Penulis: VOA Indonesia/Eva Mazrieva

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - KBRI di Washington DCmengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk senantiasa membawa kartu identitas ke mana pun berada.

Di samping itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, meminta para WNI untuk dapat bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai AS atau Immigration and Custom Enforcement (ICE) jika terjadi pemeriksaan.

Diplomat tertinggi di KBRI Washington yang akrab disapa dengan Sade itu menyampaikan, imbauan tersebut dikelurkan seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran dan penggerebekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat.

“Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan oleh petugas imigrasi. Ingat, bahwa seluruh warga dari negara mana pun di AS, dilindungi oleh hukum dan konstitusi AS. Artinya, kita berhak untuk tidak bicara dan menelepon pengacara ketika menghadapi situasi keimigrasian atau situasi hukum lain di AS,” ujar Sade pada Sabtu (25/1/2025)

Segera setelah menjabat pada 20 Januari lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menindak tegas imigasi ilegal dan mendeportasi mereka yang tinggal di AS secara ilegal.

Saat menandatangani instruksi presiden itu, Trump juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menghukum para pejabat yang menolak penegakan tindakan yang diperintahkannya itu.

Selang dua hari setelah dikeluarkannya instruksi presiden itu, pada Kamis (22/1/2025), sejumlah agen ICE mengumpulkan imigran tanpa dokumen –dan juga warga negara Amerika– dalam sebuah penggerebekan di tempat kerja di Newark, New Jersey.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Wali Kota Newark Ras Baraka, melaporkan bahwa seorang veteran militer ikut ditahan dalam operasi penggerebekan itu.

“Agen-agen ICE tidak dapat menunjukkan surat perintah karena mereka menahan “penduduk dan warga negara yang tidak berdokumen,” ujar Baraka dalam sebuah pernyataan bersama dengan beberapa pemimpin lokal sehari setelah operasi itu.

Separuh WNI di Amerika tak berdokumen

Dalam wawancara melalui telepon, Ida Bagus Made Bimantara mengatakan, KBRI telah mengambil sejumlah langkah antisipasi terhadap instruksi Presiden Trump.

Pertama, kata Sade, KBRI berkoordinasi dengan lima Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Amerika untuk menggarisbawahi perlunya memberi perlindungan terbaik bagi WNI, menyiapkan tim krisis dan mengaktifkan saluran siaga (hotline).

Nomor telpon darurat KBRI di Washington DC adalah: 202-569-7996.

Kedua, KBRI juga melakukan sosialisasi ke kantong-kantong masyarakat untuk menyampaikan sejumlah hal terkait penanganan isu ini seandainya ada WNI yang bermasalah.

Tak hanya itu, KBRI juga berkoordinasi dengan pengacara khusus imigrasi di Amerika untuk memberikan bantuan dan dukungan hukum yang diperlukan.

DESENTRALISASI yang pertama kali diterapkan dalam tubuh al-Qaeda untuk memungkinkan cabang-cabang lokal beroperasi dengan otonomi terbatas, kembali menemui relevansinya pada 2024, ketika Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani, berusaha mengambil alih kekuasaan di Suriah.

Upaya tersebut menunjukkan betapa gagasan desentralisasi masih tetap menjadi elemen kunci dalam strategi HTS.

Pada 2011, al-Julani mendirikan Jabhat al-Nusra sebagai cabang al-Qaeda di Suriah untuk memperkuat gerakan jihad di wilayah tersebut. Kelompok ini tumbuh pesat dengan dukungan pejuang lokal dan internasional.

Pada 2016, al-Julani memutuskan memisahkan diri dari al-Qaeda dan mengganti nama organisasi menjadi Jabhat Fath al-Sham, yang kemudian menjadi HTS.

Struktur desentralisasi ala al-Qaeda tetap dipertahankan, tetapi diterapkan dengan lebih fleksibel.

Pada 2024, HTS menggunakan strategi desentralisasi untuk merebut wilayah strategis di Suriah.

Kelompok lokal diberi otonomi penuh untuk memilih taktik sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan HTS memperluas pengaruh dan menghadapi lawan, termasuk rezim Assad yang lebih tampak terorganisir.

Darimana gagasan desentralisasi lahir? Desentralisasi dalam konteks terorisme merupakan rumusan Abu Mus’ab al-Suri yang ditawarkannya ke dalam dunia jihad modern.

Dengan pendekatan yang menanggalkan struktur hierarkis organisasi teror tradisional, al-Suri menawarkan solusi untuk menjaga keberlanjutan jihad dalam menghadapi gempuran musuh.

Strategi ini, yang ia sebut sebagai non-sentralisasi (al-lâ markaziyyah), menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi taktik kelompok-kelompok teror di abad ke-21.

Sistem, bukan organisasi

Dalam teori al-Suri, jihad tidak membutuhkan organisasi formal yang terpusat, melainkan sistem yang mampu bertahan dari gempuran musuh. Konsep ini ia rumuskan dengan sebutan “sistem, bukan organisasi” (nizhâm lâ tanzhîm).

Sistem ini dirancang agar setiap individu atau kelompok kecil dapat beroperasi secara mandiri tanpa arahan langsung dari pusat komando.

Strategi ini memungkinkan jihad tetap hidup meskipun jaringan utama hancur atau dibubarkan oleh negara.

Artinya, konsep "sistem, bukan organisasi" memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup prinsip desentralisasi, tetapi juga melampauinya dengan sepenuhnya bisa menolak keberadaan struktur organisasi formal.

Para pelaku pun dalam sistem ini hanya membutuhkan inspirasi ideologis sebagai panduan untuk bertindak. Inspirasi ideologis pun tidak berkutat di tataran keagamaan.

DESENTRALISASI yang pertama kali diterapkan dalam tubuh al-Qaeda untuk memungkinkan cabang-cabang lokal beroperasi dengan otonomi terbatas, kembali menemui relevansinya pada 2024, ketika Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani, berusaha mengambil alih kekuasaan di Suriah.

Upaya tersebut menunjukkan betapa gagasan desentralisasi masih tetap menjadi elemen kunci dalam strategi HTS.

Pada 2011, al-Julani mendirikan Jabhat al-Nusra sebagai cabang al-Qaeda di Suriah untuk memperkuat gerakan jihad di wilayah tersebut. Kelompok ini tumbuh pesat dengan dukungan pejuang lokal dan internasional.

Pada 2016, al-Julani memutuskan memisahkan diri dari al-Qaeda dan mengganti nama organisasi menjadi Jabhat Fath al-Sham, yang kemudian menjadi HTS.

Struktur desentralisasi ala al-Qaeda tetap dipertahankan, tetapi diterapkan dengan lebih fleksibel.

Pada 2024, HTS menggunakan strategi desentralisasi untuk merebut wilayah strategis di Suriah.

Kelompok lokal diberi otonomi penuh untuk memilih taktik sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan HTS memperluas pengaruh dan menghadapi lawan, termasuk rezim Assad yang lebih tampak terorganisir.

Darimana gagasan desentralisasi lahir? Desentralisasi dalam konteks terorisme merupakan rumusan Abu Mus’ab al-Suri yang ditawarkannya ke dalam dunia jihad modern.

Dengan pendekatan yang menanggalkan struktur hierarkis organisasi teror tradisional, al-Suri menawarkan solusi untuk menjaga keberlanjutan jihad dalam menghadapi gempuran musuh.

Strategi ini, yang ia sebut sebagai non-sentralisasi (al-lâ markaziyyah), menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi taktik kelompok-kelompok teror di abad ke-21.

Sistem, bukan organisasi

Dalam teori al-Suri, jihad tidak membutuhkan organisasi formal yang terpusat, melainkan sistem yang mampu bertahan dari gempuran musuh. Konsep ini ia rumuskan dengan sebutan “sistem, bukan organisasi” (nizhâm lâ tanzhîm).

Sistem ini dirancang agar setiap individu atau kelompok kecil dapat beroperasi secara mandiri tanpa arahan langsung dari pusat komando.

Strategi ini memungkinkan jihad tetap hidup meskipun jaringan utama hancur atau dibubarkan oleh negara.

Artinya, konsep "sistem, bukan organisasi" memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup prinsip desentralisasi, tetapi juga melampauinya dengan sepenuhnya bisa menolak keberadaan struktur organisasi formal.

Para pelaku pun dalam sistem ini hanya membutuhkan inspirasi ideologis sebagai panduan untuk bertindak. Inspirasi ideologis pun tidak berkutat di tataran keagamaan.

Mereka pun tidak memerlukan logistik besar, hierarki atau koordinasi rumit. Model ini memberikan fleksibilitas dan daya tahan yang lebih besar bagi gerakan jihad, sekaligus membuatnya lebih sulit dilacak oleh intelijen musuh.

Pendekatan ini melahirkan strategi lanjutan berupa operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah) atau serigala tunggal (lone wolf; adh-dhi’b al-munfarid).

Kasus terkait telah banyak contohnya di Indonesia hingga tahun 2022. Dalam model ini, individu-individu bisa bergerak tanpa dukungan langsung dari organisasi besar, tetapi tetap terhubung melalui inspirasi ideologis yang disebarluaskan lewat buku, video atau propaganda daring.

Dalam dunia yang semakin digital, strategi ini terbukti sangat efektif. Al-Suri memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ideologinya secara global, salah satunya melalui buku monumental “Da’wat al-Muqawamah” (Seruan untuk Perlawanan).

Buku ini memuat teori lengkap tentang jihad desentralisasi, menjadikannya pedoman utama bagi para jihadis pasca-serangan 9/11.

Desentralisasi pun tidak saja berkutat dalam persoalan taktik di lapangan atau dunia nyata, melainkan juga di dunia maya, seperti yang dilakukan oleh Islamic State, di mana Al-Julani pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Pendekatan ini mencerminkan respons mereka terhadap tekanan yang semakin meningkat dari platform media sosial arus utama, seperti Facebook dan Twitter, yang secara aktif menghapus konten terkait ekstremisme.

Dengan memanfaatkan platform web terdesentralisasi seperti RocketChat dan ZeroNet, Islamic State berupaya menghindari pengawasan ketat.

Teknologi ini memungkinkan konten mereka tersimpan secara tersebar di server yang dikelola pengguna atau komunitas, sehingga sulit dihapus.

Relevansi di Indonesia

Di Indonesia, konsep desentralisasi terorisme ini menemukan resonansi dalam perkembangan kelompok-kelompok radikal pascamelemahnya Jamaah Islamiyah (JI).

Ketika tekanan besar dari operasi kontra-terorisme membuat JI kehilangan daya operasionalnya, ideologi mereka tidak mati begitu saja.

Sebaliknya, ia bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih cair dan terdesentralisasi, melahirkan kelompok-kelompok baru seperti Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

JAT, yang didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir pada 2008, awalnya berusaha merevitalisasi semangat jihad melalui organisasi tradisional. Namun, tekanan aparat keamanan membuat model ini tidak efektif.

Kemudian JAD, yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman, justru mengadopsi strategi desentralisasi penuh, beroperasi melalui sel-sel kecil yang mandiri.

Pasca-Jamaah Islamiyah “membubarkan diri” melalui dua deklarasi di Bogor dan Solo, ancaman baru mulai muncul.

Meskipun organisasi formal tampak runtuh, lebih-lebih statusnya masih masuk ke dalam DTTOT, ideologinya tetap tidak akan hilang.

Jangan sampai lahir wadah baru, apalagi jika diberikan ruang oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebab, organisasi formal yang tampak jinak di permukaan, memungkinkan dapat menjadi tempat persemaian regenerasi ideologi yang lebih tersembunyi dan sulit dilacak.

Sebab, desentralisasi telah menyusup ke jaringan teror sejak 2001, menjadikan mereka lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pola ini membuat strategi kontra-terorisme semakin kompleks, terutama dengan masifnya penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan ideologi teror.

Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan yang besar. Pemerintah harus merancang strategi pencegahan yang lebih canggih, melibatkan masyarakat sipil, akademisi dan sektor teknologi dalam upaya menangkal radikalisasi.

Desentralisasi bukan hanya strategi organisasi, tetapi juga pola pikir yang terus mencari celah untuk bertahan dan berkembang. Menutup ruang tersebut adalah langkah fundamental untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Di tengah perubahan pola ancaman ini, peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sangat vital.

BNPT harus segera merumuskan Satgas Deradikalisasi (sistem hibrida) yang terpadu dan lintas sektoral.

Satgas ini harus mampu menghadapi tantangan baru berupa lahirnya sel-sel kecil yang mandiri serta residivis-residivis teror yang kembali aktif di masyarakat.

Koordinasi lintas lembaga, keterlibatan sektor teknologi, serta integrasi data intelijen yang akurat menjadi kunci untuk membendung regenerasi dan penguatan jaringan terorisme di Indonesia.

Tanpa langkah strategis yang cepat dan komprehensif, desentralisasi terorisme akan bisa menjadi ancaman laten yang mampu menciptakan instabilitas di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen bangsa mutlak diperlukan untuk mengatasi ancaman ini secara menyeluruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menyarankan agar kasus pagar laut di Tangerang, Banten, segera dinyatakan sebagai kasus pidana.

Alasannya, menurut Mahfud, ada berbagai persoalan dalam pemasangan pagar sepanjang 30,16 kilometer di atas laut Tangerang itu, mulai dari perusakan alam hingga dugaan korupsi.

"Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi," kata Mahfud dalam akun media sosial X pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (25/1/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin mengutip postingan tersebut dari tim Mahfud MD, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Mahfud heran karena hingga kini tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang mencoba menyoroti kasus pagar laut menjadi kasus hukum.

Kata Mahfud, institusi penegak hukum tidak ada yang tegas terhadap kasus ini meski berbagai dugaan tindak pidana bisa terjadi di sekitarnya.

"Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" tanya mantan Menko Polhukam ini.

Maka dari itu, Mahfud menyarankan agar institusi penegak hukum segera menyatakan pagar laut sebagai kasus pidana.

Ia berharap penyelesaian kasus ini tidak hanya dengan cara pembongkaran pagar.

"Bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar. Segerakan lidik dan sidik," kata Mahfud.

Berdasarkan temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada 263 bidang tanah dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di sekitar pagar laut tersebut.

Rinciannya, atas nama PT IAM sebanyak 234 bidang, PT CIS 20 bidang, dan perorangan sebanyak 9 bidang. Sementara, sertifikat hak milik (SHM) berjumlah 17 bidang.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menduga ada praktik ilegal di dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang oleh pejabat di kementeriannya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya sedang memeriksa perusahaan yang disebut Nusron.

Sakti juga mengakui sempat terkejut saat mengetahui area pagar laut itu memiliki SHGB.

"Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut. Itu enggak bisa. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai ada. Wah, baru saya kepikir. Oh ini tujuannya untuk ke sana. Kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi," jelasnya.

Namun, dia menyatakan tidak bisa menunjuk langsung soal keterikatan perusahaan yang diberi sertifikat pagar laut.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didapat dari Kementerian ATR/BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023 atau pada saat era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sementara Jokowi meminta agar proses legal penerbitan pagar laut ini diperiksa secara menyeluruh.

KOMPAS.com - Israel dan Hamas saling menuduh gagal menepati perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada Minggu (19/1/2025).

Diberitakan dari BBC, perselisihan itu terjadi pada Sabtu (25/1/2025), ketika ribuan warga Palestina dicegah di Koridor Netzarim saat hendak kembali ke rumah mereka di Jalur Gaza utara.

Pemerintah Israel memblokir jalan utama dan menuduh Hamas melanggar ketentuan kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya, Hamas telah membebaskan empat tentara perempuan Israel, sedangkan Israel membebaskan 200 tahanan Palestina.

Namun, Pemerintah Israel melarang warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka sampai Hamas membebaskan warga sipil Israel, Arbel Yehud.

Arbel Yehud adalah warga sipil Israel yang berusia 29 tahun. Dia seharusnya dibebaskan pada Sabtu (25/1/2025). Namun, namanya tidak termasuk di antara empat tentara perempuan yang dibebaskan Hamas.

Menurut catatan CNN, Yehud tidak ditahan oleh Hamas. Seorang sumber senior dalam gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), kelompok lain di Jalur Gaza mengatakan, mereka telah menahan Yehud hingga Israel menyepakati ketentuan pertukaran sandera-tahanan.

Selain itu, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan, Hamas belum memberikan daftar rincian semua status sandera.

“Selama pelaksanaan pertukaran tahap kedua kemarin, Hamas melakukan dua pelanggaran. Arbel Yehud, seorang sandera sipil yang dijadwalkan untuk dibebaskan pada hari Sabtu, belum dibebaskan, dan daftar terperinci dari semua status sandera belum diberikan,” bunyi pernyataan Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dikutip dari AFP.

Situasi saat Israel larang warga Palestina pulang, ada tembakan

Malam hari saat warga Palestina dilarang melewati Koridor Netzarim oleh tentara Israel, terdengar suara tembakan keras.

Saat itu, massa sedang berkumpul di sepanjang jalan al-Rashid di Gaza tengah untuk pulang ke rumah mereka. Namun, gelegar tembakan tiba-tiba terdengar.

Menurut kantor berita Reuters, mengutip Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas dan media Palestina, melaporkan tembakan itu menyebabkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka

Empat tembakan juga terdengar seperti dalam sebuah video yang beredar di internet. BBC Verify telah mengonfirmasi lokasi rekaman tersebut, tetapi belum memverifikasi laporan korban secara independen.

Salah satu sandera yang batal pulang adalah Muhammad Emad Al-Din. Dia bersama dengan ribuan tahanan lain tengah menunggu untuk pulang ke Gaza utara.

"Saya tahu rumah saya mungkin hancur, tetapi saya akan mendirikan tenda di atas reruntuhannya. Saya hanya ingin kembali," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait dugaan kasus korupsi proyek digitalisasi SPBU yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun kasus ini mengacu pada proyek digitalisasi SPBU 2018-2023 yang pengadaannya dikerjakan oleh Telkom untuk PT Pertamina (Persero).

"Telkom taat, patuh kepada hukum. Kemudian kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," ujar VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Menurut dia, Telkom juga mendukung penuh upaya Kementerian BUMN dalam melakukan 'bersih-bersih' pada perusahaan pelat merah.

Adapun proyek digitalisasi SPBU yang dimaksud dalam kasus ini adalah terkait pengadaan MyPertamina.

"Iya itu, yang memang sekarang ini, tapi itu semua kami serahkan ke penegak hukum," kata Andri.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018-2023 ini sedang bergulir di tahap penyidikan.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.

Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut. "Sudah ada tersangkanya," ujar Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Dugaan korupsi ini muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).

Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero).

Kemudian, Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.

"Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina," kata Tessa.

GAZA, KOMPAS.com - Otoritas Israel pada Sabtu (25/1/2025) membebaskan 200 tahanan, terdiri dari 199 asal Palestina dan satu dari Yordania, sebagai imbalan pembebasan empat tentara wanita Israel.

Keempat tentara wanita tersebut ditahan Hamas sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, sedangkan 200 tahanan yang dibebaskan Israel ditawan sejak beragam waktu.

Kelompok advokasi Palestinian Prisoners Club mengatakan, 121 tahanan di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut Dinas Penjara Israel, mereka dihukum karena melakukan atau merencanakan serangan terhadap warga Israel.

Mayoritas dari mereka didakwa dan dijatuhi hukuman atas tindakan saat Intifada Kedua, pemberontakan Palestina yang berlangsung pada 2000-2005, menurut keterangan Palestinian Prisoners Club, dikutip dari kantor berita AFP.

Dari para tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup itu, 70 di antaranya dibawa ke Mesir, lalu diberangkatkan ke Aljazair, Tunisia, atau Turkiye.

Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Mohammed Al Tous, yang dipenjara sejak 7 Oktober 1985, menurut data dari Dinas Penjara Israel.

Tous (69) adalah anggota gerakan Fatah pimpinan pPresiden Palestina Mahmud Abbas.

Ia dihukum karena memiliki senjata, menjadi anggota organisasi tak dikenal, perampokan bersenjata, dan melakukan kegiatan atas nama organisasi ilegal, menurut catatan penjara.

• Israel Blokir Pemulangan Warga Gaza ke Utara, kecuali Sandera Parempuan Sipil Dibebaskan Dulu
• Empat Tentara Perempuan Israel Bakal Dibebaskan Hamas Hari Ini

Sebanyak 14 tahanan dibebaskan di Jalur Gaza, dan puluhan lainnya di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967, ketika juga merebut dan mencaplok Yerusalem timur.

Beberapa dari mereka yang dibebaskan di Gaza berasal dari sana, sedangkan yang lainnya dari Tepi Barat, tetapi dilarang kembali ke sana oleh Israel.

Sementara itu, dua tahanan yang dibebaskan berasal dari Kota Umm Al Fahm di Israel, dan lima dari Yerusalem timur.

BEKASI, KOMPAS.com - Istri Nanang Gimbal, Yuli Yanti, mengungkapkan penyesalan sang suami saat menjenguknya di tahanan.

Yuli Yanti mengatakan Nanang Gimbal benar-benar tak pernah berniat membunuh Sandy Permana.

"Iya kemarin aku ketemu di Polda, dia bilang, 'nyesal enggak ada niat ngebunuh, dia spontan, karena dia (Sandy) ngeludahin gue," ujar Yuli Yanti saat ditemui di Cibubur, Sabtu (25/1/2025).

Nanang Gimbal juga meminta Yuli Yanti untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga mendiang Sandy Permana.

Namun upaya tersebut mengalami penolakan dari istri Sandy Permana.

Selain itu, Nanang Gimbal juga meminta istrinya untuk selalu menjaga anak-anaknya di rumah.

"Dia menyesal, dia enggak ada niat membunuh. Menyesal, minta maaf pada keluarga korban ke saya, suruh jaga anak-anak dengan baik itu aja," kata Yuli.

Saat ini kasus hukum Nanang Gimbal masih diproses sebelum naik ke persidangan.

Sebagai informasi, Nanang Gimbal menikam Sandy Permana hingga tewas pada 12 Januari 2025.

Nanang Gimbal ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi pada Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 10.45 WIB, di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kabupaten Karawang.

Akibat perbuatannya, Nanang Gimbal kini dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan/atau Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat.

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan kuasa hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) selaku pemilik pagar laut di Bekasi, Deolipa Yumara.

Momen ini terjadi ketika Dedi baru saja menaiki perahu yang akan mengantarkannya ke lokasi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (24/1/2025).

Awalnya, Dedi terlihat tengah berbincang dengan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Ahman Kurniawan saat berada di atas perahu.

Tak berselang lama, Deolipa tiba di atas perahu yang sama. Kehadiran Deolipa ternyata menyita perhatian Dedi.

Dedi lantas berkelar, Deolipa terlihat berbeda ketika menjadi pengacara hukum PT TRPN dibanding saat menangani kasus Sandi Butar Butar, mantan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

"Kemarin belain (Sandi Butar Butar) Damkar, mungkin sekarang agak beda deh," seloroh Dedi yang disambut senyuman Deolipa.

Kelakar Dedi tak berhenti sampai di situ. Kali ini, Dedi memanggil salah satu stafnya untuk bersalaman dengan Deolipa.

Sebab, Deolipa saat ini menjadi pengacara hukum yang tingkat popularitasnya tak ubahnya seorang artis.

"Mo salaman Mo, ini artis plus pengacara," kata Dedi.

Untuk kedua kalinya, kelakar Dedi kembali disambut senyuman oleh Deolipa, tanpa satu pun sepatah-kata diucapkan dari mulutnya.

Saat perahu segera berlayar, lagi-lagi Dedi melempar canda ke arah Deolipa yang berdiri tak jauh dari posisinya.

Kali ini, Dedi berkelakar bahwa Deolipa menjadi kuasa hukum pemilik pagar laut akan mendapat honor. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus Sandi Butar Butar.

"Kalau nanganin perusahaan ini ada honornya, kalau Damkar (Sandi Butar Butar) kagak ada honornya," ucap Dedi sambil tertawa.

Mendengar kelakar tersebut, Deolipa pun akhirnya tertawa. Setelah berkali-kali "me-roasting" Deolipa, tak lama kemudian keduanya pun berlayar menuju area pagar laut.

Selama peninjauan ini, keduanya tampak serius membicarakan persoalan pagar laut di perairan Kampung Paljaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron kasus korupsi e-KTPPaulus Tannos ditangkap oleh otoritas Singapura.

Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos setelah mendapatkan informasi penangkapan tersebut.

“Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).

Alasannya, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah menjadi warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggapan bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata dia.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal kewarganegaraannya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan baru akhir-akhir ini ditangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron kasus korupsi e-KTPPaulus Tannos ditangkap oleh otoritas Singapura.

Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos setelah mendapatkan informasi penangkapan tersebut.

“Yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya ekstradisi terhadap Paulus meskipun diketahui telah menjadi warga negara Afrika Selatan (Afsel).

Alasannya, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah menjadi warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggapan bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata dia.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal kewarganegaraannya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan baru akhir-akhir ini ditangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah tetap mengupayakan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, meski Tannos berstatuswarga negara Afrika Selatan (Afsel).

Yusril beralasan, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggap bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan akhirnya ditangkap di Singapura.