran pribadi terhadap kebijakan tersebut.

“Jadi, terlepas di Setneg cuma yang masuk beberapa orang, tapi kita juga ingin kalau negara tahu bahwa banyak orang yang menolak PPN,” jelas Meila.

Pengamatan Kompas.com menunjukkan adanya negosiasi yang alot antara perwakilan YLBHI dan pihak kepolisian mengenai hal ini.

Massa akhirnya tetap tertahan dan melangsungkan aksi di dekat Taman Pandang Monas.

Sementara itu, perwakilan YLBHI dan koordinator lapangan aksi melanjutkan langkah mereka untuk menyerahkan petisi ke kantor Setneg.

Aksi ini merupakan bagian dari penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN 12 persen pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan berstandar internasional, dan layanan kesehatan medis premium.

Selain itu, beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, tetap akan dibebaskan dari PPN. Pemerintah juga akan memberikan insentif PPN 2025 senilai Rp 265,5 triliun untuk sektor bahan makanan, otomotif, dan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie mengatakan, kehadirannya ke Bareskrim Polri untuk memberikan pernyataan terkait perkara judi online.

Budi Arie sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus judi online yang diduga dibekingi oleh pegawai Kominfo.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di Komdigi," kata Budi Arie usai diperiksa di Bareskrim Polri, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan, pemberantasan judi online merupakan tugas seluruh pihak. Karena itu, diperlukan konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan persoalan ini.

"Terutama dalam perlindungan masyarakat," ungkapnya.

Meski demikian, Budi Arie enggan mengungkap isi pemeriksaannya oleh Bareskrim.

Sebelumnya, Budi Arie tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebagai informasi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah menangani kasus judi online (judol) yang dibekingi belasan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (dulunya Kemenkominfo). Desakan untuk memeriksa Budi Arie pun belakangan sempat muncul karena para pegawai judi online itu beraksi sejak Kominfo dipimpin Budi Arie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Budi Arie Diperiksa Bareskrim Terkait Beking Judol di Komdigi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/12280961/budi-arie-diperiksa-bareskrim-terkait-beking-judol-di-komdigi.

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

KOMPAS.com - China bukan satu-satunya negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

Menurut Roeslan Saleh dalam Buku Stelsel Pidana Indonesia (1987), hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia.

Indonesia sendiri mengatur hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer yang mengubah Pasal 11 KUHP.

Berdasarkan pasal 1 UU tersebut, pelaksanaan hukuman mati dijatuhkan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Hukuman mati diancamkan untuk pelaku kejahatan pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme.

Namun, di beberapa negara, hukuman mati juga diterapkan kepada pelaku tindak korupsi.

Di China, eksekusi mati kepada koruptor semakin marak terjadi sejak Presiden Xi Jinping menerapkan upaya antikorupsi.

Paling anyar, China menjatuhkan vonis hukuman mati kepada koruptor Li Jianping pada Selasa (17/12/2024).

Dilansir dari SCMP, mantan pejabat di Daerah Otonomi Mongolia Dalam sekaligus mantan Sekretaris Komite Kerja Partai Komunis itu dinyatakan bersalah usai menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan atau sekitar Rp 6,6 triliun.

Lantas, mana saja negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor?

Negara yang berlakukan hukuman mati bagi koruptor

Bukan hanya China, berikut adalah beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi:

1. China

China menjadi negara nomor 3 teratas yang menerapkan hukuman mati setelah Irak dan Pakistan pada 2015.

Namun, eksekusi mati itu sangat rahasia sehingga sulit dihitung jumlah kematiannya.

Dilansir dari Rappler, hukuman mati di China ditujukan untuk pelaku kejahatan di ranah ekonomi dan politik, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pengalihan obat terlarang, dan tindak korupsi.

Pada 2011, negara tersebut menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Wakil Wali Kota Hangzhou Xu Maiyong dan Wakil Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie setelah keduanya dinyatakan bersalah atas penyuapan senilai 50 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 814 miliar).

Kemudian, China menjatuhkan hukuman mati kepada mantan sekretaris komite kerja Partai Komunis Li Jianping pada 2022. Dia terbukti menggelapkan uang lebih dari 1,437 miliar yuan (sekitar Rp 3,1 trilun).

Eksekusi mati Li akan dilakukan Mahkamah Rakyat Tertinggi China dan dilaksanakan oleh pengadilan di Mongolia Dalam.

2. Korea Utara

Negara selanjutnya yang menerapkan hukuman mati adalah Korea Utara. Namun, hukuman ini acap kali dilakukan secara rahasia dan meningkat setelah Kim Jong-un berkuasa.

Sulit untuk mengonfirmasi laporan eksekusi mati di negara tersebut.

Namun, yang paling kontroversial adalah eksekusi Paman Kim, Chang Song-thaek yang menjadi Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional pada 2015.

Laporan media pemerintah, KCNA, mengatakan, dia dituduh melakukan tindak korupsi dengan cara mentransfer unit konstruksi ke kontrak-kontraknya.

Chang juga dinyatakan berusaha menggulingkan negara dan memobilisasi kudeta.

Di tahun yang sama, sekitar 50 pejabat disebut telah dieksekusi mati atas tuduhan korupsi dan menonton drama Korea Selatan yang dilarang di negara tersebut.

3. Irak

Irak melakukan eksekusi mati paling keji di negara tersebut kepada Ali Hassan al-Majid pada 2010.

Dia dihukum mati karena tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun di wilayah Kurdi pada 1988.

Sanksi PBB kepada Irak pada 1990-an, Ali Hassan memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan. Namun, dia dilaporkan menggunakan kekuasaannya itu untuk penyelundupan transaksi bisnis.

Korupsi secara terang-terangan diduga dilakukan sebagai alasan di balik pemecatannya sebagai menteri pada 1995.

4. Thailand

Salah satu negara ASEAN, Thailand juga menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Anti-Korupsi yang disahkan pada Juli 2015.

Dalam aturan tersebut, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pejabat asing dan staf organisasi internasional yang melakukan penyuapan.

Namun, tampaknya belum ada seorang pun yang dieksekusi akibat kejahatan tersebut.

5. Laos

Laos menjadi negara berikutnya yang menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi.

Aturan di negara itu menjelaskan, pejabat publik yang mengganggu perdagangan, pertanian, atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tujuan merusak perekonomian negara bisa dihukum mati.

6. Vietnam

Tindak korupsi berupa penggelapan uang senilai 500 juta dong atau lebih di Vietnam bisa dikenai hukuman mati.

Hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada pelaku penyuapan yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 juta dong.

Nasib yang sama juga diberikan kepada pejabat yang melakukan perdagangan lintas batas ilegal atas benda-benda bernilai tinggi dan kasus sangat serius, seperti pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran uang palsu, surat perbendaharaan negara, atau obligasi.

Itulah sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengenang langkah-langkah yang diambil Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mengamankan gereja saat terjadi ancaman terorisme di hari besar keagamaan seperti Natal.

Ia menuturkan bahwa langkah itu menandakan pemikiran yang luas dari sosok Gus Dur yang datang dari keluarga Syekh di Tebu Ireng.

Hal ini dikatakan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

"Saya ingat salah satu langkah-langkah Beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom, Beliau memerintahkan anak buah Beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua wihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil," kata Prabowo di hadapan para mahasiswa, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/12/2024).

Tak heran, Gus Dur menjadi pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh kalangan minoritas.

Menurut Prabowo, langkah Gus Dur membesarkan hati dan sangat membanggakan.

Dengan langkah itu, pemuda-pemudi Muslim berdiri di rumah ibadah pemeluk agama lain untuk mengamankan.

"Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada tahun baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadah agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya. Mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadership-nya Gus Dur," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa langkah itu menjadi contoh yang luar biasa.

Bahkan, langkah Gus Dur pernah ia tiru saat menjadi ketua umum partai, ketika sosok Gus Dur sudah tiada di dunia.

"Saya memimpin partai saya, waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja, saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing, semua tempat ibadah agama lain, kita yang jaga, mereka yang beribadah," ungkap Prabowo.

Ia menilai bahwa lewat langkah-langkah yang merangkul umat beragama, Gus Dur sangat dihormati walaupun hanya sebentar menjabat sebagai Presiden RI.

Rasa hormat itu, kata Prabowo, terus terjaga sampai saat ini.

Gus Dur, yang merupakan alumni Al Azhar, adalah salah satu yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia.

"Ini saya kira salah satu contoh alumni Al Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan "Indonesia Raya" oleh seluruh stasiun televisi secara serentak pada pukul 06.00 WIB.

Menurut Wakil Wakil Menteri Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo, kebijakan itu diterapkan karena selama ini waktu pemutaran lagu kebangsaan di berbagai stasiun televisi tidak serentak.

"Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 06.00 WIB, untuk TV harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 06.00 WIB. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 5, 4 bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 6 pagi," jelas Angga, dikutip dari unggahan postingan akun Instagram @angga_run4, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, terdapat landasan hukum terkait kewajiban penayangan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" di televisi dan radio.

Aturan ini diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang mengharuskan lembaga penyiaran menyiarkan lagu nasional di waktu tertentu.

"Lembaga penyiaran tidak bersiaran 24 jam wajib memutar Indonesia Raya di awal dan akhir siaran. Sedangkan yang bersiaran 24 jam, lagu kebangsaan disiarkan pukul 06.00 dan lagu nasional lainnya pada 24.00," kata Ubaidillah di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Menurut Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, aturan pemutaran lagu Indonesia Raya oleh stasiun televisi tercantum pada Pasal 38 ayat 1 dan 2.

"Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional," demikian isi Pasal 38 ayat 1 P3SPS.

"Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat," menurut isi Pasal 38 ayat 2 P3SPS.

Ubaidillah mengatakan, KPI dan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran buat memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Selain mematuhi regulasi, langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui media penyiaran.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan "Indonesia Raya" oleh semua stasiun televisi secara serentak pada pukul 06.00 WIB.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo, kebijakan itu diterapkan karena selama ini waktu pemutaran lagu kebangsaan di berbagai stasiun televisi tidak serentak.

"Kalau di radio kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 06.00 WIB, untuk TV harapan kita bisa disiarkan juga serentak pukul 06.00 WIB. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi ada yang siarkan pukul 5, 4 bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 6 pagi," jelas Angga, dikutip dari unggahan postingan akun Instagram @angga_run4, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, terdapat landasan hukum terkait kewajiban penayangan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" di televisi dan radio.

Aturan ini diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang mengharuskan lembaga penyiaran menyiarkan lagu nasional di waktu tertentu.

"Lembaga penyiaran tidak bersiaran 24 jam wajib memutar Indonesia Raya di awal dan akhir siaran. Sedangkan yang bersiaran 24 jam, lagu kebangsaan disiarkan pukul 06.00 dan lagu nasional lainnya pada 24.00," kata Ubaidillah di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Menurut Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, aturan pemutaran lagu Indonesia Raya oleh stasiun televisi tercantum pada Pasal 38 ayat 1 dan 2.

"Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional," demikian isi Pasal 38 ayat 1 P3SPS.

"Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat," menurut isi Pasal 38 ayat 2 P3SPS.

Ubaidillah mengatakan, KPI dan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran buat memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Selain mematuhi regulasi, langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui media penyiaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam reformasi distribusi pupuk subsidi melalui rencana penyederhanaan regulasi yang diharapkan rampung pada Desember 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai tidak efisien.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo mengingatkan, implementasi kebijakan ini membutuhkan masa transisi minimal enam bulan agar berjalan optimal.

“Penyederhanaan distribusi sangat dibutuhkan, tetapi perlu diiringi reformasi menyeluruh seperti penguatan produksi pupuk nasional, perbaikan skema subsidi, dan literasi penggunaan pupuk oleh petani. Diperlukan masa transisi minimal enam bulan agar perubahan ini dapat berjalan efektif,” ujar Revindo dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Dalam sistem baru ini, instruksi penyaluran pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian menyalurkan pupuk ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Regulasi ini menghapus kebutuhan SK dari bupati atau gubernur, sehingga diharapkan mempercepat distribusi.

Revindo menyebut, perubahan yang merupakan bagian dari reformasi menyeluruh untuk mencapai kedaulatan pangan harus dimulai dari hulu.

“Penguatan pupuk harus dimulai dari hulu, yaitu penguatan produksi dalam negeri, dapat dilakukan dengan pengamanan pasokan bahan baku fosfat atau potash baik melalui kontrak jangka panjang atau akuisisi tambang di luar negeri,” ungkap Revindo.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil bagi produsen pupuk nasional. Selain itu, alokasi yang tepat sasaran dan mekanisme penebusan menjadi perhatian utama.

“Dalam hal skema dan alokasi pupuk subsidi, kenaikan alokasi menjadi 9,5 juta ton pada 2025 patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk memperkuat produksi pangan dan mengurangi beban biaya petani.Meskipun (jumlah ini) belum akan mencukupi kebutuhan ideal petani padi, sebanyak enam kuintal per hektar (3 kuintal pupuk urea, 2 kuintal pupuk NPK dan 1 kuintal pupuk fosfor),” ucap dia.

Terkait skema penebusan pupuk subsidi, penyederhanaan proses distribusi yang dirancang pemerintah perlu diiringi beberapa perbaikan lain agar dampak dan implementasinya di lapangan lebih maksimal.

“Petani cukup menggunakan surat kuasa dengan fotokopi KTP tanpa harus mendapatkan tanda tangan kepala desa. Hal ini akan sangat berguna untuk petani penggarap, petani berusia tua atau petani yang berlokasi jauh dari kios,” ujar Revindo.

Adapun, menurut dia, aturan terkait ongkos angkut pupuk dari distributor ke kios hingga ke petani juga harus diperjelas. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kepastian biaya yang tidak memberatkan petani maupun kios.

Selain memperbaiki distribusi, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pupuk yang tepat.

“Petani perlu memahami kaidah tepat jenis, jumlah atau dosis, waktu, dan mutu dalam penggunaan pupuk. Selain meningkatkan hasil panen, langkah ini juga penting untuk menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang,” tutur dia.

Dalam perubahan sistem ini, Gapoktan akan memegang peran penting. Revindo menilai, pendampingan dari segi kelembagaan, legalitas, dan pengelolaan usaha sangat

diperlukan Gapoktan agar kebijakan baru pemerintah ini dapat diimplementasikan dengan lancar. Sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat desa juga menjadi faktor kunci agar petani dan pengurus Gapoktan memahami perubahan yang terjadi.

Dengan implementasi yang bertahap dan dukungan reformasi komprehensif, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi, membantu petani, dan mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

“Reformasi pupuk subsidi ini diharapkan bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi sebuah reformasi menyeluruh yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan sektor pertanian,” tandas Revindo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp 8,5 triliun atau 142 persen dari target sebesar Rp 6 triliun pada 2024.

"Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp 4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp 2,3 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp 1,4 triliun," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dalam acara Press Briefing Akhir Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Saffar mengatakan ada berbagai kebijakan baru terkait visa serta peningkatan signifikan dalam jumlah penerbitan visa pada tahun 2024.

Kebijakan ini bertujuan mempermudah mobilitas warga negara asing di Indonesia serta mendukung pertumbuhan investasi.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 10 Desember 2024, jumlah visa yang diterbitkan mencapai 5.162.775 visa.

Angka ini mencakup berbagai jenis visa, terdiri dari Visa on Arrival (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) sebanyak 4.635.858, atau sekitar 89 persen dari total penerbitan.

Selain itu, Visa Tinggal Terbatas yang diterbitkan mencapai 62.630, sementara Visa Kunjungan mencapai 463.821.

Kebijakan Golden Visa yang baru diluncurkan juga mencatat pencapaian signifikan dengan 466 Golden Visa yang telah diterbitkan hingga November 2024.

"Golden Visa dirancang untuk menarik good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay," kata Saffar.