SEMARANG, KOMPAS.com – Keputusan Polresta Jogja menetapkan Darso (43), warga Mijen, Kota Semarang, yang meninggal dunia usai dijemput polisi, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan memicu kekecewaan mendalam dari pihak keluarga.

Darso, yang tewas akibat dugaan penganiayaan oleh anggota Satlantas Polresta Jogja, kini dijadikan tersangka dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Mas Suharto, Kota Jogja, pada 12 Juli 2024.

Langkah ini dinilai keluarga sebagai penghinaan terhadap almarhum.

"Ini penghinaan terhadap orang yang sudah tiada. Saya sendiri bingung, harus tertawa, prihatin, atau bagaimana merespons Polresta Jogja," kata kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yudha Timor, Kamis (23/1/2025).

Polresta Jogja tidak hanya menetapkan almarhum Darso sebagai tersangka, tetapi juga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena statusnya yang telah meninggal dunia.

"Iya, sudah digelar (perkara). Dengan si T jadi tersangka kedua, untuk Pak Darso akan di-SP3-kan karena sudah meninggal," ujar Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, Rabu (22/1/2025).

Namun, Antoni mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka terhadap Darso.

Ia menegaskan, Darso tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terduga pelaku saat masih hidup.

"Kalau menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukti-bukti harus lengkap dan pemeriksaan mendahului. Tapi, korban bahkan tidak pernah diperiksa sama sekali," jelas Antoni.

Antoni menambahkan, keluarga korban merasa keputusan ini melukai mereka yang sudah kehilangan Darso.

"Bagaimana mungkin seseorang yang diduga dianiaya hingga meninggal malah dijadikan tersangka? Ini sangat melukai hati keluarga," tambah Antoni.

Pihak keluarga berharap ada transparansi dalam kasus ini dan menuntut keadilan untuk almarhum Darso.

Mereka menilai langkah Polresta Jogja tidak hanya tidak adil, tetapi juga menambah beban emosional keluarga yang sudah kehilangan.

Tewas usai dijemput polisi

Untuk diketahui, Darso sempat dijemput oleh sejumlah petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polresta Yogyakarta pada 21 September 2024 dalam kondisi sehat.

Ia dijemput untuk diperiiksa terkait keterlibatannya dalam sebuah kecelakaan di Yogyakarta.

Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat kabar bahwa Darso tengah dirawat di rumah sakit. Darso kemudian meninggal dunia.

Namun, ada perbedaan versi antara keterangan pihak keluarga dan kepolisian. Pihak keluarga Darso menduga Darso tewas usai dianiaya polisi karena adanya luka memar.

Di sisi lain, pihak Polresta Yogyakarta mengeklaim Darso tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya. Polda Jawa Tengah masih menelusuri kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bukalapak.com Tbk (kode saham BUKA) menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalaveva (Harmas) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum BUKA, Ranto Simanjuntak, memberikn respons dan duduk perkara kasus ini.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum PKPU ini tidak relevan dan tidak memenuhi syarat, seraya memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum yang dipersoalkan.

“Dalam aturan PKPU, harus ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta melibatkan dua kreditor atau lebih. Namun, pihak pemohon PKPU, Harmas, bukanlah kreditor BUKA. Faktanya, BUKA tidak memiliki utang terhadap Harmas,” ujar Ranto dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/1/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dasar hukum yang digunakan PT Harmas Jalaveva (Harmas) dalam gugatan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan ranah pengadilan perdata, bukan ranah atau kewenangan dari pengadilan niaga. Adapun, saat ini putusan tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

Terlebih lagi, Ranto bilang, di dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, BUKA masih memperjuangkan keadilan dalam gugatan rekonvensi. Dengan demikian, perkara ini tidak memenuhi unsur Pembuktian Sederhana dikarenakan masih terdapat sengketa keperdataan murni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

“Seharusnya, bukti seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU,” tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik penggunaan klaim kewajiban pajak sebagai dasar untuk memenuhi syarat dua kreditor dalam PKPU.

“Ditjen Pajak bukan kreditor lain dalam kasus ini. Semua pengusaha memiliki kewajiban pajak, tetapi ini tidak relevan dijadikan dasar untuk PKPU, apalagi persoalan ini masih dalam proses perdata. Ini jelas salah alamat,” terang.

Ranto menerangkan, pengajuan Ditjen Pajak yang dikatakan oleh Harmas juga memiliki tagihan kepada BUKA adalah tidak benar, karena faktanya BUKA tidak memiliki utang kepada Ditjen Pajak.

Fakta menunjukkan bahwa gedung One Belpark yang dijanjikan Harmas belum selesai dibangun hingga kini.

“Klien kami sudah membayar Rp 6 miliar sebagai uang muka sewa, tapi gedungnya belum jadi. Bagaimana bisa klien kami dianggap memiliki utang, sementara Harmas sendiri gagal memenuhi kewajibannya?” ujar Ranto.

Ia mengungkapkan, Harmas tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembangunan gedung, tetapi juga menggunakan gugatan ini sebagai upaya untuk menghindari kewajiban mereka. Menanggapi gugatan ini, BUKA telah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk melindungi hak-haknya.

Duduk perkara kasus gugatan

Sebagai informasi, Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk atau BUKA Cut Fika Lutfi berujar, proses hukum yang sedang berjalan terkait sengketa penyewaan gedung One Belpark milik PT Harmas Jalesveva (Harmas) tidak berdampak sama sekali terhadap operasional perusahaan.

“Perusahaan beroperasi normal, dan proses hukum pun masih berjalan,” ujar dia, dalam keterangan resmi, Senin, (20/1/2025).

Ia menambahkan, hal itu terkait dengan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Harmas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2025. Dalam permohonan itu disebutkan adanya utang jatuh tempo Bukalapak senilai Rp 107.42 miliar yang berasal dari kerugian materiil yang diderita oleh Harmas akibat dari batalnya penyewaan 12 lantai gedung One Belpark oleh Bukalapak.

Cut Fika menjelaskan, permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bukalapak saat ini juga sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas perkara ini.

“Dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, kami telah menjelaskan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak tepat dan tidak berdasar hukum sama sekali,” ungkap dia.

Persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara Bukalapak dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Namun dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya, karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para kreditornya.

Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang gedung yang semula akan disewakan, Bukalapak mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun demikian, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Bukalapak. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap oleh warga negara Republik Rakyat China (RRC) kepada petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak terbukti.

Hal ini terkonfirmasi setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga China dalam video viral yang memperlihatkan seolah-olah terjadi suap-menyuap kepada petugas Imigrasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, Imigrasi langsung melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan kebenaran video tersebut, termasuk kepada pihak-pihak terkait dan bukti CCTV di bandara.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/1/2025).

Bayar visa

Godam mengatakan, berdasarkan hasil penelitian CCTV bandara, tidak ditemukan bukti adanya pemberian dan penerimaan uang oleh petugas Imigrasi Bandara.

Terlebih, ketika muncul konten video dugaan suap dari akun media sosial @stellaroptics888, akun yang sama juga mengeluarkan video permintaan maaf dari WNA tersebut.

Di dalam video permintaan maaf tersebut terungkap bahwa tidak ada penyuapan yang dilakukan warga negara China itu kepada petugas Imigrasi.

Uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA dalam narasi suap tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, kata Godam, Imigrasi tetap mengejar WNA yang diduga melakukan penyuapan dalam video tersebut untuk mendapatkan keterangan yang utuh.

Imigrasi pun mengamankan dua WN China berinisial LB dan LJ guna melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap oleh warga negara Republik Rakyat China (RRC) kepada petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak terbukti.

Hal ini terkonfirmasi setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga China dalam video viral yang memperlihatkan seolah-olah terjadi suap-menyuap kepada petugas Imigrasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, Imigrasi langsung melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan kebenaran video tersebut, termasuk kepada pihak-pihak terkait dan bukti CCTV di bandara.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/1/2025).

Bayar visa

Godam mengatakan, berdasarkan hasil penelitian CCTV bandara, tidak ditemukan bukti adanya pemberian dan penerimaan uang oleh petugas Imigrasi Bandara.

Terlebih, ketika muncul konten video dugaan suap dari akun media sosial @stellaroptics888, akun yang sama juga mengeluarkan video permintaan maaf dari WNA tersebut.

Di dalam video permintaan maaf tersebut terungkap bahwa tidak ada penyuapan yang dilakukan warga negara China itu kepada petugas Imigrasi.

Uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA dalam narasi suap tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, kata Godam, Imigrasi tetap mengejar WNA yang diduga melakukan penyuapan dalam video tersebut untuk mendapatkan keterangan yang utuh.

Imigrasi pun mengamankan dua WN China berinisial LB dan LJ guna melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucap dia.

WNA berinisial LB dan LJ itu langsung diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Godam menuturkan, dua WN China itu langsung dipulangkan ke negaranya sebagai hukuman terhadap apa yang telah dilakukan.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Godam.

Minta maaf

WNA asal China yang mengunggah video yang berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia. Berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujar dia.

Ia juga menyampaikan bahwa konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, WN China itu juga menyampaikan permintaan maaf atas konten yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat tersebut.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

Jenderal Kehormatan Polri itu menegaskan, pelanggaran sekecil apapun yang terbukti dilakukan petugas Imigrasi bakal ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus.

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China ditahan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah membuat gaduh dengan mengaku menyisipkan uang ke dalam paspor untuk petugas.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat dua WNA China itu menyisipkan uang Rp 500.000 ke dalam paspor mereka saat diperiksa petugas Imigrasi.

Video tersebut diunggah WNA China berinisial LB dan LJ ketika mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 17 Januari 2025.

Benarkah Petugas Imigrasi Terima Uang dari WNA China?

Setelah video yang diunggah dua warga China itu viral, pihak Imigrasi pun segera bertindak dan menelusuri kebenarannya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan, pihaknya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah video yang diunggah akun TikTok @stellaroptics888 itu viral di media sosial.

Mereka memanfaatkan rekaman CCTV bandara untuk memastikan keaslian konten yang ditampilkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya bukti bahwa uang yang diselipkan warga China di dalam paspor tersebut, diserahkan kepada petugas imigrasi.

Bagaimana Tanggapan LB dan LJ?

LB dan LJ, dua warga negara China yang mengungah video itu, akhirnya meminta maaf.

Dua warga China itu mengunggah video permintaan maaf dan mengakui bahwa pernyataan mereka sebelumnya tidak benar.

Dalam video klarifikasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa uang yang dimasukkan ke dalam paspor seharusnya digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Mereka juga mengaku kebingungan saat memasuki bandara, sehingga secara tidak sengaja salah jalur menuju area keberangkatan.

Setelah menyadari kesalahan ini, petugas Imigrasi membawa dua WNA China itu ke area kedatangan internasional untuk memproses keimigrasian mereka.

Semua kejadian tersebut terekam dengan jelas di CCTV.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Saat ini, LB dan LJ sedang menjalani masa detensi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menunggu proses pemulangan ke negara asal mereka.

Godam menekankan bahwa tindakan dua WNA China itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan pentingnya mematuhi peraturan imigrasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor".

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan adanya penegakan hukum.

Namun, perlu ada reformasi sistem penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada hingga ke level sistematis.

“Kalau kita hanya mengandalkan Pak Prabowo yang kuat dari segi komandonya dan rencana-rencananya, maka jika sistemnya tidak berubah, setelah Pak Prabowo (tak lagi menjabat), kita hancur dong?” ujar Bivitri dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Menurut Bivitri, ketergantungan pada sosok-sosok tertentu tidak bisa menyelesaikan masalah hukum di Indonesia.

Akan jauh lebih baik jika yang diterapkan adalah reformasi sistem penegakan hukum.

Namun, keberadaan Prabowo yang dikenal sebagai sosok yang punya pengaruh kuat untuk memberikan komando atau arahan, akan lebih baik jika kesempatan ini digunakan untuk sekaligus memperbaiki sistem yang sudah ada.

Bivitri mengatakan bahwa beberapa keputusan Prabowo dalam aspek hukum sudah cukup baik.

Misalnya, wacana agar pengguna narkoba tidak perlu dihukum penjara, tetapi cukup direhabilitasi.

Namun, wacana ini tidak cukup berjalan sendiri. Perlu ada kebijakan atau aturan pengikat yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Bagaimana pengguna narkoba saja tidak perlu dipenjara, tapi cukup direhabilitasi saja. Itu kan butuh kebijakan. Maksud saya, masuklah hal-hal ke yang sifatnya policy ketimbang cuma populisme hukum,” lanjut dia.

Bivitri menilai bahwa masyarakat Indonesia masih terjebak dalam suatu konsep yang disebutnya sebagai populisme hukum.

Artinya, masyarakat paham kalau hukum sudah berjalan, tetapi penyelesaian kasusnya tidak sampai memberikan keadilan.

“Misalnya, oke ada yang ditangkap. Tapi, secara sistematik, apakah orang yang ditangkap itu benar-benar kena hukum pidana atau hanya disanksi etik?” imbuhnya.

Bivitri mengatakan bahwa hal ini beberapa kali terjadi dalam kasus yang melibatkan oknum polisi.

Misalnya, kasus di mana seorang polisi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Propam karena terbukti melakukan pemerkosaan, tetapi polisi yang sama kembali dipekerjakan dalam institusi polisi karena bandingnya diterima.

“Jadi, itu kan secara sistem salah. Tapi, kalau secara kasat mata kita lihat dia kena sanksi etik nih,” katanya.

Pendapat Bivitri ini disampaikan berkaitan dengan tingginya kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, di satu sisi, kepuasan di aspek penegakan hukum menjadi yang terendah dibanding aspek lainnya.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan mencapai 85,8 persen, kesejahteraan sosial 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pemberantasan kasus suap dan jual beli perkara hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang masih menjadi PR itu yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum itu ada di 57,5 persen,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, menurut Rangga, aspek ini memang sudah menjadi yang terendah di dalam beberapa survei Litbang Kompas dua tahun belakangan.

Rendahnya angka dalam aspek ini dinilai menjadi indikator bahwa publik memandang hukum masih bisa diperjualbelikan.

Penilaian ini dinilai relevan jika melihat angka di aspek menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, yang angka kepuasannya cukup rendah, yaitu 67,3 persen.

“Jadi, logikanya, publik melihatnya, kasus hukum bisa diperjualbelikan, kemudian tidak semua orang setara di mata hukum,” kata Rangga.

Rendahnya kepuasan masyarakat dalam kedua aspek ini diduga karena maraknya kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

KOMPAS.com - Kasus dugaan suap petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ramai dibicarakan di media sosial seminggu belakangan.

Hal ini bermula saat akun TikTok @stellaroptics888 mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 saat melewati pintu masuk bandara pada Jumat (17/1/2025).

Video tersebut menampilkan dua orang WN China berinisial LB dan LJ, seolah-olah lolos melalui jalur hijau pintu masuk internasional usai memberikan lima lembar uang Rp 100.000 di dalam paspor.

Klarifikasi Usai Video Viral

Video dugaan suap petugas imigrasi tersebut viral dalam waktu singkat di media sosial.

Tiga hari berselang, akun media sosial yang sama mengunggah klarifikasi terkait tindakannya.

WN China berjenis kelamin laki-laki itu meminta maaf dan menjelaskan kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya.

“Uang Rp 500.000 dalam video tersebut hanya biaya visa saya,” ungkap WN China lewat video TikTok yang diunggah pada Senin (20/1/2025).

Ia juga memberi respons atas baiknya sikap petugas bea cukai Indonesia karena menunjukkan jalur yang tepat saat tiba di bandara.

“Tidak ada perilaku ilegal, tetapi video yang saya posting, mungkin ada ekspresi, ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan,” ujar pria tersebut.

“Atas hal ini, saya sampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya pada petugas bea cukai Indonesia,” lanjut dia.

Diamankan Petugas Imigrasi

WN China telah menghapus video viral tersebut dan kini tersisa satu video klarifikasi di akun @stellaroptics888.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap menindak LB dan LJ atas tindakan yang memberi dampak negatif pada petugas imigrasi di bandara.

Dok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ilustrasi bandara soekarno-hatta, ilustrasi terminal 3 Soekarno hatta, bandara soekarno hatta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen menjelang periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Lewat keterangan resmi, Rabu (22/1/2025), Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan dua WN China tersebut sudah diamankan di ruang detensi Ditjen Imigrasi dan segera dipulangkan ke negara asal.

“Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ujar Godam pada Rabu.

Dari hasil klarifikasi pihak imigrasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video klarifikasi mereka.

Penjelasan Ditjen Imigrasi

Godam menuturkan, kejadian sebenarnya bermula ketika LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Petugas Imigrasi mendapati keduanya berjalan di jalur yang salah, yakni jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional untuk melakukan proses keimigrasian.

Dok. Direktorat Jenderal Imigrasi Dua warga negara asing (WNA) asal China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 di paspornya, kini diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Godam.

Lebih lanjut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Agus.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Tim dari Kementerian Imigrasi melakukan peninjauan lapangan terkait usulan pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (22/01/2025).

Usulan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Lokasi kantor imigrasi di Purworejo yang diusulkan berada di Kecamatan Banyuurip.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Is Edy Eko Putranto, yang diterima oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di Ruang Pringgitan Rumah Dinas Bupati.

Acara itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rochman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo, Bambang Susilo, serta sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemkab Purworejo, termasuk Wakil Bupati terpilih, Dion Agasi Setiabudi.

Is Edy Eko Putranto menjelaskan bahwa peninjauan lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung potensi dan kesiapan Kabupaten Purworejo dalam mendirikan kantor imigrasi.

Ia berharap peninjauan ini dapat mempercepat proses pembentukan kantor imigrasi.

"Dengan adanya kantor imigrasi sendiri, masyarakat Purworejo tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus paspor dan dokumen keimigrasian lainnya. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Edy juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan rencana ini.

"Tidak banyak hal yang dapat kami sampaikan, saya menyampaikan harapan agar sinergisitas yang baik ini dapat terus kita tingkatkan," tambahnya.

Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Imigrasi yang telah menindaklanjuti permohonan Pemkab Purworejo untuk pendirian kantor imigrasi.

Ia menyatakan telah melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk mendukung rencana tersebut.

"Besar harapan kami, pendirian kantor ini dapat terwujud, mengingat animo masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian sangat tinggi. Tidak hanya melayani masyarakat Purworejo, tetapi juga dapat melayani warga masyarakat dari luar Kabupaten Purworejo," tuturnya.

Yuli berharap bahwa kehadiran kantor imigrasi di Kabupaten Purworejo akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait keimigrasian dan diharapkan dapat membuka peluang investasi di daerah tersebut.

Lokasi kantor imigrasi Purworejo

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Gathot Suprapto, menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan untuk kantor imigrasi terletak di Kelurahan Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, tepatnya di seberang RSUD RAA Tjokronegoro.

"Hari ini tim dari Kementerian Imigrasi datang untuk memastikan lokasi yang diusulkan menjadi kantor imigrasi dengan luas tanah kurang lebih 10.000 m2 atau satu hektar sesuai permintaan. Untuk pembangunan, kita masih menunggu dari pusat, ini masih proses di penjajakan awal terkait penyedian lahannya," jelas Gathot.

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 di paspornya kini diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Sebelumnya, WN China berinisial LB dan LJ membuat dan menyebarkan video menyelipkan lima lembar uang Rp 100.000 saat masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (17/1/2025).

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/01/2025).

Godam mengungkapkan, berdasarkan penelitian terhadap CCTV, tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang kepada petugas imigrasi.

• Buntut Ramai Turis China Batal ke Thailand, 12.400 Kamar Hotel Tak Jadi Dipesan

akun Facebook Tangkapan layar konten sebagian benar di sebuah akun Facebook, Minggu (19/1/2025), berisi video WN China menyelipkan uang di paspor sebagai bentuk suap.

• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” lanjut dia.

Akun media sosial yang sama juga mengunggah video permintaan maaf pada Senin (20/1/2025).

WN China tersebut mengaku bahwa apa yang dikatakan dalam video sebelumnya tidak benar.

Uang Rp 500.000 tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Keduanya kompak menyatakan kebenaran sesuai dengan video klarifikasi.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa dua WN China tersebut salah jalur karena melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Petugas lantas membawa keduanya ke area kedatangan internasional untuk melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

Kini, LB dan LJ berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Godam.

• Tidak Lagi Bisa Diakses di AS, TikTok Ternyata Juga Tidak Ada di China

• Dua Turis China Hilang di Thailand Ditemukan di Perbatasan Myanmar

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 di paspornya kini diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Sebelumnya, WN China berinisial LB dan LJ membuat dan menyebarkan video menyelipkan lima lembar uang Rp 100.000 saat masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (17/1/2025).

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/01/2025).

Godam mengungkapkan, berdasarkan penelitian terhadap CCTV, tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang kepada petugas imigrasi.

• Buntut Ramai Turis China Batal ke Thailand, 12.400 Kamar Hotel Tak Jadi Dipesan

akun Facebook Tangkapan layar konten sebagian benar di sebuah akun Facebook, Minggu (19/1/2025), berisi video WN China menyelipkan uang di paspor sebagai bentuk suap.

• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” lanjut dia.

Akun media sosial yang sama juga mengunggah video permintaan maaf pada Senin (20/1/2025).

WN China tersebut mengaku bahwa apa yang dikatakan dalam video sebelumnya tidak benar.

Uang Rp 500.000 tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Keduanya kompak menyatakan kebenaran sesuai dengan video klarifikasi.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa dua WN China tersebut salah jalur karena melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Petugas lantas membawa keduanya ke area kedatangan internasional untuk melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

Kini, LB dan LJ berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Godam.

• Tidak Lagi Bisa Diakses di AS, TikTok Ternyata Juga Tidak Ada di China

• Dua Turis China Hilang di Thailand Ditemukan di Perbatasan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga negara China yang menyebar video negatif seolah-olah menyuap petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan WNA berinisial LB dan LJ itu saat ini tengah berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dipulangkan ke negaranya.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time. Mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/01/2025).

“Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucapnya.

Godam menjelaskan, pada tanggal 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut.

Di dalam video itu, akun tersebut menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, kata Godam, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Godam.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus.