KOMPAS.com - Kepemilikan merek minyak kesehatan Kutus Kutus tengah menjadi sengketa hukum setelah didaftarkan sebagai gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Pranoto, yang mengklaim sebagai pencipta dan peracik Minyak Kutus Kutus, dengan Fazli Hasniel Sugiharto, anak tirinya, sebagai tergugat.

Sebagai produk kesehatan yang cukup dikenal, Minyak Kutus Kutus berasal dari ramuan akar tumbuhan yang diyakini dapat membantu meningkatkan energi tubuh serta mempercepat penyembuhan penyakit.

Hubungan Keluarga di Balik Gugatan Merek Minyak Kutus Kutus

Dilansir dari Kompas.com (13/2/2025), kuasa hukum penggugat, Elsiana Inda Putri, menegaskan bahwa kliennya memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Kutus Kutus.

"Kami belum membahas lebih jauh karena ini adalah persoalan keluarga. Proses masih berjalan, dan kami akan mengikuti perkembangan sidang," ujar Elsiana, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Ichwan Anggawirya, mempertanyakan alasan di balik gugatan ini. Menurutnya, kepemilikan merek oleh kliennya telah berlangsung hampir 10 tahun sejak didaftarkan pada 2014 tanpa ada permasalahan sebelumnya.

"Kepemilikan klien kami terhadap merek Kutus Kutus sudah sekitar 10 tahun sejak terdaftar pada 2014. Selama itu, hubungan dengan Bambang Pranoto baik-baik saja. Lalu mengapa tiba-tiba ada gugatan untuk membatalkan kepemilikan merek? Ini yang kami pertanyakan," ungkap Ichwan.

Pasal Hukum Gugatan Merek Minyak Kutus Kutus

Mengacu pada Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran.

Namun, pada ayat (2), gugatan tetap dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Ichwan menegaskan bahwa jika merujuk pada Pasal 77 ayat (1), gugatan ini tidak dapat diterima karena merek Kutus Kutus telah terdaftar selama 10 tahun dan bahkan sudah diperpanjang.

"Seharusnya gugatan hanya bisa diajukan dalam waktu 5 tahun setelah pendaftaran," tegasnya.
Sedangkan terkait Pasal 77 ayat (2), yang memungkinkan gugatan diajukan tanpa batas waktu jika terdapat iktikad tidak baik, Ichwan menyatakan bahwa kliennya telah mendaftarkan merek dengan iktikad baik.

"Jika memang ada iktikad tidak baik, tentu klien kami sudah lama digugat. Mengapa baru sekarang setelah 10 tahun?" lanjutnya.

Publikasi Merek Minyak Kutus Kutus di Media Sosial

Menurut Ichwan, Bambang Pranoto sebelumnya pernah mempublikasikan di akun media sosialnya bahwa merek Kutus Kutus telah resmi mendapatkan sertifikat merek dengan pemegang hak Fazli Hasniel Sugiharto.

"Jika selama 10 tahun tidak ada masalah, mengapa tiba-tiba sekarang menggugat pembatalan merek?" ucapnya.

Selain itu, Bambang juga sempat mengunggah pernyataan di media sosial pada 11 November 2024, yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi memproduksi Minyak Kutus Kutus dan memperkenalkan merek baru, Minyak Sanga Sanga.

Dengan berbagai fakta tersebut, Ichwan menegaskan bahwa tuduhan iktikad tidak baik terhadap kliennya tidak terbukti.

Minyak merek Kutus Kutus sendiri adalah produk kesehatan yang populer di masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sengketa Merek Minyak Kutus Kutus, Bapak Gugat Anak Tiri, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di kementeriannya tidak akan mempengaruhi kinerja maupun operasional.

Eks Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan, anggaran Kementerian HAM untuk 2025 awalnya sebesar Rp 174 miliar.

Anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan Ditjen HAM sebelum Kementerian HAM berdiri.

Dalam rangka efisiensi, Kementerian HAM melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 60 miliar, sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp 113 miliar.

“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja, tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong, karena itu penting,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

“Kami juga tidak melakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM maupun Pusat Pengembangan SDM HAM, karena ini unit baru yang memang belum memiliki anggaran. Pusat Pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI, Pigai menyatakan bahwa sejak hari pertama kebijakan efisiensi diumumkan oleh Presiden, Kementerian HAM langsung menyatakan kesiapan tanpa merasa terbebani.

Dia pun mengeklaim bahwa kementerian yang dipimpinnya tetap bisa beroperasi secara normal tanpa ada pengurangan fasilitas maupun layanan.

“Dan itu saya buktikan. Kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal, satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah (Work From Home). Kita baru dialog dan diskusi orang sudah ketakutan,” kata Pigai.

Pigai pun meyakini bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo demi kebaikan dan kepentingan masyarakat.

“Saya meyakini Presiden adalah kapten kapal yang mengarungi samudra bergelombang. Percaya saja kapten kapal ini akan berlabuh, mengantarkan rakyatnya di tepian samudra dengan selamat,” pungkas Pigai.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi langkah Natalius dalam mengelola anggaran kementerian yang terbatas tanpa mengorbankan kinerja.

Dia bahkan menilai Presiden Prabowo tidak salah memilih menteri dan wakil menteri HAM untuk pemerintahannya.

"Terima kasih, Kakak. Pak Prabowo tidak salah menempatkan Pak Natalius Pigai dan Mugianto sebagai human rights defender. Anggaran kecil tapi tetap bisa berjuang," ujar Willy sambil tersenyum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terpangkas sebesar Rp 60,5 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 174 miliar, karena efisiensi anggaran.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Menteri HAMNatalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Meski anggaran terpotong, Pigai menjamin bahwa gaji para pegawai tidak akan ikut terdampak pemangkasan.

"Yang jelas, tidak satupun gaji kami potong karena itu penting," ujarnya.

Bukan hanya gaji, Pigai juga tidak akan memotong anggaran untuk unit di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) HAM.

"Kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata Pigai.

Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM akan mengikuti kebijakan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media, sampai hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM," ujarnya.

Sebelumnya, Pigai diketahui sempat menjadi perbincangan karena meminta anggaran mencapai Rp 20 triliun.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar.

“Terisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” ujar Atnike dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Menurut Atnike, efisiensi dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari belanja operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Namun, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran penegakan HAM.

Dia menyebut bahwa anggaran penegakan HAM turun drastis dari Rp 11,7 miliar pada 2024, menjadi hanya Rp 1,2 miliar pada 2025.

“Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM," kata Atnike.

"Kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia,” ujarnya lagi.

Selain itu, pemotongan anggaran juga menjadi kendala bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan investigasi dugaan pelanggaran HAM di daerah terpencil dan perbatasan.

"Kemampuan kami melayani masyarakat, misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Atnike.

Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh sekretariat Komnas HAM di tingkat provinsi, yang selama ini menjadi garda terdepan melayani masyarakat di daerah rawan konflik HAM.

Atnike mengatakan, program pemajuan HAM, misalnya pengkajian, pendidikan, dan penyuluhan juga turut terdampak pemangkasan anggaran.

Meski demikian, Atnike memastikan bahwa Komnas HAM tetap berupaya mencari dukungan non-APBN untuk tetap menjalankan program-program ini. Komnas HAM juga akan mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan konsultasi secara daring.

“Kami mencoba memaksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

“Selama ini beberapa kali bisa. Tetapi, ada kasus misalnya kayak saksi di lapangan, kejadian peristiwa itu harus datang langsung kan,” katanya lagi.

Di sisi lain, Komnas HAM tetap berkomitmen menjalankan agenda penting pada tahun ini, salah satunya sebagai Ketua Forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia se-Asia Tenggara (Southeast Asia National Human Rights Institution Forum).

"Ini tidak bisa ditunda, Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas Ham Se-Asia Tenggara tersebut,” ujar Atnike.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar.

“Terisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” ujar Atnike dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Menurut Atnike, efisiensi dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari belanja operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Namun, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran penegakan HAM.

Dia menyebut bahwa anggaran penegakan HAM turun drastis dari Rp 11,7 miliar pada 2024, menjadi hanya Rp 1,2 miliar pada 2025.

“Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM," kata Atnike.

"Kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan hak asasi manusia,” ujarnya lagi.

Selain itu, pemotongan anggaran juga menjadi kendala bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan investigasi dugaan pelanggaran HAM di daerah terpencil dan perbatasan.

"Kemampuan kami melayani masyarakat, misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Atnike.

Dampak pemangkasan anggaran juga dirasakan oleh sekretariat Komnas HAM di tingkat provinsi, yang selama ini menjadi garda terdepan melayani masyarakat di daerah rawan konflik HAM.

Atnike mengatakan, program pemajuan HAM, misalnya pengkajian, pendidikan, dan penyuluhan juga turut terdampak pemangkasan anggaran.

Meski demikian, Atnike memastikan bahwa Komnas HAM tetap berupaya mencari dukungan non-APBN untuk tetap menjalankan program-program ini. Komnas HAM juga akan mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan konsultasi secara daring.

“Kami mencoba memaksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

“Selama ini beberapa kali bisa. Tetapi, ada kasus misalnya kayak saksi di lapangan, kejadian peristiwa itu harus datang langsung kan,” katanya lagi.

Di sisi lain, Komnas HAM tetap berkomitmen menjalankan agenda penting pada tahun ini, salah satunya sebagai Ketua Forum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia se-Asia Tenggara (Southeast Asia National Human Rights Institution Forum).

"Ini tidak bisa ditunda, Komnas HAM akan menjadi tuan rumah, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan dari forum Komnas Ham Se-Asia Tenggara tersebut,” ujar Atnike.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengatakan, anggaran makan untuk narapidana (napi) tidak terkena pemotongan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.

Agus menekankan bahwa hak para warga binaan tidak berkurang sedikitpun pasca pemangkasan anggaran Kementerian Imipas.

Diketahui, Kementerian Imipas mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 4,49 triliun.

"Enggak, enggak kita potong. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya juga akan tetap melanjutkan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah berlangsung saat ini.

Dia mengungkapkan, tidak ingin proyek pembangunan lapas malah jadi mangkrak.

"Ya tetap jalan, karena untuk penyelesaian, tapi jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak," katanya.

Diketahui, anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya turut terkena efisiensi.

Anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus Andrianto dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus, Kamis.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Agus lantas mengklaim bahwa anggaran yang dipangkas itu hanyalah pada belanja barang dan belanja modal.

Dia menyebut bahwa anggaran untuk belanja pegawai sama sekali tidak kena efisiensi.

"Hal tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas (lembaga pemasyarakatan, rutan (rumah tahanan) pada 18 wilayah dan sarana prasarana, sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan," ujar Agus.

Menurut Agus, pihaknya akan tetap melakukan pelayanan dan penegakan hukum seperti biasa meski terkena efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menegaskan tidak ada pemerasan yang dilakukan kliennya terhadap pengusaha sekaligus dokter kecantikan Reza Gladys.

Diketahui, Reza Gladys sebelumnya melaporkan Nikita atas dugaan pengancaman atau pemerasan melalui media elektronik serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam laporannya, Reza mengeklaim dirinya diperas oleh Nikita dan kawan-kawan hingga Rp 5 miliar.

Fahmi menjelaskan bahwa Nikita dan Reza Gladys menjalin kerja sama untuk me-review produk skincare yang berlaku selama satu tahun.

“Endorse. Dia (Reza Gladys) minta tolong kepada Niki supaya me-review. Ini terpaksa saya jelaskan kepada Anda biar semuanya tidak salah dalam mengomentari atau melihat sesuatu,” kata Fahmi saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2025).

“Dia ingin di-review yang baik-baik dalam waktu satu tahun,” tambah Fahmi.

Fahmi bahkan mengeklaim memiliki bukti percakapan mengenai kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

Ia menegaskan bahwa percakapan melalui media elektronik, seperti WhatsApp, bisa dijadikan bukti.

“Kerja sama itu jelas ada kesepakatannya, dan bisa dibuktikan dari percakapan di WhatsApp. Memang belum dituangkan secara notaris, tapi perjanjian bisa bersifat lisan maupun tertulis,” tutur Fahmi.

“Ada percakapan di antara mereka. Mereka minta tolong supaya di-review yang baik-baik. Nanti kalau sudah satu tahun, tolong beritahu ya, Mak, supaya saya bayar lagi. Nah, terus masalahnya di mana?” tambah Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial.

“Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan Rp 2 miliar, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer Rp 2 miliar.

“Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar,” ujar Ade.

Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menilai telah wafatnya rule of law atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Hal ini disampaikan Junaedi merespons hukuman suami aktris Sandra Dewi itu yang diperberat dari 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dalam putusan banding.

Diketahui, Harvey sempat dihukum 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Hukuman Pengadilan Tipikor ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Harvey Moeis.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," kata Junaedi kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Junaedi pun meminta publik untuk mendoakan penegakan hukum di Indonesia supaya bisa berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.

Ia lantas menyinggung istilah Latin "ratio legis" yang tidak boleh kalah dengan "ratio populis".

Adapun ratio legis adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan undang-undang.

Dalam penjelasan lain, ratio legis juga bisa diartikan sebagai pemikiran hukum yang berdasarkan akal sehat dan nalar.

Sementara itu, ratio populis kerap diartikan sebagai penilaian masyarakat.

"Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis, apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," kata Junaedi.

Hukuman terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Jakarta menilai, Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto di ruang sidang di PT Jakarta, Kamis pagi.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah terbit keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara.

Dalam hal Harvey tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti, hukumannya akan ditambah 10 tahun.

"Menghukum uang pengganti Rp 420 miliar," kata Hakim Teguh.

KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo kembali menyita perhatian publik setelah mengunggah pernyataan tajam mengenai sistem hukum dan dugaan korupsi yang menggerus keadilan.

Dalam unggahan tersebut, Agnez Mo menyampaikan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, yang menurutnya memiliki keberanian untuk bersuara soal putusan pengadilan soal kasus royalti yang mewajibkan Agnez Mo membayar denda Rp 1,5 miliar.

Dalam pernyataannya, Agnez menyoroti bagaimana sistem hukum dapat tergerus oleh tindakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan.

Agnez Mo menegaskan, tidak banyak orang yang berani melawan arus dan berbicara menentang keputusan hukum yang dianggapnya tidak adil.

"Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk berbicara menentang KORUPSI TERANG-TERANGAN YANG MENGGERUS SISTEM HUKUM dan juga menentang KEPUTUSAN YANG ABSAH SECARA HUKUM," tulis Agnez Mo di Instagram, dikutip Kamis (13/2/2025).

Agnez pun menyatakan rasa hormatnya kepada Melly Goeslaw dan Armand Maulana, serta beberapa figur lainnya, yang menurutnya memilih untuk tidak diam menyikapi persoalan tersebut.

"Itulah mengapa saya sangat menghormati Teh Melly, Kang Armand, dan beberapa orang lainnya yang menolak untuk diam," lanjutnya.

Selain itu, Agnez Mo juga menyinggung adanya pihak yang diduga mencoba mengendalikan narasi dengan cara menyerang integritas individu yang berani bersuara.

"Perlu kekuatan sejati untuk melawan arus kencang, apalagi saat para manipulator berusaha menyerang integritas pribadi karena upaya nekat mereka untuk mengendalikan narasi," tambahnya.

Meskipun demikian, Agnez Mo tetap optimis bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan menemukan jalannya.

"Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa: Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," kata Agnez Mo.

Pernyataan Agnez Mo ini muncul di tengah silang pendapat soal sengketa royalti yang antara dirinya dan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez Mo sendiri mengisyaratkan akan mengajukan kasasi berkait putusan pengadilan berkait royalti.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).