DENPASAR, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi menangkap 520 warga negara asing (WNA) yang diduga memanfaatkan visa investor untuk bekerja dan menjalankan perusahaan secara ilegal di Bali.

Mereka ditangkap berkat operasi Wira Waspada yang berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 14-17 Januari 2025 dan 17-21 Februari 2025.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan, dari 520 WNA yang terjaring dalam operasi tersebut, 63 WNA di antaranya sudah dideportasi.

Sedangkan, WNA lainnya masih menjalani pemeriksaan dan bakal dilakukan tindakan administratif keimigrasian serupa.

"Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (China), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan," kata dia dalam konferensi pers di area Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam operasi tahap pertama, pihaknya menargetkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kala itu, petugas Imigrasi menemukan 74 PMA yang masih aktif menjalankan usahanya dan sebagai penjamin 126 WNA.

Dari 126 WNA tersebut, 15 di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan pada operasi tahap kedua, petugas Imigrasi kembali menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA dengan kasus serupa.

Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Dalam waktu bersamaan, petugas juga menangkap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih diperiksa.

"Pencabutan NIB dari perusahaan PMA tersebut karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata dia.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membongkar penyebab pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga.

Efisiensi ini dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN bocor atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," kata Yusril dikutip dari Antara, Jumay (21/2/2025).

Kenapa Efisiensi Anggaran Dilakukan?

Presiden Prabowo, sambung Yusril, memutuskan untuk menghemat anggaran di berbagai bidang, tujuannya membangun Indonesia.

Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi pada megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam waktu pemerintahannya lima tahun mendatang.

Dikatakan Yusril, penghematan perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan dan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, membantah bahwa kliennya memeras Reza Gladys.

Hal ini diungkap Fahmi setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan dan pengancaman Reza Gladys.

"Saya pastikan, tidak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan," ujar Fahmi saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2025).

Fahmi mengatakan, Nikita diminta untuk me-review atau mengulas produk skincare Reza Gladys secara baik-baik.

Hal ini juga sudah tertuang di dalam kontrak kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

"Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta me-review yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," kata Fahmi.

Fahmi memastikan bahwa ia sudah mengantongi bukti untuk menepis semua tudingan terhadap kliennya.

Mengingat dalam kasus ini, menurut Fahmi, Nikita lah yang dihubungi lebih dulu oleh Reza Gladys.

"Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi? Kan membutuhkan pembuktian," ujar Fahmi.

"Sekarang tafsirnya kan bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail," lanjut Fahmi.

Fahmi meminta penyidik untuk adil menyidik kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini.

"Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat," tutur Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial.

“Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan Rp 2 miliar, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer Rp 2 miliar.

“Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar,” ujar Ade.

Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, membantah bahwa kliennya memeras Reza Gladys.

Hal ini diungkap Fahmi setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan dan pengancaman Reza Gladys.

"Saya pastikan, tidak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan," ujar Fahmi saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2025).

Fahmi mengatakan, Nikita diminta untuk me-review atau mengulas produk skincare Reza Gladys secara baik-baik.

Hal ini juga sudah tertuang di dalam kontrak kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

"Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta me-review yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," kata Fahmi.

Fahmi memastikan bahwa ia sudah mengantongi bukti untuk menepis semua tudingan terhadap kliennya.

Mengingat dalam kasus ini, menurut Fahmi, Nikita lah yang dihubungi lebih dulu oleh Reza Gladys.

"Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi? Kan membutuhkan pembuktian," ujar Fahmi.

"Sekarang tafsirnya kan bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail," lanjut Fahmi.

Fahmi meminta penyidik untuk adil menyidik kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini.

"Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat," tutur Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, mengkritik banyaknya aparat kepolisian yang berjaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Hasto ditahan.

Hasto ditahan oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kita lihat apa yang terjadi di Gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal kelas kakap, teroris ya,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis sore, ratusan personel kepolisian dengan seragam lengkap tampak berjaga di Gedung Merah Putih KPK.

Namun, penjagaan ini dilakukan bersamaan dengan masa berbaju merah yang menyuarakan dukungan terhadap Hasto Kristiyanto.

Kendati demikian, Todung berpandangan bahwa pengerahan personel Korps Bhayangkara dengan jumlah yang banyak merupakan tindakan berlebihan.

“Menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak Kepolisian yang tidak perlu terjadi,” ucapnya.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022, bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK berhasil menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menetapkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung sebagai tersangka kasus dugaan penipuan pada Jumat (21/2/2025).

Penetapan tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup oleh penyidik.

"Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan EDH sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Penyidik telah memeriksa 24 orang saksi dan dua ahli, yaitu pakar hukum pidana dan pakar hukum perdata, dalam kasus ini.

"Barang bukti yang ditemukan meliputi mutasi rekening koran bank, bukti transfer rekening, informasi dan/atau dokumen elektronik terkait transaksi keuangan, nota tanda terima, dan dokumen kendaraan sebuah mobil mewah," tambah Ade Ary.

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan tersebut dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini dengan alasan mengurus perkara yang menimpa kliennya, yang terlibat dalam dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

"Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar," ungkap Kombes Pol Ade Ary.

Namun, Arif mengaku tidak pernah menerima uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut dan mobilnya juga tidak dikembalikan.

Dengan demikian, polisi telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, menandakan adanya dugaan tindak pidana.

Evelin sebelumnya merupakan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat keduanya menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dengan laporan polisi tercatat sebagai LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel untuk kasus pembunuhan dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel untuk kasus persetubuhan anak di bawah umur.

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Laporan polisi untuk kasus tersebut tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam kasus dugaan penyuapan untuk menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan terhadap FA.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga di antara mereka divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka yang dipecat adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara dua anggota lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan tidak diperbolehkan bertugas di satuan reserse.

Keduanya adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang terlibat menyatakan banding atas vonis yang diterima.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.

Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.

Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.

Mensesneg akhirnya muncul

Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.

Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.

"Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua," ujar Prasetyo melalui pengeras suara.

Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.

Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.

Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.

Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!" seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.

Suara Mensesneg, tuntutan dan ultimatum 2x24 jam

Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan tuntutan mahasiswa dan menyerahkannya kepada Prasetyo.

"Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya," ujar Prasetyo.

Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.

Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2x24 jam.

"Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2x24 jam!" tegas orator.

Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.

Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

BENGKULU, KOMPAS.com - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, H. Azhari dan Bambang Agus Suprabudi, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.

Sebelumnya, Azhari-Bambang unggul atas petahana Kopli Ansori-Roiyana dengan meraih 51 persen suara pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Azhari-Bambang mengusung tagline "Menyala Abangku" dan didukung oleh partai politik Demokrat dan Golkar.

Azhari menjadi Bupati keempat Kabupaten Lebong. Dia lahir pada 11 April 1966.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kota Curup, Rejang Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, dan Magister Hukum di Universitas Bengkulu.

Menapaki karier di institusi kejaksaan, Azhari bahkan sempat diamanahkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Bengkulu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Banten.

Sebelum dicalonkan sebagai kepala daerah, Azhari adalah pejabat senior di Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu, Bambang Agus Suprabudi lahir pada 10 September 1973.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Lebong.

Selanjutnya, ia menyelesaikan studi Sarjana Sosial di Fisipol Universitas Bengkulu serta Magister Sains di universitas yang sama.

Bambang dikenal sebagai birokrat yang mengawali kariernya di Kabupaten Lebong, bahkan pada saat Lebong masih menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong.

Di Lebong, Bambang terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP dan Asisten 1, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sebelum berhenti karena dicalonkan sebagai Wakil Bupati.

"Saat ini kami mengikuti retreat. Saya berharap ada kesepahaman sinergisitas antara pemerintah pusat dan Pemda Lebong dalam program Retreat," ujar Azhari dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, mengaku terkejut dengan penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto ditahan Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini melihat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Saat itu, KPK berhasil menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi Indonesia Gelap, setelah massa gagal bertemu dengan perwakilan pemerintah pada demo yang digelar Senin (17/2/2025).

Setidaknya, ada sembilan tuntutan yang digaungkan mahasiswa dalam aksi ini.

Di antaranya, meminta pemerintah mengkaji ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, mengevaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis, menolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah, dan menolak dwifungsi TNI.

Ada juga tuntutan untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, menolak impunitas dan menuntaskan HAM berat, serta menolak cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kemunculan Mensesneg

Saat massa aksi berupaya menjebol barrier beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul di hadapan demonstran.

Prasetyo muncul ditemani oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto. Ketiganya naik ke atas kendaraan taktis lapis baja barracuda.

Prasetyo berdiri di atas kendaraan taktis tepat di belakang barrier beton yang melintang di Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Negara. Sementara, massa aksi berada di seberangnya.

Mulanya, melalui pengeras suara, Prasetyo memohon maaf karena baru bisa hadir menemui massa aksi pada Kamis sore dengan alasan masih ada kegiatan.

“Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua,” ujar Prasetyo.

Namun, pembicaraan Prasetyo terpotong oleh orator massa aksi.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL-FARISI Mahasiswa aksi Indonesia Gelap mulai menjebol beton pembatas atau barrier di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dengan begitu, Prasetyo meminta koordinator lapangan untuk datang menghampirinya agar bisa berdiskusi mengenai tuntutan yang mereka bawa.

Tetapi, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Mahasiswa justru meminta Prasetyo yang seharusnya menghampiri demonstran, bukan sebaliknya.

Lalu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang turut berdiri di kendaraan taktis tersebut meminta massa aksi membuka jalan menuju mobil komando, searah dengan celah yang terbentuk setelah barrier beton dijebol.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Dengan begitu, mahasiswa pun membukakan jalan. Sejumlah polisi keluar dari barrier beton yang telah dijebol untuk membentuk border, demi jalan aman sang menteri dan wakil.

Prasetyo bersama rombongan menyusuri jalan yang telah dibuka, kemudian naik ke atas mobil komando. Di sana, ia menghadap demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia Hidup perempuan Indonesia!” teriak orator yang disambut sorak-sorai demonstran.

Tanda tangan tuntutan

Tak lama, orator yang mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi selembar kertas yang memuat tuntutan aksi Indonesia Gelap. Kemudian, map merah itu ia berikan kepada Prasetyo.

“Sore hari ini saya nyatakan bahwa, kami, pemerintah menyatakan terbuka, akan menerima tuntunan ini dan mempelajarinya,” ucap Prasetyo.

Prasetyo pun meminta demonstran menunjuk perwakilan untuk berdiskusi langsung secara konstruktif dengan pihak Istana.

Di hadapan demonstran, Prasetyo menandatangani map merah yang berisi tuntutan, sebagai bentuk komitmen untuk berdiskusi dengan perwakilan pemerintah dan mempelajarinya.

Sebelum membubarkan diri, massa memberikan waktu 2x24 jam untuk pemerintah agar menanggapi sembilan tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan melalui Prasetyo.

“Kawan-kawan semua, hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2x24 jam,” ujar orator.

Setelahnya, Prasetyo memimpin demonstran untuk menyanyikan lagu “Darah Juang” ciptaan John Tobing. Sebuah lagu simbol perjuangan, perlawanan, dan semangat perubahan bagi rakyat tertindas.

Melalui pengeras suara, Prasetyo mengepalkan tangan kiri ke udara. Gerakan ini segera diikuti oleh massa aksi yang turut mengepalkan tangan sambil menyanyikan kidung “Darah Juang”.

KOMPAS.com - Dalam Islam, setiap Muslim yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan wajib menggantinya dengan qadha puasa.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hukum dan niat yang benar dalam menjalankan puasa qadha.

Hukum Mengqadha Puasa

Kewajiban mengqadha puasa telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Niat Qadha Puasa Ramadhan

Agar puasa qadha sah, seseorang harus membaca niatnya dengan benar. Dikutip dari laman Baznas.go.id, berikut lafal niat mengganti puasa Ramadhan:

Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta’ala.

Artinya: Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadhan esok hari karena Allah SWT.

Tata Cara Qadha Puasa Ramadhan

• Melafalkan niat pada malam hari atau sebelum fajar.
• Disunnahkan makan sahur agar tubuh tetap kuat selama menjalankan puasa.
• Menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan perbuatan lain yang dapat membatalkan ibadah.
• Memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Qur’an, berzikir, dan melakukan amal saleh lainnya.
• Menyegerakan berbuka saat azan Maghrib berkumandang.
• Membaca doa berbuka puasa: Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu. Artinya: Ya Allah, hanya untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki yang Engkau berikan aku berbuka.

Panduan Mengganti Puasa Ramadhan

1. Jumlah hari puasa yang harus diganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.
2. Jika lupa jumlah hari yang tidak berpuasa, maka disarankan menggantinya dengan jumlah yang diperkirakan paling banyak.
3. Boleh dilakukan secara berurutan atau terpisah, meskipun lebih utama dilakukan berturut-turut.
4. Disunnahkan melakukan amalan baik lainnya, seperti salat sunnah, membaca Al-Qur’an, dan bersedekah.

Dengan memahami hukum dan tata cara qadha puasa ini, diharapkan setiap Muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan baik sebelum datangnya Ramadhan tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengetahui hal tersebut.

"Ya pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara, ini harus kita lakukan secara baik. Kita tidak boleh, hukum itu digunakan untuk kepentingan politik apalagi untuk kepentingan elite tertentu," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Maqdir mengatakan bahwa KPK tak memiliki bukti permulaan terkait keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut.

"Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, dengan aturan formal. Sebab begitu banyak aturan substansial yang lebih penting daripada aturan formal," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memakai rompi berwarna oranye bertuliskan "tahanan KPK," Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul. Di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).