JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

KOMPAS.com – Agus (22), tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang akrab disapa IWAS, resmi dilimpahkan oleh polisi ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025).

Meskipun mengenakan baju tahanan berwarna merah, Agus tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia tidak bersalah.

"Kebenaran pasti akan terungkap, kebenaran pasti akan terungkap," ujar Agus singkat saat diperiksa oleh awak media pada hari yang sama.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan untuk menyerahkan Agus ke kejaksaan.

Kombes Pol Syarif Hidayat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, mengungkapkan bahwa berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025, yang berarti penyidikan sudah selesai.

"Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini kami sepakat untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka Agus ke Kejaksaan Negeri," kata Syarif, Kamis (9/1/2025).

Syarif juga menambahkan bahwa sebelum penyerahan ke Kejaksaan, pihak kepolisian memastikan kondisi kesehatan Agus.

"Kami wajib memeriksa apakah tersangka dalam keadaan sehat secara fisik sebelum diserahkan," tuturnya.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik telah memeriksa 14 orang saksi dan lima ahli.

Selain itu, rekonstruksi adegan dilakukan pada 11 Desember 2024, dengan Agus memperagakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan.

Penyidikan juga melibatkan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD), mengingat Agus merupakan penyandang disabilitas.

Ia dijerat dengan pasal 6 huruf A dan atau huruf E, atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya, Agus buntung diduga melakukan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) setelah proses penyelidikan selesai.

Kombes Polisi Syarif Hidayat mengonfirmasi bahwa tim penyidik menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi NTB mengenai selesainya proses penyelidikan terhadap Agus, yang kini berlanjut ke tahap penuntutan.

Sumber: Kompas.com (Karnia Septia, Icha Rastika)

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Momen Agus Difabel Pakai Baju Tahanan saat Dilimpahkan ke Jaksa, Berkelakar Soal 'Kebenaran'

KOMPAS.com - Pergantian pelatih kelima terjadi di Liga Inggris. West Ham United akhirnya resmi mendepak Julen Lopetegui.

Jelang musim 2024-2025, West Ham menggaet Lopetegui sebagai pelatih baru. Juru taktik asal Spanyol itu menggantikan David Moyes yang memutuskan pergi.

Sebelumnya, Moyes menangani The Hammers sejak musim 2019-2020.

Eks pelatih Everton dan Man United itu sukses membuat standar baru buat klub asal London itu.

West Ham rutin lolos ke kompetisi antarklub Eropa.

Pada 2020-2021, Moyes membawa West Ham United meraih tiket ke Liga Europa setelah finis di peringkat 6 klasemen Premier League.

Semusim berikutnya, klub kembali menembus kompetisi antarklub Eropa dengan lolos ke UEFA Conference League berkat finis di posisi ke-7 Liga Inggris.

Pada 2022-2023, Moyes gagal membawa tim asuhannya ke kompetisi antarklub Eropa lewat jalur liga.

West Ham hanya menyelesaikan Premier League di peringkat 14.

Namun, dia tetap meloloskan tim besutannya ke Liga Europa 2023-2024 setelah menjuarai UEFA Conference League musim tersebut.

Menunjuk Lopetegui, West Ham United berharap bisa melanjutkan standar lolos ke kompetisi antarklub Eropa itu.

Lopetegui pernah membawa Sevilla menjuarai Liga Europa pada 2019-2020.

Akan tetapi, performa The Hammers di tangan Lopetegui jauh dari harapan.

Mereka saat ini malah lebih dekat dengan zona degradasi daripada zona Eropa, dengan berada di posisi ke-14.

West Ham United kalah 9 kali dalam 20 pertandingan Liga Inggris.

Setelah tim asuhannya kalah beruntun 0-5 dari Liverpool dan 1-4 dari Man City, palu penghakiman buat Lopetegui akhirnya diketuk.

Pada Rabu (8/1/2025), West Ham resmi memecat eks pelatih timnas Spanyol dan Real Madrid itu.

"West Ham bisa mengonfirmasi bahwa Julen Lopetegui sudah meninggalkan klub hari ini," demikian isi pernyataan resmi mereka.

"Putaran pertama 2024-2025 tidak sejalan dengan ambisi klub, karenanya diambil tindakan yang sesuai dengan target-target."

Lopetegui menjadi pelatih kelima yang kehilangan jabatannya di Premier League 2024-2025.

Sebelumnya ada Erik ten Hag (Man United) yang diganti Ruben Amorim.

Lalu Steve Cooper (Leicester) diganti Ruud van Nistelrooy, Gary O'Neil (Wolverhampton Wanderers) diganti Vitor Pereira, dan Russell Martin (Southampton) diganti Ivan Juric.

Tidak butuh waktu lama, West Ham United langsung menetapkan pengganti Lopetegui.

Orang itu adalah mantan pelatih Chelsea pada 2022-2023, Graham Potter.

Pria Inggris ini pernah bersinar bersama Brighton & Hove Albion pada kurun 2019-2022. Namun, Potter sudah menganggur sejak dipecat Chelsea pada April 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, resmi mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Proses pemilihan Ketua Umum PBB ini akan berlangsung dalam muktamar yang dijadwalkan di Bali pada 13-15 Januari 2025.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," ujar Gugum, dalam keterangannya, pada Rabu (8/1/2025).

Gugum mengatakan, keputusannya untuk mencalonkan diri didorong oleh penurunan eksistensi partai.

Ia menilai, perlu adanya terobosan baru untuk mengembalikan PBB ke jalur yang lebih eksis.

“Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat ke-Indonesia-an yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,” tuturnya.

Gugum mengingatkan bahwa setelah 26 tahun berdiri sejak era Reformasi, PBB kini menghadapi tantangan baru.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z, menuntut PBB untuk melakukan akselerasi agar tetap relevan dan memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat.

“Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah,” ujar Gugum.

Gugum Ridho Putra diketahui merupakan keponakan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sekaligus mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

KOMPAS.com - Serial Netflix Squid Game yang tayang sejak 26 Desember lalu disebut terinspirasi dari kisah nyata tragedi Brothers Home di Korea Selatan.

Diberitakan Sport Keeda, Selasa (7/1/2025), Squid Game dan peristiwa Brothers Home sama-sama melibatkan tindakan eksploitasi mematikan. Korban diketahui memakai pakaian dan tinggal di tempat yang mirip, serta identitasnya digantik nomor.

Kendati demikian, sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk memastikan serialnya tidak dibuat berdasarkan kisah nyata. Sebab, serial ini lebih banyak menggambarkan kondisi sosial daripada kejadian sejarah.

Hwang menyatakan, Squid Game yang musim pertamanya tayang pada 2021 terinspirasi dari pengalaman pribadinya, cerita manga Jepang, dan tema kapitalisme.

Lantas, bagaimana kisah tragedi Brohters Home?

Brother Home diduga inspirasi Squid Game

Tragedi ini berawal dari kelompok militer Korea Selatan yang memasukkan 38.000 orang jalanan ke pusat kesejahteraan sosial bernama Brothers Home di Busan sekitar 1976-1987.

Tindakan itu dilakukan untuk "membersihkan gelandangan dari jalanan" dalam rangka persiapan sebagai negara tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1988.

Brother Home dihuni tunawisma dan orang cacat, orang-orang mabuk, orang tanpa identitas, pengemis, dan lawan politik.

Hingga 1986, lebih dari 16.000 orang ditahan di 36 fasilitas sosial milik pemerintah, sedangkan Brothers Home menampung 4.355 orang meski hanya berkapasitas 500 orang.

Mantan sersan tentara bernama Park In Keun menjadi pengelola di balik program tersebut. Dia menerima medali karena dinilai menjalankan pusat sosial yang "baik" lewat Brohters Home.

Dia dikenal sebagai seorang Kristen taat dan bekerja keras membantu gelandangan. Namun, Park mengelola Brothers Home seperti kamp konsentrasi yang terkunci ketat.

Brothers Home menerima subsidi pemerintah berdasarkan jumlah penghuninya. Karena itu, petugas menyuap polisi dan pejabat kota agar mengirimkan lebih banyak orang.

Penghuni Brothers Home, termasuk anak-anak, seharusnya mendapatkan makanan dan pelatihan kerja. Kenyataannya, banyak orang dipukuli, diperkosa, dan dipaksa bekerja.

Penghuni Brothers Home yang dipanggil dengan nomor urut memakai seragam militer bekas atau baju olahraga biru untuk bekerja seharian di pabrik. Mereka hanya dapat setengah gaji atau tidak sama sekali.

Setiap Senin pagi, diadakan “pengadilan rakyat” untuk menghukum pelanggar aturan. Orang yang setia kepada Park menjadi "pemimpin" yang berhak meneror pelanggar.

Selain itu, pengelola Brothers Home mendapatkan uang jika mengirimkan 11 anak adopsi ke luar negeri. Park juga mengumpulkan uang dari para pendonor Kristen.

Lebih dari 657 orang diperkirakan meninggal saat ditahan dalam Brothers Home secara ilegal dan tanpa sepengetahuan keluarga mereka.

Brothers Home ditutup pada 1988. Dua tahun kemudian, pekerja konstruksi menemukan sekitar 100 tulang manusia di luar fasilitas tersebut.

Baru diakui pelanggaran HAM pada 2022

NATALIEREVOLTS via TWITTER Brothers Home menjadi salah satu dari lusinan fasilitas kesejahteraan sosial yang tersebar di seluruh negeri, yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk menampung para tunawisma.

Mahkamah Agung Korea Selatan membebaskan Park In Keun pada 1989 dari tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Brothers Home.

Park membantah melakukan kesalahan dan menyatakan hanya mengikuti perintah pemerintah.

Saat Park ditangkap, Brothers Home masih beroperasi. Namun, penyelidikan kasus ini dihalangi Presiden Chun Doo Hwan, Walikota Busan Kim Joo Ho, dan kepala jaksa penuntut Busan Park Hee Tae.

Meski resmi tutup pada 1988, pemerintahan Korea Selatan belum mengakui tragedi Brothers Home sebagai pelanggaran hukum hingga 2016-2018.

Dikutip dari The New York Times (25/8/2022), Majelis Nasional membuka kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2020.

Lembaga pemerintah ini bertugas menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Brothers Home menjadi kasus pertama yang diselidiki komisi tersebut.

Baru pada 24 Agustus 2022, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi resmi mengakui terjadi pelanggaran HAM di Brothers Home Busan.

Pemerintah Korea Selatan dinyatakan membantu pengiriman warga ke tahanan paksa Brothers Home secara ilegal, serta membuat mereka mengalami pemukulan, pemerkosaan, dan penganiayaan lain yang berujung kematian.

KOMPAS.com - Serial Netflix Squid Game yang tayang sejak 26 Desember lalu disebut terinspirasi dari kisah nyata tragedi Brothers Home di Korea Selatan.

Diberitakan Sport Keeda, Selasa (7/1/2025), Squid Game dan peristiwa Brothers Home sama-sama melibatkan tindakan eksploitasi mematikan. Korban diketahui memakai pakaian dan tinggal di tempat yang mirip, serta identitasnya digantik nomor.

Kendati demikian, sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk memastikan serialnya tidak dibuat berdasarkan kisah nyata. Sebab, serial ini lebih banyak menggambarkan kondisi sosial daripada kejadian sejarah.

Hwang menyatakan, Squid Game yang musim pertamanya tayang pada 2021 terinspirasi dari pengalaman pribadinya, cerita manga Jepang, dan tema kapitalisme.

Lantas, bagaimana kisah tragedi Brohters Home?

Brother Home diduga inspirasi Squid Game

Tragedi ini berawal dari kelompok militer Korea Selatan yang memasukkan 38.000 orang jalanan ke pusat kesejahteraan sosial bernama Brothers Home di Busan sekitar 1976-1987.

Tindakan itu dilakukan untuk "membersihkan gelandangan dari jalanan" dalam rangka persiapan sebagai negara tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1988.

Brother Home dihuni tunawisma dan orang cacat, orang-orang mabuk, orang tanpa identitas, pengemis, dan lawan politik.

Hingga 1986, lebih dari 16.000 orang ditahan di 36 fasilitas sosial milik pemerintah, sedangkan Brothers Home menampung 4.355 orang meski hanya berkapasitas 500 orang.

Mantan sersan tentara bernama Park In Keun menjadi pengelola di balik program tersebut. Dia menerima medali karena dinilai menjalankan pusat sosial yang "baik" lewat Brohters Home.

Dia dikenal sebagai seorang Kristen taat dan bekerja keras membantu gelandangan. Namun, Park mengelola Brothers Home seperti kamp konsentrasi yang terkunci ketat.

Brothers Home menerima subsidi pemerintah berdasarkan jumlah penghuninya. Karena itu, petugas menyuap polisi dan pejabat kota agar mengirimkan lebih banyak orang.

Penghuni Brothers Home, termasuk anak-anak, seharusnya mendapatkan makanan dan pelatihan kerja. Kenyataannya, banyak orang dipukuli, diperkosa, dan dipaksa bekerja.

Penghuni Brothers Home yang dipanggil dengan nomor urut memakai seragam militer bekas atau baju olahraga biru untuk bekerja seharian di pabrik. Mereka hanya dapat setengah gaji atau tidak sama sekali.

Setiap Senin pagi, diadakan “pengadilan rakyat” untuk menghukum pelanggar aturan. Orang yang setia kepada Park menjadi "pemimpin" yang berhak meneror pelanggar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan teguran kepada kuasa hukum calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 1, Muflihun dan Ade Hartati, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025).

Teguran tersebut disampaikan setelah Arief melihat salah satu kuasa hukum Muflihun-Ade mengoperasikan ponselnya di ruang sidang.

"Mana bukti tambahannya? Itu mestinya enggak boleh bawa handphone sampai ruang sidang itu," tegas Arief saat mempertanyakan keberadaan bukti tambahan yang dijanjikan oleh pihak Muflihun-Ade dalam sidang panel 1 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) wali kota Pekanbaru.

Setelah menegur, Arief melontarkan candaan mengenai keterlambatan bukti tersebut.

Kuasa hukum Muflihun-Ade menyatakan bahwa bukti tambahan sudah berada di lantai bawah.

"Iya sudah di bawah, kalau enggak (di bawah berarti) di Pekanbaru ya sama saja," balas Arief, yang kemudian disambut tawa dari peserta sidang.

Arief kembali berkelakar, menanyakan apakah dokumen tambahan tersebut masih dibawa keliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

"Berarti masih di Monas," tanya dia, yang kembali membuat ruang sidang bergemuruh dengan suara tawa.

"Di bawah, Yang Mulia," jawab kuasa hukum Muflihun-Ade.

Beberapa saat kemudian, sejumlah kontainer berisi barang bukti tiba di ruang sidang, tetapi tidak dapat disahkan langsung.

Arief menuturkan bahwa barang bukti tersebut masih perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, Muflihun-Ade meminta MK untuk mendiskualifikasi pemenang Pilwalkot Pekanbaru 2024, Agung Nugroho-Makarius Anwar.

Selain itu, mereka juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan calon Agung-Makarius.

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan pengalihan isu terkait penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada itu, proses hukum biasa saja saya kira," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Narasi pengalihan isu itu sebelumnya disampaikan juru bicara PDI-P, Guntur Romli.

Ia menyebut bahwa penggeledahan rumah Hasto merupakan upaya pengalihan isu masuknya nama Jokowi dalam daftar finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Namanya isu aja, kenapa harus ditanggapi, kan sudah ada kualifikasi yang jelas dari OCCRP, klarifikasinya sudah jelas," ujar Jokowi.

Saat ditanya mengenai dugaan kedekatan antara KPK dan PDI-P selama masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi mengakui hubungan tersebut, tetapi membantah adanya campur tangan dalam proses hukum.

"Ya memang dekat (KPK), saya dengan PDI-P memang," jelasnya.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah mencampuri urusan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya.

"Enggak ada kita, enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK semuanya. Apalagi di KPK," tegasnya.

KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) pada Selasa (7/1/2025).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai bakal ada perubahan atas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur presidential thresholdmeski telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, menteri-menteri terkait masih melakukan konsolidasi dan membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait presidential threshold akan dilaksanakan.

"Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa perubahan tersebut bakal tetap mengikuti pedoman rekayasa konstitusional yang dicantumkan MK dalam pertimbangan putusan menghapus presidential threshold.

Ia juga memastikan, pemerintah dan DPR akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak dan pemangku kepentingan yang ada, termasuk dari partai politik peserta pemilu dan partai politik non peserta pemilu, para akademisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaimana sebaiknya kita merumuskan satu norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan-rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan pula sesuai dengan lima rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dalam pertimbangan hukum putusan MK," kata Yusril.

Pakar hukum tata negara ini menekankan, pemerintah menghormati putusan MK yang menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945.

"Apapun putusan yang diambil mahkamah, pemerintah akan patuh pada Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu putusan MK adalah final dan binding dan tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat dilakukan," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril berpandangan, ambang batas pencalonan presiden sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada jika dihubungkan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan pasal pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A, ambang batas pencalonan presiden

Pasal 6A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (anggota DPR dan DPRD), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.

Namun, menurut Yusril, ada rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, yakni ambang batas pencalonan presiden.

Ia mengatakan, rekayasa sebelumnya itu dibenarkan MK dengan alasan untuk memperkuat sistem presidensial.

Namun, Putusan MK No 62/PUU-XII/2024 pada 2 Januari 2025 yang lalu justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke-33 MK mengabulkannya. Jadi ada qaul qadim atau pendapat lama dan qaul jadid atau pendapat baru di MK," ujarnya.

Yusril tidak memungkiri, keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK, bisa saja disahkan oleh DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, melalui pengacara mereka, Willy Cahyadi, mengatakan telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Sudah diajukan dan sudah didatangi oleh tim LPSK. Dan dari keluarga, Mas Agam (anak korban) sudah didatangi LPSK," ujar Willy, Rabu (8/1/2024), dikutip dalam tayangan Kompas TV.

Willy mengatakan, alasan keluarga korban penembakan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di rest area Tol Tangerang-Merak itu demi menjaga keselamatan keluarga dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

"Sebenarnya tidak ada pertimbangan yang substansi prihal pengajuan ke LPSK ini. Namun dirasa ada keperluan sedikit, adanya keraguan keselamatan dari pihak klien kami dalam melaksanakan proses upaya hukum," kata Willy.

Meskipun keluarga korban khawatir akan keselamatan mereka, Willy menegaskan, hingga saat ini belum ada ancaman baik verbal maupun fisik yang diterima oleh kliennya dalam pengungkapan kasus penembakan ini.

"Sejauh ini belum ada terbukti pengancaman baik verbal maupun lisan atau lainnya terhadap klien kami," tambah Willy.

Langkah pengajuan perlindungan ke LPSK ini sebagai antisipasi demi memastikan proses hukum berjalan dengan aman dan adil, tanpa adanya tekanan yang dapat menghambat proses keadilan bagi keluarga korban.

Awal mula perkara

Peristiwa itu bermula ketika Agam melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, Ilyas Abdurrahman, melalui Agam Muhammad dan Rizky Agam, menyatakan bahwa mereka akan mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan setelah adanya tawaran untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut.

"Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan kepada LPSK," ujar Agam di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Selasa (7/1/2024), dikutip dari Kompas TV.

Sementara itu, Rizky Agam, anak kedua korban, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Puspomal yang saat ini menangani kasus tersebut.

"Kita percayakan saja kasus ini sama Puspomal. Tadi juga sudah diberi keterangan. Jadi kita ikuti saja alur," kata Rizky.

Sebelumnya diberitakan, anak korban diperiksa Puspomal pada Selasa (7/1/2025) malam, terkait kasus penembakan di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Dalam pemeriksaan tersebut, kedua anak korban, Agam Muhammad dan Rizky Agam, diperlihatkan sosok tiga TNI Angkatan Laut (AL), Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, yang terlibat dalam penembakan.

"Sempat diperlihatkan fotonya. Bahwa sudah ditahan juga," ujar Agam.

Ketika ditanya lebih lanjut, Agam membenarkan tiga prajurit yang diperlihatkan adalah oknum yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Namun, ia menyatakan tidak ada pertemuan langsung atau konfrontasi dengan ketiga tersangka yang disebut sudah ditahan.

"Enggak. Hanya dilihatkan fotonya saja," kata Agam.

Agam juga mengungkapkan bahwa pihak TNI AL berjanji untuk mengawal proses hukum agar kasus ini dapat segera terselesaikan.

Namun, ketika ditanya mengenai sanksi terhadap ketiga oknum tersebut, Agam menyebut tidak ada janji spesifik dari pihak TNI AL.

"Enggak ada (sanksi yang dijanjikan)," kata Agam.

Awal mula

Peristiwa itu bermula ketika Agam melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mencatat momen penting dengan pembebasan empat warga binaan yang terlibat dalam kasus terorisme pada Selasa (7/1/2025).

Keempat narapidana tersebut adalah AY, DS, RS, dan UA, yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka berdasarkan Surat Lepas Nomor WP.13.PAS.1-PK.01.02-40.

Keempat narapidana ini sebelumnya tergabung dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Mereka sempat ditahan di Jawa Barat sebelum dipindahkan ke Lapas Semarang.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Semarang, Luhur Prasaja, menjelaskan bahwa keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama.

"Mereka dulunya satu jaringan. Kini, mereka telah selesai menjalani masa hukuman," ungkap Luhur Prasaja kepada awak media pada Rabu (8/1/2025).

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menambahkan bahwa keberhasilan pembebasan ini tidak terlepas dari program pembinaan yang intensif.

"Selama berada di sini, mereka mengikuti pembinaan dengan baik, bekerja sama dengan BNPT dan Densus 88 AT Polri. Mereka juga sudah mengikrarkan diri kembali ke NKRI dan mendapat remisi tambahan," jelasnya.

Proses pembebasan dilakukan dengan pengawalan ketat sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT, Polrestabes Semarang, dan Kodim Semarang.

Setelah dibebaskan, keempat mantan narapidana ini akan kembali ke kampung halaman mereka di Sumatera Barat.

Dengan pembebasan ini, jumlah narapidana kasus terorisme di Lapas Semarang kini tersisa lima orang.