KOMPAS.com - Setelah Presiden Bashar al-Assad dijatuhkan dari kursi kekuasaan, pemerintahan Suriah kini dipegang oleh kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Tahanan politik yang sebelumnya dihukum oleh rezim Assad lalu dibebaskan. Sebagian besar tahanan politik dibebaskan dari penjara Sednaya, yang berada tidak jauh dari ibu kota Damaskus.

Namun, ada sejumlah informasi keliru terkait tahanan di Sednaya. Salah satunya bahkan ditayangkan oleh CNN.

Dalam sebuah tayangan, jurnalis CNN Clarissa Ward menemukan tahanan yang tertinggal sendiri di sel penjara yang sudah kosong.

Tahanan itu mengaku ditangkap tiga bulan sebelumnya, setelah ponselnya digeledah. Dia mengaku sebagai tahanan politik.

Namun, identitas pria itu kemudian tidak seperti pengakuannya. Pemeriksa fakta Verify-sy pun menelusuri kebenaran terkait identitas orang tersebut. CNN pun mengaku kecolongan.

Seperti apa identitas asli tahanan itu? Simak faktanya dalam video berikut ini:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

BENGKULU, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menahan AK, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai bendahara pembayaran di sebuah instansi militer.

AK diduga memanipulasi tunjangan kinerja (Tukin) hingga merugikan negara Rp 28,5 miliar, Selasa (31/12/2024).

Pelaku kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu. Penahanan dilakukan oleh tim Kejati Bengkulu yang dipimpin oleh Asisten Intelijen Kejati, David P. Duarsa, dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Danang Prasetyo.

"Ditahan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, pagi ini kami langsung amankan," ujar David saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (1/1/2025).

Kejaksaan belum mengungkap lokasi penangkapan AK. Sebelumnya, AK diketahui beberapa kali memenuhi panggilan penyidik.

Penjelasan resmi terkait kasus ini dijadwalkan akan disampaikan pada Kamis (2/1/2025).

AK diduga sebagai pelaku utama dalam manipulasi pembayaran Tukin sejak 2022 hingga 2023.

Pada 2022, AK memanipulasi pembayaran hingga Rp 19 miliar, dan melanjutkan aksinya pada 2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 9,5 miliar.

Hal ini diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Syaifudin Tagamal, dalam peringatan Hari Anti Korupsi 2024 di lingkungan Kejati Bengkulu, Senin (9/12/2024).

"Kami juga telah menindak beberapa prajurit yang bekerja sama dengan pelaku. Rekening mereka digunakan untuk menyalurkan dana manipulasi ini," ujar Syaifudin.

Prajurit yang terlibat telah menjalani proses hukum melalui Mahkamah Militer di Palembang, Sumatera Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries menilai, publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup.

Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.

“Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau "trial by NGO" oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.

Sebab, Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia.

“Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.

Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

“Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.

“Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.

Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.

"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Warga Palestina yang menjalani penahanan di penjara Israel mengalami hal-hal paling buruk sepanjang hidupnya.

Tak hanya disiksa atau mengalami kekerasan fisik, warga Palestina juga dilecehkan. Karena itu mereka kini mengalami trauma yang parah.

Seperti yang dialami Moazaz Obaiyat (37). Dia adalah binaragawan Palestina yang sebelumnya berotot.

Namun ketika menjalami masa tahanan Israel selama sembilan bulan, dia tidak dapat berjalan tanpa bantuan setelah dibebaskan pada Juli.

Kemudian, dalam penggerebekan menjelang fajar di rumahnya pada Oktober, tentara menahannya lagi.

Sebelum ditangkap kembali, ayah lima anak itu didiagnosis menderita PTSD parah oleh Rumah Sakit Jiwa Bethlehem, terkait dengan waktunya di penjara Ktz'iot yang terpencil di Israel, menurut catatan medis yang dilihat oleh Reuters dari rumah sakit tersebut, sebuah klinik umum di Tepi Barat yang diduduki.

Catatan tersebut mengatakan, Obaiyat menjadi sasaran kekerasan fisik dan psikologis serta penyiksaan di penjara.

Ia kemudian menggambarkan gejala-gejala termasuk kecemasan parah, menarik diri dari keluarganya dan menghindari diskusi tentang peristiwa traumatis dan kejadian yang dialaminya.

Dugaan pelecehan dan kekerasan psikologis terhadap tahanan Palestina di penjara dan kamp Israel kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya upaya mediator internasional pada Desember untuk mengamankan gencatan senjata.

Dari gencatan senjata itu dapat membebaskan ribuan narapidana yang ditahan selama perang Gaza dan sebelumnya, sebagai imbalan atas sandera Israel yang ditawan oleh kelompok Hamas Palestina di Gaza.

"Jika tahanan dibebaskan dalam kesepakatan apa pun di masa mendatang, banyak yang akan memerlukan perawatan medis jangka panjang untuk pulih dari pelecehan fisik dan psikologis yang mereka alami," kata Qadoura Fares, kepala Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, sebuah badan pemerintah di Tepi Barat.

Fares mengatakan dia mengetahui kasus Obaiyat.

Reuters berbicara kepada empat pria Palestina yang ditahan oleh Israel sejak pecahnya perang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Semuanya ditahan selama berbulan-bulan, dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal, dan dibebaskan tanpa didakwa atau dihukum secara resmi atas kejahatan apa pun.

Semua menggambarkan luka psikologis yang bertahan lama yang mereka kaitkan dengan berbagai penyiksaan, termasuk pemukulan, kekurangan tidur dan makanan, serta penahanan berkepanjangan dalam posisi yang menekan selama mereka berada di dalam penjara.

SEOUL, KOMPAS.com - Pengadilan Korea Selatan menyetujui penahanan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang menghadapi kemungkinan penangkapan saat masih menjabat.

Yoon dituduh memimpin pemberontakan melalui dekrit darurat militer yang kontroversial awal bulan ini.

Dilansir Reuters, Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui permintaan penahanan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Investigasi berpusat pada deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang berupaya melarang aktivitas politik dan menyensor media—langkah yang memicu penolakan luas.

Yoon, yang menolak hadir dalam beberapa panggilan pemeriksaan, menghadapi tuduhan pemberontakan, salah satu dari sedikit pelanggaran pidana yang tidak memberikan kekebalan bagi presiden.

Krisis ini semakin memperparah ketidakstabilan politik Korea Selatan. Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menggantikan Yoon sebagai presiden sementara, juga dimakzulkan oleh parlemen yang dikuasai oposisi.

Posisi presiden sementara kini dipegang oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok.

Choi menghadapi tantangan besar, termasuk mengelola dampak dari kecelakaan penerbangan Jeju Air yang menewaskan 179 orang pada Minggu, tragedi udara paling mematikan di tanah Korea.

Mandat penahanan terhadap Yoon berlaku hingga 6 Januari, memberi penyidik waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan mengajukan perpanjangan penahanan atau membebaskannya setelah penangkapan.

Yoon Kab-keun, pengacara Yoon, menentang perintah tersebut dengan alasan CIO tidak memiliki wewenang hukum untuk memintanya.

“Perintah ini ilegal dan tidak sah,” kata Yoon Kab-keun, seraya mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, para pendukung Yoon berkumpul di kediamannya untuk memprotes keputusan pengadilan, bahkan beberapa bentrok dengan polisi.

Deklarasi darurat militer Yoon diumumkan pada malam 3 Desember, menandai tindakan pertama sejak 1980-an.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelaku korupsi masuk dalam kategori pelanggar HAM.

Sebab, kata dia, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah.

"Sehingga para pelakunya (korupsi) sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Pigai menegaskan, pemerintah tak akan memberikan pengampunan terhadap koruptor. Ia memastikan, hal tersebut tidak akan dilakukan pada pemerintahan saat ini.

"Enggak mungkin lah. Siapa? Enggak mungkin. Saya kira terlalu jauh itu. Enggak mungkin. Presiden mengatakan, tidak mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Pigai menyoroti vonis penjara 6,5 tahun yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) kepada Harvey Moies dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Ia menghormati putusan hakim PN Tipikor terhadap Harvey Moeis. Namun, ia mengatakan, ada keprihatinan dan ketidakpuasan dari masyarakat atas vonis tersebut.

"Ini saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi. Sebagai Menteri, kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat," ucap dia.

Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai melantik 56 pejabat eselon II dan III Kementerian HAM.

Acara berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (31/12/2024).

Dalam pidato sambutannya, Pigai mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal HAM.

"Saya 99,99 persen pegawai Eselon II, III, IV di kementerian ini, saya dari mereka yang berasal dari memang Direktorat Jenderal HAM, pegawai internal," kata Pigai.

Pigai menekankan pentingnya etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi bagi seluruh pejabat yang dilantik.

Ia juga mengancam akan mencopot pejabat yang terlibat dalam perjudian.

"Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi offline. Tidak boleh kalau ada yang main judi online, out, copot," ujarnya.

Pelantikan ini awalnya dijadwalkan pada 15 Desember 2024.

Namun, Pigai menilai tanggal 31 Desember adalah momentum yang tepat agar para pejabat dapat memulai tahun baru dengan semangat baru.

"Dengan demikian mereka bisa menyambut 2025 dengan suasana segar, dengan energi yang positif," tuturnya.

Pigai juga menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk fokus pada beberapa aspek di tahun 2025.

Fokus tersebut meliputi penguatan HAM di sektor Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah.

"Yang kedua adalah sektor swasta, bisnis. Lalu yang ketiga adalah pemasyarakatan hak asasi manusia, sosialisasi di seluruh Indonesia," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menanggapi vonis penjara 6,5 tahun yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) kepada Harvey Moies dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Pigai mengatakan, ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat terhadap vonis hukuman tersebut.

"Ini saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi. Sebagai Menteri. Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Pigai menghormati putusan hakim PN Tipikor terhadap Harvey Moeis. Namun, ia mengatakan, ada keprihatinan dan ketidakpuasan dari masyarakat atas vonis tersebut.

"Oleh karena itu, ya harus memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima. Saya kira itu yang paling penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi telah membuat masyarakat menderita, kemiskinan semakin tinggi, dan pendidikan semakin rendah.

Karenanya, ia mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sehingga para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," ucap dia.

Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia meminta pihak-pihak yang tengah terjerat kasus hukum tidak saling menyalahkan pihak tertentu atas perkara yang menjeratnya.

Sebab, aparat penegak hukum akanmelaksanakan tugasnya secara profesional dalam menangani suatu perkara.

“Karena itu kita sangat menghargai secara baik, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional,” kata Bahlil dalam refleksi akhir tahun Partai Golkar, di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

“Tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah,” sambung dia.

Menurut Bahlil, semua Partai Politik pasti pernah ada kadernya yang terjerat kasus hukum. Maka dari itu, dia meminta semua pihak menghormati prosesnya.

“Dalam aspek hukum partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum,” ujar Bahlil.

Bahlil meminta kader Partai Politik yang terjerat kasus hukum untuk tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu atas perkara yang menjeratnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, aparat penegak hukum tidak akan gegabah melalukan tindakan di luar aturan. Proses hukum yang dilakukan oleh aparat pasti berdasarkan koridor yang berlaku.

“Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” ucap dia.

KOMPAS.com - Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.

Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.

Pertama, kata dia, reformasi peradilan dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.

“Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.

“Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Aldwin mengungkapkan strategis kedua yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.

Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.

“Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.

Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Untuk strategis ketiga yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

KOMPAS.com - Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.

Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.

Pertama, kata dia, reformasi peradilan dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.

“Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.

“Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Aldwin mengungkapkan strategis kedua yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.

Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.

“Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.

Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Untuk strategis ketiga yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Menurut Aldwin, korupsi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju sistem hukum yang lebih baik.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terus menurun mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sehingga pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama di 2025.

“KPK sebagai lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun independensi kelembagaannya,” ucap Aldwin.

Ia mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi langkah mendesak untuk mengurangi insentif bagi koruptor dan memulihkan kerugian negara.

Tak hanya itu, sebut Aldwin, pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat harus digalakkan untuk membangun budaya kejujuran.

Adapun reformasi perundang-undangan menjadi strategi keempat yang harus menjadi prioritas pada 2025.

“Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sering kali terkesan terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik,” jelas Aldwin.

Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting.

Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi ini diharapkan dapat memastikan proses pembentukan peraturan lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan masyarakat secara bermakna.

“Partisipasi publik yang efektif akan menjamin kualitas aturan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucap Aldwin.

Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan holistik terhadap reformasi di empat sektor tersebut, Indonesia dapat memperkuat supremasi hukum yang tidak hanya transparan, akuntabel, tetapi juga adil.

Perubahan sistem hukum yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, mulai dari perlindungan hak-hak masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, hingga penguatan institusi hukum yang bersih dan profesional.

Reformasi hukum ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, reformasi hukum harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli memberikan tanggapan tentang kondisi terbaru PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pasca Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi status pailit.

Menurut Menaker, proses hukum terkait Sritex saat ini masih berjalan. Pihaknya pun berharap produksi masih tetap bisa berjalan di perusahaan tekstil itu.

"Sritex itu kan (proses hukum) belum final ya, kan masih ada proses hukum. Jadi sebenarnya ya ini masih berjalan dan beberapa kali kan kita menyampaikan kita mendorong untuk going concern," ujar Yassierli di Jakarta, sebagaimana dilansir pada Selasa (31/12/2024).

"Ya kita harap produksi tetap jalan. Tunggu saja, ini masih proses (hukum), belum final," tegasnya.

Adapun proses hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan oleh PT Sritex terhadap putusan MA.

MA sebelumnya menolak pengajuan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex terkait status pailit yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Perkara nomor 1345K/PDT.SUS-PAILIT/2024 itu telah diputus pada 18 November 2024.

Merespons putusan MA, Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi internal.

Hasilnya, manajemen PT Sritex memutuskan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan MA tersebut.

Selain itu, menurut Wawan, upaya PK tidak semata untuk kepentingan perusahaan saja, melainkan juga membawa aspirasi seluruh keluarga besar PT Sritex.

Wawan juga menjelaskan, selama proses pengajuan kasasi ke MA, PT Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usaha dan tidak melakukan PHK kepada karyawan.

Sementara itu, pada Senin (30/12/2024), Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi status pailit PT Sritex.

Menurut dia, Kemenperin ingin melihat apakah poin soal going concern (kelangsungan usaha) ada di dalam putusan MA tersebut.

"Kami berusaha lagi mencari salinan putusan kepailitan itu. Terutama kami ingin lihat soal poin going concern. Going concern itu kan, apakah kuratornya akan memperhatikan soal pengoperasian kembali industri-nya? Atau tidak? Dan itu ada di salinan putusan," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin.

Adapun going concern atau asas kelangsungan usaha biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan.

Dalam praktik bisnis, going concern digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kemampuan usaha suatu perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks kondisi Sritex, asas going concern yang dapat diusulkan kurator dirasa sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kegiatan usaha.

Febri menekankan, poin going concern penting untuk dicermati di dalam putusan MA lantaran untuk menentukan masa depan Sritex.

"Itulah pentingnya melihat salinan putusan itu. Apa di salinan putusan itu ada isi soal going concern itu atau tidak. Ya, kan kita sampai sekarang juga lagi berusaha untuk mendapatkan salinan putusannya," ungkapnya.

Namun, hingga saat ini, menurut Febri, salinan putusan dari MA belum didapatkan.

Lebih lanjut, Febri mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil para kurator PT Sritex. Pemanggilan kemungkinan bakal dilakukan awal Januari 2025.

"Ya, kami akan memanggil kurator. Kami akan bertanya soal apa tindak lanjut yang akan diambil oleh kurator," tutur Febri.

Sementara itu, saat ditanya soal rencana aksi demonstrasi 10.000 karyawan Sritex ke Jakarta, Febri menyatakan menghormati.

"Ya, itu kan hak mereka. Silakan. Kami persilakan," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kuswanto, mengatakan proses going concern belum terlaksana sejak perusahaan tekstil itu dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober 2024.

Proses tersebut pun belum juga terjadi sampai kasasi dari status pailit ditolak oleh MA baru-baru ini.

"Belum terlaksana. Jadi proses kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang itu kan sudah berjalan. Rapat-rapat kreditur juga sudah berjalan. Dan mayoritas para kreditur itu menginginkan going concern sebetulnya. Tapi kenapa tidak dilakukan, gitu lho? Nah, ini pertanyaan besar kami, ada apa sebetulnya, kan gitu," ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

"Going concern harapannya itu tetap proses berjalan di bawah pengawasan kurator. Tapi sampai dengan hari ini itu kan belum bisa dilakukan, entah apa itu (alasannya) kami juga tidak tahu. Lambat laun, bahan baku itu kan habis," katanya.

Menurut Slamet, jika bahan baku habis seluruhnya, maka karyawan sudah tidak bisa lagi bekerja karena tidak ada lagi yang dikerjakan.

Untuk saat ini, masih ada sekitar 8.000 karyawan yang masih bekerja.

Sementara sebanyak 3.000-an karyawan sudah dirumahkan karena bahan baku untuk pekerjaan mereka sudah habis.

Slamet mengungkapkan bahwa yang rata-rata sudah habis bahan bakunya yakni pada divisi produksi pemintalan benang.

Sementara itu, untuk unit produksi pakaian masih berproduksi dengan memanfaatkan bahan baku yang masih tersedia.