KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang pria wisatawan asal Jerman berinisial KES diamankan petugas imigrasi di pos pendakian Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan mengatakan, KES diamankan pada Jumat (17/1/2025) di pos pendakian Gunung Agung di Pura Pasar Agung, Karangasem.

Awalnya, petugas Inteladakim Imigrasi Singaraja mendapat laporan dari pengelola pemandu Gunung Agung mengenai warga asing yang dicurigai akan mendaki tanpa didampingi pemandu.

"Menerima laporan mengenai WNA yang mendaki tanpa pemandu tersebut, kami langsung menerjunkan tim ke pos pendakian Gunung Agung melalui Jalur Pasar Agung," kata Hendra, dikonfirmasi Senin (20/1/2025).

Wisatawan asing itu tiba di parkiran Pura Pasar Agung seorang diri dengan mengendarai sepeda motor.

Ketika ditanya petugas jaga, WNA tersebut sempat mengaku hanya ingin ke Pura Pasar Agung.

Namun, karena gelagatnya mencurigakan, petugas jaga langsung menghampiri dan memberitahu bahwa jika ingin mendaki, harus didampingi pemandu demi alasan keamanan.

Aturan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Aturan tersebut juga dipasang dalam baliho di kawasan parkir VIP Pura Pasar Agung.

Hal ini sebagai pencegahan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat mendaki tanpa didampingi pemandu.

Adapun warga asing berinisial KES itu kini ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Singaraja untuk pemeriksaan.

"Terhadap WNA tersebut kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini mengingat yang bersangkutan patut diduga melanggar surat edaran Kepala Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pada 100 hari pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai, pemerintah justru berupaya untuk memutihkan kejahatan HAM yang pernah terjadi.

"Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, rezim baru nampaknya belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebaliknya, terlihat indikasi kuat bahwa rezim pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk melakukan pemutihan terhadap kejahatan yang pernah terjadi," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dimas lantas mencontohkan gelagat pemerintah yang dianggap berupaya melakukan pemutihan terhadap berbagai kejahatan HAM masa lalu.

Semisal, pernyataan kontroversial Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut tidak perlu melihat ke masa lalu ketika ditanya soal penyelesaian pelanggaran HAM.

Menurut Kontras, pernyataan itu bermasalah karena pelanggaran berat HAM merupakan tindak pidana berupa kejahatan luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dimas menyebutkan, Komnas HAM juga sudah melakukan penyelidikan pro-yustisia untuk kasus-kasus tersebut, artinya proses hukumnya tengah berlangsung.

"Tidak ada pihak manapun yang lantas memiliki wewenang untuk mengintervensi proses tersebut, terlebih lagi menentukan apa langkah penuntasan yang akan diambil, termasuk presiden sekalipun," kata Dimas.

Kontras turut menyoroti kehadiran kementerian yang secara spesifik mengurus bidang HAM, tetapi tidak menjadi angin segar bagi penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Ia berkaca pada beberapa pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai tidak pernah menyebut apa pun perihal penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai salah satu program.

"Program dan rencana kerja yang ia sampaikan justru merupakan hal-hal yang tidak menyentuh substansi sesungguhnya dari HAM. Pigai mengabaikan beban yang terus-menerus dipikul Indonesia, yaitu penuntasan kejahatan HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, sebagai bentuk penegakan HAM yang sesungguhnya," tutur Dimas.

Poin terakhir, Kontras melihat tidak seriusnya pemerintah menuntaskan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu tecermin saat peringatan Hari HAM 2024, Desember lalu.

Peringatan Hari HAM 2024 yang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan penegakan HAM di Indonesia, terutama keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM, justru membawa kabar buruk.

Sebab, pada momen tersebut, Yusril dan Komnas HAM menyampaikan akan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui mekanisme rekonsiliasi.

Kontras menilai wacana itu tidak berdasar sebab sangat berbahaya bagi keadilan dan akuntabilitas negara, serta berpotensi mempertebal dinding impunitas.

"Negara harus melakukan pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban pidana dari pelaku, pemulihan korban, dan reformasi institusi secara bersama-sama dan berdampingan. Kami menduga wacana penuntasan melalui KKR tidak lebih dari upaya negara untuk lari dari tanggung jawabnya dan kembali melindungi pelaku kejahatan HAM," kata Dimas.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penganiayaan balita berusia 4 tahun di Makassar yang viral memasuki babak baru. Polisi berhasil menemukan 4 pelakunya, yang masih anak-anak, dan kini telah diperiksa.

Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menjelaskan bahwa keempat pelaku diamankan pada 16 Januari 2025.

"Jadi yang video viral terkait pembulian itu terhadap anak di bawah umur. Pelakunya empat orang, tiganya anak di bawah umur yang satu orang usia 12 tahun, yang tiga di bawah usia 12 tahun, tidak bisa dilakukan proses hukum dan kita lakukan pembinaan," ucap Arya saat diwawancarai di Mapolrestabes Makassar, Senin (20/1/2025).

Meski sedang dalam tahap pemeriksaan, tetapi mereka tidak ditahan karena masih di bawah umur.

Arya menyatakan bahwa pihaknya berencana mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk mencari jalur damai atau restorative justice (RJ).

"Tapi kita upayakan lakukan RJ, tapi itu disesuaikan dengan kesepakatan dengan keluarga korban. Kalau misalnya nanti ada kesepakatan (damai) dari keluarga korban dan pelaku, itu entah prosesnya bisa dihentikan atau tidak nanti kita lihat," kata Arya.

Sebelumnya, Video aksi perundungan yang melibatkan beberapa bocah perempuan terhadap anak di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah viral di media sosial.

Korban, seorang anak perempuan berinisial FT (4), dianiaya oleh pelaku di sebuah kamar mandi rumah kontrakan.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa pelaku, yang juga merupakan anak perempuan, memukuli dan menendang korban. Selain itu, korban diseret ke dalam kamar mandi dan diguyur air hingga pakaiannya basah kuyup.

Para pelaku juga membenturkan kepala korban ke tembok, sedangkan korban hanya bisa menangis histeris akibat perlakuan tersebut.

Peristiwa ini terjadi di sekitar Jalan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Menyusul viralnya video tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan empat terduga pelaku, yaitu PI (12), FI (11), MA (11), dan DA (8).

Dari informasi yang diperoleh, korban dan para pelaku saling mengenal. Aksi perundungan ini dipicu oleh penolakan korban untuk memberikan uang yang diminta oleh pelaku.

Arya mengimbau agar orangtua lebih tegas dalam mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan media sosial.

"Mungkin mereka mencontoh perilaku yang ada di media sosial, mereka melakukan itu spontan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Desk Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Polri bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia.

“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

Setelah laporan masuk melalui desk ini, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan pada laporan yang masuk melalui pengawas ketenagakerjaan yang bertugas.

Petugas akan melakukan penilaian sejauh mana ranah hukum diperlukan dalam memproses laporan itu, apakah cukup di kasus pidana atau permasalahan di aspek administratif.

“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberi kepastian bagi para pekerja.

Jika lapangan kerja yang ada sudah nyaman dan punya kepastian hukum yang jelas, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada produktivitas pekerja dan daya saing industri.

“Upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja yang itu kemudian akan berdampak pada produktivitas kerja yang itu akan berdampak pada daya saing industri,” lanjut dia.

Hal ini dinilai penting untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengejar generasi Indonesia Emas tahun 2045.

“Bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini menjadi upaya kita bersama. Ini menjadi concern kita bersama,” kata Menaker lagi.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang hadir di lokasi mengapresiasi kolaborasi antar lembaga ini.

“Ketika ini Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini meringankan bagi kami karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” kata Felly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sebuah pernyataan resmi, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti adanya suap yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China kepada petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Penegasan ini muncul setelah serangkaian pemeriksaan terhadap rekaman CCTV di lokasi kejadian, serta analisis konten video yang beredar di media sosial TikTok dari akun @stellaroptics888.

“Setelah meneliti dan memeriksa konten video yang diunggah pada 17 Januari 2025, serta melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat dan rekaman CCTV secara real-time, kami tidak menemukan adanya pemberian uang kepada petugas,” ungkap Godam saat dihubungi pada Senin, 20 Januari 2025.

Walaupun demikian, Godam menekankan pentingnya klarifikasi dari pemilik video untuk melengkapi hasil penyelidikan.

“Kami masih memerlukan klarifikasi dari pemilik konten tersebut untuk menyelesaikan proses ini,” tambahnya.

Videonya viral

pixabay.com/stocksnap Ilustrasi CCTV. Berikut sederet fakta terkait kamera CCTV milik Pemkot Semarang yang merekam aktivitas pribadi warga di dalam sebuah rumah.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi WNA China yang diduga terlibat dalam kasus suap di Bandara Soetta.

“Identitasnya inisial LB,” ujar Agus saat dikonfirmasi pada Minggu, 19 Januari 2025.

Agus juga menyatakan bahwa pihaknya masih melacak keberadaan WNA tersebut, meskipun belum ada informasi mengenai lokasi tinggalnya.

“Saat ini kami masih dalam proses pelacakan,” katanya.

Dalam video yang viral, tampak seorang pria WN China memasukkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor di sebuah ruangan.

Dalam tayangan itu, pria tersebut terlihat duduk mengenakan handuk, dengan paspor terletak di atas meja.

Video selanjutnya menunjukkan WN China itu merekam proses pemeriksaan di Imigrasi Soetta, sambil tersenyum bangga karena mengeklaim berhasil melewati pemeriksaan setelah memberikan tip kepada petugas.

Sumber:Pemeriksaan CCTV, Imigrasi Sebut Tak AdaSuap dari WN China ke Petugas Bandara Soekarno-Hatta

KOMPAS.com - Pengadilan Buruh Jepang menjatuhkan denda 29 juta yen atau Rp 3,03 miliar ke istri Presiden Ir. Soekarno, Ratna Sari Dewi Soekarno alias Naoko Nemoto atau Shichihoko Nemoto (84).

Ratna Sari Dewi Soekarno merupakan istri keenam Soekarno. Dewi menikah dengan Soekarno pada 1962. Keduanya memiliki anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno.

Diberitakan Friday Digital, Dewi Soekarno mendapat denda dari pemerintah Jepang karena diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada dua karyawannya.

Dewi harus membayar dendaRp 3,03 miliar karena kalah dalam gugatan yang dilayangkan mantan karyawannya sejak Februari 2021.

Duduk perkara Dewi Soekarno didenda

Pertikaian hukum Dewi Soekarno dengan dua mantan karyawan perusahaannya, Office Deva Sukarno berawal pada 2021 semasa pandemi Covid-19.

Pada3 Februari 2021, Dewi menerima berita duka kematian menantu laki-lakinya, Fritz di Indonesia. Dia pun berangkat ke Indonesia keesokan harinya untuk menghadiri pemakaman Fritz.

Namun saat itu, pandemi menyebar cepat di seluruh dunia. Jepang mengalami gelombang ketiga Covid-19 dan Indonesia melaporkan lebih dari 10.000 kasus baru setiap hari.

Melihat situasi ini, para karyawan khawatir dan menduga Fritz meninggal karena Covid-19. Mereka juga takut Dewi mungkin terinfeksi saat pulang kembali ke Jepang.

Kediaman Dewi berada di gedung yang sama dengan kantor. Ini membuat karyawan merasa harus menghindari kontak langsung dengannya saat bekerja.

Mereka lalu sepakat tidak datang ke kantor selama dua minggu setelah Dewi kembali dari Indonesia. Mereka memilih bekerja jarak jauh dan akan mengabarkan rencana ini ke Dewi saat dia kembali ke kantor pada 12 Februari 2021.

Namun, rencana itu membuat Dewi marah. Dia menyebut risiko infeksi para karyawannya lebih besar karena mereka naik kendaraan umum untuk pergi ke kantor.

“Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan patogen atau apa pun! Aneh, kalian. Kalau kalian setakut itu, kalian tidak perlu ikut. Ini merepotkan. Aku benar-benar benci merasa tidak nyaman seperti ini," katanya.

Kemudian pada 14 Februari 2021, dua karyawan Dewi menerima email pemberitahuan penghentian kontrak kerja dari mantan bosnya.

Menanggapi pemutusan kerja itu, kedua mantan karyawan Dewi mengajukan arbitrase ketenagakerjaan ke Pengadilan Buruh Jepang.

Alasan pengadilan denda Dewi Soekarno

Dewi Soekarno, perempuan berdarah Jepang Istri Bung Karno

Lima bulan kemudian, Komite Pengadilan Ketenagakerjaan memutuskan Dewi harus membayar 3 juta yen ke setiap mantan karyawan sebagai ganti gaji yang belum dibayar.

Keputusan ini setara dengan putusan gugatan serupa. Kedua mantan karyawan menerima putusan tersebut. Namun, Dewi menolak keputusan ini karena berujung pada litigasi.

Dewi tidak puas dengan keputusan tersebut. Dia hanya hanya menawarkan sekitar 400.000 yen sebagai penyelesaian kasus tersebut.

Atas perbedaan pendapat itu, Dewi tidak menyetujui dilakukan mediasi. Dia memutuskan menyerang balik kedua mantan karyawan lewat dua gugatan hukum.

Pada Juli 2022, Dewi menggugat mantan karyawannya di Pengadilan Distrik Tokyo dengan klaim mereka mengarahkan karyawan lain untuk mengucilkan dirinya secara ilegal dan menolak melapor bekerja di kantor.

Lalu pada April 2023, kantor Dewi mengugat mantan karyawannya keliru percaya Dewi terinfeksi Covid-19 sehingga menghasut karyawan lain untuk tidak bekerja. Mereka juga dianggap menyebabkan kerugian dengan melapor ke pengadilan ketenagakerjaan.

Pada Desember 2024, pengadilan justru memutuskan Dewi harus membayar total sekitar 29 juta yen kepada dua mantan karyawannya sebagai ganti gaji bulanan dan bunganya.

Pengadilan menerima klaim mantan karyawan dan memutuskan pemecatan mereka tidak sah. Sebab, Dewi memecat mereka secara tidak adil dan tanpa alasan yang jelas.

Bukan kasus hukum pertama

Sanksi pembayaran denda yang dialami Dewi Soekarno bukan kasus hukum pertama yang dialaminya.

Perseteruan dengan mantan karyawannya terungkap Weekly Shincho pada November 2022. Dia pun menggugat pidana surat-surat kabar yang melaporkan kasus itu ke pengadilan.

Dikutip dari Geitopi (27/2/2024), Dewi juga pernah menggugat majalah Weekly Bunshun karena memberitakan Dewi kabur membawa uang 17 juta yen dari organisasi amal.

Artikel itu dibantahnya. Dia mengajukan tuntutan terhadap majalah tersebut karena dianggap mencemarkan nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadapnya.

Dia juga pernah menggugat pihak Grand Prince Hotel Takanawa karena membuat mantel bulunya robek ketika dititipkan ke salah satu petugas. Namun, rekaman CCTV menunjukkan mantel itu sudah robek sebelum dititipkan.

Dewi pun pernah terlibat penyerangan ke wanita biasa saat merekam program stasiun televisi Jepang, TBS. Serangan dilakukan karena wanita itu melontarkan provokasi yang merendahkan Dewi hingga membuatnya marah.

Selain itu, Dewi juga diketahui pernah menjalani hukuman 60 hari penjara karena menyerang wajah cucu mantan presiden Filipina, Maria Osmena, dengan gelas anggur pada 1992.

KOMPAS.com - Pengadilan Buruh Jepang menjatuhkan denda 29 juta yen atau Rp 3,03 miliar ke istri Presiden Ir. Soekarno, Ratna Sari Dewi Soekarno alias Naoko Nemoto atau Shichihoko Nemoto (84).

Ratna Sari Dewi Soekarno merupakan istri keenam Soekarno. Dewi menikah dengan Soekarno pada 1962. Keduanya memiliki anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno.

Diberitakan Friday Digital, Dewi Soekarno mendapat denda dari pemerintah Jepang karena diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada dua karyawannya.

Dewi harus membayar dendaRp 3,03 miliar karena kalah dalam gugatan yang dilayangkan mantan karyawannya sejak Februari 2021.

Duduk perkara Dewi Soekarno didenda

Pertikaian hukum Dewi Soekarno dengan dua mantan karyawan perusahaannya, Office Deva Sukarno berawal pada 2021 semasa pandemi Covid-19.

Pada3 Februari 2021, Dewi menerima berita duka kematian menantu laki-lakinya, Fritz di Indonesia. Dia pun berangkat ke Indonesia keesokan harinya untuk menghadiri pemakaman Fritz.

Namun saat itu, pandemi menyebar cepat di seluruh dunia. Jepang mengalami gelombang ketiga Covid-19 dan Indonesia melaporkan lebih dari 10.000 kasus baru setiap hari.

Melihat situasi ini, para karyawan khawatir dan menduga Fritz meninggal karena Covid-19. Mereka juga takut Dewi mungkin terinfeksi saat pulang kembali ke Jepang.

Kediaman Dewi berada di gedung yang sama dengan kantor. Ini membuat karyawan merasa harus menghindari kontak langsung dengannya saat bekerja.

Mereka lalu sepakat tidak datang ke kantor selama dua minggu setelah Dewi kembali dari Indonesia. Mereka memilih bekerja jarak jauh dan akan mengabarkan rencana ini ke Dewi saat dia kembali ke kantor pada 12 Februari 2021.

Namun, rencana itu membuat Dewi marah. Dia menyebut risiko infeksi para karyawannya lebih besar karena mereka naik kendaraan umum untuk pergi ke kantor.

“Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan patogen atau apa pun! Aneh, kalian. Kalau kalian setakut itu, kalian tidak perlu ikut. Ini merepotkan. Aku benar-benar benci merasa tidak nyaman seperti ini," katanya.

Kemudian pada 14 Februari 2021, dua karyawan Dewi menerima email pemberitahuan penghentian kontrak kerja dari mantan bosnya.

Menanggapi pemutusan kerja itu, kedua mantan karyawan Dewi mengajukan arbitrase ketenagakerjaan ke Pengadilan Buruh Jepang.

Alasan pengadilan denda Dewi Soekarno

Dewi Soekarno, perempuan berdarah Jepang Istri Bung Karno

KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, memastikan tidak ditemukan adanya pemberian uang kepada petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) oleh warga negara asing (WNA) asal China.

Hal ini ditegaskan setelah pihak Imigrasi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap video yang viral di media sosial, rekaman CCTV, serta keterangan petugas terkait.

“Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, baik terhadap konten di media TikTok dengan akun @stellaroptics888 yang diunggah pada 17 Januari 2025, maupun pemeriksaan terhadap anggota yang ada dalam konten tersebut dan CCTV real-time di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ditemukan adanya pemberian uang kepada petugas,” ujar Godam saat dihubungi pada Senin (20/1/2025).

Meski begitu, Godam menyatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan klarifikasi dari pemilik konten TikTok tersebut untuk melengkapi hasil pemeriksaan.

“Namun, untuk melengkapi hasil pemeriksaan, masih diperlukan klarifikasi kepada pemilik konten tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi warga negara (WN) China yang diduga menyuap petugas di Bandara Soetta.

“Inisialnya LB,” kata Agus saat dikonfirmasi pada Minggu (19/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan WN China tersebut sedang dilacak oleh pihak Imigrasi. Namun, hingga saat ini belum diketahui di mana WNA itu tinggal atau menginap.

“Sedang dilacak,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tengah menyelidiki video viral yang memperlihatkan WNA asal China menyelipkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor saat melewati pemeriksaan di Bandara Soetta.

Video tersebut awalnya diunggah di Instagram oleh akun @majeliskopi08 dan telah ditonton lebih dari 185.000 kali hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB.

Dalam video tersebut, WNA tersebut mengklaim bisa melewati pemeriksaan dengan mudah setelah memberikan tip kepada petugas.

Namun, Godam menyatakan bahwa pihaknya sedang memverifikasi kebenaran konten tersebut.

“Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau tidak, karena dari konten tersebut tidak terlihat jelas,” ujar Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

Godam mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di area pemeriksaan Imigrasi Bandara Soetta dan meminta keterangan dari petugas terkait.

Namun, hasil pemeriksaan belum dapat diungkapkan karena prosesnya masih berlangsung.

“Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap petugas di Bandara Soetta. Kita juga akan memeriksa pihak WNA terkait,” tutur Godam.

Diketahui, dalam video viral tersebut, WNA terlihat mengenakan handuk di sebuah ruangan, kemudian melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soetta dengan tersenyum lebar.

Narasi dalam video menyebutkan bahwa ia berhasil melewati pemeriksaan setelah memberikan tip kepada petugas.

Pihak Imigrasi menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan mengambil langkah sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya pemberian sejumlah uang yang diselipkan di dalam paspor dari warga negara asing (WNA) asal China kepada petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Godam mengatakan, hal tersebut diketahui setelah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap CCTV di lokasi kejadian, pemeriksaan petugas, dan konten video yang diunggah di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888.

"Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, baik terhadap konten di media TikTok dengan akun @stellaroptics888 yang diunggah pada tanggal 17 Januari 2025, pemeriksaan terhadap anggota yang ada di dalam konten tersebut, dan CCTV real time yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ditemukan adanya pemberian sejumlah uang kepada petugas," kata Godam, saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

Meski demikian, Godam mengatakan, pihaknya masih membutuhkan klarifikasi dari pemilik konten tersebut untuk melengkapi hasil pemeriksaan.

"Namun, untuk melengkapi hasil pemeriksaan, masih diperlukan klarifikasi kepada pemilik konten tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto menyampaikan, pihaknya telah mengantongi identitas warga negara (WN) China yang diduga menyuap petugas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Inisial LB,” kata Agus, saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

Agus mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih melacak keberadaan WN China tersebut. Namun, tidak ada informasi soal di mana WN China itu tinggal atau menginap.

“Sedang dilacak,” ujar Agus.

Sebelumnya, dalam video yang beredar, terekam seorang pria WN China memasukkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor di dalam suatu ruangan.

Pria itu tampak duduk dengan mengenakan handuk. Sementara terlihat sebuah paspor di atas meja. Pada video berikutnya, WN China itu merekam pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Ia kemudian tersenyum semringah dan mengeklaim berhasil melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberikan tip kepada petugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa warga Jawa Tengah kini resmi memiliki gubernur baru, yakni Luthfi-Yasin.

Hal ini disampaikan Hamdan merespons menanggapi keputusan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), yang mencabut gugatan sengketa Pilgub Jateng 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan demikian, Jateng akan segera mendapatkan gubernur yang baru, yaitu Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin Maimoen," ujar Hamdan saat ditemui di Gedung MK, Jakarta,Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan bahwa kubu Luthfi-Yasin sangat menghargai langkah yang dilakukan oleh Andika-Hendi.

Sebab, dengan pencabutan gugatan tersebut, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah yang menetapkan Luthfi-Yasin sebagai pemenang tetap berlaku.

"Tinggal kita menunggu penetapan resmi dari Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya nanti dilanjutkan dengan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Jawa Tengah," ujar Hamdan.

Mantan Ketua MK ini berharap apa yang telah dilakukan Andika-Hendi bisa memberikan suasana yang lebih kondusif di Jawa Tengah, seperti yang diharapkan kedua pasangan calon.

"Dengan pencabutan itu juga kami berharap suasana di Jawa Tengah menjadi guyub. Ya, selesai lah segala proses dan tahapan Pemilu yang tentu sangat melelahkan dari awal sampai pemungutan suara, penetapan, dan sampai di Mahkamah Konstitusi," kata dia,

Sebelumnya, Andika-Hendi resmi mencabut gugatan sengketa Pilgub Jateng 2024 dalam sidang yang digelar Senin (20/1/2025).

Pencabutan gugatan ini dibacakan langsung oleh kuasa hukum mereka, Mulyadi Marks Phillian.

Menurut Andika-Hendi, pencabutan gugatan ini untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jawa Tengah yang merenggang karena Pilkada.

"Permohonan ini dicabut dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah masyarakat yang mencintai kerukunan, kedamaian, dan guyub," ucap Mulyadi.

"Oleh karena itu, dengan pencabutan ini, mudah-mudahan adanya keretakan dan ketidakkompakan selama 2 tahun terakhir sejak Pemilu Pilpres dan sekarang Pilkada bisa mengakhiri keterbelahan dan bersatu kembali membangun Jawa Tengah," kata dia melanjutkan.

GAZA, KOMPAS.com - Israel membebaskan 90 tahanan Palestina dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Senin (20/1/2025) dini hari.

Dua bus yang membawa tahanan Palestina itu melewati kerumunan warga yang berkumpul untuk menyambutnya di Tepi Barat.

Usai pintu bus dibuka, para keluarga memeluk kerabatnya dan menangis bahagia. Sementara kerumunan orang meneriakkan yel-yel, melambaikan bendera, dan naik ke atas kendaraan.

Sedangkan yang lainnya menyalakan kembang api di pinggiran kota Beitunia yang biasanya tenang.

Salah satu tahanan Palestina yang dibebaskan ialah Bushra Al Tawil, seorang jurnalis Palestina yang dipenjara di Israel pada Maret 2024.

Tawil memulai perjalanannya pada pukul 03.00 sehari sebelumnya, saat ia dibawa dari penjaranya ke penjara lain yang lebih dekat dengan tembok pemisah.

Ia dikelompokkan dengan narapidana lain yang menunggu untuk dipindahkan.

"Penantian itu sangat berat. Namun, syukurlah, kami yakin bahwa kami akan dibebaskan kapan saja," katanya, dikutip dari AFP.

Tawil baru mengetahui bahwa ia akan dibebaskan dari narapidana lain setelah menghadiri sidang.

"Para pengacara memberi tahu mereka bahwa kesepakatan (gencatan senjata) telah diumumkan dan sedang dalam tahap implementasi," kata Tawil, yang ayahnya juga berada di penjara Israel.

"Saya khawatir tentang dia. Dia masih seorang tahanan, tetapi saya baru saja menerima kabar baik bahwa dia akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan ini," imbuh dia.

Ratusan warga Palestina mengerumuni Tawil dan 89 tahanan lainnya yang dibebaskan sebagai ganti dari tiga sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan dibebaskan pada Minggu (19/1/2025).

Banyak di antara kerumunan itu telah berkumpul sebelumnya di sebuah bukit di Beitunia untuk melihat penjara Ofer Israel, tempat para tahanan dibebaskan.

"Kami datang ke sini untuk menyaksikannya dan merasakan emosinya, sama seperti keluarga para tahanan yang dibebaskan hari ini," kata Amanda Abu Sharkh (23) dari kota terdekat Ramallah.

"Semua tahanan yang dibebaskan hari ini terasa seperti keluarga bagi kami. Mereka adalah bagian dari kami, meskipun mereka bukan saudara sedarah," tutur dia kepada AFP.

VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Fransiskus mengecam rencana Presiden terpilih Donald Trump yang dilaporkan akan secara drastis memperketat penegakan hukum imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) pada hari-hari setelah pelantikannya. Trump akan dilantik pada Senin (20/1/2025) waktu setempat.

Dalam sebuah wawancara di televisi Italia pada hari Minggu kemarin, Paus mengatakan bahwa rencana Trump itu akan menjadi hal yang memalukan atau aib jika diteruskan. Paus jarang menggunakan diksi yang tajam seperti itu.

Kebijakan Trump tersebut, kata Paus, akan membebani para migran — orang-orang yang sudah berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki apa-apa — karena harus "membayar" konsekuensi dari masalah yang mereka tidak ciptakan. Menurut Paus, pendekatan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah imigrasi.

“Hal itu akan membuat para migran yang tak memiliki apa-apa akan dipaksa menanggung dampak dari masalah yang tidak mereka ciptakan,” kata Paus. "Itu tidak berhasil. Anda tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu."

Paus menyampaikan pernyataannya dalam tayangan video dari kediamannya di Vatikan untuk program 'Che Tempo Che Fa' di Channel 9 Italia."

Paus Fransiskus, pemimpin 1,4 miliar umat katolik sedunia, biasanya berhati-hati dalam mempertimbangkan isu-isu politik.

Paus telah menjadikan penyambutan terhadap migran sebagai tema utama dalam hampir 12 tahun masa kepemimpinannya. Dia sebelumnya telah mengkritik retorika anti-imigran Trump. Pada pemilu AS tahun 2016, dia mengatakan bahwa Trump "tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen".

Sejumlah pejabat tim transisi Trump mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Presiden-terpilih itu sedang menimbang ulang rencana untuk melakukan penggerebekan imigrasi di Chicago minggu depan, setelah rencana tersebut mendapat sorotan.

Pada Minggu pagi, Uskup Agung Chicago, Kardinal Blase Cupich, juga mengkritik rencana penggerebekan tersebut. “Hal itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat semua orang dan komunitas,” kata Kardinal itu dalam sebuah pernyataan.