KOMPAS.com - Viral di media sosial guru wali kelas salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara menghukum siswanya duduk di lantai selama 5 jam karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Dikutip dari Kompas.com (10/1/2025), Ibu dari siswa kelas IV berinisial MA, Kamelia (38), mengatakan, hukuman dijalani anaknya selama dua hari sejak tanggal 6 hingga 7 Januari 2025.

Guru tersebut meminta MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB karena belum membayar SPP dan mengambil rapor.

Lantas apakah boleh guru menghukum siswa karena belum bayar SPP?

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur Sipinathe menjelaskan, sekolah swasta memang diperkenankan pemerintah untuk memungut iuran dana pendidikan atau SPP.

Sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua

Menurut Mansur, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang jelas menyebutkan sekolah swasta diperkenan menarik pungutan dari orangtua atau wali.

"Apapun kendala sekolah terhadap pungutan dana Pendidikan itu murni urusan orangtua/wali, tidak boleh berdampak langsung pada siswa," kata Mansur Sipinathe kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2024).

Hal itu diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

Namun, perlu dilihat juga kata Mansur, Pasal 11 Permendikbud tersebut juga menyatakan bahwa pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Serta tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, penilaian, maupun kelulusan peserta didik.

"Jika hal ini terjadi sebenarnya Menteri Pendidikan dan pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut sesuai peratauran yang berlaku," ujarnya.

FSGI, kata Mansur juga melihat ini sebagai ketidakpekaan sosial sekolah, kelalaian kementerian dan pemerintah daerah dalam memantau proses pendidikan

Utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai amanat wajib belajar 9 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata bakal menindak tegas para prajurit yang terbukti melanggar hukum terkait kasus penembakan bos rental di rest area Tol Tangerang-Merak, Banten.

Langkah itu dijanjikan meski hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan pengeroyokan terhadap prajurit TNI Angkatan Laut (AL) sebelum penembakan terjadi.

"Sesuai dengan sikap kami bahwa siapapun anggota kami yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku di TNI," kata Pangkoarmada RI kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2025).

Denih menyampaikan, tiga prajurit TNI AL itu akan diproses secara hukum melalui pengadilan militer.

Mereka tidak akan disidang melalui peradilan umum sebagaimana desakan publik.

"Sidang di pengadilan militer," kata dia.

Pangkoarmada menilai pernyataannya pada 6 Januari lalu bahwa ada pengeroyokan sebelum penembakan, tidak terbukti melalui hasil rekonstruksi.

Ia menyatakan hal tersebut karena menerima informasi awal berdasarkan video yang diterima.

"Alhamdulillah rekonstruksi sudah dilaksanakan dan kita semua mengetahui hasil rekonstruksi tersebut. Mengenai pengeroyokan itu yang saya sampaikan berdasarkan informasi awal dan video yang saya terima," jelas Pangkoarmada RI.

Hasil rekonstruksi ditindaklanjuti oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

Diberitakan sebelumnya, klaim TNI AL terkait adanya pengeroyokan sebelum penembakan di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak, terbukti tidak benar.

Hal itu terungkap dalam rekonstruksi penembakan terhadap bos rental mobil, Ilyas Abdurahman, oleh anggota TNI AL di rest area Tol Tangerang-Merak, Sabtu (11/1/2025).

Rekonstruksi penembakan bos rental ini digelar Puspomal, dengan menghadirkan tiga tersangka, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala (KLK) BA.

Rekonstruksi ini memperagakan 36 adegan yang dimulai dari pertemuan antara para pelaku dan korban di Saketi, Pandeglang, hingga penembakan di rest area yang menyebabkan Ilyas meninggal dunia dan seorang rekannya, Ramli, mengalami luka tembak.

Salah satu fakta penting yang terungkap adalah bahwa pengeroyokan yang sebelumnya disebutkan oleh Pangkoarmada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata, tidak benar terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh Rizki Syahputra, anak korban, yang turut hadir menyaksikan rekonstruksi tersebut.

"Saya bisa menyimpulkan bahwa memang reka adegan sudah sesuai, seperti yang kami saksikan, dan untuk pengeroyokan tidak ada. Di rekonstruksi ini juga tidak ada, sudah sesuai rekonstruksinya secara keseluruhan," ujar Rizki kepada awak media, Sabtu.

Rekonstruksi yang diperagakan secara detail telah menggambarkan kejadian yang sebenarnya di lapangan.

"Ya, kami dari pihak keluarga hadir dalam rekonstruksi malam ini, meskipun sebenarnya saya masih trauma dengan kejadian yang menimpa ayah saya, apalagi saya melihat kembali langsung lokasi ini,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menuturkan, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal oposisi pemerintahan.

Hal ini disampaikan Basarah menanggapi sikap politik PDI-P di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD NRI 1945, negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, seyogianya juga tidak berlaku istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan," kata Ahmad Basarah dalam siaran pers, Sabtu (11/1/2025).

Basarah menuturkan, oposisi biasanya dipraktikan dalam sistem demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Oleh karenanya, kata dia, PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi.

Sesuai dengan falsafah Pancasila yang berintisarikan nilai-nilai gotong royong, PDI-P menurutnya akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo.

"Meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tutur dia.

Namun, Basarah bilang, sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres PDI-P ke VI yang akan dilaksanakan pada tahun ini. .

"Keputusan resmi kongres PDI Perjuangan tersebut tentunya akan dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri," jelas dia.

Basarah menambahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo tetap bersahabat baik. Keduanya memiliki sejarah hubungan yang panjang.

Hubungan pribadi antara keduanya diklaim akan menjadi jembatan silaturahmi dan koordinasi yang baik untuk mengawal kepentingan bangsa.

"Utamanya dalam menghadapi berbagai krisis dunia akibat berbagai konflik antarbangsa di dunia, maupun akibat global warming atau pemanasan global yang akan berpotensi menciptakan krisis lingkungan dan pangan dunia," ucapnya.

Basarah menambahkan, kekhawatiran akan terjadinya krisis lingkungan dan pangan akibat konflik antarbangsa dan pemanasan global juga menjadi perhatian Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun berharap, Prabowo dapat memimpin bangsa ini dengan baik untuk menjaga kepentingan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.

MEDAN, KOMPAS.com - Tindakan guru bernama Haryati yang menghukum siswa Kelas IV SD Abdi Sukma Medan menuai kritik.

Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menyayangkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi skorsing kepada Haryati.

Ahmad juga menegur Kepala Sekolah SD Abdi Sukma, Juli Sari, karena dinilai lalai dalam mengawasi tindakan guru tersebut.

“Kepala Sekolah itu saya bilang juga akan kita berikan teguran, karena lalai menjalankan visi-misi sekolah,” ujar Ahmad saat ditemui wartawan di SD Abdi Sukma, Sabtu (11/1/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan dari yayasan yang mewajibkan siswa duduk di lantai jika belum membayar SPP. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi Haryati.

“Khusus untuk kejadian yang seperti ini, ini di luar kebijakan sekolah dan yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah, tidak boleh ikut pelajaran, tidak ada itu, saya tegaskan,” katanya.

Mengenai kemungkinan pemecatan Haryati, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

“Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat,” ungkapnya.

Akibat insiden ini, pihak yayasan melalui kepala sekolah telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua siswa.

Ahmad berharap kejadian ini bisa memotivasi yayasan untuk menjadi lebih baik di masa depan.

“Makanya tadi saya bilang di awal, mudah-mudahan dengan kejadian ini Insya Allah membangkitkan semangat SD Abdi Sukma ini menjadi lebih baik,” harapnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP viral di media sosial.

Kamelia, ibu dari bocah tersebut, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia menjelaskan bahwa anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan, dengan total Rp 180 ribu.

Salah satu faktor anaknya menunggak adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

MEDAN, KOMPAS.com - Tindakan guru bernama Haryati yang menghukum siswa Kelas IV SD Abdi Sukma Medan menuai kritik.

Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menyayangkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi skorsing kepada Haryati.

Ahmad juga menegur Kepala Sekolah SD Abdi Sukma, Juli Sari, karena dinilai lalai dalam mengawasi tindakan guru tersebut.

“Kepala Sekolah itu saya bilang juga akan kita berikan teguran, karena lalai menjalankan visi-misi sekolah,” ujar Ahmad saat ditemui wartawan di SD Abdi Sukma, Sabtu (11/1/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan dari yayasan yang mewajibkan siswa duduk di lantai jika belum membayar SPP. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi Haryati.

“Khusus untuk kejadian yang seperti ini, ini di luar kebijakan sekolah dan yayasan. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah, tidak boleh ikut pelajaran, tidak ada itu, saya tegaskan,” katanya.

Mengenai kemungkinan pemecatan Haryati, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

“Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat,” ungkapnya.

Akibat insiden ini, pihak yayasan melalui kepala sekolah telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua siswa.

Ahmad berharap kejadian ini bisa memotivasi yayasan untuk menjadi lebih baik di masa depan.

“Makanya tadi saya bilang di awal, mudah-mudahan dengan kejadian ini Insya Allah membangkitkan semangat SD Abdi Sukma ini menjadi lebih baik,” harapnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP viral di media sosial.

Kamelia, ibu dari bocah tersebut, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia menjelaskan bahwa anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan, dengan total Rp 180 ribu.

Salah satu faktor anaknya menunggak adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025) dengan menjual handphone-nya terlebih dahulu.

Namun, sebelum pergi ke sekolah, ia mendengar cerita anaknya yang merasa malu karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya selama dua hari.

Setelah mendengar cerita tersebut, Kamelia langsung pergi ke sekolah.

Saat tiba di ruang kelas, ia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman lainnya duduk di kursi.

“Saya bilang ke anak saya, kejam kali guru mu nak,” ujarnya, menirukan ucapan wali kelas anaknya yang kemudian menjelaskan peraturan tersebut.

KOMPAS.com- Telah dikonfirmasi bahwa Hanni dari NewJeans dilaporkan sebagai imigran ilegal.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2024, Hanni NewJeans diduga dilaporkan sebagai imigran ilegal karena status visanya.

Hanni memegang kewarganegaraan ganda di Australia dan Vietnam, yang berarti ia memerlukan visa untuk bekerja di Korea.

Selama bekerja di Korea Selatan di bawah naungan ADOR, visa E-6 Hanni diurus oleh agensi. Tapi Hanni diduga tidak lagi memiliki visa yang sah karena kontrak antara ADOR dan NewJeans telah berakhir.

Untuk diketahui, jika kontrak antara artis pemegang visa E-6 dan perusahaan tersebut dihentikan, visa E-6 akan batal.

Menurut laporan SpoTV, seseorang yang tidak disebutkan namanya mengajukan pengaduan tentang dugaan tempat tinggal ilegal Hanni.

Pada 10 Januari, Divisi Investigasi Kantor Imigrasi Seoul di bawah Kementerian Kehakiman membagikan pernyataan tentang status Hanni.

"Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan setelah hubungan kerja selesai," kata Imigrasi Seoul.

Kantor Imigrasi Seoul juga menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat merilis rincian spesifik tentang potensi pelanggaran hukum imigrasi yang dilakukan seseorang.

"Kami tidak dapat memberikan perincian khusus mengenai apakah individu asing tertentu telah melanggar undang-undang imigrasi," kata mereka.

"Bagi penghibur asing yang menggunakan visa E-6, status kependudukan dan durasinya ditentukan berdasarkan kontrak kerja dengan agen lokal," lanjut mereka.

Jika visa Hanni dengan ADOR secara resmi dihentikan, ia akan memerlukan visa E-6 baru melalui agen baru atau visa pencari kerja D-10, atau dipaksa meninggalkan negara itu dalam waktu 15 hari.

Meskipun hal ini biasanya bukan masalah, akan sulit untuk memperpanjang visa E-6 tanpa dukungan dari sebuah agensi.

Diperkirakan bahwa jika kontrak Hanni dengan ADOR dihentikan secara resmi, visanya akan langsung batal.

Hanni akan dipaksa untuk mengajukan perubahan status visa, baik itu visa E-6 baru melalui agensi baru atau visa pencari kerja D-10, atau dipaksa untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 15 hari.

Visa E-6 umumnya berlaku selama satu tahun dan dapat diperbarui tanpa batas waktu.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menciduk peredaran gelap narkotika jenis sabu yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Palangka Raya.

Dari hasil pengungkapan tersebut, terungkap jaringan besar narkoba yang melibatkan narapidana dan petugas di rutan.

"Kasus ini merupakan pengembangan dari tindak lanjut terhadap laporan masyarakat perihal adanya transaksi narkotika dari jaringan Subaidi (narapidana lapas) di sekitar Jalan Sapan XXI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya," kata Kepala BNNP Kalteng, Brigadir Jenderal Polisi Joko Setiono, dalam keterangan pers, Sabtu (11/1/2025).

Dia lalu menceritakan kronologisnya. Awalnya, hari Minggu (5/1/2025), sekitar pukul 22:00 WIB, Tim Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalteng melaksanakan penyelidikan terhadap sebuah barak di Jalan Sapan XXI, kemudian melihat salah satu penghuni barak nomor 8, yaitu JP, datang dengan mengendarai motor dan memakai tas ransel warna hitam.

Selanjutnya, tim melakukan Raid Planning and Execution (RPE) dan berhasil mengamankan JP beserta barang bukti satu bungkus besar dan dua bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1.260 gram atau 1,26 kg yang disimpan di atas plafon barak.

Berdasarkan hasil interogasi terhadap JP, dia mengaku diarahkan oleh seseorang untuk mengambil barang yang diletakkan di Aula Komplek Islamic Center Masjid Raya Jalan G Obos, Kelurahan Menteng.

“Sabu tersebut milik dari Pak CR dan Pak JS, di mana JS hanya ditugaskan untuk menerima dan membawanya sesuai perintah Pak CR,” beber Joko.

Kemudian, tim melakukan pengembangan terhadap pemilik barang dengan mengamankan CR alias FN dan JS alias YK di Griya Subur Permai, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau.

“Pak CR mendapatkan sabu rupanya dengan memesan dari seseorang di Rutan Palangka Raya dengan bantuan dari R yang berada di Lapas Perempuan Palangka Raya,” jelasnya.

Selanjutnya, tim melanjutkan pengembangan ke Lapas Perempuan Palangka Raya dengan mengamankan narapidana saudari R.

Dari interogasi terhadapnya, R mengaku memesan sabu dari S yang berada di Rutan Palangka Raya.

“Dari 1,2 kg sabu tersebut, jatah milik R adalah 2 ons, sedangkan yang 1 kg adalah pesanan dari Pak CR. R hanya memberikan nomor Pak CR kepada S dan yang berurusan langsung dengan Pak CR adalah anak buah S yang bernama Petruk,” jelasnya.

Selanjutnya, tim melanjutkan pengembangan ke Rutan Palangka Raya dengan mengamankan narapidana S dan Petruk.

Dari interogasi terungkap bahwa Petruk mendapatkan barang dengan cara diantar langsung oleh S ke selnya.

Selanjutnya, barang tersebut dikemas oleh Petruk untuk diserahkan kepada tamping bernama Al.

MEDAN, KOMPAS.com - Yayasan Abdi Sukma, Kota Medan, menskors guru SD berinisial H.

Hal ini buntut dari video viral, di mana H menghukum muridnya, AM, dengan cara belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

Sanksi skors itu disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan.

"Kesimpulan kita tadi, yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengejar, skorsing sampai waktu yang ditentukan," ujar Ahmad kepada wartawan di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sabtu (11/1/2025).

Disinggung apakah kemungkinan H akan dipecat, pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

"Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat," ungkap Ahmad.

Selain itu, Ahmad mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah memerintahkan H untuk menghukum siswa tersebut dengan cara duduk di lantai.

"Dia buat sendiri, jadi tidak ada (instruksi dari kami), yayasan pun tak tahu. Saya tanya kepada kepala sekolah pun tak ada aturan itu, dia (H) bikin sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Kata dia, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu (8/1/2025), dia langsung datang ke sekolah.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

"Saya bilang ke anak saya, 'kejam kali guru mu nak'," baru datang wali kelasnya dan langsung bilang peraturannya," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya.

KOMPAS.com - Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan bahwa tindakan guru yang menghukum AM, siswa kelas IV SD Abdi Sukma, Medan, untuk belajar di lantai karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), adalah inisiatif pribadi guru tersebut.

Juli menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan siswa yang belum membayar SPP untuk duduk di lantai.

"Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapot (karena tunggak SPP), tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah," kata dia, Jumat (10/1/2025).

Diakui Juli, siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima rapot.

Namun, AM sebenarnya tetap boleh untuk ikut belajar di dalam kelas.

"Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran," kata dia.

Juli mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap wali murid dan wali kelas secara langsung.

Dia juga sudah meminta maaf kepada orangtua siswa tersebut.

Untuk tindakan tegas terhadap wali kelas, kata Juli, pihaknya belum bisa memutuskan secara langsung.

Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut merekam kejadian itu sambil menangis.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Tak Tahu Ada Siswa yang Didudukkan di Lantai karena Belum Bayar SPP, Ini Kata Kepsek SD Abdi Sukma

MEDAN, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, mengunjungi rumah MA, siswa Kelas IV SD Swasta Abdi Sukma Medan, yang dihukum gurunya belajar di lantai karena menunggak membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Kata dia, kasus ini sangat memprihatinkan karena bisa merusak psikologi MA.

"Niat dia bagus mau belajar, ketika hukuman seperti ini, karena ekonomi orang tua (menunggak SPP) ini tidak bisa dibenarkan," ujar Ihwan di rumah MA yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Jumat (10/1/2025).

Kata dia, Dinas Pendidikan Kota Medan harus segera mengambil tindakan tegas agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

"Ini saya juga akan segera hubungi dinas pendidikan untuk segera diusut dan ditegur sekolahnya," katanya.

Kata dia, peristiwa ini harus menjadi evaluasi semua pihak agar ke depan tidak terulang lagi.

"Ini harus menjadi sebagai introspeksi sekolah negeri atau swasta, kalau tidak membayar sekolah setidaknya jangan anaknya yang kena, karena itu bisa merusak psikologis anaknya, kemudian anak itu bisa merasa diasingkan," tandasnya.

Ihwan juga mengatakan, dia yang merupakan kader Gerindra diminta Prabowo untuk membantu pembiayaan sekolah MA hingga tamat SD.

"Kami mendapat instruksi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ketika ada masalah di masyarakat supaya hadir di tengah masyarakat. Kita juga diberi tahu admin Gerindra untuk turun," ujar Ihwan.

"Maka di sini saya hadir untuk menyelesaikan masalah ini sampai anak ini tamat, jadi 2 tahun setengah kita lunasin sekaligus uang sekolahnya," tambah Ihwan.

Ihwan mengatakan pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada ibu MA, yakni Kamelia, apakah tetap ingin bersekolah di situ atau pun tidak demi mengembalikan psikologi MA.

Bila keluarga MA menghendaki pindah, pihaknya akan membantunya.

"Kami serahkan kepada ibu (Kamelia) apakah tetap di sekolah tersebut atau pindah sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama 3 bulan, totalnya Rp 180 ribu.

Kata dia, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

"Malu loh Mak ke sekolah, kenapa malu? (Saya) Disuruh duduk di semen, gara-gara belum ambil rapot lah sejak Senin sampai Selasa," ujar Kamelia menirukan ucapan anaknya.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu (8/1/2025) dia langsung datang ke sekolah.

"Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya mengejar saya, sambil bilang ambillah rapotnya Bu, kasihan kali (korban) duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali," ujar Kamelia.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

"Saya bilang ke anak saya, kejam kali guru mu nak," baru datang wali kelasnya dan langsung bilang peraturannya," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya.

SOLO, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum menggunakan pasal pemberatan pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Desakan itu disampaikan oleh Komisioner KPAI Dian Sasmita merespons soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Dian juga meminta pemenuhan hak anak korban atas restitusi.

"Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apa pun alasannya," kata Dian dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, korban anak yang masih usia sekolah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemenuhan hak anak untuk pendampingan dan pemulihan sangat penting untuk segera diberikan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya.

Pelibatan tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor, psikolog juga penting dilakukan agar pemulihan anak dapat berkelanjutan dan komprehensif.

"Pemulihan juga perlu diberikan kepada keluarga korban. Agar mereka dapat berpartisipasi mendukung pemulihan anak," katanya lagi.

Kekerasan seksual di sekolah

Dian menyampaikan bahwa kekerasaan seksual di sekolah adalah hal yang serius.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2023 mencatat ada 730 kasus kekerasaan seksual di sekolah. Kemudian 2024 terdapat 447 kasus.

"Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan perlindungan anak, di mana memastikan setiap warga sekolah tidak melakukan kekerasan terhadap anak," kata dia.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya menggemparkan warga Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025).

Guru berinisial ST (35) yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah nekat merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami-istri.

Sudah dua tahun terakhir, ST melecehkan siswanya tanpa diketahui orang lain saat korban masih duduk di bangku kelas IX SMP.

Dalam kurun waktu tersebut, ST sudah berhubungan badan sebanyak 10 kali dengan siswanya yang dilakukan di rumah pelaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bakal menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji opsi kepala daerah dilantik bertahap.

Lewat opsi ini, kepala daerah terpilih yang tidak mengajukan sengketa pilkada di MK, memungkinkan dilantik terlebih dulu.

Hal ini dikatakan Yusril usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.

"Kalau dibahas ya segera saja. Jadi setelah pulang dari Mensesneg ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik," kata Yusril, Jumat.

Yusril menuturkan, opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

Di sisi lain, penanganan sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai.

Setidaknya kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.

"Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani," ucap Yusril.

"Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini," imbuhnya.

Dengan begitu, kata Yusril, pemerintah bisa berkoordinasi, sementara sengketa Pilkada bisa terus berjalan di MK.

"Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan trus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," tuturnya.

Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai beberapa hari terakhir.

Mahkamah telah meregister 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Jumlahnya itu 309 perkara," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2024).

Faiz menjelaskan, dari perkara yang diregister tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan terbanyak 237 perkara adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Perkara yang diregistrasi ini berbeda dengan jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 314 permohonan. Perbedaan angka ini terjadi karena istilah permohonan berbeda dengan perkara yang telah melalui pemeriksaan berkas.

"Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu)," imbuh dia.