JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terlibat debat sengit saat rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Perdebatan ini dipicu lantaran pemerintah yang diwakili oleh Supratman dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung belum membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dalam rapat kerja.

Pemerintah hanya membawa Surat Presiden (Surpres) yang isinya menugaskan tiga menteri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU.

Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota Baleg, Nyoman Parta.

Ia bertanya-tanya apakah Surpres bisa disampaikan tanpa dibarengi dengan DIM.

Ia khawatir tata cara pembentukan UU tidak terpenuhi sehingga berujung pada kondisi cacat formal saat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, apakah Surpres ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca. Apa boleh yang terpisah?" tanya Nyoman.

Pertanyaan Nyoman lalu dibalas Supratman yang menyatakan bahwa sesuai UU MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib dikirim paling lambat 60 hari adalah Surpres.

Adapun DIM sebaiknya dikirim bersama-sama, namun boleh pula menyusul.

"Soal DIM, itu sebaiknya bisa bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Makasih," jelas Supratman.

Anggota Baleg DPR RI lainnya, Bambang Haryadi, lalu menyatakan sepakat dengan penjelasan Supratman.

Namun, pernyataan Bambang justru menimbulkan perdebatan lebih sengit.

Lebih-lebih, Ketua Baleg Bob Hasan sebelumnya meminta Nyoman untuk membaca aturan atau dasar hukumnya lebih dalam sebelum bertanya.

"Saya menyarankan, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif menurut saya seperti itu," terang Bob.

"Pak Bob, sekali izin. Karena Pak Bob menyampaikan saya harus baca, jadi saya baca peraturannya. Jadi pasal 84, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan tentang penunjukan Menteri yang ditugasi untuk mewakili membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Sudah jelas itu," tutur Nyoman.

Pernyataan Nyoman lagi-lagi didebat oleh Bambang.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, kata "disertai" dengan "bersamaan" memiliki makna yang berbeda.

"Kata disertai dengan bersamaan itu beda. Disertai itu bisa besoknya. Yang penting disertai. Turut serta. Disertai beda dengan ketika bersama," tutur Bambang.

"Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya dari periode kemarin di anggota Baleg," kata Bambang lagi.

"Saya 15 tahun, bung," imbuh Nyoman.

"Jelas di sini disertai," kata Nyoman tak terima.

"Disertai bukan berarti bersamaan. Disertai bukan berarti bersamaan," imbuh Bambang.

Bob Hasan selaku ketua pun akhirnya beberapa kali harus melerai perdebatan di ruang sidang yang semakin memanas.

"Pak Bambang, nanti dulu sebentar. Pak Bambang, sebentar dulu. Pak Nyoman, Pak Nyoman," kata Bob Hasan menengahi.

Bukan berhenti, kedua belah pihak makin memanas.

Bambang menyatakan, hal-hal yang biasanya tak dipertentangkan seharusnya tidak dipertentangkan.

Ia menyebut kata "aneh" yang justru menyulut emosi Nyoman.

"Hal-hal yang nggak perlu kita pertentangkan. Kita ini bahas undang-undang bukan satu dua biji, kan? Hanya kali ini aja jadi aneh gini kan? Nggak ada, nggak ada kata disertai," tegas Bambang.

"Apanya yang aneh, bung? Yang anehnya apanya? Yang saya omongin apanya yang aneh? Apanya yang aneh?" tanya Nyoman berkali-kali.

"Saya ingin sangat menghormati forum ini. Tapi kalau sudah....," kata Nyoman yang pernyataannya dipotong oleh Bob Hasan.

"Kasih kesempatan saya dulu, Pak Nyoman ya. Pak Bambang, kasih kesempatan saya dulu, Pak, ya," tutur Bob.

Di momen itu, Bob menjelaskan, Baleg DPR RI harus menunda rapat panja menjadi besok, dari semula direncanakan hari ini setelah rapat kerja.

Hal ini karena DIM belum dibawa oleh pemerintah.

"Jadi bahwa soal Surpres bersamaan dengan DIM, itu iya disertai harus, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, karena Surpres ini hari ini tidak disertai oleh DIM, artinya DIM belum ada. Rapat panja ini kita tunda. Gitu lho, Pak. Intinya secara material, Pak," jelas Bob.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi. Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Yusril juga menyoroti perlunya konsolidasi kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengamanan laut.

Saat ini, tugas patroli dan penegakan hukum di perairan dilakukan oleh berbagai instansi, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Bea Cukai.

"Apakah di masa depan kita akan memiliki satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus dan di dalamnya ada berbagai instansi? Ini perlu dipertimbangkan agar lebih efisien dan efektif dalam menegakkan hukum di laut, terlebih pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran," ujarnya.

Selain itu, Yusril menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi serta peningkatan infrastruktur keamanan laut. Menurut dia, Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam mengamankan wilayah perairannya, baik dari segi pertahanan militer maupun pengawasan terhadap penyelundupan dan kejahatan lainnya.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa.

Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta wakilnya, Oto Hasibuan, dan juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Frederik Paulus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heriawan menjelaskan, rapat ini untuk membahas lebih lanjut soal perbaikan sistem keamanan laut di Indonesia.

“Rapat hari ini membahas keamanan laut yang komprefensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan iklusif,” ujar Heriawan di ruang rapat, Selasa.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, salah satu topik pembahasan dalam rapat kali ini adalah mengatasi persoalan tumpang tindihnya kewenangan berbagai instansi dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.

Heriawan mengungkapkan, saat ini setidaknya ada enam instansi yang memiliki peran dalam menjaga keamanan laut. Namun, banyaknya lembaga yang terlibat justru dinilai menghambat koordinasi di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terlibat debat sengit saat rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Perdebatan ini dipicu lantaran pemerintah yang diwakili oleh Supratman dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung belum membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dalam rapat kerja.

Pemerintah hanya membawa Surat Presiden (Surpres) yang isinya menugaskan tiga menteri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU.

Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota Baleg, Nyoman Parta.

Ia bertanya-tanya apakah Surpres bisa disampaikan tanpa dibarengi dengan DIM.

Ia khawatir tata cara pembentukan UU tidak terpenuhi sehingga berujung pada kondisi cacat formal saat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, apakah Surpres ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca. Apa boleh yang terpisah?" tanya Nyoman.

Pertanyaan Nyoman lalu dibalas Supratman yang menyatakan bahwa sesuai UU MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib dikirim paling lambat 60 hari adalah Surpres.

Adapun DIM sebaiknya dikirim bersama-sama, namun boleh pula menyusul.

"Soal DIM, itu sebaiknya bisa bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Makasih," jelas Supratman.

Anggota Baleg DPR RI lainnya, Bambang Haryadi, lalu menyatakan sepakat dengan penjelasan Supratman.

Namun, pernyataan Bambang justru menimbulkan perdebatan lebih sengit.

Lebih-lebih, Ketua Baleg Bob Hasan sebelumnya meminta Nyoman untuk membaca aturan atau dasar hukumnya lebih dalam sebelum bertanya.

"Saya menyarankan, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif menurut saya seperti itu," terang Bob.

"Pak Bob, sekali izin. Karena Pak Bob menyampaikan saya harus baca, jadi saya baca peraturannya. Jadi pasal 84, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan tentang penunjukan Menteri yang ditugasi untuk mewakili membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Sudah jelas itu," tutur Nyoman.

Pernyataan Nyoman lagi-lagi didebat oleh Bambang.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, kata "disertai" dengan "bersamaan" memiliki makna yang berbeda.

"Kata disertai dengan bersamaan itu beda. Disertai itu bisa besoknya. Yang penting disertai. Turut serta. Disertai beda dengan ketika bersama," tutur Bambang.

"Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya dari periode kemarin di anggota Baleg," kata Bambang lagi.

"Saya 15 tahun, bung," imbuh Nyoman.

"Jelas di sini disertai," kata Nyoman tak terima.

"Disertai bukan berarti bersamaan. Disertai bukan berarti bersamaan," imbuh Bambang.

Bob Hasan selaku ketua pun akhirnya beberapa kali harus melerai perdebatan di ruang sidang yang semakin memanas.

"Pak Bambang, nanti dulu sebentar. Pak Bambang, sebentar dulu. Pak Nyoman, Pak Nyoman," kata Bob Hasan menengahi.

Bukan berhenti, kedua belah pihak makin memanas.

Bambang menyatakan, hal-hal yang biasanya tak dipertentangkan seharusnya tidak dipertentangkan.

Ia menyebut kata "aneh" yang justru menyulut emosi Nyoman.

"Hal-hal yang nggak perlu kita pertentangkan. Kita ini bahas undang-undang bukan satu dua biji, kan? Hanya kali ini aja jadi aneh gini kan? Nggak ada, nggak ada kata disertai," tegas Bambang.

"Apanya yang aneh, bung? Yang anehnya apanya? Yang saya omongin apanya yang aneh? Apanya yang aneh?" tanya Nyoman berkali-kali.

"Saya ingin sangat menghormati forum ini. Tapi kalau sudah....," kata Nyoman yang pernyataannya dipotong oleh Bob Hasan.

"Kasih kesempatan saya dulu, Pak Nyoman ya. Pak Bambang, kasih kesempatan saya dulu, Pak, ya," tutur Bob.

Di momen itu, Bob menjelaskan, Baleg DPR RI harus menunda rapat panja menjadi besok, dari semula direncanakan hari ini setelah rapat kerja.

Hal ini karena DIM belum dibawa oleh pemerintah.

"Jadi bahwa soal Surpres bersamaan dengan DIM, itu iya disertai harus, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, karena Surpres ini hari ini tidak disertai oleh DIM, artinya DIM belum ada. Rapat panja ini kita tunda. Gitu lho, Pak. Intinya secara material, Pak," jelas Bob.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah bakal menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan sejumlah kementerian sebelum menyerahkan DIM yang sejatinya draft-nya sudah selesai dibahas.

Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

"DIM sebenarnya sudah, draft-nya sudah selesai. Tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum. Untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat 1-2 hari ini DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," kata Supratman, Selasa.

Supratman menuturkan, pihaknya tengah melakukan identifikasi masalah berdasarkan pasal-pasal yang diajukan perubahan.

Setidaknya, kata dia, ada 9 poin yang diidentifikasi oleh pemerintah.

Pertama, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31A RUU Minerba, terkait dengan penyesuaian ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemanfaatan ruang.

Kedua, Pasal 51, mengatur terkait penetapan Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menjalankan fungsi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Kemudian, Pasal 51A terkait pemberian Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Lalu, Pasal 51B, Wilayah Izin Umum Pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

"Kemudian Pasal 75, pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi," beber Supratman.

Tak hanya itu, ada pula Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral maupun pengembangan atau pemanfaatan batu bara.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan proyek pada wilayah penugasan.

Ada pula Pasal 114B, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat dikelola oleh Menteri.

Sementara itu, Pasal 173D mengatur tentang IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih dapat dicabut dan dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah.

Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi Menteri.

"Terakhir, Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan," jelas Supratman.

BULELENG, KOMPAS.com - Dua orang warga negara (WN) China berinisial CJ dan AM dideportasi dari Bali oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Kedua warga negara asing tersebut dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan, CJ dan AM kedapatan bekerja sebagai pemandu atau instruktur selam. Padahal, izin tinggal yang mereka miliki adalah izin tinggal kunjungan.

"Imigrasi Singaraja mendeportasi CJ dan AM lantaran diduga bekerja secara ilegal selaku dive guide atau instructor," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Ia mengungkapkan, CJ dan AM bekerja sebagai pemandu selam di wilayah Kabupaten Karangasem.

Petugas mendapati penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan keduanya saat melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel yang ada di wilayah Karangasem.

"Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis asing yang selesai melakukan diving," kata dia.

Selanjutnya, petugas Imigrasi Singaraja memantau dan memeriksa dokumen keimigrasian dari warga asing tersebut.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua warga asing tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Keduanya masuk wilayah Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ tercatat datang pada tanggal 26 November 2024 dan AM pada tanggal 21 Desember 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025 dan AM hingga 18 Juni 2025.

"Selama berada di Indonesia, yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," lanjut Hendra Setiawan.

Terhadap keduanya dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan masuk wilayah Indonesia.

"Karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Keduanya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ menumpangi maskapai China Southern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar–Guangzhou) tujuan akhir Wenzhou.

Sementara AM dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar–Shenzen) tujuan akhir Beijing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Dana tersebut diduga sebagai biaya operasional kegiatan yang ada dalam SPK fiktif.

Padahal, kata Febri, pemberian dana dari beberapa vendor ke PPK atau ASN dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan patut diduga adalah upaya penyuapan terhadap PPK Kemenperin. "Kami memegang bukti kuat dokumen dugaan penyuapan beberapa vendor pada LHS tersebut," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Kemenperin sedianya sudah berupaya mempertemukan para vendor dengan LHS beberapa waktu lalu.

Namun, upaya itu tidak berhasil karena LHS tidak dapat dihubungi.

Untuk diketahui, usai LHS diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024, Kemenperin menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tanggal 7 Agustus 2024.

Saat ini, LHS berstatus sebagai tersangka dan dinyatakan DPO oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang.

Tak akan bayar dana ke vendor

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan, Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif.

Alasannya, dana yang sudah diberikan vendor kepada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif.

Kedua, Kemenperin menilai ada kesalahan vendor yang tidak cermat dalam mempelajari SPK fiktif. "Apabila Kemenperin melakukan pembayaran dana yang keluar berdasarkan SPK fiktif dengan menggunakan anggaran tahun 2025, artinya anggaran tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya, tapi malah untuk membayar vendor-vendor tersebut," tutur Febri. "Hal tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan berindikasi pidana korupsi. Kami tidak mau melanggar hukum dan melakukan korupsi demi membayar vendor-vendor tersebut," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan SPK fiktif yang melibatkan oknum Kemenperin terungkap setelah ada aduan dari masyarakat pada 2024 lalu.

Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024 lalu, ada empat aduan dugaan SPK fiktif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kemenperin, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023.

Sebab, paket pekerjaan yang dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023. "Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif," ungkap Febri saat itu.

Febri bilang, terdapat empat SPK yang dilaporkan masyarakat kepada Kemenperin dengan nilai kerugian Rp 80 miliar. "Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendorong agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) turut mengatur secara tegas soal pencegahan disparitas hukuman dalam sistem peradilan.

Politikus Nasdem itu berpandangan bahwa aturan ini penting dibuat agar aparat penegak hukum (APH) tidak bertindak semena-mena dalam menjatuhkan hukuman.

“Apakah ini penting? Menurut saya, penting dimasukkan supaya betul-betul ada kontrol, hukum acara sebagaimana mekanisme kontrol pengawasan supaya APH kita tidak semena-mena,” ujar Rudianto dalam rapat kerja bersama Komisi Yudisial, Senin (10/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudianto juga menyoroti ketimpangan dalam putusan pengadilan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Menurut dia, pelaku yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah kecil, justru dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan dengan koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Soal pemidanaan, disparitas putusan ini nyata. Ada kasus tipikor dengan nilai kerugian hanya Rp 10 miliar atau Rp 20 miliar, tetapi vonisnya lebih berat dibandingkan dengan kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah," katanya.

Oleh karena itu, Rudianto merasa perlu adanya mekanisme pengawasan dalam revisi KUHAP agar praktik ini tidak terus terjadi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa'i, merekomendasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, agar mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum hingga hakim pada semua tingkatan peradilan.

"Komisi Yudisial merekomendasikan kepada yang terhormat Komisi III DPR RI, kami berpandangan agar penegasan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial," kata Amzulian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Usulan itu disampaikan karena KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Saat ini, hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab 20 beleid tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pengadilan itu berada di ujung proses penegakan hukum. Padahal, menurut Amzulian, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.

Menurut Amzulian, memasukkan pengawasan dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan, jika perlu, masalah ini diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP baru.

"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri dalam perubahan KUHAP tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, DPR RI dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.

Komisi III DPR menargetkan KUHAP baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.

"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya pada 22 Januari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menilai bahwa pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.

Dia mengatakan, KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," ujarnya.

GROBOGAN, KOMPAS.com - Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah didesak untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan menimpa NT (14), siswi SMA.

Pelajar kelas X asal Grobogan tersebut dilaporkan telah dirudapaksa beramai-ramai di salah satu kamar hotel di perkotaan Purwodadi oleh sejumlah remaja pria.

Kuasa Hukum korban, Endang Kusumawati berharap, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Grobogan sudi menangani kasus kejahatan seksual yang resmi dilaporkannya pada 18 November lalu ini dengan serius.

"Saya sangat menyayangkan, prosesnya lambat. Kurang apalagi, bukti cukup. Kami laporkan pada pertengahan November, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka," tegas Endang saat dihubungi melalui ponsel, Senin (10/2/2025).

Dalam kasus dugaan serangan seksual anak di bawah umur ini, sambung Endang, enam remaja pria asal Kecamatan Sukolilo, Pati dilaporkan terlibat dengan status peran yang berbeda.

"Seharusnya para terduga pelaku yang berjumlah enam ini diamankan terlebih dulu bukannya dibiarkan berkeliaran bahkan bebas bermedsos. Terduga pelaku utama ini putus sekolah dan lainnya pelajar SMA," kata Endang.

Korban trauma

Menurut Endang, sejauh ini korban masih dalam kondisi ketakutan meski beberapa kali sempat menerima pendampingan psikis dari Unit PPA Satreskrim Polres Grobogan.

"Korban sudah tidak punya bapak, hanya tinggal bersama ibunya. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, kami monitoring 24 jam," kata Endang.

Polisi sebut masih didalami penyidik

Kanit PPA Satreskrim Polres Grobogan, Ipda Yusuf Al Hakim mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan pelajar SMA ini masih didalami penyidik.

"12 saksi sudah kami periksa dan saat ini sudah proses pelimpahan ke Kejari Grobogan," kata Yusuf.

Kronologi

Kuasa hukum korban, Endang Kusumawati saat dihubungi melalui ponsel, Jumat (22/11/2024) mengatakan, insiden memilukan yang merenggut keperawanan warga Grobogan itu berlangsung pada pertengahan Oktober lalu.

Siang nahas itu, korban diajak bertemu oleh salah seorang terduga pelaku yang sudah lama mengenalnya. Korban selanjutnya dijemput dengan mengendarai sepeda motor.

Bujuk rayunya, korban hendak ditraktir makan namun belakangan korban justru dipaksa masuk ke kamar hotel yang sudah disewa terduga pelaku. Celaka, beberapa saat kemudian terduga pelaku lainnya mulai berdatangan.

"Nah, di kamar hotel itu korban dicekoki minuman keras yang diduga sudah dicampuri obat tidur," ujar Endang.

Ironis, perbuatan biadab itu bahkan direkam beberapa remaja pria itu menggunakan kamera smartphone.

Menjelang Subuh, korban yang syok langsung diantarkan pulang oleh terduga pelaku utama.

"Korban diancam akan dibunuh jika melaporkan," ungkap Endang.

Disampaikan Endang, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini mencuat setelah video tak senonoh yang sengaja direkam para pelaku itu disebarluaskan melalui perpesanan WhatsApp.

"Kakak korban yang mengetahui itu kemudian mencecar korban lalu korban mengakuinya," kata Endang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemulangan pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Prioritas ini, kata dia, didahulukan dibandingkan kasus lain, seperti wacana pemulangan terpidana predator seksual Reynhard Sinaga atau pelaku Bom Bali 2002, Hambali.

“Jadi, kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi,” ujar Yusril saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan, saat ini, di Arab Saudi dan Malaysia, ada banyak kasus pekerja migran yang telah divonis dengan pidana mati.

“Di Arab Saudi ada, di Malaysia saja ada lebih dari 50 warga Indonesia yang dipidana mati. Dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia,” lanjut dia.

Yusril menegaskan, upaya pemulangan TKI yang divonis mati ini juga sudah sempat dibicarakan dengan Duta Besar Arab Saudi ketika berkunjung ke kantornya.

“Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan,” tegas Yusril.

Diberitakan, Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria dalam kurun waktu sekitar dua setengah tahun.

Hakim memutuskan bahwa Reynhard harus menjalani setidaknya 30 tahun hukuman sebelum bisa mengajukan pengampunan.

Belakangan, Reynhard mengalami serangan dari narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam keselamatannya.

Penyerang tersebut kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Manchester.

Adapun Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam upaya membahas kemungkinan pemulangan Reynhard ke Tanah Air.

MEDAN, KOMPAS.com – Kepolisian tengah menyelidiki dugaan penyiksaan terhadap Salman Alfaris Siregar yang ditahan di Polrestabes Medan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menyatakan bahwa rekaman CCTV telah diperiksa, namun belum ditemukan tanda-tanda aksi kekerasan.

"CCTV juga sudah kita lakukan pemeriksaan, belum ada tanda-tanda itu. Makanya kita ingin lebih tahu dari korban. Yang lebih detail kan mereka nanti yang menjelaskan," kata Gidion di Polrestabes Medan, Senin (10/2/2025).

Gidion menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari empat personel kepolisian terkait kasus ini, termasuk petugas penjaga rumah tahanan polisi (RTP) dan penyidik.

"Yang kita minta keterangan, ada 4 orang (polisi) lah. Ada petugasnya (penjaga RTP), kemudian penyidik juga, bahwa dia tidak pernah memanggil ulang untuk pemeriksaan ketika (Salman) sudah di RTP," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, Salman belum sepenuhnya memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan penyiksaan yang dialaminya.

"Korban belum full memberikan keterangan. Setelah itu saya akan sampaikan pasti. Saya akan lakukan secara transparan sesuai dengan keterangan dan faktanya," kata Gidion.

Laporan keluarga dan dugaan penyiksaan

Sebelumnya, Salman, warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan selama berada di tahanan sejak 21 Januari 2025.

Kuasa hukum korban, Tuseno, menyatakan bahwa keluarga Salman mendapat kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 29 Januari.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," ujar Tuseno, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, Salman mengaku mengalami penganiayaan sebelum tidur malam oleh beberapa orang yang diduga merupakan suruhan pelapor.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," katanya.

Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Salman kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi kasus ini, istri korban telah melaporkannya ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.