JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, rencana pemulangan terpidana kasus predator seksual Reynhard Sinaga ke Indonesia berawal dari permintaan keluarganya.

Yusril mengatakan, permintaan tersebut disampaikan keluarga Reynhard dengan mendatangi kantor Kemenko Kumham dan Imigrasi.

"(Permintaan) keluarga. Kami kan tidak mungkin juga akan membicarakan masalah ini, kalau pihak keluarganya tidak setuju. Karena itu menyangkut nama baik keluarganya juga," kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah mulai berkomunikasi dengan Pemerintah Inggris soal rencana Reynhard.

"Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah juga akan mendalami mekanisme pemulangan Reynhard baik melalui exchange of prisoners atau pertukaran narapidana, dan transfer of prisoners atau pemulangan narapidana.

Sebab, kata dia, kedua negara sama-sama belum memahami sistem hukum yang berlaku sehingga dibutuhkan pendalaman.

"Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Ia mengatakan, berbagai hal akan dipertimbangkan dalam rencana pemulangan Reynhard agar tak menjadi masalah baru.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia. Dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakatan kita juga tidak mudah. Itu orang harus dimasukkan ke dalam maksimum security, yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan. Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga," ucap dia.

Kasus Reynhard Sinaga

Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024), ia mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Ia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard mengalami luka yang lebih parah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno usai KPK menggeledah rumah Japto dan menyita 11 mobilnya.

Arif menyebut Japto tidak masalah dengan tindakan KPK itu. Apalagi, KPK juga sangat menghormati Japto ketika bertindak.

"Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025) malam.

Arif menyampaikan, Japto pun mempersilakan KPK melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Dia menyebut, Japto tidak memberi arahan apa pun kepada Pemuda Pancasila usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi.

"Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali," katanya.

Sementara itu, Arif mengatakan, Pemuda Pancasila tidak masalah jika Japto harus dipanggil KPK.

Dia menegaskan Pemuda Pancasila pun menghormati proses hukum yang KPK lakukan.

"Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau," imbuh Arif.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

KOMPAS.com - Setelah berhasil memindahkan sejumlah narapidana asing ke negara asalnya, pemerintah Indonesia kini tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga.

Reynhard Sinaga saat ini menjalani hukuman di Inggris atas kasus kejahatan seksual.

Namun, upaya pemulangan Reynhard Sinaga dinilai tidak akan mudah karena belum ada perjanjian kerja sama transfer narapidana atau transfer of sentence person antara Indonesia dan Inggris.

“Kalau menurut undang-undangnya (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) sih tidak boleh (transfer narapidana), tidak bisa," ujar pengajar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, dilansir dari Kompas.id pada Rabu (5/2/2025).

"Tetapi, kan Pak Yusril (Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra) punya practical arrangements (pengaturan praktis). Mungkin akan pakai itu,” kata Hikmahanto menambahkan.

Pengaturan praktis telah beberapa kali digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pemindahan narapidana asing ke negara asal mereka.

Sebelumnya, kesepakatan ini diterapkan dalam pemindahan narapidana kasus narkoba "Bali Nine" ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan yang terbaru Serge Atlaoui ke Perancis.

Oleh karena itu, Yusril Ihza Mahendra kemungkinan akan mencoba pendekatan serupa untuk pemindahan Reynhard.

Namun, apakah pemerintah Inggris bersedia menerima skema ini, mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian resmi mengenai transfer narapidana dengan Inggris.

Upaya Negosiasi dengan Pemerintah Inggris

Rencana pemindahan Reynhard dari Inggris pertama kali diungkapkan oleh Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah, setelah konferensi pers mengenai transfer narapidana Serge Atlaoui di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025) petang.

Menurut Ahmad, dalam waktu dekat pemerintah akan berdiskusi dengan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia untuk menjajaki kemungkinan pemindahan Reynhard.

“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan. Mudah-mudahan, doakan kami bisa mengembalikan,” ujar Ahmad.

Selain itu, pihak Kemenko Kumham Imipas juga telah menemui orangtua Reynhard di Indonesia, yang sangat berharap agar anak mereka bisa dipindahkan ke Tanah Air sehingga mereka dapat lebih mudah mengunjunginya.

“Mereka (orangtua Reynhard) menangis dan ingin anaknya kembali. Karena, sampai saat ini mereka tidak mendengar dan tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena penjara di Inggris itu sangat tertutup sekali,” jelasnya.

Harapan dari pihak keluarga semakin memperkuat keinginan pemerintah untuk memindahkan Reynhard.

Namun, Ahmad menekankan bahwa proses ini berbeda dibandingkan transfer narapidana yang sebelumnya dilakukan dengan Filipina, Australia, dan Prancis.

“Prosesnya pasti berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Filipina, Australia, dan Prancis, karena posisinya bukan transfer of prisoners tetapi prisoners exchange atau pertukaran narapidana,” imbuhnya.

Kondisi Reynhard Sinaga di Penjara Inggris

Selama menjalani hukumannya di Inggris, Reynhard Sinaga dikabarkan mengalami penganiayaan oleh sesama tahanan di dalam penjara His Majesty’s Prison (HMP) Wakefield pada Desember 2024.

Reynhard telah divonis penjara seumur hidup dengan minimal masa hukuman 30 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam 48 kasus serangan seksual dari total 159 kasus pelecehan di Manchester, Inggris.

Kejahatan yang dilakukannya terungkap setelah ditemukan bukti berupa rekaman video dalam dua ponselnya.

Polisi Inggris mengungkapkan bahwa Reynhard membujuk korban untuk masuk ke apartemennya sebelum membius mereka dan melakukan kejahatannya.

Jaksa bahkan menyebut Reynhard sebagai pemerkosa dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah hukum Inggris.

Prioritas Pemerintah dalam Isu Pemindahan Narapidana

Selain upaya pemindahan Reynhard, pemerintah sebelumnya juga sempat membahas kemungkinan pemulangan narapidana WNI kasus terorisme, Hambali, dari Amerika Serikat.

Namun, menurut Hikmahanto Juwana, perhatian pemerintah terhadap narapidana di luar negeri seharusnya tidak hanya terbatas pada kasus Reynhard dan Hambali, tetapi juga kepada buruh migran Indonesia yang menghadapi vonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Terpidana mati di kedua negara tersebut dianggap lebih membutuhkan perhatian serius karena mereka umumnya berasal dari kelompok rentan dan kelas menengah bawah.

Selain itu, mayoritas dari mereka tidak memiliki akses bantuan hukum yang memadai untuk memperjuangkan keadilan di negara tempat mereka dihukum.

Dengan tantangan yang ada, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Inggris mengenai pemindahan Reynhard Sinaga masih belum dapat dipastikan keberhasilannya.

Keputusan akhir bergantung pada kesediaan pihak Inggris untuk menerima skema pertukaran narapidana yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Transfer Napi Reynhard Sinaga Kembali ke Tanah Air Diprediksi Tak Akan Mudah".

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, menjelaskan alasan pihaknya mengadukan kasus dugaan pencemaran nama baik kliennya ke Komisi Yudisial.

Sebelumnya, Pitra juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas kasus yang menjerat Isa Zega.

Sidang praperadilan dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kami telah membuat pengaduan resmi agar proses persidangan diawasi dan dipantau, mengingat PN Surabaya ini cukup rawan. Kami berkaca pada kasus Ronald Tannur kemarin,” kata Pitra saat ditemui di Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Pitra mengaku menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya, terutama terkait kecepatan penetapan tersangka.

Meski demikian, ia tetap menghormati kerja aparat penegak hukum.

“Kejanggalan tentu ada. Kami melihat dari proses hukum, mulai dari laporan polisi hingga naik ke penyidikan (SPDP dikirim ke Kejaksaan Surabaya), hanya memakan waktu tiga hari. Ini sangat cepat, ekspres sekali,” tutur Pitra.

Karena itu, Pitra memutuskan untuk menempuh jalur hukum yang diatur dalam Undang Undang dengan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega.

“Maka dari itu, saya menempuh upaya hukum yang diatur oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, dengan mengajukan gugatan praperadilan,” tambah Pitra.

Pitra juga menyesalkan keputusan penahanan terhadap kliennya.

Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri.

“Terkait penetapan tersangka dan penahanan Isa Zega, sudah jelas. Saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri yang menyebutkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, apabila tersangka sadar, meminta maaf, atau mengakui kesalahannya, maka tidak perlu dilakukan penahanan,” ungkap Pitra.

“Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf i, bahwa jika tersangka dalam kasus pencemaran nama baik sudah menyadari kesalahannya atau meminta maaf, maka penahanan tidak perlu dilakukan,” tambah Pitra.

Sebagai informasi, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa Zega ditahan saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemulangan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris menjadi sorotan publik, mengingat belum ada undang-undang khusus yang mengatur pemulangan narapidana.

Meski demikian, Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi menyatakan bahwa proses pemulangan Reynhard dilakukan melalui pertukaran narapidana dengan Inggris.

"Proses di sini adalah pertukaran narapidana, itu yang kita inginkan," kata Usmarwi melalui keterangannya pada Selasa (4/2/2025), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, proses pengembalian Reynhard ke Indonesia berbeda dengan pemulangan narapidana yang dilalukan Indonesia ke Australia, Filipina, dan Perancis.

Diketahui, pemerintah sudah memulangkan sejumlah terpidana kasus narkotika ke negara tersebut, meski belum ada warga negara Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia dari tiga negara itu.

Usmarwi menjelaskan, pemulangan Reynhard didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," ujarnya.

Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan bernegosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembaliannya," ucap Usmarwi.

Kasus Reynhard Sinaga

Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reynhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, yang memiliki tingkat keamanan maksimum.

Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat.

Baru-baru ini, Reynhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain karena perbuatannya yang mengerikan.

Seperti diberitakan BBC pada Minggu (15/12/2024), ia mengalami luka serius akibat insiden kekerasan yang terjadi di dalam penjara.

"Reynhard sombong dan dibenci secara universal. Ia menjadi target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," ujar seorang sumber kepada wartawan.

Serangan tersebut akhirnya dihentikan oleh petugas penjara sebelum Reynhard mengalami luka yang lebih parah.

Reynhard Sinaga lahir di Jambi pada 19 Februari 1983.

Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Indonesia pada 2006 sebelum melanjutkan studi ke Inggris.

Reynhard memperoleh gelar S-2 dari Universitas Manchester dalam bidang tata kota pada 2009 dan sosiologi pada 2011.

Ia juga sempat mengambil program S-3 di Universitas Leeds dalam bidang geografi manusia, tetapi tidak menyelesaikannya.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Musik Indonesia (WAMI) akan mengambil langkah serius tahun ini jika masih ada promotor musik nakal yang tidak membayar royalti musik.

WAMI tidak segan menempuh jalur hukum jika promotor tak menjalankan aturan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian.

“Di akhir 2024, kita sudah memiliki tim legal. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus mencari tempat aduan, ke mana? Ya, ke penegak hukum,” kata Adi dalam konferensi pers WAMI di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Adi menegaskan, jalur hukum sebenarnya tidak perlu ditempuh jika promotor bersedia membayarkan royalti.

“Tolong aturannya ditegakkan, agar mereka mau membayar dan tidak harus melalui proses hukum," ucap Adi.

Langkah ini menjadi bukti nyata WAMI menjaga amanah dari para pencipta lagu.

"Ini sebagai bukti bahwa kami menjalankan kewajiban kepada orang-orang yang sudah percaya kepada WAMI. Tujuannya bukan untuk memenjarakan mereka (promotor), tetapi agar mereka mengerti kewajiban membayar royalti,” ungkap Adi.

“Berbagai cara sudah kami coba,” tambah Adi.

Dalam kesempatan itu, Adi juga menjelaskan upaya WAMI dalam memantau konser dan festival musik di berbagai daerah.

“Kami sudah membangun sistem pemantauan konser yang ada di Indonesia. Kami mulai dari mencari Instagram-nya, mencari promotor yang terlibat, melihat agenda showbiz lainnya, hingga mengikuti akun artis terkait,” ungkap Adi.

“Saat ini, ada 10.000 konser yang terpantau. Dari jumlah tersebut, 5.000 memberikan respons, tetapi yang benar-benar membayar royalti hanya sekitar 1.000 pada tahun lalu,” tambah Adi.

Saat ini, WAMI telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperketat pemantauan terhadap konser dan festival musik.

“Jadi, kami bekerja sama dengan agen ada sekitar 20-an di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua,” tutur Adi.

KOMPAS.com - Ada lebih dari 50 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi (prodi) Hukum atau Ilmu Hukum dengan akreditasi Unggul.

Akreditasi adalah sistem jaminan mutu dari lembaga berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kecakapan dalam hal tertentu.

Dan predikat Unggul merupakan strata tertinggi dalam akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) kepada perguruan tinggi atau prodi.

Lantas, mana saja Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi (Prodi) Hukum dengan akreditasi Unggul?

Kampus dengan Prodi Hukum akreditasi Unggul

Dilansir dari laman resmi BAN-PT, berikut adalah daftar Perguruan Tinggi dengan Prodi S1 Hukum atau Ilmu Hukum terakreditasi Unggul*:

Perguruan Tinggi di Pulau Jawa

• Universitas Indonesia, Jakarta
• Universitas Trisakti, Jakarta
• Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
• Universitas Pancasila, Jakarta
• Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM - PTHM, Jakarta
• Universitas Prima Indonesia, Medan
• Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta
• Universitas Esa Unggul, Jakarta
• Universitas Tarumanagara, Jakarta
• Universitas Borobudur, Jakarta
• Universitas Nasional, Jakarta
• Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
• Universitas Bina Nusantara
• Universitas Langlang Buana, Bandung
• Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
• Universitas Pasundan, Bandung
• Universitas Islam Bandung, Bandung
• Universitas Pakuan, Bogor
• Universitas Djuanda, Bogor
• Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon
• Universitas Pelita Harapan, Tangerang
• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
• Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
• Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
• Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
• Universitas Sebelas Maret, Surakarta
• Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang
• Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
• Universitas Semarang, Semarang
• Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
• Universitas Diponegoro, Semarang
• Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang
• Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
• Universitas Negeri Semarang, Semarang
• Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
• Universitas Pancasakti Tegal, Tegal
• Universitas Airlangga, Surabaya
• Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
• Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya
• Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya
• Universitas Surabaya, Surabaya
• Universitas Islam Malang, Malang
• Universitas Brawijaya, Malang
• Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
• Universitas Jember, Jember
• Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura
• Universitas Hang Tuah.

Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa

• Universitas Hasanuddin, Makassar
• Universitas Muslim Indonesia, Makassar
• Universitas Warmadewa, Bali
• Universitas Pendidikan Nasional, Bali
• Universitas Ngurah Rai, Bali
• Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali
• Universitas Udayana, Bali
• Universitas Mataram, Mataram
• Universitas Khairun, Ternate
• Universitas Pattimura, Ambon
• Universitas Malikussaleh, Aceh
• Universitas Syiah Kuala, Aceh
• Universitas Sumatera Utara, Medan
• Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
• Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
• Universitas Riau, Riau
• Universitas Islam Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu
• Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang.

*Data diambil dari laman resmi BAN-PT tanggal 6 Februari 2025

Akreditasi terhadap kampus atau perguruan tinggi menjadi salah satu kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap PT tersebut.

Peringkat pengakuan atau akreditasi yang diberikan oleh pemerintah pada Perguruan Tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh BAN PT.

Demikian daftar seluruh kampus atau Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi Kedokteran dengan akreditasi Unggul.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, yang berlokasi di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari.

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” ujar Tessa dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

“Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW,” sambungnya.

Barang bukti

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 unit mobil, uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik.

“11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” kata Tessa.

Mengungkap peran Japto

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Hingga kini, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari.

Pihak penyidik belum mengungkap secara spesifik keterlibatan Japto dalam perkara ini.

“Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno),” ujar Tessa.

Sebagai informasi, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak September 2017 dalam kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara ini, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, diduga menerima gratifikasi sebesar 775 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 6,97 miliar.

Rita juga diduga menerima suap Rp 6 miliar terkait perizinan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Rita dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan gratifikasi yang berasal dari izin usaha tambang batu bara, dengan menerima jatah 3,3 hingga 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diperdagangkan.

Respons Japto Soerjosoemarno

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila, Arif Rahman, mengatakan dirinya telah bertemu dengan Japto setelah rumahnya digeledah oleh KPK.

Arif menegaskan bahwa Japto tidak mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh KPK dan tetap kooperatif.

“Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah,” ujar Arif saat dihubungi, Rabu malam.

Menurut Arif, Japto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa Japto tidak memberikan arahan khusus kepada Pemuda Pancasila terkait penggeledahan tersebut.

“Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali,” tambahnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kaitan ketua umum mereka dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa Japto bukanlah seorang penyelenggara negara atau pejabat publik.

“Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara,” ungkap Arif.

Pemuda Pancasila Hormati Proses Hukum

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa Pemuda Pancasila menghormati setiap proses hukum yang tengah berjalan dan meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah,” tegasnya.

Arif juga menyatakan bahwa jika Japto harus dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan, maka pihaknya akan tetap menghormati proses tersebut.

“Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau,” tuturnya.

Dengan penyitaan sejumlah barang bukti dari rumah Japto, KPK kemungkinan akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Publik pun masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan yang dilakukan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.