JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembagian royalti yang melibatkan penyanyi Agnez Mo dan penulis lagu Ari Bias membuat opini publik terpecah menjadi dua.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menyatakan Agnez harus membayar denda royalti Rp 1,5 miliar karena melanggar UU Hak Cipta akibat menggunakan secara komersial lagu ciptaan Ari.

Ada yang menilai urusan membayar royalti tersebut adalah kewajiban event organizer (EO).

Dalam perkara ini, penyelenggara tiga konser pada 2023 saat Agnez Mo membawakan lagu "Bilang Saja" adalah HW Group.

Kuasa hukum Ari, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa yang seharusnya meminta izin kepada pencipta lagu adalah penyanyi yang hendak menggunakan lagu, bukan EO.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 terkait pencipta di atas, arti dari pelanggar pertunjukan yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang menggunakan karya cipta," kata Minola di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

"Jadi jelas, EO tidak akan menggunakan karya cipta. EO hanya orang yang membantu mempersiapkan seorang penyanyi mempertunjukan karya cipta," imbuh Minola.

Minola menegaskan bahwa pendapat beberapa pihak yang menyatakan yang bertanggung jawab adalah EO salah.

"Tidak bertanggung jawab, tapi kalau EO membantu mempermudah urusan penyanyi dalam membuka izin dan itu terjadi selama ini, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti yang bertanggung jawab untuk meminta izin pengguna lagu itu adalah EO," jelas Minola.

Adapun pihak Agnez Mo maupun kuasa hukumnya, belum buka suara terkait putusan ini.

Agnez juga tak menggubris komunikasi Ari yang meminta direct license sejak sebelum dilayangkan somasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa siapa pun prajurit TNI yang melanggar hukum bisa diberi hukuman yang lebih berat.

Sebab, tambah Menhan, seorang prajurit itu bisa dihadapkan pada dua pidana, yakni pidana militer dan pidana umum.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," kata Menhan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Atas penegasan itu, Menhan menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Dia menilai TNI tidak pernah membiarkan prajuritnya yang terlibat kasus hukum.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," ujar Menhan.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bagaimana kehidupan seseorang yang sudah dipecat dari TNI karena terlibat kasus hukum.

Kata dia, bahkan seorang mantan prajurit itu sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat, termasuk dalam karier pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," katanya.

Ia menyatakan hal ini di hadapan DPR agar turut memerhatikannya sebagai catatan, teruntuk bagaimana memperlakukan mantan prajurit TNI yang pernah terlibat kasus hukum.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Ini ia sampaikan merespons beberapa kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI di sejumlah daerah, semisal di Deli Serdang.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang), ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum sekaligus Direktur Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, Jawa Barat, Nana Suryana, meminta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima informasi utuh terkait tuduhan polisi salah tangkap.

Selama ini, pernyataan Rieke di media massa seolah-olah menggiring ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan di Tasikmalaya.

"Menyikapi statemen teman dan kawan kita Rieke Diah Pitaloka terkait kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, saya, praktisi hukum, terpanggil untuk menyampaikan ke publik. Seharusnya Rieke, sebelum masuk ke kasus itu, datang ke Tasikmalaya menanyakan ke APH dan korban, supaya mendapatkan informasi lengkap dan tidak sebelah pihak," jelas Nana kepada wartawan di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Nana menambahkan, selama ini informasi yang disampaikan ke publik terkait kasus tuduhan salah tangkap di Tasikmalaya mirip dengan kasus Vina Cirebon jilid 2.

Padahal, tuduhan polisi salah tangkap telah terbantahkan dengan bukti rekaman bukti-bukti kepolisian yang ditunjukkan di Komisi III DPR RI, Kamis (30/1/2025).

"Dia (Rieke Diah Pitaloka) lupa, kalau kasus Vina itu korban sudah meninggal dunia, karena tidak ada klarifikasi kepada korban. Di Tasikmalaya, korban masih hidup dan mengetahui pelaku, dan informasi bisa disampaikan dengan jelas," tambah Nana.

Selanjutnya, kata Nana, Rieke menganalisis putusan hakim yang memvonis para pelaku selama 1 tahun 8 bulan penjara.

Hal itu tak bisa dilakukan, kata Nana, meski Komisi Yudisial yang melakukannya bukan analisis putusan, tapi perilaku hakimnya.

"Rieke menganalisis putusan hakim, hakim independen dan putusannya tak bisa dianalisis. Bukan putusannya itu oleh Komisi Yudisial, tapi perilaku hakim. Kemudian, Kepolisian salah tangkap; selama ini ada proses penetapan tersangka yang didukung oleh dua alat bukti kuat," ujar dia.

Dampak dari pernyataan Rieke di media, lanjut Nana, akan membingungkan masyarakat.

Terlebih, proses penegakan hukum di Tasikmalaya selama ini semestinya bisa dijaga dan tidak terganggu oleh kejadian seperti ini.

"Jadi, statemen Rieke bikin bingung masyarakat. Statemen Rieke membuat ada indikasi seolah-olah penegak hukum di Tasikmalaya tidak profesional," tambah dia.

Kemudian, Rieke menyebut para pelaku selama ini tak didampingi pengacara, padahal sejak awal sudah datang ke kantor Peradi meminta bantuan hukum.

Jika selama ini menyebut proses persidangan tak memakai Undang-Undang Perlindungan Anak, saat sidang dilakukan secara tertutup.

Persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pun memang mengalami putusan sela akibat perbaikan salah tik tulisan lokasi kejadian yang seharusnya di SL Tobing, tapi ditulis di Cibeureum.

"Dampak pernyataan itu berbahaya karena jadi distrust kepada APH Tasikmalaya. Rieke men-just (menuduh) proses penegakan hukum di Tasikmalaya seolah-olah salah," pungkasnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengadukan dugaan salah tangkap oleh Polres Tasikmalaya Kota ke Komisi III DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Kejadian itu terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan korban berjumlah empat orang anak-anak yang dituduh melakukan pengeroyokan.

"Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat. Ini dalam kasus pengeroyokan anak-anak," ujar Rieke.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Rutan Kelas I Samarinda berinisial HW masih bisa mengendalikan peredaran narkoba meski berada di balik jeruji besi.

Hal ini terungkap setelah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda menangkap seorang kurir berinisial H yang kedapatan membawa sabu atas perintah HW.

"Kami menangkap H, warga Sempaja Timur, yang kedapatan memiliki 10,69 gram sabu. Dari keterangannya, ia diperintah oleh HW, seorang narapidana di Rutan Kelas I Samarinda," kata Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, Selasa (4/2/2025).

Total 165 Gram Sabu Disita, Polisi Selidiki Jaringan Napi

Setelah menangkap H, polisi bekerja sama dengan pihak rutan untuk mengamankan HW.

HW pun mengakui ia telah memerintahkan peredaran narkoba dari rutan.

"Pelaku memakai HP, HP tersebut dapat dipakai dari teman pelaku yang sudah keluar dari tahanan," ujarnya.

Dari hasil penyelidikan lanjutan, terungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari WW.

Polisi kemudian berhasil menyita tambahan 152 gram sabu, sehingga total barang bukti dalam kasus ini mencapai 165 gram.

Ancaman Hukuman Berat bagi Para Pelaku

Ketiga tersangka dalam jaringan ini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 tentang peredaran narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun.

Mereka juga dikenakan Pasal 112 Ayat 2 junto Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan ini," tegas Hendri.

DENPASAR, KOMPAS.com - Seorang pria warga negara asing (WNA) asal Inggris, berinisial KSM ditangkap petugas Imigrasi karena menyalahgunakan izin tinggal untuk mendapatkan uang di Bali.

Turis asing ini nekat membuka usaha jasa rental sepeda motor di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Padahal, WNA tersebut merupakan pemegang visa izin tinggal kunjungan (ITK).

"Yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggalnya karena mengiklankan serta menyewakan kendaraan bermotor roda dua," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Kakanim) Denpasar, Ridha Sah Putra, Selasa (4/3/2025).

Ridha mengatakan, usaha rental sepeda motor milik WNA itu beroperasi kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

Dia menyasar sesama turis asing yang datang melancong ke Nusa Penida.

Satu unit sepeda motor dipatok harga Rp 150.000 per hari.

"Setiap hari ada 3-4 kendaraan bermotor yang per harinya bisa dia sewakan ke warga negara asing," kata dia.

Ia mengatakan, kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat setempat yang merasa dirugikan dengan aktivitas WNA tersebut.

Selanjutnya, tim Inteldakim Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan dan menangkap WNA itu pada Sabtu (25/1/2025).

"Sementara dari penyelidikan kami, yang bersangkutan hanya mengoperasikan sewa menyewa motor hanya di Nusa Penida saja," kata dia.

Saat ini, WNA tersebut ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dan akan dideportasi ke negara asalnya dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI resmi melantik 5 anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) untuk masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Gerindra dan Demokrat dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025).

Para anggota dewan baru tersebut menggantikan para legislator yang kini telah menjadi menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, Saudara H. Mulyadi dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat V menggantikan Saudara Fadli Zon,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, Selasa (4/2/2025).

Diketahui, Fadli Zon kini telah menjabat sebagai menteri Kebudayaan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo.

Kemudian, Politikus Gerindra Jamal Mirdad menggantikan Sugiono yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.

“Selanjutnya, Saudara Azis Subekti dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI menggantikan Saudara Prasetyo Hadi,” kata Dasco.

Adapun Prasetyo Hadi adalah menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Merah Putih.

“Selanjutnya, Saudara HT Ibrahim dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh menggantikan Saudara Teuku Rifqi Harsya,” ucap Dasco.

Penggantian Teuku Rifqi Harsya dilakukan karena ia ditunjuk sebagai Menteri Ekonomi Kreatif di Kabinet Merah Putih.

Usai membacakan daftar 5 nama tersebut, Dasco pun meminta persetujuan peserta rapat untuk melantik mereka sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal IX Peraturan DPR RI tentang tata tertib, berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat paripurna yang hadir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

KOMPAS.com - Para pemimpin, pembuat kebijakan, dan tokoh-tokoh penting di dunia menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights di Kota Vatikan pada tanggal 2-3 Februari 2025.

Sejumlah tokoh penting itu antara lain Paus Fransiskus, Ratu Rania dari Yordania, mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, Presiden FIFA Gianni Infantino, serta Pemenang Nobel Al Gore dan Kailash Satyarthi.

Diskusi dalam forum ini berfokus pada isu-isu mendesak yang memengaruhi anak-anak di seluruh dunia, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hingga akses terhadap sumber daya esensial.

Salah satu perwakilan dari Indonesia, Arsjad Rasjid sebagai Co-founder dari 5P Global Movement, mengangkat topik tentang nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak anak.

Saat menjadi pembicara dalam panel bertajuk "Hak Anak atas Keluarga", ia memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka dalam memperkuat struktur keluarga dan memastikan perkembangan anak yang holistik.

“Ada beberapa poin utama, yaitu gotong royong sebagai dasar bagi solusi berbasis komunitas dalam mengatasi tantangan kesejahteraan anak,” ujar Arsjad Rasjid melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Poin kedua adalah keadilan sosial untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua anak.

“Poin ketiga yakni persatuan sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan global yang membuat jutaan anak berada dalam kondisi rentan,” imbuhnya.

Pesan ini mendapat respons dari berbagai pemimpin dunia, termasuk Megawati Soekarnoputri, Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani, serta Menteri Pembangunan Sosial Afrika Selatan Nokuzola Gladys Tolashe.

Mereka pun menekankan pentingnya kebijakan inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara global.

Pembukaan dan diskusi

World Leaders Summit on Children's Rights dimulai di Istana Apostolik, di mana Paus Fransiskus menyambut anak-anak dari berbagai benua sebagai simbol peran utama mereka dalam membentuk masa depan.

Dalam pidatonya, Paus menegaskan bahwa para pemimpin dunia memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk melindungi hak-hak anak.

Sepanjang rangkaian acara, diskusi berfokus pada hak anak di era modern, akses terhadap sumber daya, pendidikan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Para tokoh berpengaruh, seperti Presiden Interpol Ahmed Naser Al-Raisi, Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, dan Pemenang Nobel Kailash Satyarthi, turut menyampaikan wawasan mereka tentang berbagai hal.

Contohnya, bagaimana pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Dalam penutupan World Leaders Summit on Children's Rights, Paus Fransiskus menyerukan tentang persatuan, harapan, dan aksi kolektif.

Ia pun mendorong para pemimpin dunia agar tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam menerapkan kebijakan yang melindungi hak anak.

Hal ini sebagai penegasan bahwa KTT ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga katalis bagi perubahan global.

Pertemuan para pemimpin dan pemikir dunia ini kembali menegaskan komitmen universal untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap keamanan, pendidikan, dan lingkungan.

Semua hal itu untuk mendukung pertumbuhan mereka—sebuah visi yang melampaui batas negara, ideologi, dan kesenjangan ekonomi.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Malven Yusuf Adh Dhuqa (13), salah satu korban hanyut di Pantai Drini, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, menempuh jalur hukum.

Laporan keluarga dilakukan di Polres Gunungkidul, Selasa (4/2/2025).

Kuasa Hukum Keluarga Malven, Rifan Hanum menyampaikan, pihaknya melaporkan empat pihak yakni kepala sekolah, wali kelas, penyelenggara atau agen travel, dan penanggung jawab pantai Drini.

Dia menyebut, ada unsur kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

"Menurut hemat kami unsur kelalaian terpenuhi," kata Rifan di Polres Gunungkidul, Selasa.

Dikatakannya, pada saat menentukan lokasi wisata di pantai Drini, tidak dipersiapkan alat pelindung diri atau pelampung. Selain itu tidak ada garis di tepi pantai drini.

Selain itu, orangtua tidak mengizinkan tetapi harus tetap bayar.

"Kenapa saat orangtua tidak mengizinkan masih tetap disuruh bayar sehingga melepas kepergian anak kami," ucap dia.

Rifan mengatakan, laporan pihaknya sudah diterima Polres Gunungkidul. Sebelumnya sudah melakukan mediasi keluarga dengan pihak sekolah, tetapi tidak menemukan jalan tengah.

Ibu korban mencari keadilan

Sementara, orang tua Malven, Istiqomah mengatakan ingin meminta keadilan kematian anaknya.

"Kami ingin menuntut keadilan," kata dia.

Sementara Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini mengatakan pihaknya sedang meminta keterangan beberapa orang. Nanti kedepannya akan diberitahu.

"Belum bisa menyimpulkan. Andaikan mau lapor silakan, kita tidak boleh menolak laporan," kata dia.

Perlu diketahui, 13 anak SMP N 7 Mojokerto, Jawa Timur, terseret ombak pantai Drini pada Selasa (28/1/2025) lalu. Ada 9 anak yang diselamatkan, 4 orang di antaranya tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik sebagai saksi dalam sidang kasus suap dan gratifikasi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (4/2/2025).

Adapun ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap terkait vonis bebas terdakwa pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Dalam persidangan, jaksa meminta penjelasan dari Indira terkait permintaan penyidik Kejagung menyangkut pelaporan gratifikasi Erintuah, Mangapul, dan Heru serta eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

KPK kemudian mengecek data pelaporan gratifikasi dan menemukan bahwa hanya Zarof yang pernah melapor gratifikasi.

"Erintuah Damanik itu tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi maupun penolakan gratifikasi, lalu Mangapul itu juga sama, lalu Heru Hanindyo itu juga sama," jawab Indira.

Selain Indira, jaksa juga menghadirkan Hutomo Septian, pengacara sekaligus anak kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Dua orang pengacara bernama Meigi Angga Kuswantoro dan Dimas Yemahura Al Farauq juga dihadirkan dalam sidang.

Mereka adalah kuasa hukum Dina Sera Afrianti, korban pembunuhan Ronald Tannur yang kasusnya divonis bebas oleh tiga hakim PN Surabaya.

Dalam kasus ini, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

SOLO, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum dan investasi untuk mendorong pembangunan di Jawa Tengah dalam acara "Serasehan Bersama Gubernur Jawa Tengah Terpilih" di Sunan Hotel Solo pada Senin (3/2/2025) malam.

Menurutnya, peningkatan di bidang ekonomi di Jateng bisa berjalan baik jika 2 hal tersebut diterapkan.

"Yang perlu dilakukan satu adalah kepastian hukum, kepastian investasi sehingga ke depan ini merupakan sarana komunikasi yang baik. Eksplorasi Jawa Tengah bisa berjalan," ujarnya di hadapan para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)

Salah satu fokus utama Luthfi adalah menciptakan 10 aglomerasi di Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru.

"Jadi nanti tidak hanya konektivitas terkait infrastruktur, tetapi juga banyak aspek yang nanti ditunjuk pada badan. Badan aglomerasi pusat, daerah. Sehingga akan tumbuh ekonomi baru di wilayah kita," jelasnya.

Kepada para pengusaha, Luthfi berjanji bahwa pemerintahannya akan sangat terbuka dan siap menjalin kerja sama.

"Kita prinsip sangat terbuka sekali. Bahkan kita nanti ada pertemuan tertentu, bikin MoU tertentu yang semuanya sudah kita catat tim transisi yang pada saatnya nanti saya ditetapkan menjadi gubernur," tambahnya.

Ketua Umum Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro, menyambut baik inisiatif ini.

Ia menilai kegiatan serasehan ini sebagai langkah awal yang positif untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara pengusaha dan pemerintahan baru di Jawa Tengah.

"Tentunya bersama gubernur diharapkan menjadi awal yang baik untuk melakukan sinergi kolaborasi. Memiliki peran untuk mendorong iklim usaha yang kondusif mengakselerasi pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi di sektor-sektor unggulan yang ada di Jawa Tengah ini agar tetap stabil," tandasnya.

Harry juga menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan identifikasi peluang baru yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jateng.

"Kami berharap dapat bersinergi dan kolaborasikan dengan program-program pemerintah Jateng di tahun 2025-2029. Sekali lagi kami sebagai mitra pemerintah siap bersinergi dan siap mengangkat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.