BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 15.976 narapidana dan anak binaan dapat remisi khusus dan pengurangan masa pidana dalam peringatan hari Raya Natal 2024. Dari belasan ribu narapidana tersebut, 119 orang bebas saat Natal 2024.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan tahanan termasuk pengurangan masa tahanan kepada mereka yang beragama Nasrani, kebetulan hari ini hari Natal dan kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Lapas Perempuan Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/12/2024).

Narapidana yang mendapatkan remisi ini terdiri dari remisi khusus I (pengurangan sebagian) sebanyak 15.691 orang, Remisi Khusus II (langsung bebas) sebanyak 116 orang.

Sementara itu, total anak binaan yang dapat pengurangan masa pidana sebanyak 169 orang, dengan rincian untuk pengurangan masa pidana khusus I (pengurangan sebagian) sebanyak 166 orang, dan pengurangan masa pidana khusus II (langsung bebas) 3 orang.

Agus berharap mereka yang dapat remisi dapat menjadi contoh bagi warga binaan lain apabila mereka berkelakuan baik, beprestasi, dan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

"Mereka akan mendapatkan hak mereka karena ini hak mereka yang diatur oleh undang-undang, pada saat lebaran kepada yang beragama islam juga akan mendapatkan hal yang sama," ucapnya.

Dari belasan ribu orang tersebut sebanyak 119 orang bebas di hari Natal ini.

"Ini mudah-mudahan menjadi pemicu agar berkelakuan baik dan mengikuti seluruh program, sekaligus bisa mengingatkan kepada mereka, ada 119 bebas. Diingatkan mereka bisa kembali ke masyarakat, tidak ketemu lagi dengan kita di sini," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Natal 2024 dan pengurangan masa pidana (PMP) untuk 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik.

Dari total penerima, 15.807 narapidana memperoleh RK, dengan perincian 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Sementara itu, 169 Anak Binaan memperoleh PMP Khusus Natal, dengan 166 mendapatkan PMP I (pengurangan sebagian) dan 3 mendapatkan PMP II (langsung bebas).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pemberian remisi khusus dan PMP merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat risikonya.

Ia mengatakan, apresiasi ini bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

“Sistem Pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, namun harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan Warga Binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Imipas, besaran pengurangan masa pidana bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan.

Wilayah Sumatera Utara mencatat penerima RK terbanyak dengan 3.196 Narapidana, kemudian Nusa Tenggara Timur (1.894 Narapidana), dan Papua (1.447 Narapidana).

Di sisi lain, anak binaan penerima PMP terbanyak berasal dari Sumatera Utara (23 orang), Papua Barat (23 orang), dan Papua (20 orang).

Data Sistem Database Pemasyarakatanper 16 Desember 2024 mencatat total 274.166 Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 19.968 orang beragama Nasrani. Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp8.191.365.000 yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana dan anak Binaan.

Agus mendorong para narapidana dan anak binaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada petugas pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait atas kontribusi mereka dalam mendukung pembinaan Warga Binaan.

"Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial, sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap Supratman.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi).

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

CIREBON, KOMPAS.com - Andreas Alexander Ginting (32), seorang warga binaan Lapas Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, mengungkapkan rasa bahagianya setelah menerima remisi dalam rangka peringatan Natal 2024.

Andreas merupakan satu dari 19 warga binaan yang mendapatkan remisi pada momen spesial ini.

"Senang, bisa lebih cepat pulang ke rumah, dapat potongan tahanan," kata Andreas saat ditemui Kompas.com usai menerima remisi pada Kamis (25/12/2024) pagi.

Pria asal Medan yang kini tinggal di Bekasi ini telah menjalani masa tahanan selama tiga tahun sejak terlibat dalam kasus perampokan dan divonis enam tahun penjara.

Selama di Lapas, Andreas merayakan Natal untuk ketiga kalinya dan mengaku sudah lama tidak berkumpul dengan keluarganya.

Jarak yang jauh membuat keluarga kesulitan untuk menjenguknya. Namun, ia berencana untuk menghubungi keluarga melalui Wartel Lapas untuk mengucapkan selamat Natal.

"Ga ada jenguk, iya, nanti ngantre di telpon. Nanti setelah ini, mau ngucapin Natal, semoga keluarga sehat-sehat saja di rumah," tambahnya.

Prosesi pemberian remisi berlangsung khidmat dan penuh suka cita.

Ruang gereja dihias dengan beragam ornamen Natal, termasuk lampu kelap-kelip, bingkai foto berisi kalimat keagamaan, dan pohon Natal yang terpasang di sudut-sudut gereja.

Rommy Waskita Pambudi, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon menjelaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan remisi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dari total 25 warga binaan yang diusulkan, 19 di antaranya beragama Nasrani dan mendapatkan remisi.

Sebanyak enam warga binaan tidak menerima remisi, terdiri dari tiga warga binaan yang dijatuhi vonis seumur hidup, satu warga binaan dengan vonis mati, dan dua lainnya yang tidak berkelakuan baik.

Besaran remisi yang diberikan berkisar antara satu hingga dua bulan, dengan pelanggaran pidana yang beragam, mulai dari kriminal murni hingga kasus narkotika.

"Yang pasti syarat mendapatkan remisi ini, harus menjalani masa tahanan pidana penjara selama enam bulan, dan harus berkelakuan baik, tidak ada catatan pelanggaran dalam lapas," jelas Rommy.

Pemberian remisi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para warga binaan agar terus memperbaiki diri.

Diharapkan perilaku baik yang ditunjukkan selama menjalani masa tahanan dapat membekas dan berlanjut setelah mereka bebas.

Selain menerima remisi, warga binaan juga akan melaksanakan ibadah Natal di dalam Gereja Shalom.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), Taufik Eko Nugroho, belum ditahan polisi meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Dokter ARL.

Hal serupa berlaku bagi dua tersangka lainnya, yaitu SM, staf keuangan Undip, dan Z, dokter senior di program tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Misyal Ahmad, menyatakan kekhawatirannya terkait hal tersebut.

"Jadi saya berharap untuk pihak polda untuk melakukan penahanan guna menjaga supaya tidak ada barang-barang lainnya yang bisa dihilangkan atau mereka mengulang kembali," ungkap Misyal saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/12/2024).

Misyah menegaskan, keluarga korban berhak mengajukan permohonan agar Polda Jawa Tengah segera menahan para tersangka.

"Yang dilakukan adalah kejahatan yang mengkhawatirkan, yang dapat menghilangkan barang bukti mengingat prosesnya cukup lama," tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini ketiga tersangka belum ditahan.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," kata Artanto di Mapolda Jawa Tengah, Selasa (24/12/2024).

Dia menegaskan, penyidikan telah berlangsung sesuai prosedur.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," tambahnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, dan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.

"Total barang bukti yang diamankan adalah Rp 97.077.500, uang hasil dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ungkap Artanto.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menghentikan praktik PPDS Anestesi FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Saat ini, pihak keluarga korban telah melaporkan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan langsung dilayangkan Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengumumkan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk Hasto Kristiyanto.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto,” kata Said melalui pesan singkat pada Selasa (24/12/2024).

Said menegaskan bahwa saat ini seluruh jajaran partai masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sikap dan langkah yang akan diambil PDI-P terkait penetapan tersangka Hasto akan ditentukan oleh Megawati.

“Selebihnya tentu kami menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, terkhusus sikap partai ke depan akan seperti apa,” jelas Said.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pemberi suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut bahwa suap itu dilakukan bersama calon anggota legislatif PDI-P tahun 2019, Harun Masiku.

Saat ini, Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK/00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo menjelaskan bahwa suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, proses itu terhambat karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia, menolak menyerahkan kursinya dan tidak mau mengundurkan diri.

Hasto kemudian mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah (DTI), untuk menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Hasto disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memastikan, seluruh kader PDI-P, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, akan taat terhadap hukum.

Hal itu disampaikan Said merespons penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Adapun yang menyangkut masalah hukum, di manapun kader PDI-P akan taat hukum dan akan menjalani semua rangkaian proses hukum yang disangkakan kepada Pak Hasto,” ujar Said melalui pesan singkat, Selasa (24/12/2024).

Meski begitu, Said menegaskan bahwa semua pihak harus tetap menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah.

“Dan saya berharap kita semua tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

Said pun mengungkapkan bahwa sampai saat ini Hasto masih melakukan aktivitas dan bekerja seperti biasa di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat.

“Pak Hasto di DPP dan saya (tadi) bertemu beliau, dan beliau tetap seperti biasa melakukan rutinitas pekerjaan kesekjenan partai,” kata Said..

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pemberi suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P tahun 2019, Harun Masiku, yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK/00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebut, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel), menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, operasi itu tidak berjalan mulus karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia, menolak menyerahkan kursinya dan tidak mau mengundurkan diri.

Hasto kemudian mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri, dan DTI menyuap Wahyu Setiawan serta Agustina Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Selain itu, Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap kasus suap Harun Masiku.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

KPK membantah penetapan tersangka ini berkaitan dengan politisasi.

"Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga mengatakan, surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto dikeluarkan pada Desember 2024 ini karena penyidik mendapat banyak bukti dan petunjuk saat melakukan serangkaian proses pencarian Harun Masiku yang jadi buronan.

"Penyidik lebih yakin setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku ada kegiatan pemanggilan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di situ kami dapat banyak bukti dan petunjuk," ucapnya.

Menurut Setyo, temuan-temuan itu menguatkan penyidik untuk mengambil keputusan penerbitan sprindik.

Sprindik penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Bersama Orang Kepercayaannya

Setyo menuturkan, KPK memiliki bukti bahwa Hasto Kristiyanto (HK) bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, KPK menyampaikan, Hasto memerintahkan Donny melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Di samping itu, Hasto juga memerintahkan Donny untuk mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasto dan Donny dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal perintangan penyidikan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Ihsanudin, Ardito Ramadhan)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPK Resmi Umumkan Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku; dan Tangan Kanan Hasto, Donny Tri Istiqomah, Turut Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku adalah murni proses penegakan hukum.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai respons terhadap pertanyaan wartawan mengenai pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan datang jika KPK menangkap Sekjen partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

“Kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu, ya,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo enggan menilai pernyataan Presiden ke-5 RI tersebut sebagai intimidasi terhadap KPK.

Ia menyatakan bahwa tindakan KPK untuk menjerat Hasto merupakan langkah lanjutan atas upaya yang dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya.

“Ini juga menurut saya bagian dari isi memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi, sebenarnya, kami juga tinggal melanjutkan saja, kira-kira seperti itu,” kata Setyo.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku.

"Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan," katanya.

Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.

Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.

"Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar," ujar Megawati.

BOGOR, KOMPAS.com -Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, mendeportasi sebanyak 199 warga negara asing (WNA) selama periode Januari hingga Desember 2024.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan, warga asing tersebut dipulangkan karena menyalahi aturan izin tinggal atau overstay yang diterbitkan oleh pihak keimigrasian.

"Ini hasil operasi keimigrasian yang kita lakukan selama satu tahun, seperti operasi intelijen, operasi gabungan, pencegahan, dan deportasi," kata Tolib, Selasa (24/12/2024).

"Ada 199 WNA yang kita deportasi, 19 diantaranya dari Nigeria," ujar dia.

Ia menyebutkan, mayoritas WNA yang dideportasi tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Tolib mengatakan, mayoritas WNA tersebut tinggal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Mereka menganggap wilayah di sana cukup aman dari pendataan petugas imigrasi.

"Jadi ketika kita tanya tujuan datang ke Bogor ini, alasannya untuk bisnis, ada juga untuk wisata. Tapi setelah kita cek, justru dokumen keimigrasiannya bermasalah," kata Tolib.

Tolib menambahkan, pihak Imigrasi Bogor telah membentuk desa binaan di kawasan Cisarua, Puncak, sebagai bentuk pencegahan dan edukasi terhadap keberadaan warga asing di wilayah tersebut.

"Upaya pencegahan ini juga berkolaborasi aktif dengan instansi terkait seperti BP2MI, kepolisian, TNI, kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan mendata narapidana mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Yusril mengatakan, pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imigrasi segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menjelaskan, pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat, dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan amnesti dan abolisi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Presiden Prabowo sejak awal memiliki niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

"Terhadap narapidana, lebih-lebih anak-anak dan usia produktif, beliau menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka. Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengupayakan pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana terorisme (napiter) yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikannya setelah acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi JI dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Sabtu (21/12/2024).

"Tentunya kita akan terus melakukan pembebasan bersyarat. Kami akan lakukan koordinasi ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum," kata Komjen Pol Eddy Hartono.

Dia menekankan, pembebasan bersyarat ini akan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Akan terus sesuai syarat, apa yang menjadi keuntungan. Akan ada percepatan ke depannya, proses untuk kembali ke NKRI bagi mantan Jamaah Islamiyah yang di dalam (lapas) maupun di luar untuk bersatu berkontribusi bagi generasi bangsa," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan, bubarnya JI sebagai momentum untuk memperkuat bangsa lebih baik.

"Bersama-sama saling menjaga dan bergabung untuk memperkuat dalam prosesnya kita bersama-sama saling meningkatkan dan mendampingi dengan stakeholder terkait," kata Listyo Sigit.

Bukti pembubaran organisasi terlarang ini, antara lain dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi dengan JI untuk dievaluasi Kementerian Agama.

Lalu, menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, puluhan kilogram bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya.

Kemudian, berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan servis AC dan pembentukan kelompok tani di Subang, Jawa Barat, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.