KOMPAS.com - Kasus imigrasi Pangeran Harry kembali mencuat setelah lembaga pemikir konservatif Heritage Foundation mengajukan upaya baru untuk mempublikasikan catatan visa Duke of Sussex.

Persidangan pertama sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2025 di pengadilan federal di Washington D.C.

Kasus ini berpusat pada apakah Pangeran Harry mengungkapkan riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa AS-nya.

Berdasarkan hukum imigrasi AS, pemohon visa wajib melaporkan penggunaan narkoba, dengan potensi konsekuensi seperti penolakan visa atau deportasi jika ditemukan adanya kesalahan penyajian atau kelalaian.

Kontroversi ini berawal dari memoar Spare, yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana Pangeran Harry secara terbuka mengakui penggunaan narkoba rekreasional seperti mariyuana, kokain, dan jamur psikedelik.

“Itu tidak terlalu menyenangkan, dan itu tidak membuat saya terlalu bahagia, seperti yang tampaknya membuat semua orang di sekitar saya. Tapi itu membuat saya merasa berbeda, dan itulah tujuan utamanya—merasakan sesuatu yang berbeda,” tulis Pangeran Harry dalam bukunya.

Pengakuan ini memicu tuduhan dari Heritage Foundation, yang menuding Pangeran Harry kemungkinan tidak jujur dalam pengajuan visanya atau mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Joe Biden.

Dalam wawancara dengan pembawa acara GB News, Nigel Farage, Donald Trump berspekulasi bahwa jika Pangeran Harry berbohong mengenai riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa, “tindakan yang tepat” harus diambil, termasuk kemungkinan deportasi.

Kasus ini menjadi perhatian politik, terutama bagi kelompok konservatif yang mempertanyakan transparansi administrasi Joe Biden dalam menangani imigrasi selebritas.

Jika catatan imigrasi Pangeran Harry dipublikasikan dan terbukti ada pelanggaran, hal ini berpotensi memperumit status tinggalnya di AS.

Sidang yang akan datang dapat menjadi momen krusial dalam menentukan apakah Duke of Sussex atau Pangeran Harry akan menghadapi konsekuensi hukum atas keterbukaannya di Spare, atau jika kasus ini akan berakhir tanpa dampak besar bagi dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengkonfirmasi bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk daftar penerima amnesti yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa di antara 44.000 napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya sudah membahas nama 44.000 narapidana yang akan menerima amnesti sejak dua bulan lalu untuk diajukan kepada Presiden Prabowo.

"Daftar nama 44.000 itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu, dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujarnya.

Yusril menambahkan, wacana untuk memberikan amnesti bagi kelompok-kelompok separatis di Papua baru berada di tahap kajian dan pendalaman.

Ia mengatakan, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengedepankan hukum dan HAM.

Yusril menyatakan, kajian tersebut berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu, ketika pemerintah memberikan amnesti dan abolisi dengan syarat tertentu kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan politik dan bersenjata PRRI dan Permesta serta Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia menjelaskan, pemberian amnesti dan abolisi kepada PRRI/Permesta dan GAM itu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Belum ada keputusan mengenai hal itu (amnesti untuk KKB di Papua). Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44.000 itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebutkan, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang cerai perdana Sherina Munaf dan Baskara Mahendra digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Sherina dan Baskara tak hadir dalam agenda sidang mediasi tersebut.

Sherina hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Johanes Norman Manurung.

Namun, Johanes bungkam ketika ditanya soal sidang yang berjalan.

"Nanti ya. Maaf ya," kata Johanes sambil bergegas masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Sherina Munaf menggugat cerai Baskara Mahendra pada 16 Januari 2025.

Dalam gugatannya, putri Triawan Munaf itu tak menuntut harta gana-gini.

Bintang film Petualangan Sherina itu hanya meminta bercerai dari Baskara.

Di tengah proses cerai ini, Sherina dan Baskara sudah pisah rumah.

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra menikah pada 3 November 2020.

Keduanya menggelar acara pernikahan secara tertutup di rumahnya pada masa pandemi Covid-19.

Menurut rencana, susunan dasar aturan untuk melaksanakan pelantikan kepala daerah secara bertahap mulai 6 Februari 2025 itu, bakal diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (30/1/2025) hari ini

“Perpresnya hari ini kita sampaikan ke Setneg draftnya dan insya Allah nanti akan diproses finalisasi oleh Setneg,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Bima Arya menekankan, salah satu poin utama dalam revisi perpres tersebut adalah penetapan tanggal pelantikan untuk kepala daerah terpilih, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Perpres terbaru tersebut juga akan menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih juga dilakukan oleh Presiden, seperti halnya pelantikan gubernur terpilih.

“Karena yang direvisi adalah tentu tanggal disitu, dan kemudian pelantikan yang langsung dilakukan oleh Presiden terhadap Bupati wali kota. Tapi tempatnya tetap di ibu kota negara Jakarta,” pungkas Bima Arya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Februari 2025.

Untuk tahap pertama, pelantikan akan dilaksanakan bagi kepala daerah terpilih yang hasil Pilkadanya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara untuk pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari hasil sidang perselisihan.

Dengan kesepakatan itu, Komisi II DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan payung hukum atau merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 untuk menjadi landasan melaksanakan pelantikan mulai 6 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung kebijakan pemerintah yang tidak memberikan amnesti untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Pemerintah kini diketahui mempertimbangkan pemberian amnesti hanya untuk kelompok kriminal yang tidak bersenjata.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hariyanto, menilai, kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"TNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menangani OPM. Jika pemerintah mempertimbangkan amnesti hanya untuk kelompok yang tidak bersenjata, maka TNI akan mendukung kebijakan tersebut," kata Hariyanto, kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Terkait amnesti itu, lanjut Kapuspen, juga tidak memengaruhi kerja-kerja TNI dalam menjaga kedamaian di Papua.

Ia menegaskan TNI tetap menjalankan tugas seperti biasa di Papua maupun seluruh daerah di Indonesia.

"TNI tetap menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Hariyanto.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa KKB di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyiapkan langkah hukum terkait peristiwa penembakan kapal oleh kepolisian Malaysia yang menyebabkan empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban.

Kemenlu RI telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) dalam peristiwa penembakan itu.

"Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," tulis Kemenlu RI, Rabu (29/1/2025).

Selain menyiapkan langkah hukum, Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.

Sebagai komitmen perlindungan WNI, Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum pada para WNI yang menjadi korban, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban dan membiayai perawatan rumah sakit tiga korban luka-luka yang masih dirawat.

Sedangkan untuk satu WNI yang meninggal dunia, Basri, telah dipulangkan ke Provinsi Riau pada Rabu ini.

"Pemulangan (jenazah) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau," tulis Kemenlu RI.

Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.

Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebut, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” ujarnya.

Namun, Supratman juga menyatakan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata jika Presiden Prabowo memerintahkan hal tersebut.

"Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberian amnesti bagi KKB sebagai harapan baru untuk menemukan solusi bagi konflik di Papua.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, pada Rabu (22/1/2025).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendukung pemberian amnesti kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap aparat kepolisian dan TNI maupun terhadap masyarakat sipil, akan diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucapnya.

SEJARAH sering kali berulang dengan cara yang tak terduga. Di penghujung Juni 2024, pernyataan mengejutkan datang dari Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia, kelompok yang selama dua dekade terakhir menjadi subjek perdebatan dan pengawasan ketat di berbagai level.

Pengumuman resmi tentang pembubaran organisasi ini seolah menandai babak baru dalam dinamika kelompok yang telah lama dianggap sebagai salah satu jaringan jihad paling berpengaruh di Asia Tenggara.

Peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sejak dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 2008 dan dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) pada 2018, JI telah menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar.

Enam bulan setelah pengumuman pertama, pada Desember 2024, JI kembali mengumumkan pembubaran massal dalam forum resmi yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara.

Hingga kini, tercatat sekitar 8.000 anggota yang telah menyatakan diri meninggalkan organisasi tersebut.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, dunia menyaksikan kemenangan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. Organisasi yang semula merupakan cabang al-Qaeda itu berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

Keberhasilan HTS tidak hanya mengubah peta politik Suriah, tetapi juga membawa dampak lebih luas terhadap gerakan jihad global.

Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa strategi yang fokus pada lokalitas, dipadukan dengan pendekatan politik pragmatis, mampu menciptakan legitimasi dan dukungan publik, bahkan di tengah tekanan geopolitik.

Dari hibernasi ke reposisi

Keputusan JI untuk membubarkan diri dua kali dalam satu tahun bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan pola adaptasi yang halus, cerdas, dan sarat teka-teki.

Di saat publik masih menelaah makna di balik pembubaran ini, muncul inisiatif dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menggulirkan wacana pendataan narapidana untuk diberikan amnesti dan abolisi.

Umumnya skema ini memiliki dua model: bisa menjadi langkah rekonsiliasi menyeluruh atau justru mekanisme penyortiran untuk menentukan siapa saja yang layak mendapatkan grasi dari presiden.

Dinamika ini semakin kompleks jika melihat dari perspektif kelompok lain yang masih terjerat proses hukum.

Potensi kecemburuan di kalangan kelompok teror lainnya sangat mungkin terjadi, terutama bagi mereka yang merasa diperlakukan secara berbeda dalam sistem peradilan.

Sebab di Indonesia, narapidana kasus terorisme bukan hanya dari jaringan JI, tetapi juga dari berbagai kelompok lain yang memiliki spektrum ideologi dan strategi berbeda.

Dengan demikian, pembebasan ini berisiko menciptakan efek domino; bisa menjadi model deradikalisasi yang sukses, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan baru jika kebijakan ini dianggap tidak adil.

Di sisi lain, kita harus kembali pada sejarah yang menunjukkan bahwa JI bukanlah organisasi yang mudah benar-benar menghilang.

Mereka telah membuktikan kapasitasnya untuk bertahan melalui fase-fase represi, baik dengan menyesuaikan narasi maupun memperkuat struktur internal.

Jika kemenangan HTS menawarkan pelajaran baru, maka JI juga berpotensi beralih dari pola jihad transnasional yang menjadi ciri khas Al-Qaeda menuju pendekatan yang lebih lokal.

Kemenangan HTS di Suriah merupakan tonggak sejarah yang mencerminkan keberhasilan reposisi strategis.

Setelah memisahkan diri dari Al-Qaeda, HTS tidak lagi memproyeksikan dirinya sebagai gerakan transnasional, tetapi sebagai aktor lokal yang berfokus pada isu-isu domestik.

Mereka membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lokal, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Assad dan mengurangi elemen ideologis yang dianggap terlalu ekstrem oleh masyarakat umum.

Pendekatan ini memberikan legitimasi bagi HTS di mata pendukung lokal, sekaligus menciptakan ruang gerak baru untuk bertahan di bawah radar tekanan internasional.

Transformasi HTS bukan hanya strategi militer, tetapi juga langkah politik yang matang; menggabungkan ideologi jihad dengan pragmatisme politik.

Pola inilah yang kemungkinan besar menjadi inspirasi bagi kelompok teror mana pun dalam membentuk ulang identitasnya.

Kemenangan HTS tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Cerminan bagaimana gerakan jihad semakin cerdas dalam menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Jika Taliban di Afghanistan mengajarkan strategi memanfaatkan kekosongan kekuasaan domestik, maka HTS menunjukkan bahwa keberhasilan juga bergantung pada kemampuan membangun dukungan masyarakat melalui pendekatan lebih pragmatis.

Kemenangan HTS menawarkan model baru yang berpotensi untuk diikuti faksi-faksi teror lainnya.

Indonesia harus mewaspadai kemungkinan bahwa pembubaran JI hanyalah fase hibernasi sebelum mereka muncul kembali dengan strategi yang lebih matang, lebih relevan secara lokal, dan lebih sulit diantisipasi.

Dengan mengumumkan pembubaran secara formal, JI memberikan kesan meninggalkan masa lalu yang terkait dengan tindakan kekerasan dan ekstremisme.

Langkah ini berpotensi menarik simpati dari pemerintah dan masyarakat yang mungkin memandangnya sebagai sinyal rekonsiliasi.

Alih-alih berfokus pada aktivitas militer seperti sebelumnya, JI dapat mengarahkan kembali anggotanya untuk membangun komunitas berbasis nilai-nilai keagamaan yang lebih fleksibel di permukaan.

Strategi ini memungkinkan mereka mempertahankan relevansi sambil memperkuat jaringan sosial yang dapat diaktivasi di masa depan.

Strategi proaktif atau perangkap kebijakan?

Kemampuan Indonesia untuk tidak hanya menghindari menjadi bagian dari penggalangan narasi JI, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengelola dan mengarahkan transformasi organisasi ini, menjadi ujian besar bagi kebijakan keamanan nasional.

Pembubaran formal JI pada 2024, yang tampaknya membuka peluang bagi reorganisasi mereka dalam bentuk baru, adalah momen kritis yang memerlukan pengawasan dan strategi yang cermat.

Jika negara hanya menjadi objek dalam narasi yang dikelola JI—misalnya, melalui kebijakan yang dimanfaatkan untuk membangun citra positif—Indonesia berisiko menjadi bagian dari agenda JI tanpa sadar.

Dalam skenario ini, negara dapat terjebak dalam retorika "rekonsiliasi" atau "rehabilitasi" yang sejatinya merupakan taktik untuk mengaburkan jejak dan mempersiapkan reposisi strategis.

Akibatnya, potensi kebangkitan JI dalam bentuk baru yang lebih terselubung akan semakin berbahaya.

Sebaliknya, jika Indonesia mampu memanfaatkan pembubaran ini untuk menggalang kendali terhadap eks-JI, negara dapat memainkan peran proaktif dalam menentukan arah transformasi mereka.

Dengan memanfaatkan kebijakan reintegrasi yang tegas, tapi terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa mantan anggota JI benar-benar meninggalkan ideologi esktremnya dan tidak kembali ke aktivitas terlarang.

Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap jaringan sosial dan politik yang mungkin mereka bangun pasca-pembubaran. Namun, untuk menjadi “penggalang” alih-alih “digalang”, Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif dan berlapis.

Jika negara tidak berhasil mengambil peran sebagai aktor yang aktif, maka potensi bahaya akan meningkat secara eksponensial.

Kegagalan untuk memahami dan mengantisipasi pola adaptasi JI dapat membuka jalan bagi mereka untuk mengeksploitasi celah kebijakan dan memanfaatkan momentum untuk kebangkitan baru.

Dalam hal ini, keberhasilan Indonesia bergantung pada kemampuan untuk memahami dinamika sosial-politik yang lebih besar dan menempatkan dirinya sebagai arsitek yang menentukan arah evolusi suatu kelompok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, proses pemulangan tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, menjadi pengalaman pertama Indonesia melakukan ekstradisi WNI dari Singapura.

Menurut Supratman, pemerintah sudah empat kali melakukan ekstradisi WNI yang tersangkut kasus hukum di Tanah Air dari luar negeri.

“Tapi khusus dengan Singapura, ini pengalaman pertama pasca kita menandatangani perjanjian ekstradisi tahun 2022 yang kita ratifikasi tahun 2023,” ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Sementara itu, Indonesia tercatat sudah 20 kali menyetujui pengajuan ekstradisi warga asing yang diajukan oleh beberapa negara sahabat.

“Jadi pengalaman Indonesia untuk mengekstradisi orang yang tersangkut kasus dalam negeri selama ini baru empat orang,” kata Supratman.

“Kalau kita diminta teman-teman dari negara-negara sahabat untuk mengekstradisi warga negaranya, kita sudah melakukannya 20 kali,” sambungnya.

Supratman menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya melengkapi dokumen persyaratan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura.

Indonesia, kata Supratman, memiliki waktu 45 hari sejak Tannos pertama kali ditahan aparat Singapura pada 17 Januari 2025.

Namun, dia meyakini pelengkapan berkas akan selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

“Saat ini kita punya waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025, ya dalam waktu dekat bisa dipenuhi,” kata Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Untuk melengkapi dokumen syarat ekstradisi, Indonesia memiliki waktu 45 hari terhitung sejak Tannos ditahan sementara pada 17 Januari 2025.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada proses persidangan yang harus dilewati dalam proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Menurut Supratman, persidangan di Pengadilan Singapura itu akan digelar setelah pemerintah Indonesia melengkapi dokumen yang menjadi syarat ekstradisi.

“Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Setelah 45 hari, tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap,” ujar Supratman kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dalam proses ini, kata Supratman, pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses persidangan tersebut dan hanya bisa menunggu hasil akhir putusan pengadilan.

“Terkait dengan proses persidangan, tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai, ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura, tentu masih ada proses banding,” kata Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa persidangan tersebut adalah tahapan untuk menguji kebenaran identitas Paulus.

“Ya, kan untuk para pihaknya itu memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura,” kata Widodo, Rabu.

“Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat, kan. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani,” sambungnya.

Widodo pun membenarkan bahwa masih ada potensi Indonesia kalah dalam proses persidangan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

“Ya, ada potensi, potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada,” ucap Widodo.

Meski begitu, Widodo menegaskan pemerintah optimistis bisa memulangkan Tannos.

Dia bahkan enggan berandai-andai jika nantinya Indonesia kalah di Pengadilan Singapura.

“Kita enggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi dan secara prosedural bisa dikembalikan, dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada proses persidangan yang harus dilewati dalam proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Menurut Supratman, persidangan di Pengadilan Singapura itu akan digelar setelah pemerintah Indonesia melengkapi dokumen yang menjadi syarat ekstradisi.

“Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Setelah 45 hari, tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap,” ujar Supratman kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dalam proses ini, kata Supratman, pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses persidangan tersebut dan hanya bisa menunggu hasil akhir putusan pengadilan.

“Terkait dengan proses persidangan, tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai, ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura, tentu masih ada proses banding,” kata Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa persidangan tersebut adalah tahapan untuk menguji kebenaran identitas Paulus.

“Ya, kan untuk para pihaknya itu memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura,” kata Widodo, Rabu.

“Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat, kan. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani,” sambungnya.

Widodo pun membenarkan bahwa masih ada potensi Indonesia kalah dalam proses persidangan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

“Ya, ada potensi, potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada,” ucap Widodo.

Meski begitu, Widodo menegaskan pemerintah optimistis bisa memulangkan Tannos.

Dia bahkan enggan berandai-andai jika nantinya Indonesia kalah di Pengadilan Singapura.

“Kita enggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi dan secara prosedural bisa dikembalikan, dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Untuk melengkapi dokumen syarat ekstradisi, Indonesia memiliki waktu 45 hari terhitung sejak Tannos ditahan sementara pada 17 Januari 2025.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.