MAPUTO, KOMPAS.com - Kerusuhan Mozambik berujung kaburnya 1.534 tahanan dari penjara dekat Ibu Kota Maputo pada Rabu (25/12/2024).

Peristiwa itu terjadi pada hari ketiga kericuhan, bermula dari kontroversi pemilu yang dimenangi Partai Frelimo.

Ribuan tahanan itu kabur dari penjara berkeamanan tinggi, berlokasi sekitar 15 kilometer dari ibu kota, kata kepala polisi nasional Bernardino Rafael, dikutip dari kantor berita AFP.

Dari para tahanan yang mencoba melarikan diri, 33 orang tewas dan 15 terluka dalam bentrokan dengan staf penjara.

Operasi pencarian yang dibantu tentara berujung penangkapan sekitar 150 buron.

Sekitar 30 tahanan terkait dengan kelompok bersenjata yang mendalangi kerusuhan dan serangan di Provinsi Cabo Delgado tujuh tahun terakhir.

"Kami sangat prihatin dengan situasi ini," kata Rafael, dikutip dari kantor berita AFP.

Pengadilan tertinggi di negara Afrika berbahasa Portugis itu pada Senin (23/12/2024) mengonfirmasi, Frelimo—yang berkuasa sejak 1975—memenangi pemilihan presiden 9 Oktober, memicu kerusuhan selama berminggu-minggu.

Sekelompok pengunjuk rasa kemudian mendekati lembaga pemasyarakatan pada Rabu, disusul kerusuhan di dalam penjara. Para napi merobohkan tembok dan menjadi jalan keluar mereka.

Barikade masih didirikan di beberapa wilayah ibu kota untuk membatasi pergerakan, sedangkan aksi vandalisme terus berlanjut.

Selain toko-toko dan gedung-gedung publik yang dijarah, ambulans dibakar bersama toko obat dan pertokoan lainnya, menurut koresponden AFP.

• Saat Disinformasi Penyakit Kolera di Mozambik Korbankan Hampir 100 Nyawa...
• Jumlah Korban Tewas Topan Freddy di Malawi dan Mozambik Naik Jadi 210 Orang

Beberapa demonstran juga mendirikan meja-meja di jalanan sambil merayakan Natal bersama keluarga atau tetangga, menurut pantauan jurnalis AFP di beberapa distrik kelas pekerja di Maputo.

Otoritas Mozambik mengesahkan hasil pemilu meski banyak pengamat mengeklaim adanya kecurangan

Pemimpin Frelimo, Daniel Chapo, memperoleh 65,17 persen suara, sekitar lima poin lebih sedikit dari hasil awal yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum.

Penantang utama Chapo, yaitu pemimpin oposisi yang diasingkan Venancio Mondlane, mengeklaim pemilihan itu dicurangi.

Kerusuhan Mozambik sejauh ini menewaskan sedikitnya 150 orang, menurut laporan beberapa LSM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

"Data yang beliau berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut. Itu betul-betul data faktual yang telah diberikan," tegas Ronny.

Setelah dicopot, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Tak hanya itu, Yasonna juga membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta-fakta terkait keluar dan masuknya Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly (YHL) bepergian ke luar negeri.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK.

KPK mengatakan, larangan Yasonna dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dilarang bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024 terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku.

Belum diketahui, sejauh mana keterlibatan Yasonna dalam perkara yang turut membuat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut ditetapkan sebagai tersangka ini.

Jika ditarik ke belakang, tepatnya pada 28 Januari 2020, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie lantaran kekeliruan data imigrasi terkait pergerakan Harun Masiku, yang kala itu ditetapkan sebagai buronan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ronny awalnya mengumumkan pergerakan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny mengatakan, Harun Masiku telah tiba di Indonesia dari Singapura pada 7 Januari 2020. Sementara, pada 16 Januari 2020, Yasonna bilang Harun Masiku belum berada di Indonesia.

Terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, Ronny mengatakan, data yang disampaikan Yasonna itu belum mencakup data terbaru lalu lintas penerbangan yang merekam aktivitas Harun.

Data itu baru merekam penerbangan Harun dari Indonesia ke Singapura, yang tercatat pada 6 Januari 2020.

"Belum ada data yang kami miliki dari data yang bisa kami baca atau kami ambil dari pusat data keimigrasian bahwa pada tanggal 7 Januari 20 itu HM (Harun Masiku) telah kembali ke Indonesia," kata Ronny di Gedung Kemenkumham, Jumat, 24 Januari 2024.

Pada tanggal yang sama dengan pernyataan Yasonna, Koran Tempo menyebut bahwa Harun telah terbang kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Melalui informasi itulah, kata Ronny, pihaknya lantas memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun.

Penelusuran itu dilakukan melalui rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II. Pada 19 Januari 2020, Ditjen Imigrasi memerintahkan tim internal mereka untuk melakukan pendalaman, dengan cara menyisir perangkat isi di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Dari situlah diketahui bahwa Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

Atas peristiwa ini, Ronny memastikan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan oleh Yasonna bukan merupakan rekayasa.

Data yang diungkap Yasonna merupakan fakta, meskipun bukan data terbaru.

"Data yang beliau berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut. Itu betul-betul data faktual yang telah diberikan," tegas Ronny.

Setelah dicopot, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Tak hanya itu, Yasonna juga membentuk Tim Khusus untuk mengungkap fakta-fakta terkait keluar dan masuknya Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan Ketua DPP PDI-P Yasonna H Laoly (YHL) bepergian ke luar negeri.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK.

KPK mengatakan, larangan Yasonna dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Terpilih 2019-2024.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas," ujarnya.

KOMPAS.com -Maria Ulfah adalah tokoh emansipasi yang aktif memberi perhatian pada isu hak-hak perempuan sejak masa pergerakan nasional.

Ia juga tercatat sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum.

Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ulfah ditunjuk menjadi satu dari dua orang perempuan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menduduki beberapa jabatan, termasuk di antaranya menjadi sekretaris perdana menteri, hingga Menteri Sosial.

Berikut ini biografi singkat Maria Ulfah.

Riwayat Pendidikan Maria Ulfah

Maria Ulfah lahir pada 18 Agustus 1911, di Serang, Banten. Ia merupakan putri dari Bupati Kuningan, Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan RA Hadidjah Djajadiningrat.

Lahir dari keluarga priayi, Maria Ulfah berkesempatan mendapatkan pendidikan yang baik.
Setelah sempat menghabiskan masa kecilnya di Kuningan, saat masuk sekolah dasar, ia dikirim oleh ayahnya ke Jakarta.

Ia menempuh pendidikan di Jakarta hingga lulus Sekolah Menengah Koning Willem III School.

Meski ayahnya menginginkannya menjadi dokter, Maria Ulfah bersikeras mengambil jurusan hukum.

Pilihan ini didasari oleh panggilan hatinya, yang tidak bisa tinggal diam kala melihat perempuan-perempuan di sekitarnya, termasuk bibinya, kerap mendapatkan perlakuan semena-mena, direndahkan, dan menderita karena itu.

Pada 1929, Maria Ulfah mulai menempuh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda.

Maria Ulfah mendapat gelar sarjana hukum pada 21 Juni 1933, dan menjadi sarjana hukum perempuan pertama di Indonesia.

Peran Maria Ulfah

Selama menempuh pendidikan di Belanda, Maria Ulfah mengenal sejumlah tokoh pergerakan nasional, misalnya seperti Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sjahrir adalah salah satu orang yang memberikan banyak pengaruh secara ideologis kepada Maria Ulfah.

Sjahrir pula yang mengajaknya ke pertemuan-pertemuan politik seperti Liga Anti Kolonialisme di Leiden.

Setelah menyelesaikan studinya, Maria Ulfah kembali ke Indonesia pada Desember 1933.

Sebulan kemudian, ia bekerja di kantor Residen Cirebon dengan tugas menyusun peraturan lalu lintas.

Masih di tahun yang sama, Maria Ulfah pindah ke Jakarta dan menjadi guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah.

Di sekolah inilah ia bertemu dengan Santoso Wirodihardjo, yang akhirnya menjadi suaminya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ara ketika dimintai tanggapan terkait klaim pihak PDI-P yang menyebut penetapan tersangka Hasto beraroma politis.

"Saya rasa kita menghormati hukum ya," kata Ara saat ditemui di sela-sela acara open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga persoalan kasus rasuah yang menjerat Hasto harus dihormati.

"Kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Ara menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku tetap berlaku meski Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata dia.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

KOMPAS.com - Kebanyakan tahanan atau narapidana di berbagai belahan dunia akan mengenakan baju berwarna oranye.

Menilik ke belakang, sebelum warna oranye, baju tahanan identik dengan motif garis hitam putih.

Lantas, mengapa kini kebanyakan baju tahanan berwarna oranye?

Berikut sejarah pergantian warna baju tahanan dari seluruh penjuru dunia.

Baju tahanan hitam putih

Seragam tahanan bermotif garis hitam putih pertama kali digunakan oleh tahanan Auburn prison, New York pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an.

Dikutip dari BBC, warna hitam putih ini melambangkan jeruji besi penjara dan garis horizontal lebar pada seragam merupakan "simbol aib", untuk mengecap tahanan sebagai pelanggar.

Dengan memakai baju garis hitam putih ini, para tahanan diharapkan akan merasa malu karena telah melanggar hukum.

Pakaian bergaris saat itu juga dinilai membuat narapidana sulit melarikan diri dan menghindari polisi.

Mulai awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, baju tahanan hitam putih mulai tergantikan dengan seragam model baru. Sebab saat itu ada perubahan filosofi mengenai penjara, dilansir dariRanker(29/1/2024).

Penjara yang semula dipandang sebagai tempat untuk menghukum pelanggar, dipandang sebagai pusat rehabilitasi. Tahanan dilengkapi sarana untuk membuat warga negara jadi lebih baik.

Mereka juga diperlakukan lebih bermartabat, karena itu penjara memberikan seragam yang tidak begitu mencolok seperti sebelumnya. Baju terusan berwarna solid menjadi tren kala itu.

Penjara di Negara Bagian New York juga mulai mengganti seragam garis-garis dengan jaket dan topi yang terbuat dari kain abu-abu pada tahun 1904.

Namun di luar New York, seperti North Carolina, seragam garis hitam putih masih digunakan hingga 1958.

Pada akhirnya, seragam itu diganti menjadi abu-abu untuk tahanan yang memerlukan penjagaan tingkat tinggi, warna cokelat untuk tingkat menengah, dan hijau untuk tingkat rendah, dikutip dari Slate (3/12/2010).

Sekitar tahun 1950-an, sejumlah penjara ada yang mengganti seragam tahanan menjadi denim jeans dan kemeja polos. Tujuannya karena cocok digunakan untuk bekerja mau pun ketika tidak bekerja di penjara.

Alasan berganti warna oranye

Seragam tahanan berwarna oranye mulai digunakan pada tahun 1970-an. Pakaian ini digunakan mereka yang dipenjara dalam tahanan khusus, saat di fasilitas sementara, atau selama transit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ketujuh RI Joko Widodo merespons status tersangka suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Adapun Jokowi merupakan mantan kader PDIP. Ia dipecat per 4 Desember 2024 lalu karena dianggap melanggar kode etik partai dan tak mendukung calon yang diusung PDIP saat Pemilihan Presien 2024.

Menurut Jokowi, semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

"Hormati seluruh proses hukum yang ada," ujar Jokowi di Solo, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (25/12/2024).

Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi status Hasto sebagai tersangka suap. Ia menegaskan, penersangkaan Hasto tak ada kaitan dengan dirinya.

Putra pertama Jokowi ini meminta media menanyakan isu tersebut ke KPK.

"Kenapa yang ditanyakan saya. Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, nggak ada kaitannya," kata Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto sebagai tersangka pemberi suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P tahun 2019, Harun Masiku yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK/00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebut, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel), menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, operasi itu tidak berjalan mulus karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia menolak menyerahkan kursinya dan tidak mau mengundurkan diri.

Hasto kemudian mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri dan DTI menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Tersangka usai Jokowi dan Gibran dipecat

Selain Jokowi, Gibran juga dipecat PDIP. Alasannya hampir sama. Keduanya, tidak mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDIP.

Pemecatan Jokowi tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Hasto sebagai Sekjen.

Sementara pemecatan Gibran tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Beberapa hari setelah pemecatan itu, Hasto diumumkan sebagai tersangka suap oleh KPK.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jokowi dan Gibran Respons Hasto Kristiyanto PDIP Jadi Tersangka KPK, Wapres Sebut Tak Ada Kaitan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihaknya untuk mencegah dua elite PDI-P, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Hamomangan Laoly bepergian ke luar negeri.

"Benar kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YSL (Yasonna Laoly)," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Hasto merupakan Sekretaris Jenderal PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sementara itu, Yasonna berstatus sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

Kendati demikian, Agus enggan menjelaskan kasus yang menjadi dasar KPK mengajukan permohonan cegah.

Ia meminta persoalan itu ditanyakan langsung kepada KPK.

"Bukan kapasitas saya menjawab itu," ujar Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang permohonan cegah ke luar negeri atas nama Hasto dan Yasonna pada Selasa (24/12/2024).

Upaya paksa ini diajukan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka.

Pencegahan diajukan agar Hasto dan Yasonna tetap berada di dalam negeri ketika keterangannya dibutuhkan penyidik.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," ujar Tessa dalam keterangannya.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihaknya untuk mencegah dua elite PDI-P, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Hamomangan Laoly bepergian ke luar negeri.

"Benar kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YSL (Yasonna Laoly)," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Hasto merupakan Sekretaris Jenderal PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sementara itu, Yasonna berstatus sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

Kendati demikian, Agus enggan menjelaskan kasus yang menjadi dasar KPK mengajukan permohonan cegah.

Ia meminta persoalan itu ditanyakan langsung kepada KPK.

"Bukan kapasitas saya menjawab itu," ujar Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang permohonan cegah ke luar negeri atas nama Hasto dan Yasonna pada Selasa (24/12/2024).

Upaya paksa ini diajukan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka.

Pencegahan diajukan agar Hasto dan Yasonna tetap berada di dalam negeri ketika keterangannya dibutuhkan penyidik.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," ujar Tessa dalam keterangannya.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 35 narapidana tindak pidana korupsi yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, menerima remisi Natal Tahun 2024.

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini, Lapas Sukamiskin dihuni oleh 389 narapidana, di mana sekitar 46 di antaranya beragama Nasrani.

"Yang mendapatkan remisi ada 35 orang, dengan rincian 34 orang menerima remisi selama 1 bulan, dan 1 orang menerima remisi selama 2 bulan," jelas Wachid, yang ditemui usai kegiatan pemberian remisi Natal di Lapas Perempuan Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (25/12/2024).

Dalam acara tersebut, dua perwakilan dari Lapas Sukamiskin menerima remisi secara simbolis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang hadir di Lapas Perempuan Bandung.

"Pemberian remisi ini dilakukan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terpusat di Lapas Perempuan Bandung, dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, termasuk di Lapas Sukamiskin," tambahnya.

Namun, meskipun puluhan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapatkan remisi, tidak ada satu pun yang dibebaskan.

"Untuk yang di Sukamiskin hari ini tidak ada yang bebas, jadi semuanya hanya mendapatkan remisi khusus," tegas Wachid.