JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Sebab, penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya.

"Karena itu, saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalahartikan," kata Supratman di Kantornya, Jumat (27/12/2024).

Wacana ini sebelumnya dilontarkan Supratman. Menurutnya, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan, bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh jaksa agung.

Supratman pun sempat berdalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Namun, setelah wacana itu bergulir, sejumlah pihak justru mengkritik pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor.

Sebab, ketentuan di dalam beleid itu hanya bisa diterapkan dalam tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, bea cukai, dan kepabeanan.

“Korupsi enggak masuk,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. Menurutnya, ada konteks berbeda antara penerapan denda damai dalam UU Kejaksaan dengan uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Denda damai dalam UU Kejaksaan itu bukan untuk pengampunan koruptor tapi penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, hingga pajak,” kata Harli kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

“Penyelesaian tipikor berdasarkan UU tipikor, yaitu dengan uang pengganti” imbuhnya.

Sejauh ini, menuturkan, penerapan denda damai belum digunakan, bahkan untuk menyelesaikan masalah kepabeanan.

Apabila persoalan korupsi ingin dapat diselesaikan dengan mekanisme denda damai, maka perlu ada redefinisi korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Sejauh itu belum dilakukan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam Pasal 2, 3 dan seterusnya yang diatur dalam UU Tipikor.

“Kalau dari aspek teknis yuridis, tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai yang dimaksud Pasal 35 (1) huruf k, kecuali ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi,” tegasnya.

Sebagai perbandingan

Setelah pernyataannya menuai polemik di publik, Supratman pun memberikan klarifikasi.

Menurutnya, wacana penerapan denda damai untuk koruptor hanya sebagai sebuah komparasi atau perbandingan dalam penerapan sebuah aturan.

Baik korupsi maupun tindak pidana ekonomi, menurutnya, kedua perbuatan itu sama-sama berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare. Karena UU Tindak Pidana Korupsi ataupun juga UU Kejaksaan, khusus pada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Untuk itu, ada ruang yang diberikan," ujarnya.

Terkait kebijakan pengampunan, menurut Supratman, sebenarnya bukanlah sebuah barang baru di Indonesia. Ia mencontohkan, pemerintah sudah pernah dua kali menerapkan kebijakan tax amnesty.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur mengenai denda keterlanjuran yang ditujukan bagi kejahatan di sektor kehutanan. Kedua bentuk pengampunan itu dilakukan di luar pengadilan.

"Nah karena itu, itu hanya compare. Bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti presiden akan menempuh itu. Sama sekali tidak," ujarnya.

Ia menegaskan, bukan menjadi wewenang bagi presiden untuk menerapkan denda damai yang diatur di dalam UU Kejaksaan RI. Wewenang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kejahatan ekonomi itu menjadi wewenang jaksa agung.

"Tetapi sekali lagi, untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu," kata dia.

Di sisi lain, ia menegaskan, wacana untuk memaafkan koruptor baru sebatas wacana. Dalam rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana pun, Supratman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga tidak berencana memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan korupsi.

Namun, sebagai wacana, ia mengingatkan bahwa ketika Mahfud menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, juga pernah mengusulkan wacana memaafkan koruptor dengan menempuh berbagai macam cara.

"Beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah, dan juga Afrika Selatan. Artinya, waktu itu, menurut Prof Mahfud, tidak ada yang berani," ujarnya.

Ia menambahkan, di dalam konteks tindak pidana korupsi, sebenarnya juga sudah dikenal amnesti atau pengampunan yang diatur pada sistem hukum di Indonesia melalui mekanisme restorative justice.

"Tergantung berapa kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan kalau kerugian negara cuma Rp 50 juta (atau) Rp 100 juta, padahal biaya penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan korupsinya yang sedikit," ucapnya.

NO viral no justice adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan realitas penegakan hukum hari ini.

Tanpa atensi dan tekanan publik, penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar tenggelam begitu saja.

Sudah banyak kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar terungkap. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo berhasil terungkap atas desakan dan kontrol publik.

Kasus ini bahkan melibatkan orang-orang di petinggi Polri dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum.

Kasus kekerasan anak pegawai pajak, Mario Dandy, dengan gaya hidup mewah (hedon) menyeret orangtuanya. Kasus Mario Dendy berhasil membuka kasus pencucian uang oleh orangtuanya di perpajakan.

Kasus diskriminasi guru di Sulawesi Tenggara, Supriyani, dituduh memukul murid dan dilaporkan oleh orangtua murid kepada polisi tak kalah memantik perhatian publik.

Di NTB, kasus yang sedang menjadi perhatian publik adalah kasus narkoba. Kasus ini menjadi heboh karena diduga kuat melibatkan beberapa oknum anggota legislatif lokal dan oknum di petinggi "partai coklat".

Tentu saja dampak narkoba sangat merusak generasi dan masyarakat kita. Itulah yang membuat publik resah dengan peredaran narkoba selama ini.

Mudah-mudahan kasus ini tidak hanya hebohnya saja di publik, tetapi juga harus ada tindakan dan penyelesaian hukumnya.

Fakta sejumlah kasus selama ini, tanpa perhatian publik, kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar sulit terungkap, terselesaikan, dan mendapatkan keadilan.

Jadi, keadilan bukan karena murni penegakan hukum, tetapi karena atensi dan tekanan publik. Padahal, penegak hukum seharusnya menjamin keadilan dalam penegakan hukum.

Ironisnya, kasus-kasus hukum ini tak jarang melibatkan penegak hukum sebagai pelakunya. Inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan penegak(an) hukum runtuh.

Studi Donald Black (1993), respons, proses penegakan hukum, dan putusan pengadilan di Amerika Serikat (AS) tergantung kelas dan ras seseorang.

Ketika seseorang yang status sosialnya rendah atau seorang kulit hitam melakukan tindak pidana, maka respons penegak hukum cepat dan vonis tinggi di pengadilan.

Sebaliknya, ketika seseorang yang status sosialnya tinggi atau seorang kulit putih melakukan tindak pidana, maka respons penegak hukum lambat dan putusan pengadilan rendah.

Di Indonesia, tampaknya penegakan hukum hampir sama dengan di AS. Hanya saja lokal kultur, sosial, dan politik yang berbeda. Sedikit lebih kompleks dan "brutal".

Penegakan hukum di Indonesia: apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau punya relasi kuasa dan orang yang memiliki ekonomi kuat, maka penegakan hukum dan putusan pengadilan rendah. Ini terjadi pada kasus-kasus korupsi.

Sebaliknya, apabila tindak pidana dilakukan oleh "orang biasa" atau "orang kecil" dan orang yang memiliki ekonomi lemah, maka penegakan hukum dan putusan hakim tinggi. Ini terjadi pada kasus-kasus pencurian seperti pencurian buah, beberapa potong kayu.

Jika di AS penegakan hukum tergantung kelas dan ras, maka di Indonesia penegakan hukum tergantung status quo.

Positivisme Hukum

Dalam dunia hukum, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana.

Pandangan ini tentu tak salah. Namun, pandangan ini sangat normatif, kaku, dan terkadang "keliru dalam penyelesaian masalahnya".

Akibatnya, tindak pidana hanya sekadar melihat: ada kasus, lalu dicarikan pasal-pasalnya, kemudian bangun argumentasi hukumnya.

Jika demikian pandangan hukumnya, maka pandangan ini tak akan mampu menjawab seluruh persoalan yang ada.

Tentu sebagai persoalan hukum, maka harus diselesaikan secara hukum. Namun, pertanyaan sosiologisnya adalah, apa yang membuat orang melakukan tindak pidana atau tindak kriminal?

Jika seseorang melakukan tindak kriminal karena faktor ekonomi atau karena pendidikannya kurang baik, maka yang harus dipenuhi dan diperbaiki adalah ekonomi dan pendidikannya. Bukan semata-mata persoalan hukumnya.

Jika ekonomi dan pendidikan masyarakat baik, maka angka kriminalitas setidak-tidaknya menurun atau bisa dihilangkan.

Dengan demikian, tak perlu lagi kita menghabiskan anggaran negara untuk membiayai penanganan kasus kriminalitas, rekrut polisi banyak-banyak, bangun pos-pos keamanan (Polsek), bangun infrastruktur penjara, dan biaya untuk para tahanan/napi.

Kenapa anggaran itu tak disalurkan untuk membiayai pendidikan dan ekonomi masyarakat? Di sinilah perlunya intervensi politik untuk memperbaiki pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah telah berupaya menurunkan angka kriminalitas atau menghilangkan kriminalitas. Semoga saja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, mekanisme denda damai yang sempat ia utarakan beberapa hari lalu tidak akan diterapkan untuk mengampuni para koruptor.

Supratman menjelaskan, denda damai itu ia jadikan perbandingan karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi sama-sama merugikan keuangan negara, bukan sebagai usulan resmi.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (27/12/2024).

Supratman tidak memungkiri bahwa konsep denda damai bukanlah hal baru di Indonesia.

Ia mencontohkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dilakukan pemerintah, serta denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

Supratman juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, Supratman mengingatkan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

“Keinginan kita memperbaiki republik ini dari praktik tindak pidana korupsi sudah ada sejak era reformasi," kata politikus Partai Gerindra itu.

Supratman menambahkan, wacana pengampunan untuk narapidana, termasuk koruptor, sudah menjadi wacana sejak lama, tetapi belum direalisasikan hingga kini.

"Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44.000 orang narapidana tidak mencakup narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dari 44.000 itu, sama sekali tidak ada satu pun terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali enggak ada,” tegas Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait rencana pemberian amnesti.

Ia menyebutkan, ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen.

Kategori pertama adalah napi berkaitan dengan kasus politik di Papua, yakni mereka yang dianggap terlibat makar tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

Kemudian, amnesti diberikan kepada napi dengan kondisi sakit berkepanjangan, termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kategori berikutnya terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna Narkotika dan Psikotropika, di mana amnesti diberikan kepada pengguna narkotika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar Supratman.

Supratman menyebut bahwa saat ini proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” jelas Supratman.

Supratman menegaskan bahwa langkah ini tidak mencakup pelaku tindak pidana korupsi.

“Clear ya? Jadi nggak ada (narapidana tipikor) di 44.000 itu,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu yang memenangkan Jusuf Kalla (JK).

Menurut Supratman, SK dimaksud akan diterbitkan jika fitur pendaftaran perkumpulan dengan layanan publik di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah disempurnakan.

"Dari data peserta yang hadir dan penyelenggara Munas serta setelah ditelaah AD/ART PMI, disimpulkan bahwa Munas JK yang memenuhi syarat, tetapi terkait SK Kemkum nanti akan diterbitkan setelah fitur pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia," ujar Supratman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Kendati demikian, Supartman menegaskan bahwa pemerintah telah mengakui kepengurusan PMI yang dipimpin JK sebagai PMI yang sah.

"Namun untuk saat ini, Kementerian Hukum hanya membalas surat dari pemerintah bahwa Menkum mengakui kepengurusan PMI dengan ketua umum Bapak JK," ujar Supratman.

Sementara itu, terkait belum diterbitkannya SK PMI, Agung Laksono selaku ketua umum versi Munas tandingan mengapresiasi Kemenkum.

Menurut Agung, pernyataan tersebut memberikan peluang untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.

“Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya. Karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI Nomor M.HH-A1-11, tanggal 19 Desember 2024. Padahal itu bukan surat pengesahan,” kata Agung dalam keterangannya.

Oleh karenanya, Agung mengusulkan agar Menkum segera memediasi kedua belah pihak.

Dia berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada dua kubu untuk menyampaikan kronologi dan fakta terkait penyelenggaraan Munas PMI ke-22.

“Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” ujar Agung.

Agung juga mengkritik pelaksanaan Munas PMI ke-22 pada 8-10 Desember 2024 karena dinilai melanggar mekanisme dan prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019-2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

Dia menambahkan bahwa dalam AD/ART PMI 2019-2024 terdapat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan ketua umum tanpa batas.

"Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata Agung.

Menurut Agung, hasil Munas itu menyalahi prinsip reformasi dan demokrasi karena JK kembali terpilih untuk memimpin selama empat periode sejak 2009.

Agung mengungkapkan bahwa sebagian peserta yang keberatan dengan Munas itu pun menggelar Munas tandingan yang secara aklamasi memilihnya sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029.

“Saya tidak bisa menolak saat mereka secara aklamasi memilih saya. Apalagi dukungan yang saya terima sudah memenuhi syarat lebih dari 20 persen utusan yang berhak hadir,” ucap Agung.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempertimbangkan sopir taksi berinisial MH menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga hingga tewas di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terjadi pada akhir November lalu.

Diketahui, MH menjadi sopir dari Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota polisi dari Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Palangka Raya yang menembak warga hingga tewas di dalam mobilnya.

MH melihat langsung detik-detik sadis ketika Brigadir Anton menembak mati Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin tersebut.

Tak hanya Brigadir Anton, polisi juga menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus itu.

Saat ini, LPSK masih mempertimbangkan apakah MH sudah memenuhi syarat menjadi JC. Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPSK, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi.

“Saat ini kami masih bertugas (menelaah kasus ini), sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” ucap Achmadi saat diwawancarai awak media usai bertemu dengan pejabat Polresta Palangka Raya dan tersangka MH di markas polresta setempat, Jumat (27/12/2024).

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Ketua LPSK Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi saat diwawancarai awak media di Markas Polresta Palangka Raya, Jumat (27/12/2024).

Dia hanya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan telaahan dan pendalaman kasus. Achmadi juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya kapan keputusan final apakah MH bisa menjadi JC akan keluar.

“Kan baru bertemu (dengan MH hari ini), saat ini kan masih didalami, masih didalami (kasus ini),” pungkas Achmadi.

Sudah dimintai keterangan LPSK

Sementara itu, Roy Sidabutar selaku pihak pengacara MH yang hadir mengikuti pertemuan antara LPSK dan petinggi Polresta Palangka Raya, menjelaskan, LPSK sudah mewawancarai MH untuk mempertimbangkan kemungkinan dirinya menjadi JC.

“Saat mewawancarai MH, mereka (LPSK) menanyakan kronologi dari awal perkenalan, sampai kejadian, lalu sampai MH membuat laporan ke Polresta Palangka Raya,” kata Roy saat diwawancarai di Polresta Palangka Raya.

Perihal kemungkinan MH menjadi JC, pihaknya sepenuhnya mempercayakan keputusan final oleh LPSK. LPSK memiliki waktu paling lama 20 hari untuk memberikan pertimbangan apakah MH layak menjadi JC.

“JC ini perannya yang dinilai, kami selaku pihak MH menilai bahwa klien kami tidak ada niat untuk membantu kejahatan, dia menceritakan (kepada LPSK) bagaimana penembakan tadi, lalu dia tertekan dan trauma, dia mengakui membuang mayat dan membersihkan mobil, tapi karena faktor trauma dan di bawah ancaman oleh AKS,” jelas Roy.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Pihak pengacara sopir taksi MH dari LBH Genta Keadilan, Roy Sidabutar, saat diwawancarai awak media di Markas Polresta Palangka Raya, Jumat (27/12/2024).

Roy juga membantah adanya tuduhan bahwa MH sudah sejak awal berkomplot dengan Brigadir Anton untuk mencuri mobil. Sebab, kliennya itu hanya menjalankan profesi sebagai sopir taksi sewaan ketika Brigadir Anton melakukan aksi kejinya.

Peran MH, kata Roy, hanya sampai pada pembuangan mayat dan pembersihan mobil yang menjadi tempat dilakukannya penembakan oleh Brigadir Anton. MH dapat menjadi JC yang mengungkapkan tragedi penembakan tersebut.

“MH mengungkapkan pembunuhan, kalau masalah penjualan mobil dan pemindahan barang ekspedisi, itu yang mengetahui AKS, MH tidak tahu,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pernyataannya mengenai “denda damai” dalam konteks tindak pidana korupsi hanya bertujuan sebagai perbandingan (komparasi), bukan usulan atau kebijakan resmi.

Supratman mengatakan, denda damai itu ia jadikan perbandingan karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi sama-sama merugikan keuangan negara.

“Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare," kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

"Karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, keduanya merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ujar dia.

Politkus Partai Gerindra ini mengeklaim, konsep denda damai bukanlah hal baru.

Ia mencontohkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dilakukan pemerintah, serta denda keterlanjuran dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.

“Karena itu, itu hanya komparasi. Bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai tadi, itu domainnya Jaksa Agung, bukan Presiden,” kata Supratman.

Supratman juga menegaskan, tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana ekonomi lainnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama.

"Karena itu, ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil,” ujar Supratman.

Sebelumnya, Supratman menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Pernyataan Supratman ini mengundang kritik dari beragam pihak yang memandang denda damai tidak tepat diterapkan untuk mengampuni para koruptor.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan pemerintah supaya tidak asal memberikan landasan yang keliru terkait kebijakan hukum, dan seolah sekadar mencari pembenaran buat keinginan presiden.

Pakar hukum tata negara itu menyampaikan kritik terhadap pernyataan pemerintah yang seolah mendukung koruptor mengakui perbuatan secara diam-diam,dan mengganti kerugian melalui mekanisme denda damai yang dianggap kurang tepat.

Mahfud meminta pemerintah berhenti mencari pembenaran atas gagasan yang dianggap menyalahi aturan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga prinsip bernegara dengan menghormati hukum dan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Menyongsong tahun baru ini, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran. Itu bahaya, nanti setiap ucapan presiden dicarikan dalil untuk membenarkan itu, tidak bagus cara kita bernegara,” kata Mahfud di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Mahfud menilai pengampunan kepada koruptor, meskipun dengan syarat pengembalian aset, melanggar hukum yang berlaku.

Dia menyebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan hukum pidana tidak memberikan ruang bagi gagasan seperti itu.

“Saya heran ya. Menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh presiden,” ujar Mahfud.

“Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar,” lanjut Mahfud.

Ia menjelaskan denda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi yang meliputi perpajakan, kepabeanan, dan bea cukai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Mahfud menegaskan korupsi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pengampunan bagi koruptor bisa diberikan melalui mekanisme denda damai, selain pengampunan dari presiden.

Supratman menyebut kewenangan denda damai dimiliki Kejaksaan Agung karena Undang-Undang Kejaksaan Agung yang baru memungkinkan hal itu.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Agung LaKsono, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) versi Musyawarah Nasional (Munas) tandingan, meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengadakan mediasi untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di PMI.

Agung berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan kronologi dan fakta terkait penyelenggaraan Munas PMI ke-22.

“Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” kata Agung dalam keterangan kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Agung juga memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum yang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PMI yang dipimpin Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Menurut dia, hal tersebut memberikan kesempatan untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.

“Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya, karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI Nomor M.HH-A1-11, tanggal 19 Desember 2024. Padahal, itu bukan surat pengesahan,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung juga menilai Munas PMI ke-22 yang berlangsung pada 8-10 Desember 2024 melanggar mekanisme dan prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019–2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

“AD/ART PMI 2019-2024 memuat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum tanpa batas. Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata mantan ketua DPR itu.

Menurut Agung, hasil Munas juga menyalahi prinsip reformasi dan demokrasi karena Jusuf Kalla akan menjabat selama empat periode sejak 2009.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa ada protes dan ketidakpuasan peserta Munas ke-22 terhadap keputusan menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon tunggal ketua umum.

Hal ini lantaran membuat sebagian peserta meninggalkan arena Munas versi yang memenangkan JK dan menggelar Munas tandingan yang memilih Agung secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029.

“Saya tidak bisa menolak saat mereka secara aklamasi memilih saya. Apalagi dukungan yang saya terima sudah memenuhi syarat lebih dari 20 persen utusan yang berhak hadir,” ujar Agung.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya memang belum menerbitkan surat keputusan (SK) soal kepengurusan PMI versi kepemimpinan JK.

Menurut Supratman, SK dimaksud akan diterbitkan jika fitur pendaftaran perkumpulan dengan layanan publik di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah disempurnakan.

"Dari data peserta yang hadir dan penyelenggara Munas serta setelah ditelaah AD/ART PMI, disimpulkan bahwa Munas JK yang memenuhi syarat, tetapi terkait SK Kemkum nanti akan diterbitkan setelah fitur pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia," ujar Supratman saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Supratman mengatakan pihaknya sudah memberi surat pengakuan kepada pengurus PMI versi JK.

"Namun untuk saat ini, Kementerian Hukum hanya membalas surat dari bahwa pemerintah melalui Menkum mengakui kepengurusan PMI dengan ketua umum Bapak JK," tegas Supratman.

Sebagai informasi, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan Munas tandingan.

Hasil Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

Pada saat yang sama, muncul Munas tandingan yang memenangkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, sebagai Ketua Umum PMI.

Keduanya pun mendaftarkan hasil Munas ke Kementerian Hukum.

KOMPAS.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap pria terduga teroris di salah satu rumah di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat (27/12/2024) pagi.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB. Tim Densus 88 yang didukung personel Polres Tasikmalaya bergerak cepat ke lokasi dan langsung mengamankan pria tersebut.

"Iya benar tadi pagi pukul 07.30 WIB ada tim Densus 88 membawa pria terduga teroris di wilayah Desa Jayaratu, Sariwangi," kata Camat Sariwangi, Wawan Muhammad Ridwan, Jumat (27/12/2024), dikutip dari TribunJabar.id.

Wawan menjelaskan, pria tersebut bukan warga asli Desa Jayaratu. Menurut informasi yang diterimanya, pria itu diketahui sebagai pendatang dan sudah sepekan menginap di salah satu rumah warga.

"Pria itu bukan warga asli sini. Informasinya, dia sudah menginap sekitar seminggu di rumah warga di sana," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, rumah tempat pria itu menginap dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar.

"Soal identitas dan usianya, kami tidak tahu. Pemilik rumahnya memang tertutup dengan warga sekitar," ucap Wawan.

Setelah ditangkap, pria tersebut langsung dibawa oleh tim Densus 88 dengan mobil khusus.

Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah yang menjadi lokasi penangkapan dan mengamankan beberapa barang yang diduga terkait aktivitas terorisme.

"Tadi rumahnya langsung digeledah juga dan beberapa barang dibawa petugas. Yang jelas, kami pastikan dia bukan warga asli desa ini," jelasnya.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah membenarkan soal adanya operasi penangkapan tersebut.

Dia mengatakan, satu orang pria diamankan dalam operasi tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

"Ada satu orang yang diamankan. Identitasnya akan dirinci lebih lanjut oleh Humas Polda Jabar dan tim Densus 88," papar Haris.

Meski begitu, Haris belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterlibatan pria tersebut dalam jaringan terorisme.

"Untuk informasi detailnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, penggeledahan juga sudah dilakukan di lokasi," pungkasnya.