Kom13

Danantara Kebal Hukum? Ekonom: Kalau Terjadi Tindak Pidana, Ya Tetap Diproses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai tidak akan menjadi badan yang kebal hukum.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menuturkan bahwa nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK, tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," ujar dia ketika ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata dia.

Piter menjelaskan, pada dasarnya Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional.

Pasalnya, selama ini, BUMN menghadapi hambatan, yaitu ketika BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Piter menceritakan bahwa dahulu, ketika BUMN mengalami kerugian, akan selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal tersebut menjadi "kriminalisasi".

Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi adalah kebijakan bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.

Menurut Piter, hal tersebut juga tidak selalu berarti seorang pejabat atau pemangku kepentingan tersebut melakukan korupsi atau kecurangan (fraud).

"Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara," ujar dia.

Menurut Piter, itu yang coba diubah melalui Undang-Undang BUMN yang baru dengan nama Business Judgement Rule (BJR).

Apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan.

Namun demikian, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Presiden Prabowo optimistis Danantara akan menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Ia menjelaskan bahwa badan ini akan berperan dalam mengelola aset negara secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Disebut Belum Pernah Bahas Pengembalian Hambali dan Reynhard Sinaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) juga tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Tanah Air.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi, menyatakan bahwa upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," kata Usmarwi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Menteri Imipas Pastikan Agus Difabel Tak Akan Dapat Amnesti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa I Wayan Agus Suartama (22), yang dikenal sebagai Agus disabilitas, tidak akan mendapatkan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman.

Menteri Imipas mengatakan, tindak pidana yang dilakukan Agus disabilitas bukan kriteria yang layak untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden.

“Saya rasa enggak akan dapat (amnesti),” kata Agus Andrianto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengungkapkan, tidak semua narapidana bisa memperoleh kebijakan pemberian amnesti.

Dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI, Agus bilang, amnesti atas kepentingan kemanusiaan hanya diberikan untuk beberapa jenis pidana.

Misalnya, bagi pengguna narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus bilang, bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kemudian, orang dengan gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, dan keterbelakangan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan.

Selain itu, perempuan hamil yang melampirkan surat keterangan dokter spesialis kandungan serta perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir, juga dapat diberikan amnesti.

Eks Wakapolri ini pun menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Dengan demikian, kejahatan Agus disabilitas tidak masuk dalam kriteria penerima pengampunan dari presiden.

“Jadi kasus-kasus yang seperti itu (Agus disabilitas) yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti,” kata Menteri Imipas.

Sebagai informasi, Agus disabilitas divonis 12 tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual terhadap belasan korban.

WNA Coba Masuk RI Pakai Paspor Palsu, Ternyata Bukan Kasus Pertama

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan tiga warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai sindikat penyelundupan manusia, Rabu (12/2/2025).

Tiga WNA asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Sebelumnya, mereka terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Saat mencoba melewati Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, paspor palsu yang digunakan oleh mereka tidak terdeteksi mesin autogate.

Kini, ketiganya masih diperiksa oleh petugas Imigrasi atas dugaan tindak pidana keimigrasian terkait penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Dugaan motif

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Tiga warga WN Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi, kasus paspor palsu tersebut terkait dengan upaya penyelundupan manusia.

Indonesia dijadikan negara transit sebelum menuju negara ketiga yang menjadi tujuan utamanya.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Adapun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebut motif sindikat tersebut yaitu tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny, dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Asal paspor palsu

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi paspor.

Lebih lanjut, tiga paspor palsu yang dimiliki WN Pakistan berasal dari dari WN Sri Lanka berinisial WJ.

WJ memasok paspor palsu melalui platform Facebook seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta.

Menurut pemeriksaan Imigrasi, ketiga WN Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Kasus serupa

Kasus penggunaan paspor palsu WNA dan sindikat penyelundupan manusia ini bukan peristiwa pertama kali terjadi.

Sebelumnya, Imigrasi Soekarno-Hatta juga pernah mengamankan empat WNA asal Irak, Suriah, dan Sudan, atas motif penggunaan paspor palsu pada Februari 2024.

Keempat WNA Timur Tengah tersebut diduga kuat memalsukan dokumen perjalanan, di antaranya paspor dan visa, seperti dilaporkan situs resmi Imigrasi Soekarno-Hatta.

Mereka diamankan saat operasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta selama musim puncak (peak season) pada Desember 2023-Februari 2024.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya pernah melaporkan kasus serupa, yakni WNA asal Bangladesh yang berinisial HR yang diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.

Mulanya, HR dilaporkan oleh sang istri, S, yang merupakan WNI karena suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya.

Atas laporan tersebut, S dan petugas imigrasi bekerja sama memancing HR agar keluar dari persembunyiannya, namun tidak berhasil.

Selang sebulan kemudian, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.

WNA pelaku penggunaan dokumen palsu dan sindikat penyelundupan manusia dikenakan sanksi sesuai Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.