JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai, Indonesia memasuki zaman gelap penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Todung merespons penahanan Hasto oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain (menyatakan) Indonesia Gelap, saya kira saya ingin meng-echo kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum,” kata Todung dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menilai, KPK telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap penegakan hukum.

Pasalnya, penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Antirasuah tengah diuji dalam proses praperadilan.

“Kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi penahanan yang menurut saya pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental,” kata Todung.

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait Penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Saat itu, KPK berhasil menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai, Indonesia memasuki zaman gelap penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Todung merespons penahanan Hasto oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain (menyatakan) Indonesia Gelap, saya kira saya ingin meng-echo kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum,” kata Todung dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menilai, KPK telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap penegakan hukum.

Pasalnya, penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Antirasuah tengah diuji dalam proses praperadilan.

“Kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi penahanan yang menurut saya pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental,” kata Todung.

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait Penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.

Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.

"Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.

"Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi perihal demo terkait Indonesia gelap.

Yusril mengatakan Prabowo merasa ada sebagian orang yang pesimistis terhadap perkembangan di Indonesia.

Bahkan, kata dia, ada juga rakyat yang sampai menciptakan fenomena #KaburAjaDulu.

"Iya, semua ditanggapi juga oleh Presiden bahwa memang ada sebagian orang yang merasa pesimis dengan melihat perkembangan ini. Bahkan ada yang mengatakan, 'ayo pergi ke luar negeri', dan segala macam begitu," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan dunia ini sebenarnya memang sedang dalam posisi mengalami perubahan yang sangat cepat.

Menurutnya, berdasarkan analisis para pakar dunia tentang perkembangan negara selama 5-10 tahun ke depan, akan ada banyak perubahan yang luar biasa.

"Misalnya Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," jelasnya.

"Jepang, bagaimana kita tahu, secara teknologi stagnasi sekarang. Karena penuaan terjadi, regenerasinya tidak berjalan, dan ekonominya konservatif. Sementara mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, peran Indonesia akan sangat besar di dunia," sambung Yusril.

Sementara itu, Yusril mengindikasikan anak-anak muda lebih baik tidak pergi ke luar negeri.

Sebab, dalam 10-20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi sangat luar biasa.

"Jadi kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun untuk apa. Kita akan melihat 10-20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa. Kalau umur saya sudah hampir 70 tahun sekarang, 20 tahun lagi mungkin saya sudah tidak hidup lagi," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengaku bangga dengan perjuangan para mahasiswa yang menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Hal ini dia ungkapkan saat menemui massa aksi di atas mobil komando.

"Beberapa hari ini kami melihat bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan, karena sudah seharusnya adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini," ujar Prasetyo Hadi.

Dia mengaku juga pernah menjadi mahasiswa dan pernah juga berunjuk rasa seperti apa yang dilakukan massa aksi Indonesia Gelap ini.

"Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Prasetyo membuka ruang dialog untuk para perwakilan massa. Dia mengaku ingin mendengarkan tuntutan-tuntutan dari massa aksi Indonesia Gelap.

"Karena bagi saya apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan, adalah bagian yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami brpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah, karena kami ingin memperjuangkan bnyak hal yang adik-adik perjuangkan," ucap dia.

Untuk diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, kembali membantah bahwa kliennya melakukan dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap dokter Reza Gladys.

Hal ini diungkapkan Fahmi menanggapi pernyataan polisi bahwa Nikita telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap dokter Reza Gladys.

Fahmi mengatakan bahwa ia punya bukti kliennya tak bersalah.

“Kami punya bukti. Sebagai kuasa hukum, saya pastikan tidak ada pemerasan,” ujar Fahmi saat dihubungi awak media, Kamis (20/2/2025).

Fahmi menjelaskan, Reza Gladys meminta Nikita untuk mengulas produknya dengan baik-baik.

Menurut Fahmi, kerja sama antara Reza dan Nikita itu sudah ada tertera di dalam kontrak.

“Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta me-review yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, meski Nikita ditetapkan sebagai tersangka, belum tentu kliennya itu melakukan tindak pidana.

“Tersangka itu bukan berarti melakukan tindak pidana. Ini perbuatan yang memerlukan penafsiran yang benar dari seorang ahli. Enggak bisa dong serta-merta ditafsirkan ada perbuatan pidana,” ucap Fahmi.

“Sekarang tafsirnya, kan, bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail,” lanjut Fahmi.

Terakhir, Fahmi meminta pihak kepolisian tidak gegabah menetapkan Nikita sebagai tersangka.

Fahmi berharap pihak kepolisian bersikap adil dalam mengungkap kasus dugaan pengancaman dan pemerasan ini.

“Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat,” tutur Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan Reza Gladys itu bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial.

“Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan Rp 2 miliar, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer Rp 2 miliar. “Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar,” ujar Ade.

Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto tidak membahas soal kenaikan gaji hingga tunjangan saat mengumpulkan hakim di Istana Kepresidenan Jakarta.

Para hakim se-Indonesia sebelumnya menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) usai Presiden Prabowo melantik kepala daerah.

"Sedikit tentang itu (kesejahteraan hakim). Belum, belum, enggak ada yang disinggung (soal kenaikan gaji dan tunjangan) sama sekali, belum," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Supratman, Prabowo sejak lama sudah berkomitmen terkait kesejahteraan hakim, termasuk soal kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Akan tetapi, realisasi soal komitmen itu memang tak dibahas pada pertemuan tadi.

"Wah, itu tidak disinggung tadi," ungkap Supratman.

Dia mengungkapkan, Presiden RI menyampaikan soal program-programnya ke para hakim.

"Seperti biasanya, beliau menjelaskan tentang bagaimana MBG (Makan Bergizi Gratis) itu sangat penting. Kemudian, beliau ingin sumber daya alam itu bisa lebih berkeadilan dari sisi kepemilikan. Seperti itu saja, dan sekaligus minta supaya keadilan itu bisa ditegakkan," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Istana Kepresidenan Jakarta, para hakim merapat pada pukul 14.30 WIB.

Mereka berbaris di pilar menuju gerbang Istana Negara pada pukul 14.37 WIB, menunggu giliran untuk pemeriksaan undangan sembari mengobrol.

Sebab, tamu yang masuk harus menunjukkan undangan resmi dari Sekretariat Presiden (Setpres).

Hadir juga Menkum Supratman, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di lokasi.

"Diminta kumpul, Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Otto mengungkapkan, tidak ada arahan resmi dari Presiden Prabowo.

Ia menyebut, Prabowo baru akan memberikan pengarahan dalam pertemuan kali ini.

"Kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden. Ya, hakim-hakim (MA)," tutur Otto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah narapidana yang berpotensi menerima pengampunan atau amnesti kembali turun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada 19.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti tersebut. Jumlah ini turun dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai 44.000 orang.

"Kalau amnesti tinggal tunggu sedikit, 19.133 lagi finalisasi. Dari 44.000 sekarang turun jadi 19.133," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Ia mengungkapkan, berkurangnya napi yang bakal mendapat pengampunan terjadi lantaran verifikasi dan asesmen pemerintah.

Supratman menyatakan, verifikasi dan asesmen napi tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Masalahnya verifikasinya dan asesmennya di Kementerian Imigrasi, ya. Pokoknya secepatnya kami akan ajukan kepada Presiden, ya," tutur Supratman.

Sebagai informasi, total calon penerima amnesti berkurang dari sebelumnya sebanyak 19.337 narapidana yang dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan di Rutan KPK selama 20 hari. Hasto resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).

Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Ia menyatakan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Setyo juga menyampaikan bahwa saat ini telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan 6 orang ahli terkait perkara tersebut.

"Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya," ujarnya.

Setyo menambahkan bahwa penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk kasus suap PAW Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.

"Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK, dan tangannya terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Tampak juga pengacara Hasto, Magdir Ismail, yang membelanya di sidang praperadilan.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).