JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas optimistis pelengkapan berkas untuk mengekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, dari Singapura tidak sampai memakan waktu batas maksimal yaitu 3 Maret 2025.

Menurut Supratman, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sudah memiliki strategi untuk bisa melengkapi syarat yang diperlukan.

“Saat ini kita punya waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025, ya dalam waktu dekat bisa dipenuhi,” ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Tapi saya enggak bisa sampaikan menyangkut soal timeline kesepakatan antara kami semua ya. Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya,” sambungnya.

Supratman berpandangan, tidak ada kendala berarti yang harus dihadapi dalam proses ekstradisi Tannos dari Singapura ke Indonesia.

Prosedur pelengkapan berkas oleh pihak Indonesia pun masih sesuai dengan aturan hak dan kewajiban dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

“Enggak ada kendala. Kan dalam setiap perjanjian ekstradisi kan pasti ada hak dan kewajiban. Dan ada kewajiban kita untuk melengkapi dokumen,” jelas Supratman.

Supratman menambahkan, klaim Tannos yang mengaku memiliki kewarganegaraan dan paspor negara lain juga tidak menjadi kendala dalam upaya ekstradisi yang sedang dijalankan Indonesia.

“Enggak menambah kompleksitas sih, buat kami status kewarganegaraan ini sudah clear. Yang bersangkutan pernah mengajukan melepas kewarganegaraan lewat sistem aplikasi, tapi sampai hari ini dokumen yang diminta tidak pernah disampaikan,” kata Supratman.

“Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan setelah kasus tersebut diusut.

Namun, Tannos tak pernah melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi pencabutan status kewarganegaraannya.

“Saya lihat data, permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait kasus ini," ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Diketahui, kasus korupsi mulai diusut KPK sejak 2012.

Namun, proses penyidikan dimulai pada 2014 setelah penetapan tersangka pertama dalam kasus tersebut.

Tannos sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Agustus 2019 setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.

Sejak penetapan tersangka itu, Tannos sulit dicari keberadaannya.

KPK kemudian memasukkan Tannos dalam daftar pencarian orang (DPO) mulai 19 Oktober 2021.

“Yang bersangkutan sampai dengan 2018, yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan,” kata Supratman.

Supratman pun menegaskan bahwa sampai saat ini Tannos tetap berstatus WNI, karena proses pencabutan kewarganegaraannya belum disetujui.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terpaksa mendarat darurat di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (29/1/2025).

Pendaratan darurat ini disebabkan oleh gangguan cuaca buruk saat penerbangan yang ditujukan ke Jakarta.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ungkap Yusril saat ditemui di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang.

Awalnya, ia hendak kembali dari kunjungan kerja di Makassar, namun pesawat yang ditumpanginya mengalami kendala cuaca yang mengharuskannya untuk mendarat di Semarang.

"Kami sebetulnya terbang dari Makassar ke Jakarta, tapi karena cuaca buruk pesawatnya mendarat di Semarang," jelasnya.

Untuk mengisi waktu luang setelah mendarat, Yusril memutuskan untuk mengunjungi Kelenteng Sam Poo Kong.

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap Imlek tahun ini akan membawa berkah bagi masyarakat dan mendatangkan kebaikan di tahun-tahun mendatang.

Kelenteng Sam Poo Kong, lebih dari sekadar tempat ibadah dan perayaan budaya, juga menyimpan jejak sejarah yang unik.

Yusril menekankan bahwa kelenteng ini merupakan simbol toleransi dan keberagaman yang telah ada sejak masa lalu.

"Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan harmoni antara Islam dan Tao. Laksamana Cheng Hoo, sosok yang dihormati di sini, adalah seorang Muslim yang juga menghormati ajaran Tao pada masanya," ungkapnya.

Menariknya, di kompleks kelenteng ini terdapat makam seorang Muslim, yaitu Wang Jing Hong, nakhoda kapal Cheng Hoo, yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Kyai Juru Mudi.

"Keberadaan makam ini mencerminkan bagaimana harmoni antara Islam dan Tao telah terjalin sejak dulu," tambah Yusril.

Ia berharap semangat toleransi yang tecermin dari sejarah Kelenteng Sam Poo Kong dapat terus dijaga.

"Saya harap di masa mendatang persahabatan antara umat beragama semakin erat dan harmonis," tutupnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperingati perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang, Rabu (29/1/2024).

Yusril mengaku kehadirannya di Sam Poo Kong ini mendadak karena cuaca ekstrem yang mengakibatkan pesawat yang ditumpanginya mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang. Kami sebetulnya terbang dari Makassar ke Jakarta, tapi karena cuaca buruk, pesawatnya mendarat di Semarang," tutur Yusril di Klenteng Sam Poo Kong, Rabu (29/1/2025).

Kendati demikian, Yusril mengaku berbahagia dapat mengikuti perayaan Imlek di Semarang.

Dia mengutarakan harapannya agar Tahun Baru Imlek mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat dalam setahun mendatang.

"Hari ini kami merasa berbahagia bisa mampir di Klenteng Sam Poo Kong bersama masyarakat Tionghoa di Semarang, umat Buddha, umat Khonghucu, merayakan Imlek pada tahun ini. Mudah-mudahan Imlek tahun ini membawa keberkatan bagi seluruh masyarakat dan membawa kebaikan bagi tahun-tahun yang akan datang," katanya.

Dia juga berkeliling Klenteng menyaksikan rangkaian perayaan Imlek dengan ribuan wisatawan.

Yusril bernostalgia pernah melakukan syuting film di kelenteng itu.

"Saya sudah beberapa kali datang ke sini, waktu dulu bikin film Laksamana Cheng Ho. Kita belajar juga di sini walau syutingnya tidak di kelenteng ini, syutingnya di Tiongkok," kata dia.

Menurutnya, Klenteng Sam Poo Kong juga menggambarkan toleransi pada masa lalu antara agama Islam dan Khonghucu.

Kala itu, keduanya sudah hidup berdampingan secara damai.

"Laksamana Cheng Ho beragama Islam, dan nahkodanya makamnya ada di sini. Itu melambangkan kerja sama yang harmonis antara Islam dan Khonghucu di masa lalu. Saya kira di masa yang akan datang akan terus terjalin," ujarnya.

Meski sempat diguyur hujan, wisata dan rangkaian perayaan Imlek di Sam Poo Kong tetap berlanjut disaksikan pengunjung.

Selain pertunjukan barongsai, konser dengan bintang tamu NDX AKA akan digelar malam nanti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tetap berstatus WNI, walaupun mengaku memiliki paspor negara lain.

Menurut Supratman, kepemilikan paspor negara lain tidak serta merta mencabut status kewarganegaraan seseorang.

Sebab, terdapat prosedur administrasi yang harus dilewati.

“Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat,” ujar Supratman, kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis,” sambung dia.

Supratman mengungkapkan, Paulus Tannos memang sempat mengajukan pencabutan status kewarganegaraannya dari Indonesia.

Namun, Tannos tidak pernah melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam dua kali permohonan pencabutan status kewarganegaraan yang diajukannya.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” ujar Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

Dalam sidang pengadilan yang digelar otoritas Singapura pada Kamis (23/1/2024), Paulus melalui pengacaranya mengaku memiliki paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, negara di Afrika Barat.

Adapun setelah dilakukan pengecekan, paspor tersebut tidak memberikan kekebalan diplomatik untuk Paulus karena tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menggugat keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu direncanakan karena pihaknya menilai terdapat kecacatan hukum dalam proses seleksi hingga pelantikan para pimpinan KPK saat ini.

"Iya, kami melihat adanya cacat hukum," ujar Maqdir, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/1/2025).

Meski demikian, Maqdir belum dapat memastikan kapan gugatan tersebut akan dilayangkan ke MK.

Pihaknya masih terus mendiskusikan serta mematangkan rencana tersebut.

"Kami masih mendiskusikannya. Masih belum diputuskan," ujar dia.

Terkait gugatan tersebut, Maqdir merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya, yakni 2024-2029.

"Dengan demikian, maka tafsir konstitusional yang tepat dan benar menurut hukum terhadap pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK adalah jika panitia seleksi tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Maqdir.

“Hasil panitia seleksi tersebut pun merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029," sambung dia.

Maqdir juga mengacu pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding.

"Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh," kata Maqdir.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan sendiri ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (8), dan Ayat (9) UU KPK, khususnya terkait dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

"Apalagi hal tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang secara terang dan tegas menyatakan bahwa pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029,” tutur Maqdir.

“Dengan demikian, maka seharusnya pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto," sebut Maqdir.

Maqdir berpandangan, tindakan Presiden Joko Widodo yang tetap membentuk Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK atau contempt of constitutional court.

“Sehingga seharusnya segala keputusan dan atau kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 bersifat null and void (batal demi hukum) atau setidaknya voidable (dapat dibatalkan),” pungkas dia.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Polrestabes Palembang telah menetapkan WS (25) sebagai tersangka atas kasus penelantaran istrinya, SPS (24), yang sedang menderita kanker paru hingga akhirnya meninggal dunia.

WS dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian serta pasal 49 huruf A dan B juncto pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ia diduga secara sengaja menelantarkan istrinya yang sakit tanpa perawatan, dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun.

Namun, pihak keluarga korban merasa belum puas dengan penerapan pasal tersebut.

Mereka meminta agar penyidik memberikan hukuman yang lebih berat, dengan dugaan bahwa WS sengaja menelantarkan istrinya hingga tewas, yang dapat dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

"Kami akan mencari bukti-bukti dan siap menghadirkan ahli yang bisa mengatakan bahwa perbuatan pelaku masuk dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Target kami itu," kata M. Novel Suwa, kuasa hukum keluarga SPS, Rabu (29/1/2025).

Novel menjelaskan bahwa penerapan pasal yang dikenakan oleh polisi dinilai terlalu ringan.

Menurutnya, SPS diduga sengaja dibiarkan oleh pelaku dalam kondisi sakit parah agar meninggal dunia.

Dugaan tersebut terlihat dari pengakuan WS di hadapan polisi.

Dia mengakui bahwa ia tidak membawa istrinya ke rumah sakit maupun merawatnya karena merasa kesal permintaan untuk berhubungan intim ditolak oleh SPS.

“Posisi kita sekarang harus kerja lebih keras lagi untuk mencari bukti tambahan. Sampai saat ini, pihak penyidik belum juga menerapkan pasal-pasal yang memberatkan pelaku,” ujarnya.

Selain itu, Novel juga menyebutkan bahwa penyidik seharusnya dapat mengenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT, yang memiliki ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kami minta penegak hukum untuk segera menegakkan keadilan. Jangan sampai pihak keluarga korban yang meninggal merasa tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,” tegasnya.

Sebelumnya, WS memberikan pengakuan mengejutkan mengenai tindakannya.

Ia mengaku tega menelantarkan SPS karena hampir satu tahun terakhir, korban menolak untuk berhubungan badan.

Meski mengetahui kondisi istrinya yang sakit parah, WS tetap membujuknya untuk berhubungan intim.

"Saya sakit hati dia tidak mau berhubungan," kata WS saat berada di Polrestabes Palembang, Selasa (28/1/2025).

Ia juga membantah bahwa ia tidak mengurus istrinya selama sakit, dengan menyatakan bahwa SPS ingin berusaha sendiri dan ingin makan tanpa bantuan darinya.

Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan mengenai perlunya penegakan hukum yang adil terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

JAMBI, KOMPAS.com - Seorang tahanan berinisial Zul (26) melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi pada Minggu (26/1/2025).

Zul ditahan karena terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api.

Kasubbid Penmas Polda Jambi, M Amin Nasution, menjelaskan bahwa saat ini pihak Propam kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas piket yang bertugas saat insiden tersebut terjadi.

"Jika ditemukan adanya kelalaian personel, yang bersangkutan akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya saat konferensi pers di Mapolda Jambi, Selasa (28/1/2025).

Zul dikabarkan melarikan diri dengan cara menjebol plafon sel tahanan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi, Zul merupakan tahanan dari Polsek Sekernan yang dititipkan di Polres Muaro Jambi untuk keperluan pelimpahan kasus.

"Itu tahanan Polsek Sekernan, yang dititipkan ke Polres (Muaro Jambi) karena mau pelimpahan," ujarnya.

Saat ini, petugas kepolisian Jambi masih melakukan pengejaran terhadap Zul yang kabur.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk segera menangkap kembali tahanan tersebut dan memastikan keamanan di lingkungan rutan.

KOMPAS.com –Pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan perjuangan hidupnya saat memutuskan kuliah di jurusan hukum.

Hotman Paris mengaku sempat berlinang air mata karena merasa pesimis melihat kondisi para sarjana hukum pada masanya yang mayoritas hidup dalam keterbatasan.

"Saya dulu masuk kuliah hukum itu berlinang air mata karena saya dulu lihat sarjana hukum itu pada miskin-miskin gitu lho," ujar Hotman Paris seperti dikutip dari kanal YouTube Fristian Griec, Selasa (28/1/2025).

Awalnya, Hotman Paris memiliki cita-cita menjadi kontraktor, dokter, atau berkuliah di ITB.

Keinginan tersebut didasari mimpinya untuk hidup berkecukupan, apalagi ia berasal dari keluarga yang cukup berada meskipun tinggal di daerah.

Namun, nasib membawa Hotman Paris ke Fakultas Hukum, dan ia lulus pada tahun 1981.

Setelah lulus, Hotman memulai kariernya di kantor hukum OC Kaligis, yang saat itu baru berkembang.

Gaji pertama Hotman di sana hanya sekitar Rp 200 ribu, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar kos.

"Begitu lulus tahun ’81 saya masuk kerja di kantor OC Kaligis, sedang-sedang lah namanya saat itu. Gaji pertama enggak sampai 200 ribu, tapi masih bisa buat bayar kos," kenang Hotman Paris.

Kesempatan besar datang ketika ia bekerja di kantor hukum internasional Adnan Buyung Nasution, yang dipenuhi oleh para pengacara asing.

Hotman Paris bersaing dengan kandidat kuat lain, seperti Otto Hasibuan, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

"Saat itu hanya ada dua kandidat kuat, yang pertama Otto Hasibuan yang sekarang jadi Wamen, yang kedua saya. Otto diterima di bagian perkara, sedangkan saya di bagian internasional," jelas Hotman Paris.

Dari pengalaman bekerja di kantor hukum internasional itu, Hotman Paris menyadari bahwa profesi pengacara sebenarnya bisa membawa kemakmuran.

"Saya sadar kalau pengacara bisa kaya, karena bos saya yang bule-bule pada pakai Mercedes-Benz. Dari situ mulailah saya semangat hidup," ungkapnya.

Perjalanan panjang itu membentuk Hotman Paris menjadi salah satu pengacara paling sukses dan kaya di Indonesia.

Hotman membuktikan bahwa profesi hukum tidak hanya mulia, tetapi juga dapat membawa kesuksesan besar jika dijalani dengan tekad dan kerja keras.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong proses hukum apabila terjadi pelanggaran dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) serta sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya pejabat yang menerbitkan sertifikat, tetapi juga penerima dan auktor intelektualnya.

Pria yang akrab disapa Rifqi ini mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk bergerak jika ditemukan pelanggaran hukum.

“Sepakat jika didapati memang terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau pelanggaran hukum atas penerbitan HGB dan SHM tersebut, maka kemudian ada baiknya proses penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Rifqi saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

Rifqi berpandangan semua pihak, baik yang menerbitkan maupun menerima HGB itu, bisa diseret ke ranah hukum.

“Ambil contoh, misalnya, jika nyata-nyata secara fisik hal itu berada di laut, tapi tetap saja dikeluarkan SHGB, maka seharusnya pejabat yang bersangkutan beserta pihak-pihak terkait bisa diseret ke ranah hukum,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyeret pejabat yang menerbitkan HGB pagar laut, tetapi juga auktor intelektualnya.

“Harus dicek siapa auktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah, dan seterusnya,” tegas Rifqi.

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Terkait ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat HGB yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Dia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.