Kom13

Ketahuan Berjualan Kaligrafi di Aceh, 2 Warga Pakistan Dideportasi

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh telah mendeportasi dua warga negara Pakistan, MO (30) dan NH (32), melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (23/1/2025). Keduanya dipulangkan setelah kedapatan melanggar aturan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengungkapkan bahwa kedua warga negara asing tersebut memegang izin tinggal kunjungan, namun melanggar aturan dengan berjualan kaligrafi.

"Yang bersangkutan menyalahi izin tinggal yang diberikan, yaitu izin tinggal kunjungan tapi mereka berjualan kaligrafi," kata Gindo saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (24/1/2025).

Gindo menjelaskan bahwa tindakan mereka melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagai sanksi, kedua warga negara Pakistan tersebut dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan f, yang mencakup pendeportasian dan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

"Proses deportasi dipimpin langsung oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Banda Aceh. MO dan NH dipulangkan menggunakan maskapai Batik Air Malaysia," ujar Gindo.

Proses deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum dan langkah tegas untuk menjaga kedaulatan negara. Gindo memastikan bahwa pengawasan terhadap keimigrasian akan terus diperketat untuk menjaga ketertiban di wilayah Indonesia.

“Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran,” ungkapnya.

Selain itu, Gindo mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan di wilayah Aceh.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita,” tegasnya.

Bukan KPK, Yusril Sebut Paulus Tannos Ditangkap Otoritas Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas Singapura.

Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos setelah mendapatkan informasi penangkapan tersebut.

“Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).

Alasannya, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah menjadi warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggapan bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata dia.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal kewarganegaraannya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan baru akhir-akhir ini ditangkap.

Kementerian Hukum Proses Ekstradisi Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah memproses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ekstradisi tengah diproses oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat dalam hal ini adalah Direktur Direktorat di Dirjen AHU," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).

Supratman bilang, saat ini pemerintah tengah mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi, termasuk data dari Mabes Polri dan Interpol.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya," kata politikus Partai Gerindra itu.

"Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU, saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penangkapan Paulus Tannos di Singapura.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Jumat pagi.

Fitroh mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi untuk melakukan ekstradisi terhadap Paulus Tannos.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

Ketika itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand.

Namun, pengusaha itu tidak bisa ditangkap karena red notice dari Interpol terlambat terbit.

Red notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

“Kalau pada saat itu yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023).

Prabowo Kirim Bunga Anggrek untuk Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat mengantarkan keberangkatan Prabowo ke luar negeri melalui Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Sudah kirim sesuatu, karangan bunga atau apa?" tanya awak media.

"Kirim," jawab Prasetyo singkat.

Selain mengirim bunga, kata Prasetyo, Prabowo biasanya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada tokoh-tokoh tertentu.

Namun, Prasetyo tidak memastikan apakah kali ini Prabowo juga menyampaikan ucapan secara langsung atau melalui telepon kepada Megawati, mengingat Prabowo harus berangkat melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri pada saat Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78.

"Biasanya beliau langsung (mengucapkan). Mau tahu saja (apakah lewat telepon), biasanya beliau langsung," ujarnya.

Belakangan diketahui, Prabowo mengirimkan bunga anggrek berwarna putih dan ungu untuk Megawati.

Kabar ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam perayaan ulang tahun Megawati di Batu Tulis, Bogor.

"Bunga papan dan bunga anggrek," kata Hasto, seperti dilansir dari Kompas.id, Jumat (24/1/2025).

Anggrek adalah salah satu bunga yang populer di dunia karena keindahannya.

Setiap warna dari bunga anggrek juga dianggap memiliki makna atau filosofi tertentu.

Berdasarkan catatan Kompas.com (20/12/2024), anggrek putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan kerendahan hati.

Bunga ini sering diberikan dalam momen sakral, seperti perayaan ulang tahun, penghormatan, atau tanda penghargaan.

Sementara itu, anggrek ungu melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan.

Warna ungu juga erat kaitannya dengan kekuasaan dan kebangsawanan.

Anggrek ungu bahkan kerap disebut sebagai "ratu sejati" di antara bunga-bunga lainnya.

Kombinasi kedua warna ini dalam kiriman bunga Prabowo tentu dapat diartikan sebagai simbol penghormatan, penghargaan, serta harapan baik untuk Megawati.

Untuk diketahui, Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Acara yang berlangsung hangat dan sederhana itu dihadiri oleh keluarga, sahabat, serta sejumlah tokoh nasional.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, mantan Kepala BIN Hendropriyono, mantan Menkopolhukam Mahfud MD, dan mantan Mensesneg Bambang Kesowo.

Dari jajaran PDI-P, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto dan beberapa Ketua DPP partai, misalnya Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam acara tersebut, Megawati memotong tumpeng dan memberikannya kepada kakaknya Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

Dia juga memeriahkan suasana dengan menyanyikan dua lagu favoritnya, "Cinta Hampa" dan "My Way," disertai selingan kelakar yang membuat para tamu tertawa.

Residivisme Teroris dan Ancaman Kombatan Pulang Halaman all

DALAM dua tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan laju tindak pidana terorisme hingga tidak terjadi serangan teroris sama sekali (zero terrorist attack). Hal ini tercermin dalam Global Terrorism Index Indonesia 2024 yang mencatat peningkatan signifikan.

Posisi Indonesia naik dari peringkat ke-24 pada 2022 dan 2023 (kategori dampak sedang terhadap terorisme) menjadi peringkat ke-31 pada 2024 (kategori dampak rendah terhadap terorisme).

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun yang sama mengungkap dinamika lain di bawah permukaan.

Peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi pada kelompok generasi muda—termasuk perempuan, anak, dan remaja—menjadi perhatian serius.

Tren ini juga disertai perubahan pola serangan dari pendekatan keras (hard approach) menuju pendekatan lunak (soft approach) dalam aksi terorisme.

Perkembangan sel-sel teror bukan hanya menjadi tantangan domestik, tetapi juga fenomena global yang telah dirancang jauh sebelum era kepemimpinan Osama bin Laden di Al-Qaidah.

Dalam buku penulis yang berjudul "Api Pemikiran Abdullah Azzam" (2024), ditegaskan bahwa Abdullah Azzam, salah satu ideolog utama kelompok tersebut, memperkenalkan konsep "jihad fardiyah" (jihad individu).

Konsep ini berevolusi melalui pemikiran Abu Mus'ab al-Suri menjadi tiga pilar utama: desentralisasi (al-lâ markaziyyah), jihad tanpa pimpinan (al-jihâd bilâ qiyâdah), dan operasi sel kecil (‘amaliyât al-khalâyâ al-saghîrah).

Ketiga konsep ini kini menjadi strategi utama berbagai kelompok teror, baik di tingkat nasional maupun global.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi telah dipraktikkan secara nyata oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Di Indonesia, selain tiga konsep utama yang berkembang, juga diadopsi strategi operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah), yang merupakan warisan taktik Al-Qaidah dan semakin relevan, terutama setelah dipraktikkan dalam lingkup internal ISIS atau JAD.

Penerapan konsep-konsep ini oleh berbagai faksi teror mempertegas kebutuhan mendesak akan sistem penanggulangan terorisme yang lebih matang, terintegrasi, dan adaptif, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi.

Residivisme Teroris

Meski Indonesia berhasil menekan angka serangan teroris hingga mencapai "zero terrorist attack", ancaman nyata pertama yang masih membayangi adalah residivisme teroris (al-‘awdu ilâ al-ijrâm).

Salah satu tantangan utama adalah keberadaan eks-narapidana teroris (napiter) bebas murni, yaitu individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya tanpa kewajiban menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada 2023, tercatat sekitar 180 eks-napiter dalam kategori ini.

Fenomena ini tak lepas dari doktrin dalam dunia terorisme yang mengajarkan “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Residivisme Teroris dan Ancaman Kombatan Pulang