JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, disebut pernah menerima pesan dari Lisa Rachmat bahwa anaknya “aman dan bebas demi hukum.”

Lisa merupakan pengacara Ronald Tannur di tahap penyidikan, pengadilan tingkat pertama, hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Pesan Lisa kepada Meirizka ini diungkap jaksa ketika memeriksa istri mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur.

“Ini chat saudara ya pada tanggal 22 November 2023. Masih ingat Saudara? Pada saat itu Ronald Tannur sedang dalam proses apa ya?” tanya jaksa, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Masih di kepolisian,” jawab Meirizka.

Kemudian, jaksa membacakan isi percakapan antara Meirizka dengan Lisa Rachmat yang mengeklaim pelaku pembunuhan Dini Sera Afrianti itu aman.

Namun, Meirizka mengaku lupa pernah menerima pesan tersebut dari Lisa Rachmat.

“Kemudian, ini ada chat dari Lisa Rachmat, 'aman, bebas demi hukum' itu padahal masih di kepolisian itu? Ada chat seperti ini kepada saudara?” tanya jaksa.

“Ya saya lupa, Pak itu,” tutur Meirizka.

Tidak puas dengan jawaban ini, jaksa menegaskan bahwa bukti percakapan yang dibawa ke persidangan diambil dari ponsel Meirizka sendiri.

Namun, ibu Ronald Tannur itu terus berkelit dan mengaku lupa.

“Ya mungkin ada, Pak, saya lupa,” kata dia.

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah, Mangapul, dan Heru, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Keberatan atas putusan ini, jaksa mengajukan kasasi ke MA.

Lisa pun kembali bergerilya dan berupaya menyuap hakim agung yang menyidangkan perkara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) diamankan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura saat tiba di KM Dempo di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 15.30 WIT.

Ke-11 WNA tersebut terdiri dari 10 orang asal Bangladesh yang berinisial LM, SF, HAN, HS, MK, RK, SM, RS, SB, dan 1 orang asal India berinisial SA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Ronni F Purba, menjelaskan bahwa petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan singkat di dalam KM Gunung Dempo terhadap para WNA tersebut.

"11 WNA ini mengaku dijanjikan pekerjaan di Jayapura. Namun, ketika petugas Imigrasi Jayapura mengecek paspor mereka, tidak ditemukan visa untuk bekerja," ujar Ronni dalam konferensi pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, Ronni mengungkapkan bahwa tiga orang di antara mereka bahkan tidak membawa dokumen perjalanan.

"Dua WNA membawa surat kehilangan dari kepolisian Kota Surabaya dan satu WNA tidak membawa dokumen perjalanan," tambahnya.

Setelah pemeriksaan awal, petugas Imigrasi Jayapura membawa ke-11 WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa mereka dijanjikan pekerjaan oleh seseorang berinisial MI yang diduga WNA asal Bangladesh, dengan tawaran pekerjaan di sektor konstruksi dan gaji sekitar RM 1.500 atau sekitar Rp 5-6 juta.

Ronni menjelaskan bahwa menurut pengakuan LM, MI mengatur semua kegiatan mereka mulai dari masuk ke Indonesia secara ilegal melalui perairan Sumatera Utara.

Mereka menggunakan speed boat untuk mencapai area pantai di pesisir Balal Asahan atau Dumal, lalu naik bus menuju Jakarta, kemudian ke Surabaya, sebelum akhirnya menaiki kapal menuju Jayapura.

"Ada satu WNA berinisial HAN yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan eVisa C1 yang ditujukan untuk wisata, dan menurut pengakuan HAN, eVisa tersebut juga diatur oleh MI," ungkap Ronni.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

MANOKWARI, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh orang yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Manokwari kini mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari.

Mereka ditangkap dalam operasi penambangan tanpa izin (Peti) yang dilakukan Polresta Manokwari.

"Kita lakukan operasi pada 21 Desember lalu dan berhasil menangkap tujuh penambang serta barang bukti," ujar Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, pada Selasa (18/2/2025).

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Manokwari, Ipda Sitanala Satria, menambahkan bahwa setelah penyidikan, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA alias Bos Gareng, HR, HY, JR, AD, PS dan SN.

"Setelah kami lakukan penetapan tersangka pada Desember 2024 lalu, TA alias Gareng mengajukan praperadilan untuk menguji proses penetapan tersangka dan penahanan," kata Ipda Sitanala Satria.

Praperadilan yang dipimpin Hakim Tunggal, Dr Markham Faried SH MH, di Pengadilan Negeri Manokwari, menolak permohonan TA alias Gareng.

"Alhamdulillah, hakim tunggal tadi menolak permohonan pemohon," ungkap Sitanala.

Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta agar majelis menerima permohonan dan menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkannya sebagai tersangka tidak sah.

Hal ini terkait dengan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin serta pemanfaatan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin.

"Ditolak seluruh permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya, menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil," kata Hakim Tunggal melalui Humas Pengadilan Negeri Manokwari, Ahmad SH.

Setelah menghadapi praperadilan, penyidik tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Manokwari berencana melimpahkan berkas, tersangka, dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Manokwari.

"Berkas sebenarnya sudah lengkap, namun karena menghadapi praperadilan, rencana kami limpahkan ke kejaksaan besok," ujar Sitanala.

Dia juga menyebutkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa emas murni hasil penambangan.

"Karena pengakuan mereka baru menambang selama tiga minggu, kami amankan sekitar 0,8 gram emas dan alat-alat dulang, seperti dompeng dan alkon," tambahnya.

Saat ini, ketujuh penambang ilegal tersebut menjalani penahanan di Rutan Polresta Manokwari.

Pada pekan lalu, Ditreskrimsus Polda Papua juga berhasil mengamankan 22 orang yang terdiri dari pemodal dan penambang di dua lokasi berbeda.

Di kawasan Wareswi Distrik Masni Manokwari, sembilan orang beserta barang bukti emas dan alat tambang diamankan, sementara 13 orang berhasil ditangkap di kawasan Distrik Hing.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Soni Tampubolon, menegaskan bahwa operasi penambangan ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak merupakan bagian dari keseriusan Polda Papua Barat dalam menindaklanjuti arahan pemerintah.

"Bentuk keseriusan kami dalam menjalankan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Kombes Pol Soni Tampubolon.

Sebelumnya, Polda Papua Barat menggelar operasi Peti di dua lokasi, yakni Kawasan Waserawi Distrik Masni dan kawasan Hing Distrik Hing Kabupaten Pegaf.

Dari hasil operasi, sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti berupa alat berat, emas, dan peralatan mendulang.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan intelijen yang menunjukkan aktivitas tambang ilegal di dua lokasi tersebut.

"Tim awalnya melihat adanya kegiatan penambangan menggunakan alat berat ekskavator dan langsung melakukan penangkapan," ujarnya.

Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat menekan aktivitas penambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan melanggar hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sindikat internasional mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara transit penyelundupan manusia. Hal itu diketahui setelah terungkapnya kasus penggunaan paspor palsu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria mengatakan, pihaknya menggagalkan upaya masuknya tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

WNA yang Terlibat

Dalam kasus penyelundupan manusia ini, tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu masih diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Selain WNA Pakistan, ternyata kasus ini juga diduga melibatkan WNA Sri Lanka berinisial WJ yang menjadi pemasok paspor palsu Perancis tersebut.

Setelah diperiksa, paspor tersebut diketahui dibeli dari WJ seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta melalui Facebook.

Tujuan Utama WNA Pakistan

Fanny mengatakan motif penggunaan paspor palsu oleh 3 WNA Pakistan tersebut adalah penyelundupan manusia.

Ia mengungkapkan Indonesia hanya dijadikan negara transit sebelum ketiga WNA Pakistan tersebut menuju ke negara tujuan.

Mereka terbang dari Lahore, Pakistan, ke Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny.

Pelaku Survei Sebelum Beraksi

Berdasarkan pemeriksaan DItjen Imigrasi, ternyata salah satu pelaku sudah melakukan survei ke Indonesia sebelum kasus ini terungkap.

Dari ketiga WNA Pakistan yang ditangkap, SZR diduga jadi aktor utama dalam upaya penyelundupan manusia tersebut.

SZR datang ke Indonesia pada 2 Januari 2025 menggunakan identitas asli untuk mengetahui celah masuk ke Indonesia.

Setelah itu, ia kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan dari pihak imigrasi Indonesia karena dokumennya asli.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali bersama dua WNA Pakistan lainnya dengan paspor palsu Perancis. Kecurigaan muncul saat paspor mereka tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Imbauan ini disampaikan Prasetyo sebagai respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

“Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi, kalau boleh, saya mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli,” ujar Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan, kebijakan efisiensi yang diberlakukan terhadap kementerian dan lembaga tidak berdampak pada sektor pendidikan.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR RI telah menegaskan detail efisiensi dalam rapat yang digelar pada Jumat, 14 Februari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Bahwa tidak betul itu (berdampak ke sektor pendidikan), tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” ujar Prasetyo.

Dia juga menekankan bahwa menyampaikan pendapat tidak menjadi masalah, dan pemerintah akan terus menerima masukan karena hal tersebut merupakan bentuk koreksi bagi mereka.

“Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” imbuh dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.

Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa dalam aksi ini:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan terhadap kementerian dan lembaga hanya akan berlaku untuk kegiatan yang dinilai tidak produktif.

Prasetyo mengatakan, kegiatan seperti focus group discussion (FGD) yang dibuat untuk menentukan kebijakan atau mengkaji persialan dinilai tidak mendesak untuk dilakukan.

“Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu,” ujar Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

Ia berpendapat, masyarakat saat ini lebih menginginkan hasil nyata dari kerja-kerja pemerintah.

Oleh karena itu, kegiatan yang dianggap tidak diperlukan oleh rakyat akan dihilangkan.

“Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya,” kata Prasetyo.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengganggu kinerja pemerintah atau memberatkan masyarakat.

“Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat, tidak begitu semangatnya,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang menyelidiki adanya sindikat paspor palsu yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan bersama Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," kata Fanny dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

Siapa yang Terlibat?

Hal ini diketahui setelah adanya kasus tiga WNA asal Pakistan yang mencoba masuk ke Indonesia dengan paspor palsu Perancis.

Tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

Selain ketiganya, Ditjen Imigrasi juga mengungkapkan adanya peran WNA Sri Lanka berinisial WJ yang memasok paspor palsu kepada ketiga WNA Pakistan.

Bagaimana Kronologinya?

SZR yang diduga sebagai aktor utama kasus ini, sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025 untuk mempelajari jalur masuk.

Awalnya SZR menggunakan identitas asli sehingga tidak terdeteksi adanya kesalahan dokumen perjalanan. Ia pun bisa kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan apapun.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali ke Indonesia membawa 2 WNA Pakistan lainnya dan menggunakan paspor palsu Perancis.

Paspor palsu Perancis mereka yang tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta, memicu kecurigaan petugas.

Setelah diperiksa, diketahui paspor tersebut didapat dari WJ melalui Facebook dengan biaya 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 17 juta.

Apa Modus dan Tujuannya?

Dari pemeriksaan, ketiga WNA Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa.

WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Fanny mengatakan kasus ini memiliki motif tindak pidana penyelundupan manusia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa.

Apa Sanksi yang Menanti Pelaku?

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

SZR, TS, dan MZ dijerat Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

KHAN YOUNIS, KOMPAS.com - Seorang petugas medis yang juga pekerja ambulans Palestina, Tarek Rabie Safi, mengatakan dia kekurangan makanan dan dianiaya selama hampir satu tahun di penjara Israel. Safi baru saja dibebaskan dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Safi (39 tahun), ayah dari dua anak, dibebaskan bersama 368 tahanan Palestina lainnya pada Sabtu lalu, setelah Hamas membebaskan tiga sandera Israel dari Gaza.

Para tahanan Palestina dan sandera Israel sama-sama mengeluhkan perlakuan kasar yang dilakukan pihak yang menahan mereka.

“Saya ditahan oleh tentara Israel di zona penahanan Israel di dekat Gaza, yaitu Sde Teiman, selama empat bulan. Selama itu saya mengalami penyiksaan fisik dan kelaparan,” kata Safi yang tampak sangat kurus.

“(Tidak ada) makanan (layak), atau minuman, atau perawatan (medis). Lengan saya patah, dan mereka tidak mengobatinya, dan mereka tidak membawa saya ke dokter.”

Militer Israel membantah tuduhan itu dalam tanggapan via email kepada Reuters. Mereka mengatakan, para tahanan menerima makanan dan minuman secara teratur serta memiliki akses ke layanan medis. Jika diperlukan, mereka dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih canggih.

Safi, yang ditahan pada Maret tahun lalu di dekat Khan Younis di Gaza selatan, mengatakan bahwa seorang tahanan yang berada satu ruangan dengannya tewas akibat perlakuan yang diterimanya.

"Seorang pemuda yang bersama saya mati syahid, Mussab Haniyeh, semoga Allah memberinya rahmat, di ruangan yang sama. Pemuda ini kuat, tetapi karena kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan penyiksaan yang dialami, dia mati syahid di depan mata kami," kata Safi.

Setelah empat bulan di pusat penahanan, Safi dipindahkan ke penjara Israel lainnya sampai dia akhirnya dibebaskan di Khan Younis, di mana dia bertemu kembali dengan keluarganya dalam adegan yang sangat emosional.

Militer Israel mengatakan, pihaknya mengetahui adanya insiden kematian tahanan, tetapi tidak dapat berkomentar karena penyelidikan masih berlangsung.

Asosiasi Tahanan Palestina, yang mencatat penahanan warga Palestina oleh Israel, mengatakan bahwa Israel sedang melakukan “kejahatan sistematis dan serangan balas dendam” terhadap para tahanan. Kasus yang terbaru terjadi di penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Abdullah al-Zaghari, ketua asosiasi itu, mengatakan bahwa kelompok tersebut telah mendokumentasikan kesaksian yang mengerikan, termasuk pemukulan parah dan pengikatan tahanan selama berhari-hari dan berminggu-minggu tanpa makanan atau air.

Pengakuan Safi dan pernyataan Zaghari belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Amnesty International, sebuah kelompok hak asasi manusia, tahun lalu mengatakan bahwa 27 tahanan yang dibebaskan dan telah diwawancarai secara konsisten menggambarkan bahwa mereka menjadi sasaran penyiksaan setidaknya satu kali selama mereka ditahan.