JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.

Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.

“Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi," kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

"Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.

Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.

Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.

“Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.

Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.

Dia juga menyoroti posisi Kementerian HAM yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.

“Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat," ujarnya.

"Tapi karena levelnya sama, ini menjadi problem sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.

"Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman," ujarnya.

BATAM, KOMPAS.com - Tiga warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai tersangka buntut penyerangan yang dilakukan sekelompok orang pada 18 Desember 2024 lalu.

Penetapan tersangka terhadap ketiga warga ini diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan warga yang menolak PSN Rempang Eco-City.

Adapun ketiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Siti Hawa alias Nenek Awe (67), Sani Rio (37), dan Abu Bakar (54).

Saat ini, ketiganya dikenakan Pasal 333 KUHP atau pasal dengan tuduhan perampasan kemerdekaan.

Kuasa hukum warga dari LBB Mawar Saron, Supriardoyo Simanjuntak, mempertanyakan alasan kepolisian terkait pasal yang disangkakan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, di saat peristiwa terjadi, sebanyak 8 warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan orang yang terindikasi dari PT Makmur Elok Graha (MEG).

"Mereka dikenakan pasal perampasan kemerdekaan, itu menjadi kejanggalan bagi kami," jelasnya saat ditemui, Jumat (31/1/2025).

Selaku kuasa hukum, pihaknya menyebut tidak akan mempertanyakan apabila ketiga warga tersebut terlibat dalam dugaan pengeroyokan yang juga terjadi kepada satu orang korban yang disebut perwakilan PT MEG.

Untuk itu, kuasa hukum meminta Polresta Barelang memperjelas proses penyelidikan, terutama keterbukaan informasi mengenai barang bukti yang disebut pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka.

Kuasa hukum menyebut, mereka belum melihat barang bukti yang disebutkan oleh pihak kepolisian.

"Ketiga warga yang ditetapkan tersangka ini merupakan warga yang berkeras menentang penetapan PSN Rempang Eco-City. Mereka hanya mempertahankan kampung mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP M Debby Tri Andrestian, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (31/1/2025) sore, menyebut bahwa saat ini pihaknya menangani empat laporan polisi terkait bentrokan antara warga dan karyawan PT MEG yang terjadi di beberapa lokasi di Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada 17-18 Desember 2024.

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya RH (28) dan AS (24), karyawan PT MEG, yang ditahan pada 22 Desember 2024 lalu.

Sementara itu, dalam laporan yang diajukan oleh PT MEG, tersangka yang belum diperiksa antara lain Abu Bakar, Siti Hawa, dan Sani Rio.

Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa laporan mulai dicabut setelah adanya upaya restorative justice antara warga dan pihak PT MEG.

Perdamaian resmi tercapai pada 8 Januari 2025, dengan beberapa laporan ditarik oleh pelapor.

Meski proses hukum terus berjalan, polisi menghadapi beberapa kendala dalam penyelidikan, antara lain minimnya saksi yang dapat mengidentifikasi pelaku, terutama karena insiden terjadi pada malam hari.

"Selain itu, tidak adanya CCTV di lokasi kejadian juga menjadi hambatan dalam memastikan detail peristiwa. Beberapa pelaku diduga mengenakan penutup wajah, yang semakin menyulitkan identifikasi," ujarnya.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Purwadi menyebutkan, pencanangan itu merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.

“Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan ZI sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Purwadi menjelaskan, sebelum restrukturisasi, Direktorat Jenderal (Dirjen) HAM meraih predikat ZI menuju WBK pada 2023.

Prestasi tersebut menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan ZI di seluruh unit kerja.

Selain itu, dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit meraih predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM antara 2014 hingga 2024.

Capaian itu mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas sehingga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Purwadi juga meminta Kementerian HAM menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturasi dengan Kemenpan-RB.

Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

“Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai berpesan kepada jajarannya untuk terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, integritas merupakan suatu perbuatan bukan penilaian. Meski demikian, penilaian penting dilakukan untuk bisa mengukur pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

Natalius mengatakan, pencanangan ZI diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja.

“Jadikan momen ini sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan mendistribusikan 44.000 buku saku kepada narapidana (napi) calon penerima amnesti.

Meskipun tidak terlalu yakin bisa mengubah sifat kriminal menjadi humanis, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa usahanya tersebut tidak akan sia-sia.

Menurut Pigai, apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya mengubah pola pikir kriminal menjadi lebih humanis.

"Namanya juga usaha kalau dibilang langsung berubah ya mudah-mudahan ya berubah. Tapi kan namanya juga kewajiban, dan kami punya kewajiban sebagai pemerintah," kata Pigai di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dia mengatakan, upaya tersebut minimal untuk memberi masukan-masukan tentang nilai-nilai HAM, mengedukasi narapidana tentang HAM, serta melakukan sosialisasi tentang nilai HAM.

"Itu kewajiban kami tidak masalah. Soal nanti berubah total dan lain belum tentu. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah, tapi saya yakin 99 persen berubah," ujarnya.

Pigai menyebut bahwa langkah ini bertujuan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sebelum mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“Buku saku ini kami siapkan karena semua tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, seperti pencurian yang melanggar property rights, pembunuhan yang melanggar right to life, atau penyiksaan yang jelas-jelas melanggar HAM,” katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa buku tersebut akan diberikan kepada narapidana yang telah lolos asesmen untuk mendapatkan amnesti. KemenHAM juga akan melakukan sosialisasi langsung di lembaga pemasyarakatan.

“Kalau ada 200 atau 500 narapidana yang sudah lolos asesmen, kami akan datang langsung, mengajarkan bahwa mereka tidak boleh mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan karena itu semua melanggar HAM. Setelah itu, buku sakunya langsung kami bagikan,” ujar Pigai.

Buku saku ini nantinya akan dititipkan di setiap lembaga pemasyarakatan melalui petugas pelayanan hukum dan HAM yang bertugas di sana.

Dengan buku saku dan edukasi langsung tersebut, Pigai berharap para narapidana dapat memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia saat kembali ke masyarakat.

Pigai mengungkapkan bahwa narapidana yang telah bebas dan menjalani proses reintegrasi sosial akan diberdayakan melalui program pembinaan komponen cadangan (Komcad) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka akan diberi tugas menjaga ketertiban dan keamanan setelah menyelesaikan pelatihan tersebut.

“Nanti setelah keluar, kami mereka akan diberi tugas lain yaitu tugas menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu mereka dididik Komcad dan menjadi kewenangan kementerian pertahanan,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.

Supratman mengatakan, tugas utama Kementerian Hukum dalam proses ekstradisi buronan adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan negara sahabat.

“Sesegera mungkin (dokumen dikirim),” kata Supratman saat ditemui awak media di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Kementerian Hukum harus memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan pemerintah Singapura untuk proses ekstradisi itu sebelum 3 Maret mendatang.

Adapun terkait perlawanan Paulus Tannos dengan menggugat keabsahan penangkapan dirinya ke pengadilan di Singapura, pemerintah tidak bisa ikut campur.

Meski demikian, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan diplomasi terkait perlawanan Paulus Tannos.

“Urusan pengadilan Singapura kita enggak bisa campur,” tutur Supratman.

Adapun Paulus ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan itu berawal dari permohonan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri.

Surat permohonan kemudian diteruskan ke Interpol Singapura dan CPIB.

Meski demikian, Paulus Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.

Sebab, terdapat syarat administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam waktu 45 hari.

Belakangan, Paulus Tannos mengajukan perlawanan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara di Singapura.

Menurutnya, proses tersebut mirip dengan gugatan praperadilan di Indonesia.

Namun, ia tidak bisa memastikan dua proses hukum itu sama karena terdapat perbedaan yurisdiksi.

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

WELLINGTON, KOMPAS.com - Sebuah kesepakatan yang memberikan hak hukum kepada Gunung Taranaki (Taranaki Maunga) di Selandia Baru, yang setara dengan hak yang dimiliki seorang manusia telah tercapai. Kesepakatan itu kemudian disahkan menjadi undang-undang setelah melalui proses negosiasi selama bertahun-tahun.

Hal itu berarti Gunung Taranaki akan memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan yang biasanya diperoleh seseorang atau entitas hukum. Suku setempat, iwi, akan bertindak sebagai perwakilan gunung itu dan iwi tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola gunung itu.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada suku Maori dari wilayah Taranaki terkait ketidakadilan yang dialami mereka selama penjajahan - termasuk penyitaan tanah secara luas.

“Kita harus mengakui penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, agar kita dapat menatap masa depan untuk mendukung iwi mewujudkan aspirasi dan peluang mereka sendiri,” kata Paul Goldsmith, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut, seperti dikuti BBC.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ganti Rugi Kolektif Taranaki Maunga disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen Selandia Baru pada Kamis (30/1/2025). UU itu memberikan nama resmi secara hukum pada gunung tersebut dan melindungi puncak dan daratan di sekitarnya.

UU itu juga mengakui pandangan orang-orang Maori yang menyatakan bahwa elemen-elemen alam, termasuk gunung, merupakan nenek moyang serta makhluk hidup.

“Hari ini, Taranaki, maunga (gunung) kami, maunga tupuna (gunung leluhur) kami, dilepaskan dari belenggu, belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, kebencian,” kata Debbie Ngarewa-Packer, salah satu pemimpin partai politik Te Pati Maori (Partai Maori) sebagaimana dilansir BBC.

Ngarewa-Packer merupakan salah satu dari delapan iwi Taranaki, di pantai barat Selandia Baru, yang menganggap gunung itu suci.

Ratusan warga Maori lainnya dari wilayah tersebut juga hadir di parlemen pada Kamis kemarin untuk menyaksikan rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Gunung itu tidak akan lagi secara resmi dikenal sebagai Egmont - nama yang diberikan penjelajah Inggris, James Cook, pada abad ke-18 - dan sebagai gantinya akan disebut Taranaki Maunga. Sementara taman nasional di sekitarnya akan diberi nama Maori.

Aisha Campbell, yang juga berasal dari iwi Taranaki, mengatakan kepada 1News bahwa sangat penting baginya untuk menghadiri acara tersebut, dan bahwa gunung "adalah sesuatu yang menghubungkan kita dan yang mengikat kita bersama sebagai satu bangsa".

Kesepakatan Taranaki Maunga merupakan yang terbaru yang dicapai dengan suku Maori dalam upaya memberikan kompensasi atas pelanggaran Perjanjian Waitangi – yang menetapkan Selandia Baru sebagai sebuah negara dan memberikan hak tertentu kepada masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.

Kesepakatan itu juga disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah atas penyitaan Gunung Taranaki dan lebih dari satu juta hektar tanah dari suku Maori setempat pada tahun 1860-an.

Paul Goldsmith mengakui, "Pelanggaran terhadap Perjanjian mengakibatkan kerugian sangat besar dan semakin parah yang dialami oleh whanau (keluarga besar), hapu (sub-suku) dan iwi di Taranaki, yang menyebabkan kerugian yang tidak terkira selama beberapa dekade".

Dia menambahkan, telah disepakati bahwa akses ke gunung itu tidak akan berubah dan "semua warga Selandia Baru akan dapat terus mengunjungi dan menikmati tempat paling menakjubkan itu untuk generasi mendatang".

Gunung itu bukanlah fitur alam Selandia Baru pertama yang diberikan status hukum. Pada tahun 2014, hutan asli Urewera menjadi yang pertama mendapatkan status tersebut, disusul oleh Sungai Whanganui pada tahun 2017.

PENERBITAN Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu, menjadi milestone penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Presiden yang berkedudukan sebagai head of government, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang keuangan, membuat terobosan penting dalam tata kelola keuangan negara.

Isu penghematan menjadi relevan dan kontekstual di tengah tantangan dan persoalan yang kompleks, baik yang dihadapi masyarakat maupun dalam tata kelola keuangan negara.

Inpres yang terbit tak lama dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini, memiliki capaian dan target yang jelas, rigid, dan presisi.

Hal ini dapat dilihat di diktum kedua dalam Inpres No 1 Tahun 2025 yang menyebutkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun dengan rincian Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan Rp 50, 5 triliun terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD). (Kompas, 24 Januari 2025)

Pada poin ini, materi Inpres jauh dari basa-basi dan gimik. Kendati instruksi dikualifikasi sebagai instrumen hukum semu (pseudo wetgeving), Inpres ini merepresentasikan political will Presiden Prabowo di bidang keuangan negara yang kuat dan determinan.

Di saat bersamaan, Inpres ini dapat juga dibaca sebagai umpan balik yang responsif atas kritik dari publik di saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, yang dinilai tambun, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, serta pemborosan keuangan negara.

Pada titik ini, Presiden Prabowo memberi pesan, pemerintahan yang ia pimpin senantiasa mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aspirasi publik yang basisnya common sense.

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, Inpres ini dapat menjadi salah satu instrumen pendobrak untuk mengukuhkan reformasi birokrasi yang sejak awal reformasi menjadi salah satu agenda penting.

Pijakan reformasi birokrasi

Penerbitan Inpres No 1 Tahun 2025 dapat dijadikan pijakan untuk melakukan langkah besar dalam melaksanakan reformasi birokasi di awal pemerintahan.

Langkah ini pula menjadi bagian dari orkestrasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan (AP).

Begitu juga di era Jokowi, terbit sejumlah aturan turunan seperti PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan terbaru UU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2004 tentang ASN.

Langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran memiliki signifikansi yang tidak main-main.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip good governance dalam United Nation Development Programme (UNDP) yang menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu dari 8 prinsip penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

PENERBITAN Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu, menjadi milestone penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Presiden yang berkedudukan sebagai head of government, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang keuangan, membuat terobosan penting dalam tata kelola keuangan negara.

Isu penghematan menjadi relevan dan kontekstual di tengah tantangan dan persoalan yang kompleks, baik yang dihadapi masyarakat maupun dalam tata kelola keuangan negara.

Inpres yang terbit tak lama dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini, memiliki capaian dan target yang jelas, rigid, dan presisi.

Hal ini dapat dilihat di diktum kedua dalam Inpres No 1 Tahun 2025 yang menyebutkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun dengan rincian Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan Rp 50, 5 triliun terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD). (Kompas, 24 Januari 2025)

Pada poin ini, materi Inpres jauh dari basa-basi dan gimik. Kendati instruksi dikualifikasi sebagai instrumen hukum semu (pseudo wetgeving), Inpres ini merepresentasikan political will Presiden Prabowo di bidang keuangan negara yang kuat dan determinan.

Di saat bersamaan, Inpres ini dapat juga dibaca sebagai umpan balik yang responsif atas kritik dari publik di saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, yang dinilai tambun, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, serta pemborosan keuangan negara.

Pada titik ini, Presiden Prabowo memberi pesan, pemerintahan yang ia pimpin senantiasa mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aspirasi publik yang basisnya common sense.

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, Inpres ini dapat menjadi salah satu instrumen pendobrak untuk mengukuhkan reformasi birokrasi yang sejak awal reformasi menjadi salah satu agenda penting.

Pijakan reformasi birokrasi

Penerbitan Inpres No 1 Tahun 2025 dapat dijadikan pijakan untuk melakukan langkah besar dalam melaksanakan reformasi birokasi di awal pemerintahan.

Langkah ini pula menjadi bagian dari orkestrasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan (AP).

Begitu juga di era Jokowi, terbit sejumlah aturan turunan seperti PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan terbaru UU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2004 tentang ASN.

Langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran memiliki signifikansi yang tidak main-main.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip good governance dalam United Nation Development Programme (UNDP) yang menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu dari 8 prinsip penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip ini berarti output yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan harus sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip tersebut bila disandingkan dengan muatan materi yang terdapat dalam Inpres No 1 Tahun 2025 memiliki irisan yang cukup kuat.

Seperti efisiensi dilakukan pada belanja operasional dan belanja nonoperasional yang di antaranya berupa belanja barang dan perjalanan dinas.

Begitu juga di Diktum Keempat Inpres No 1 Tahun 2025, Presiden memerintahkan kepala daerah untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau focus group discussion.

Di diktum yang sama, Presiden juga menginstruksikan agar kepala daerah memangkas biaya perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Obyek penghematan anggaran dalam Inpres ini mampu memotret realitas yang terjadi di lapangan.

Inpres ini tampak menjawab kegelisahan publik atas borosnya belanja birokrasi, khususnya dalam urusan belanja barang dan perjalanan dinas aparatur kita.

Spirit yang terkandung dalam Inpres ini idealnya diejawantahkan dalam desain pengelolaan birokrasi yang lebih makro dan berkelanjutan.

Dari isu penghematan anggaran diharapkan menjadi pintu masuk untuk menguatkan reformasi birokrasi yang berkesinambungan.

Meritokrasi

Jalan panjang pemerintahan Presiden Prabowo dalam penataan birokrasi di Indonesia masih terjal. Spirit penghematan anggaran yang menjadi bagian dari instrumen penting reformasi birokrasi idealnya diparalelkan dengan penguatan meritokrasi di lingkungan birokrasi.

Mekanisme reward and punishment di lingkungan birokrasi didasari pada merit system yang basisnya pada kinerja dan kualitas kerja, bukan didasari spoil system yang pijakannya pada “klik” atau gerbong yang terafiliasi pada politik, kekerabatan, suku, agama, dan ras (SARA).

Promosi birokrat yang merupakan manifestasi dari political appointed didasari pada dedikasi dalam bekerja.

Bila komitmen meritokrasi dilakukan secara konsekuen dan kolosal dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, maka persoalan klasik yang kerap muncul dalam politik elektoral seperti keterlibatan birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan.

Pembenahan birokrasi melalui pintu masuk penghematan anggaran memang mutlak menjadi garapan awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini sejalan dengan ungkapan dari ilmuwan hukum administrasi negara dari Belanda, Crince le Roy (1976) yang menempatkan aparatur sipil negara sebagai cabang kekuasaan keempat (fourt branch of government) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hal Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya birokrasi kita dalam gerak pengelolaan dan penyelenggaraan negara.

Pilihannya tak lain dengan membentuk sistem yang kuat dan ajek dalam menata birokrasi kita lebih baik. Melalui Inpres No 1 Tahun 2025 ini, Presiden Prabowo telah memulainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral dan independen dapat membantu memastikan investigasi yang objektif.

“Untuk efektivitas dalam hal menginvestigasi apa yang terjadi maka kami juga menyampaikan perlu ada keterlibatan Komisi Nasional HAM Malaysia Suhakam," ujar Munafrizal dalam pernyataannya, Jumat (31/1/2025).

"Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral, yang independen yang dalam bekerja terikat pada prinsip-prinsip standar HAM Internasional,” katanya lagi.

Menurut Munafrizal, keterangan sepihak dari aparat Malaysia sangat mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pandangan alternatif yang objektif dan tidak berpihak.

“Karena kita tahu kalau hanya keterangan sepihak dari aparat Malaysia itu sangat mungkin tidak bisa dipercaya begitu saja," ujarnya.

"Kemudian, ternyata dalam perkembangannya kan ada perbedaan keterangan karena itu perlu ada pihak ketiga,” kata Munafrizal lagi.

Munafrizal menambahkan bahwa Komnas HAM memiliki nota kesepahaman dengan Suhakam, sehingga koordinasi antara kedua lembaga perlu diintensifkan untuk memantau dan menginvestigasi kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

“Karena Komnas HAM itu sudah mempunyai Nota Kesepahaman dengan Suhakam maka perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” ujarnya.

Atas insiden penembakan yang terjadi, KemenHAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Munafrizal menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sebab, hal ini dapat menjadi preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggung jawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu karena kalau tidak ada pertanggung jawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," ujarnya.

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa di perlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," kata Munafrizal lagi.

Sebelumnya, lima orang WNI yang merupakan pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia meminta ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus penembakan lima orang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia oleh aparat Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan menyatakan, pertanggungjawaban ini penting agar tidak ada preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu, karena kalau tidak ada pertanggungjawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," kata Munafrizal di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," ujar dia menegaskan.

Munafrizal menyatakan, Kementerian HAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada pencabutan nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Munafrizal.

Kementerian HAM juga mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong Suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” kata Munafrizal.

Kementerian HAM juga akan mengangkat kasus penembakan ini di Forum HAM Nasional Asia Tenggara agar tidak ada lagi insiden serupa.

"Untuk jangka panjang supaya kejadian ini tidak berulang-ulang, karena sudah sering kejadian, maka perlu juga untuk membahasnya di forum Forum HAM Nasional Asia Tenggara itu intinya," ujar Munafrizal.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan kesiapan untuk menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya akan turun tangan apabila Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan pendampingan hukum.

“Kalau ini saya tidak bisa jawab apakah lawyer-nya nanti disediakan oleh kementerian buruh migran atau kementerian luar negeri melalui KBRI Malaysia," kata Pigai, di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Atau kalau tidak bisa mereka, ya kami. Kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” ujar dia.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Dia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai.

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” tambah dia.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.