KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

Ia menganggap Dedi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

Ia menganggap Dedi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

Ia menganggap Dedi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Penjelasan Dedi Mulyadi soal anak dimasukkan ke barak militer

Diketahui bahwa sebelum ada laporan dari Adhel, kebijakan tersebut telah menuai pro dan kontra.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa bahwa program ini merupakan bentuk tanggapan terhadap permintaan para orangtua yang sudah kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," ujar Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengeklaim bahwa para siswa yang berada di barak merasa senang dengan kehidupan mereka di sana.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Ia menilai program tersebut tidak melanggar HAM.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional jika terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sosok Wali Murid yang Viral Berani Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesinya Mentereng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mencalonkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, sebagai hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

Pencalonan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Navan Oegroseno, dalam konferensi pers, Jumat (9/5/2025).

"Professor Eddy Pratomo sebagai calon hakim Hukum Laut Internasional atau ITLOS dengan masa kerja tahun 2026-2035," kata Arief.

Arief menjelaskan, proses pencalonan sudah dalam tahap proses dan akan dilakukan pemungutan suara untuk pencalonan pada tahun 2026.

Sebab itu, Arief mengatakan, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan lobi bagi pencalonan Eddy sebagai hakim ITLOS.

Arief mengatakan, alasan Indonesia mengajukan Eddy sebagai calon hakim adalah karena Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Indonesia disebut telah banyak melaksanakan kewajiban dari konvensi tersebut, namun belum pernah ada orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim dalam penegakan hukumnya sejak disepakati pada 1982.

"Di sisi lain, Indonesia juga ingin merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya negara dari kawasan Asia Tenggara, yang seharusnya memiliki keterwakilan di sana," imbuhnya.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan akan sangat ideal apabila kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan dalam komposisi Hakim Internasional Hukum Laut yang ada di Hamburg," ucapnya lagi.

Profil Eddy Pratomo

Eddy Pratomo adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum kampus tersebut.

Selain aktif mengajar, Eddy Pratomo juga pernah menjadi anggota Tim Penasihat dalam Penetapan Batas Maritim Indonesia untuk periode 2020-2024.

Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai diplomat senior dan ahli diplomasi maritim Indonesia.

Eddy telah banyak makan asam garam dalam dunia diplomasi maritim.

Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Eddy juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, hingga utusan khusus Presiden RI untuk penetapan batas maritim RI-Malaysia.

KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang dalam proses pengaturan.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut akan terjadi.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo Kangen Nasi Goreng Buatan Megawati

Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

Rasa rindu tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan sempat terobati saat keduanya bertemu beberapa waktu lalu.

"Betul. Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah Alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," ujar Prasetyo.

Megawati Singgung Nasi Goreng di Pidato

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri sempat menyampaikan pernyataan bersifat kelakar mengenai nasi goreng buatannya dalam pidato pada acara Trisakti Tourism Award 2025 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dalam pidatonya, Megawati menyebut bahwa hingga kini masih ada sosok Presiden yang terus menanyakan kapan bisa kembali mencicipi nasi goreng khas darinya.

“Yang masih nanyain (nasi goreng) terus itu tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Hayo? Presiden,” ucap Megawati yang disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin.

“Kapan Dibikinin Nasi Goreng, Mbak?”

Megawati lalu menirukan ucapan Prabowo yang kerap menanyakan soal nasi goreng tersebut.

“Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Presiden sopo yo?” katanya, disambut gelak tawa peserta acara.

Tak hanya itu, Megawati juga sempat menawarkan nasi goreng buatannya kepada hadirin, namun dengan catatan khusus.

"Itu seneng banget loh, nanti tak buatin, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ujar Megawati sambil berseloroh.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Kangen Nasi Goreng Megawati, Mensesneg: Pertemuan Sedang Diatur, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti menyebut tim kuasa hukum DPP PDI-P memantau penggeledahan terkait dugaan perintangan kasus Harun Masiku.

Keterangan ini disampaikan Rossa saat diperiksa sebagai saksi dugaan suap Harun dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Rossa mengatakan, setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tambahan kasus Harun pada 2023, pihaknya menggeledah sejumlah lokasi, termasuk bekas kediaman Harun.

“Salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta,” kata Rossa, Jumat (9/5/2025).

Penyidik mendapati mobil Harun masih terparkir di apartemen tersebut dan menemukan beberapa dokumen serta petunjuk.

Setelah itu, tim penyidik bergerak ke Semarang untuk memeriksa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disuap Harun.

Namun, Wahyu sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena program bebas bersyarat.

Penyidik lalu menggeledah rumah Wahyu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. “Faktanya adalah, penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian Hasto Kristiyanto,” ujar Rossa.

Setelah itu, penyidik menggeledah salah satu rumah kerabat Harun di Jakarta Timur.

Menurutnya, setelah operasi penggeledahan itu, kerabat Harun ditemui tim hukum PDI-P. “Nah ini sampai komplain kepada saya kenapa saya bisa diketahui,” kata Rossa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Marinus Gea, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Desakan itu disampaikan Marinus menyusul terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (9/5/2025).

Menurut Marinus, kerusuhan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.

Sebab, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

"Dalam kasus seperti ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan pengawasan di lapas," ujar Marinus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5/2025).

"Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru menjadi sarang kerusuhan dan transaksi narkoba,” sambungnya.

Marinus mengingatkan bahwa kerusuhan di Lapas Narkotika Musi Rawas tidak hanya dilihat dari dugaan kelalaian petugas, tetapi juga masalah kelemahan dalam regulasi terkait lembaga pemasyarakatan.

"Persoalan ini bukan hanya tentang kelalaian petugas lapas. Aturannya juga perlu ditinjau ulang. Bisa jadi, ada celah dalam sistem yang membuat pengawasan jadi lemah,” jelas Marinus.

Politikus PDI-P itu pun menyoroti sikap pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang seringkali hanya mengambil langkah pencopotan kepala lapas jika terjadi kerusuhan.

Menurut Marinus, penggantian pejabat bukanlah solusi konkret untuk menyelesaikan akar masalah di suatu lapas.

"Kalau sasarannya hanya mengganti Kalapas, apakah ada jaminan peristiwa seperti ini tidak akan terulang? Kan tidak juga," tegas Marinus.

Marinus menambahkan, pemerintah harus menjadikan insiden ini sebagai momentum pembenahan terhadap sistem lembaga pemasyarakatan.

“Terutama dalam hal pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan yang lebih tegas dan ketat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana bahkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas tersebut.

Mereka bahkan menyuarakan keluh kesah mereka melalui pengeras suara dari dalam lapas.

Para narapidana menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Usai menyampaikan protesnya, para napi kemudian melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Asap pekat mengepul dari dalam lapas.

Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau untuk mengendalikan situasi.

Gas air mata tampak ditembakkan aparat ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Sementara itu, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti menduga kerusuhan disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keresahan yang disuarakan oleh para narapidana.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, mengatakan bahwa mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

“Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis susunan baru komisioner untuk periode 2022-2027.

Dikutip dari akun Instagram-nya, @komnas.ham, posisi ketua Komnas HAM kini dijabat oleh Anis Hidayah yang menggantikan ketua sebelumnya, Atnike Nova Sigiro.

Sementara itu, Atnike kini menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, posisi yang dahulu diisi oleh Anis.

Wakil Ketua Eksternal yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Ubaid Tanthowi kini dijabat oleh Putu Elvina.

Kemudian, Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan diampu Prabianto Mukti Wibowo, menggantikan Abdul Haris Semendawai yang kini mengampu bagian pendidikan dan penyuluhan.

Dua komisioner lainnya, Uli Parulian Sihombing menjabat sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian, sedangkan Saurlin Siagian mengampu bidang Pemantauan.

Anis Hidayah mengatakan, rotasi kepemimpinan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM.

"Masa jabatan pimpinan dan subkomisi berlaku selama 2,5 tahun, jadi bisa dipilih kembali," kata Anis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan sendiri hingga akhirnya menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, ia enggan mengungkap apa pertimbangan Prabowo sehingga menolak Hasan Nasbi mundur.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, memiliki penilaian pribadi terhadap Hasan Nasbi yang sudah menjadi Kepala PCO sejak era Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Prasetyo sendiri membenarkan, dirinya telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala PCO dan pada akhirnya ditolak Prabowo.

Ia juga menampik bahwa pertimbangan Prabowo menolak pengunduran Hasan Nasbi dikarenakan persoalan dana operasional di PCO.

"Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bukan Jubir Timses

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO untuk memahami bahwa pernyataannya mewakili institusi negara.

Karenanya, Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dimintanya belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia juga meminta pihak Istana untuk mengevaluasi cara komunikasi pemerintah kepada publik. Terutama dalam merespon isu-isu sensitif.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," ujar Syamsu Rizal.

Soal pernyataan Hasan Nasbi dalam menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo, ia menilai bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya menjawab sesuai konteks.

Bukan malah menjawab dengan canda, padahal teror tersebut merupakan bentuk ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," ujar Syamsu Rizal.

Diketahui, Hasan Nasbi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Sosok Hasan Nasbi sendiri menjadi kejutan saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Padahal berita mundurnya ia dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ramai menjadi pemberitaan pada Selasa (29/4/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik agar tidak menjadikan efisiensi anggaran oleh pemerintah sebagai penyebab tunggal melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, efisiensi belanja pemerintah hanya salah satu aspek tersebut.

"Kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, ia meminta agar melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu efisiensi anggaran.

"Maka melihatnya mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," kata Prasetyo.

Lagipula, menurut dia, belanja pemerintah di awal tahun memang belum mencapai puncaknya.

Biasanya, pemerintah daerah (pemda) akan menggelontorkan belanja pada akhir tahun.

Prasetyo mengatakan, efisiensi sejatinya hanya realokasi untuk pos belanja yang lebih penting dan lebih produktif.

Tak heran, meski pos belanja pemerintah menurun, terjadi ekspansi di sektor pertanian yang turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kita dari bidang pertanian mencapai di atas 10 persen. Bidang-bidang yang lain juga tumbuh positif, jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira memandang sesuatunya harus secara utuh," kata dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 tak lepas dari kebijakan berbagai negara di dunia, yang berpengaruh pada Indonesia.

Hal ini terlihat ketika harga emas dunia, sebagai aset safe-haven atau lindung nilai, merangkak naik, begitu pula dengan haga emas dalam negeri yang sempat tembus Rp 2 juta per gram.

"Jadi memang banyak faktor, apalagi sekarang mohon maaf, geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru, kan gitu. Bertambah baru sekarang di India dan di Pakistan bersitegang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year).

Angka pertumbuhan ini relatif turun dibanding pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen.

"Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 terkontraksi 0,98 persen, di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuarter ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi RI disebabkan karena adanya kontraksi konsumsi pemerintah yang menurun dibanding tahun lalu.

Pada periode ini, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen secara tahunan dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar minus 0,08 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,90 persen dan berkontribusi 1,09 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Zulkifli, atau akrab disapa Zul, personel Zivilia, menarik perhatian publik saat manggung di luar lapas di tengah masa hukumannya.

Sebagaimana diketahui, Zul masih menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara karena kasus narkotika yang menjeratnya.

Istri Zul, Retno Paradinah, mengaku senang suaminya mendapat kesempatan manggung di luar lapas.

Hal ini membuatnya bisa lebih dekat dengan sang suami. Hukuman

“(Ketemu) kemarin pas di Lapangan Banteng dua kali manggung,” ujar Retno di Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

“Alhamdulillah sehat, (dia) happy karena dia kan biasanya setahun sekali keluar, cuma kali ini benar-benar pure di tempat terbuka,” lanjut Retno.

Retno menyadari bahwa waktu untuk berbincang dengan suami sangat terbatas karena Zul harus fokus pada persiapan manggung.

“Enggak sih (enggak banyak ngobrol), dia kan diiniin sama petugas, cek sound, sama pejabat juga sering dipanggil, jadi waktu buat ngobrolnya enggak ada,” ucap Retno.

Meski demikian, Retno tetap merasa senang bisa menemani suaminya sepanjang acara.

“Karena kan dari pagi kelar-kelarnya malam, jadi ya lumayan lama lah,” ucap Retno.

“Iya seharian nemenin,” lanjut Retno.

Saat ditanya kapan Zul akan bebas, Retno mengatakan kemungkinan suaminya akan bebas bersyarat pada 2027.

Zul diketahui ditahan sejak Maret 2019.

“2027 Insya Allah (bebas),” tutur Retno.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, Zul Zivilia terlihat tampil membawakan lagu hit miliknya, "Aishiteru".

Ia juga berkolaborasi dengan Gita Youbi menyanyikan lagu "Jangan Kamu Biar Aku".

Dalam video tersebut, Zul tampak memetik gitar listrik di atas panggung, mengenakan kemeja merah muda, celana jeans, dan sneakers.

Namun, ada yang menarik perhatian publik, yaitu gelang GPS yang terpasang di kaki kanannya.

Penampilan Zul dengan gelang pelacak tersebut memicu beragam respons.

Gelang GPS itu merupakan bagian dari sistem pengawasan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang memastikan Zul tetap terpantau meskipun diberikan izin beraktivitas di luar lapas.

Kehadiran Zul Zivilia di panggung IPPAFest merupakan bagian dari program pembinaan narapidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tengah diatur.

Meski ia tidak bisa memastikan, pertemuan itu bakal terlaksana kembali atau sebaliknya.

Hal ini menanggapi kelakar Megawati yang mengungkapkan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih ‘merindukan’ nasi goreng buatannya, saat berpidato dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo juga membenarkan, Prabowo memang kangen dengan nasi goreng buatan Megawati.

Perasaan kangen itu sudah berlangsung lama, namun telah diobati saat pertemuan terakhir beberapa waktu lalu.

"Betul. Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah Alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkelakar hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih ‘merindukan’ nasi goreng buatannya, saat berpidato dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 di Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Awalnya, Megawati berkelakar dirinya, yang sudah menjadi Presiden ke-5 RI dan ketua umum partai, masih diminta memasak untuk kadernya.

Dia pun kemudian menyinggung ada seorang Presiden yang ingin dibuatkan nasi goreng secara khusus olehnya.

“Yang masih nanyain (nasi goreng) terus itu tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Hayo? Presiden,” ucap Megawati disambut tepuk tangan dan tawa para hadirin.

Setelah itu, Megawati pun menirukan ucapan Prabowo yang menanyakan kapan akan bisa menikmati kembali nasi goreng tersebut.

“Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Presiden sopo yo?” kata Megawati.

Melihat suasana ruangan yang semakin riuh dan penuh tawa, Megawati pun bertanya siapa yang ingin mencicipi langsung masakannya.

"Itu seneng banget loh, nanti tak buatin, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan,” pungkas Megawati.